Xcloud.id

Tag: Amin Ak

  • Penurunan suku bunga BI harus diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan 

    Penurunan suku bunga BI harus diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Penurunan suku bunga BI harus diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 19:47 WIB

    Elshinta.com – Menyikapi keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5 persen pada Rapat Dewan Gubernur hari ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan moneter yang lebih akomodatif tersebut.

    Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Jember – Kabupaten Lumajang), penurunan BI Rate yang telah dilakukan empat kali sejak September 2024 menunjukkan keseriusan BI dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah proyeksi inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah yang stabil. 

    Namun, ia menegaskan bahwa penurunan suku bunga acuan ini belum cukup jika tidak diikuti dengan langkah nyata dari perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit.

    Fakta bahwa bunga kredit masih stagnan di kisaran 9,16 persen menunjukkan belum efektifnya transmisi kebijakan moneter. Padahal, bunga kredit yang lebih rendah sangat penting untuk mendorong pembiayaan sektor riil, memperluas investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan BI Rate harus segera diterjemahkan ke dalam penurunan suku bunga kredit oleh perbankan, agar pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat luas dapat merasakan manfaat langsungnya. Tanpa itu, kebijakan moneter longgar tidak akan efektif mendorong pembiayaan, investasi, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi,” tegas Amin. Rabu (20/08).

    Menurutnya Amin, biaya kredit yang lebih terjangkau akan memungkinkan para pelaku usaha akan lebih leluasa melakukan ekspansi, baik di sektor manufaktur, perdagangan, maupun jasa. UMKM yang selama ini terkendala akses pembiayaan juga bisa lebih mudah mendapatkan modal kerja dengan bunga lebih rendah. 

    “Hal ini bukan hanya memperkuat daya saing usaha kecil, tapi juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Rabu (20/8). 

    Selain itu, penurunan bunga kredit akan membuat investasi di sektor riil semakin menarik. Investor, baik domestik maupun asing, akan lebih terdorong untuk menanamkan modalnya karena iklim pembiayaan lebih kondusif. 

    Dengan meningkatnya investasi, kapasitas produksi nasional akan bertambah, konsumsi masyarakat menguat, dan perekonomian tumbuh lebih cepat.

    Artinya, penurunan suku bunga kredit tidak sekadar mendukung dunia usaha, tetapi juga membawa multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika transmisi kebijakan moneter BI ini berjalan efektif, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di tahun 2025–2026, diatas 5 perset sangat mungkin tercapai bahkan bisa melampaui proyeksi awal.

    Amin Ak juga mendorong pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan transmisi kebijakan moneter berjalan optimal melalui koordinasi dengan industri perbankan. 

    “Jika biaya kredit bisa lebih terjangkau, saya yakin investasi akan meningkat, sektor riil bergairah, dan target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai lebih tinggi,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    Jakarta –

    Fraksi-fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI setuju pembahasan RAPBN ini dibawa ke tingkat selanjutnya.

    Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Rio Dondokambey meminta pemerintah menjelaskan secara detail perubahan struktur ekonomi dan ekosistem birokrasi.

    “Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi akan dilaksanakan dan tahapannya, sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat,” kata Rio dalam paripurna, Selasa (19/8/2025).

    Ia menyoroti alokasi transfer ke daerah yang menurun. Menurutnya, perlu ada skema yang efektif, terutama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga,” ujar Rio.

    “Penurunan alokasi Dana Desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” imbuhnya.

    Fraksi Golkar mendukung RAPBN 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Golkar mengaku setuju dengan program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

    “Dari sisi indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,4% dari produk domestik bruto. Fraksi partai Golkar menilai target tersebut tergolong optimis untuk dicapai, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada triwulan ke-2 2025,” ujar fraksi Golkar.

    Gerindra juga menyetujui RAPBN 2026 dibahas ke tingkat selanjutnya. Gerindra mengatakan anggaran besar bagi kementerian dan lembaga semata-mata digunakan untuk kepentingan rakyat.

    “Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. Pertama, ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran Rp 164,4 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata politikus Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya.

    Danang juga mengungkit anggaran senilai Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi hingga anggaran makan bergizi gratis (MBG) untuk 2026 senilai Rp 335 trilun.

    “Makan bergizi gratis dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mengalokasikan anggaran Rp 335 triliun,” kata Danang.

    “Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan bahwa anggaran yang besar di kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya adalah untuk rakyat,” tambahnya.

    Fraksi NasDem yang diwakili oleh Ratih Megasari mendukung hilirisasi industri hingga pertanian dari RAPBN 2026. Ratih mengatakan pihaknya juga menyetujui adanya penyederhanaan izin usaha.

    “Besarnya alokasi pada program MBG, yaitu sebesar Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 satuan pemenuhan pelayanan gizi menandai pendekatan pro siswa. Kami mendukung program MBG sebagai upaya peningkatan gizi dan kualitas belajar siswa namun menekankan perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam prosesnya pada program tersebut,” ungkapnya.

    Hal senada juga diungkap oleh Fraksi PKB yang diwakili oleh Ratna Juwita Sari. PKB menyayangkan efisiensi anggaran oleh pemerintah tetapi tak bisa menaikkan proporsi belanja modal.

    “Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan diangkat 4,4 sampai dengan 4,96%, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target penurunan jumlah pengangguran seharusnya dapat ditetapkan di angka yang lebih optimis, bonus demografi bisa kita perjuangkan untuk menjadi model jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal,” ujar Ratna.

    “Belanja modal yang mengalami penurunan kami dari fraksi PKB menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dpat menaikan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik,” tambahnya.

    Fraksi PKS mendukung program Makan Bergizi Gratis. PKS berharap lewat program itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) RI ke depannya dapat ditingkatkan.

    “Mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis, dengan program tersebut fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia juga harus mampu memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal,” ujar Fraksi PKS diwakili oleh Amin Ak.

    Sementara itu Fraksi PAN menyoroti soal alokasi transfer ke daerah yang perlu diantisipasi. Ia berharap belanja negara tetap produktif dan merata.

    “Penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah agar belanja negara tetap produktif merata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Rizki Sadiq.

    Partai Demokrat juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang mengambil hampir setengah porsi anggaran pendidikan. Ia mengatakan kualitas pendidikan di RI jangan sampai menurun setelah kebijakan itu.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan,” ujar perwakilan Demokrat, Andi Muzakkir Aqil.

    Halaman 2 dari 4

    (dwr/maa)

  • Ancam ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia

    Ancam ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia

    Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta

    Perang Israel-Iran, DPR RI Dapil Jatim IV: Ancam ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – Konflik bersenjata antara Israel dan Iran yang kian memanas dinilai tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan global, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan energi dan perekonomian Indonesia. 

    Anggota BAKN DPR RI, Amin Ak, menyoroti kerentanan Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bersih yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi global.

    “Indonesia harus waspada. Setiap kenaikan US$1 harga minyak dunia berarti tambahan beban subsidi Rp3,1 triliun bagi APBN. Jika konflik ini berkepanjangan dan harga minyak mencapai US$100–150 per barel, tekanan inflasi dan defisit anggaran akan makin berat,” tegas Amin dalam keterangan resminya, Selasa (17/6), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

    Berdasarkan analisis terkini, serangan Israel dan Iran yang saling membidik infrastruktur energi—seperti kilang minyak Haifa di Israel dan lapangan gas South Pars di Iran—telah memicu lonjakan harga minyak Brent lebih dari 10%. 

    Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mengingatkan, gangguan pasokan melalui Selat Hormuz (yang mengalirkan 20% minyak dunia) akan memperparah ketidakpastian. Ia menyebut sejumlah dampak yang mesti diwaspadai. 

    Pertama, kenaikan harga BBM. Indonesia berisiko menghadapi kenaikan harga bahan bakar impor jika gejolak terus berlanjut, berpotensi memicu inflasi dan penyesuaian subsidi energi.

    Kedua, ketergantungan impor minyak. Dengan produksi minyak nasional yang stagnan (sekitar 700.000 barel/hari) dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel/hari, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global.

    Ketiga, potensi munculnya krisis listrik.  Biaya pembangkit listrik berbasis BBM dan gas akan melonjak, berpotensi membebani keuangan PLN dan pemerintah.

    Oleh karena itu, Amin mendesak menteri terkait mengambil langkah antisipatif. Indonesia harus memperkuat cadangan energi, dengan optimalisasi stok minyak nasional (termasuk kerja sama dengan negara produsen) dan penguatan infrastruktur penyimpanan (storage) BBM.

    Sedangkan dalam upaya mitigasi dampak Inflasi, mendesak dilakukan koordinasi antara Kementerian ESDM, BI, dan Kemenkeu untuk menyiapkan skenario penahanan inflasi, termasuk pengendalian harga pangan dan insentif fiskal sektor padat karya.

    “Indonesia harus aktif mendorong perdamaian di forum internasional seperti OPEC dan G20, sembari menjamin pasokan energi melalui kerja sama dengan negara netral,” tambah Amin.

    Dalam jangka menengah, Indonesia harus mempercepat Diversifikasi Energi. Pemerintah harus menggenjot pengembangan EBT (energi baru terbarukan) dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak melalui percepatan proyek kilang GRR (Grass Root Refinery) dan hilirisasi batubara.

    “Kami mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan DPR guna menyusun skenario terburuk (worst-case scenario). Krisis ini adalah pengingat bahwa ketahanan energi adalah pondasi ketahanan nasional,” pungkas Amin.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kucuran paket stimulus Rp24,44 triliun, Amin Ak: Belum menyasar akar persoalan  

    Kucuran paket stimulus Rp24,44 triliun, Amin Ak: Belum menyasar akar persoalan  

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Kucuran paket stimulus Rp24,44 triliun, Amin Ak: Belum menyasar akar persoalan  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak, mengkritisi peluncuran paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun oleh pemerintah yang berjalan pada Juni–Juli 2025. Menurutnya, meskipun niat membantu konsumsi masyarakat dan melindungi kelompok rentan patut diapresiasi, pendekatan ini tetap bersifat jangka pendek dan belum menyasar akar persoalan fundamental ekonomi nasional.

    “Kita menghadapi situasi ekonomi yang kompleks pertumbuhan melambat, daya beli turun, PHK melonjak. Yang dibutuhkan bukan sekadar diskon dan subsidi, tapi strategi menyeluruh untuk memperkuat fondasi ekonomi dan melindungi kelas menengah yang semakin terhimpit,” tegas Amin dalam keterangan pers yang disampaikan kepada Efendi dari media ini, Kamis (12/06/2025).

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 hanya mencapai 4,87 persen, turun dari 5,11 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan hanya tumbuh 4,89 persen.

    “Angka ini menandakan bahwa stimulus-stimulus sebelumnya tidak cukup efektif untuk menggerakkan konsumsi. Deflasi 0,37 persen pada Mei lalu adalah sinyal lemahnya permintaan agregat,” tambah Amin.

    Anggota Komisi VI DPR RI itu juga menyoroti lonjakan PHK lebih dari 470.000 pekerja sejak 2023, dengan tambahan 70 ribu PHK dalam 6 bulan terakhir, mayoritas di sektor manufaktur dan teknologi.
    Menurut Amin, program reskilling dan perlindungan sosial masih jauh dari memadai. Koefisien Gini yang naik dari 0,381 (2022) menjadi 0,388 (awal 2025) memperkuat bukti bahwa ketimpangan semakin besar.

    Fraksi PKS meminta pemerintah lebih fokus pada reformasi struktural jangka panjang. Reformasi perpajakan yang progresif, untuk meningkatkan penerimaan tanpa membebani kelompok rentan. Realisasi penerimaan pajak saat ini baru 14,7 persen dari target.

    Investasi besar-besaran pada sumber daya manusia, terutama pendidikan vokasional dan pelatihan ulang bagi korban PHK.

    Peningkatan perlindungan kelas menengah, yang kini terjepit antara kenaikan harga kebutuhan dan stagnasi upah riil.

    “Kelas menengah adalah mesin pertumbuhan. Jika mereka kehilangan daya beli, maka ekonomi tidak akan pulih, apa pun stimulus jangka pendek yang diberikan,” ujar Amin.

    Organisasi Internasional OECD telah menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,9% ke 4,7%, serta memperingatkan bahwa tanpa reformasi struktural, Indonesia rentan terhadap volatilitas eksternal dan stagnasi produktivitas.

    Amin juga menyoroti belum adanya peta jalan reformasi struktural yang jelas dari para menteri bidang ekonomi.

    “Kelas menengah sedang terluka, tapi yang disasar justru permukaan. Para menteri ekonomi belum punya peta jalan reformasi struktural yang terintegrasi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Amin mendesak adanya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi. Kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga menjadi 5,50 persen dinilai belum cukup karena bunga pinjaman tetap tinggi dan perbankan masih enggan menyalurkan kredit.

    “Stimulus hanya efektif bila diikuti keberanian reformasi struktural dan arah kebijakan yang jelas. Pemerintah jangan hanya menambal, tapi harus menyusun cetak biru kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Silaturahmi ke Khofifah, Presiden PKS Bahas Kolaborasi untuk Gerbang Baru Nusantara

    Silaturahmi ke Khofifah, Presiden PKS Bahas Kolaborasi untuk Gerbang Baru Nusantara

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu melakukan kunjungan silaturahim ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

    Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu membahas berbagai potensi kerja sama dalam rangka mewujudkan pembangunan kawasan timur Indonesia sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Syaikhu menyampaikan komitmen PKS untuk terus mendukung pembangunan daerah, khususnya Jawa Timur, sebagai provinsi strategis yang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya kawasan timur Indonesia.

    “Jawa Timur memiliki posisi yang sangat penting sebagai pintu gerbang kawasan timur. Kami ingin mendorong sinergi antara kekuatan politik dan pemerintahan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, yang merata dan berpihak kepada rakyat,” ujar Syaikhu, Jumat (23/5/2025).

    Khofifah menyambut baik kedatangan Syaikhu dan menyampaikan bahwa kolaborasi lintas elemen sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan progresif di era pasca-pandemi ini.

    “Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk PKS. Visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara butuh dukungan dari berbagai elemen, termasuk partai politik yang memiliki basis kuat di masyarakat,” ungkap Khofifah.

    Pertemuan juga menyinggung peluang sinergi dalam penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia di wilayah tapal kuda, Madura, dan kawasan selatan Jawa Timur.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari safari kebangsaan PKS dalam rangka mempererat komunikasi politik serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir membersamai Syaikhu di antaranya, Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetiyani, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS BPW Jatijaya Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua DPP PKS BPW Jatijaya Amin Ak, Kepala KSP PKS BS Wibowo, Anggota DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti yang juga Ketua Bidang Humas DPW PKS Jatim.

    Dari pengurus DPW PKS Jawa Timur, hadir mendampingi Ketua dan Sekretaris, Irwan Setiawan dan Ahmadi, juga hadir Ketua BPKK, Lina Ariani dan Bagian Protokoler Joni Kusuma Trinawan

    Tak hanya itu hadir juga seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati sebagai Ketua yang juga Bendahara DPW PKS Jatim, Puguh Wiji Pamungkas dan Harisandi Savari sebagai Sekretaris dan Bendahara, serta Agus Cahyono dan Khusnul Khuluk sebagai anggota.

    Hadir juga Anggota Dewan Pakar DPP PKS serta Anggota Dewan Pakar DPW PKS Jawa Timur. [tok/suf]

  • Indonesia Hadapi Tren Deindustrialisasi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Menurut DPR – Halaman all

    Indonesia Hadapi Tren Deindustrialisasi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Menurut DPR – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat ini Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi yang ditandai dengan melemahnya sektor industri manufaktur yang semestinya menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara.

    Pelemahan itu terlihat dari penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, penurunan penyerapan tenaga kerja, menurunnya investasi, dan peningkatan ketergantungan pada impor. 

    Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi kebijakan industri yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar global.

    “Investasi yang masuk juga harus didorong untuk membawa alih teknologi, membuka peluang kolaborasi dengan UMKM lokal, dan meningkatkan nilai tambah ekspor nasional,” ujar anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak

    Menurut Amin, Danantara bisa menjadi garda depan dalam penguatan tata kelola, serta strategi industri yang tepat sasaran. Indonesia sedang menapaki jalur menuju panggung utama rantai pasok dunia, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemain utama.

    Amin juga berharap, Danantara yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai holding BUMN investasi, mampu memainkan peran penting sebagai lokomotif investasi nasional. 

    “Dengan mengusung prinsip good and clean governance (GCG), Danantara menjadi penggerak utama dalam mendorong investasi strategis, mendorong hilirisasi industri, dan mendukung transisi energi,” ujarnya.

    Dia menekankan agar Danantara tidak hanya menghimpun dan mengelola modal, tapi juga menggerakkan transformasi ekonomi nasional dengan prinsip tata kelola yang baik dan bersih (GCG). 

    Menurut Amin, jika ingin investor percaya, reformasi tatakelola harus mulai dari dalam.

    Danantara hadir bukan hanya sebagai investor strategis, tetapi juga sebagai simbol bahwa keseriusan memperbaiki iklim investasi.

    “Danantara harus menjadikan investasi negara lebih efisien, terukur, dan berbasis risiko,” ujarnya.

    Di sisi lain, Amin juga mengapresiasi kenaikan realisasi investasi di kuartal I 2025 sebesar Rp 452,8 triliun. 

    Angka tersebut naik 23,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah menargetkan total investasi Rp 1.905,6 triliun tahun ini.

    “Kami menyambut gembira capaian tersebut dan berharap investasi yang masuk bisa menandai langkah awal Indonesia dalam memperkuat peran di rantai pasok global. Gejolak ekonomi dunia saat ini harus dijadikan momentum agar Indonesia menjadi simpul penting dalam rantai pasok dunia,” ujar Amin di Jakarta, Minggu (27/4/2025).

  • Pemerintah Didesak Pangkas Kartel Impor Pangan Lewat Penghapusan Kuota Impor – Halaman all

    Pemerintah Didesak Pangkas Kartel Impor Pangan Lewat Penghapusan Kuota Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menegaskan pentingnya langkah tegas untuk menghapus praktik kartel impor pangan yang selama ini merugikan petani dan konsumen.

    “Sudah saatnya negara ini lepas dari jeratan kartel impor pangan. Selama ini kita terlalu bergantung pada segelintir importir besar yang mengatur harga dan distribusi bahan pangan pokok. Ini jelas merugikan rakyat,” ujar Amin di DPR, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Praktik kartel impor membuat harga pangan menjadi mahal. Karena itu, menurut dia, langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghilangkan praktek kartel dengan menghapus kuota impor patut didukung. 

    Hal itu karena kuota impor selama ini menciptakan struktur pasar oligopoli, di mana segelintir pelaku impor mengontrol harga yang merugikan konsumen. Amin mendukung rencana penghapusan sistem kuota impor yang dinilai menjadi akar dari terbentuknya kartel pangan.

    Menurutnya, sistem kuota selama ini menciptakan ruang sempit bagi para pemain baru, sehingga hanya segelintir pihak yang bisa menikmati keuntungan dari impor pangan.

    “Kuota impor itu ibarat pintu masuk eksklusif bagi mafia pangan. Ketika hanya beberapa pihak yang diberi izin, maka kekuatan pasar dikuasai segelintir orang,” kata Amin.

    Jika kuotanya dihapus dan diganti dengan mekanisme pasar yang transparan dan berbasis kebutuhan riil, diyakini bisa memberantas kartel itu dari akarnya.

    Dia menegaskan, kartel pangan tidak hanya menyebabkan distorsi pasar, tetapi juga mematikan semangat dan usaha para petani lokal.

    Data menunjukkan bahwa banyak komoditas strategis seperti beras, gula, daging, dan bawang putih masih diimpor dalam jumlah besar meskipun produksi dalam negeri bisa ditingkatkan.

    “Kalau Presiden Prabowo ingin berdikari dalam bidang pangan, maka ini momentum yang tepat untuk membongkar dan menindak tegas mafia impor. Pemerintah harus hadir untuk melindungi petani dan menjamin stabilitas harga di tingkat konsumen,” sambung Amin.

    Amin juga mendorong lembaga-lembaga terkait, seperti KPPU, BPK, dan aparat penegak hukum, untuk bersinergi dalam mengusut tuntas praktik curang dalam tata niaga pangan. 

    “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan pangan kita,” tambahnya.

    Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementrian Perdagangan, Amin berkomitmen untuk terus mengawal regulasi yang mendukung produksi dalam negeri serta memberantas praktik monopoli dan oligopoli dalam rantai pasok pangan.

    “Kita ingin negara ini punya kedaulatan pangan sejati, bukan hanya sekadar jargon. Rakyat butuh bukti nyata bahwa harga stabil, petani sejahtera, dan pasar berjalan adil,” kata dia.

  • DPR Minta Mendag dan Polri Tuntaskan Kasus Penipuan Minyakita  – Halaman all

    DPR Minta Mendag dan Polri Tuntaskan Kasus Penipuan Minyakita  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mendesak Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Polri untuk segera menuntaskan kasus praktik curang dan penipuan produk Minyakita yang merugikan masyarakat. 

    Kemasan Minyakita berlabel 1 liter ternyata hanya berisi 750 mililiter atau kurang seperempat liter per kemasan.

    “Praktik curang seperti ini tidak dapat ditoleransi. Masyarakat sudah cukup terbebani dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kini mereka harus menghadapi penipuan dalam takaran minyak goreng yang seharusnya menjadi hak mereka,” ujar Amin saat dikonfirmasi, Rabu (12/3/2025).

    Kasus ini menambah deretan permasalahan dalam distribusi minyak goreng di Indonesia. Sebelumnya, terjadi kasus penimbunan Minyakita yang menyebabkan kelangkaan di pasaran dan melonjaknya harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. 

    Ditemukan pula produksi dan peredaran Minyakita palsu dengan isi yang tidak sesuai standar.

    Data dari Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa konsumsi minyak goreng per kapita di Indonesia meningkat dari 16,04 kilogram pada 2022 menjadi 29,16 kilogram pada 2024.

    “Peningkatan konsumsi ini seharusnya diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap distribusi dan kualitas produk minyak goreng di pasaran,” ujar Amin.

    Amin menyoroti dugaan keberadaan mafia minyak goreng yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak sah. 

    “Jika betul mafia minyak goreng ini ada, harus diberantas. Mereka tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak tatanan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

    Pemerintah juga harus segera selesaikan utang rafaksi kepada pelaku usaha minyak goreng. 

    Jangan sampai masih ada produsen minyak goreng yang masih menunggu pembayaran selisih harga dari program subsidi yang dijanjikan pemerintah sejak 2022.

    “Jangan sampai kelalaian Kemendag soal utang rafaksi memiliki keterkaitan dengan munculnya aksi pengurangan takaran MinyakKita,” katanya. 

    Para produsen minyak goreng telah membantu menjaga stabilitas harga dengan mengikuti kebijakan pemerintah. Karena itu utang rafaksi harus segera diselesaikan. Agar tidak berdampak pada kelangsungan produksi serta distribusi minyak goreng di dalam negeri. 

    Amin Ak mendesak Mendag dan Polri untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus penipuan takaran Minyakita dan memastikan pelaku mendapatkan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.

    “Meningkatkan pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng, khususnya produk Minyakita, untuk memastikan kualitas dan kuantitas sesuai standar yang ditetapkan,” terang Amin.

    Dia juga meminta aparat kepolisian untuk membongkar jaringan mafia minyak goreng yang merugikan masyarakat dan mengambil langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Segera menyelesaikan pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha agar rantai pasokan minyak goreng tetap berjalan lancar dan harga tetap stabil di pasar,” terangnya.

    “Kami di Komisi VI DPR RI akan terus mengawal isu ini dan memastikan pemerintah mengambil langkah konkret untuk melindungi hak konsumen serta menjaga stabilitas pasar minyak goreng nasional,” tutup Amin.

  • PKS Konsolidasi Anggota Legislatif se-Jatim: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Bela Rakyat

    PKS Konsolidasi Anggota Legislatif se-Jatim: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Bela Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PKS Jawa Timur menggelar Konsolidasi Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur, Minggu (9/2/2025).

    Kegiatan ini diharapkan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan.

    Acara ini dihadiri oleh Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, serta para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari PKS di Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Irwan Setiawan menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan amanah rakyat.

    Ia menyampaikan bahwa hasil Pemilu 2024 memberikan kepercayaan besar kepada PKS di Jawa Timur dengan raihan 5 kursi DPR RI, 5 kursi DPRD Provinsi, dan 104 kursi DPRD Kabupaten/Kota.

    Namun, menurutnya, tantangan ke depan semakin besar, sehingga dibutuhkan kerja sama yang lebih solid.

    “Amanah yang kita emban bukan sekadar kursi di parlemen, tetapi perjuangan untuk kepentingan rakyat. Kita harus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan yang kita perjuangkan benar-benar berdampak luas bagi masyarakat, sehingga lebih maksimal dalam membela rakyat dan mengawal Jawa Timur maju serta berprestasi,” ujar oria yang kerap dipanggil Kang Irwan ini.

    Menurut Irwan, konsolidasi ini menyoroti tiga fokus utama untuk meningkatkan efektivitas peran anggota legislatif PKS.

    Pertama, penguatan koordinasi antar-aleg untuk memastikan komunikasi yang efektif di berbagai tingkatan.

    Kedua, optimalisasi koordinasi berdasarkan komisi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    Ketiga, memastikan kebijakan yang diperjuangkan selaras dengan visi besar PKS.

    “Sinergi dengan struktur partai juga menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan. Para aleg diharapkan aktif dalam memperkuat DPC dan DPRa hingga tingkat ranting. Selain itu, mereka juga harus mampu mengintegrasikan program reses dan kegiatan dewan dengan agenda partai untuk memperkuat basis konstituen,” lanjut Kang Irwan, yang pernah menjabat dua periode sebagai anggota DPRD Jatim.

    Dalam arahannya, Irwan juga meminta agar para aleg PKS di Jawa Timur dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan maksimal. Selain itu, mereka harus lebih inovatif, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Para aleg PKS juga harus mampu mengelola dan meningkatkan publikasi kinerjanya sebagai aleg agar kiprah PKS semakin dikenal luas dalam membela kepentingan rakyat,” ujar Kang Irwan.

    Terakhir, Irwan menegaskan bahwa Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, telah memberikan arahan kepada seluruh aleg PKS untuk mempersiapkan diri dalam menjaga kursi di daerah pemilihannya masing-masing, serta meningkatkan peran ke tingkat legislatif yang lebih tinggi atau menjadi eksekutif di daerahnya.

    “Mari kita jadikan tugas ini sebagai ibadah. Jangan pernah lelah berjuang, karena setiap langkah kita adalah bagian dari perjuangan untuk kemaslahatan umat,” tutup Irwan dengan penuh semangat.

    Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BPW Jatijaya, H. Amin Ak, serta sejumlah aleg PKS DPR RI dari dapil Jatim, seperti Reni Astuti dan Riyono, serta aleg DPRD Provinsi Jatim, di antaranya Lilik Hendarwati, Puguh Wiji Pamungkas, Agus Cahyono, Khusnul Khuluk, dan Harisandi Savari.

    Dengan konsolidasi ini, PKS Jawa Timur optimistis mampu meningkatkan sinergi dan kinerja legislatif untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat. [tok/aje]

  • UU BUMN Disahkan Besok, Beredar Menteri BUMN Ketua Dewan Pengawas Danantara

    UU BUMN Disahkan Besok, Beredar Menteri BUMN Ketua Dewan Pengawas Danantara

    Jakarta –

    Beredar struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Dalam DIM tersebut, memuat Menteri BUMN sebagai Ketua Dewan Pengawas sekaligus anggota BPI Danantara. Dengan begitu, Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.

    Selain itu, tertuang juga perwakilan Kementerian Keuangan sebagai anggota Dewan Pengawas BPI Danantara. Anggota Dewan Pengawas lainnya juga berasal dari pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggia Erma Rini mengatakan struktur Dewan Pengawas Danantara yang beredar merupakan draft lama.

    Meski begitu, ia tak menjelaskan lebih lanjut ketika disinggung perubahan draft apakah mengubah posisi Menteri BUMN sebagai Ketua Dewan Pengawas.

    “Itu draft lama, masih banyak perubahan,” kata Anggia saat dikonfirmasi detikcom Senin (3/2/2025).

    Dihubungi terpisah, Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan digelar Rapat Paripurna pengambilan keputusan RUU BUMN yang memuat struktur Danantara. Meski begitu, ia enggan menjelaskan soal Ketua Dewan Pengawas Danantara.

    “InsyaAllah RUU BUMN besok diputuskan di rapat Paripurna. Saya gak dapat ini (salinan elektronik DIM RUU BUMN), saya hanya dapat hard copy,” ungkapnya saat dikonfirmasi detikcom.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR lainnya, Darmadi Durianto mengatakan banyak perubahan pada draft RUU BUMN yang akan disahkan besok dalam Sidang Paripurna DPR.

    “Secara substansi sudah banyak berubah dari draft di atas,” kata Darmadi saat dikonfirmasi detikcom.

    Meski begitu, Darmadi mengatakan posisi Ketua Dewan Pengawas Danantara masih Menteri BUMN. Menurutnya, Menteri BUMN merupakan kandidat yang kuat mengisi posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas.

    “(Ketua Dewan Pengawas Danantara) Masih (sesuai DIM). Menteri BUMN masih kuat,” jelasnya.

    Darmadi pun membenarkan RUU BUMN yang memuat struktur Danantara itu akan disahkan melalui Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025) besok. “Besok di Paripurna (pengambilan keputusan),” tutupnya.

    Sebagai informasi, dalam draft revisi Undang-Undang APBN yang beredar, anggota Dewan Pengawas akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam DIM tersebut, anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

    Adapun Dewan Pengawas Danantara memiliki sembilan kewenangan sebagai berikut:

    1. Menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (key performance indicator) yang diusulkan Badan Pelaksana;

    2. Melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (key performance indicator)

    3. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Badan Pelaksana;

    4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Presiden;

    5. Menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana;

    6. Mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan modal Badan kepada Presiden;

    7. Menyetujui laporan Keuangan tahunan Badan;

    8. Memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana; dan

    9. Menyetujui penunjukan auditor Badan.

    (hns/hns)