Xcloud.id

Tag: Amien Rais

  • Seleksi Anggota Baznas Dimulai 25 Agustus, Ini Syarat dan Ketentuannya Nasional 22 Agustus 2025

    Seleksi Anggota Baznas Dimulai 25 Agustus, Ini Syarat dan Ketentuannya Nasional 22 Agustus 2025

    Seleksi Anggota Baznas Dimulai 25 Agustus, Ini Syarat dan Ketentuannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (Kemenag) akan membuka seleksi calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk masa kerja 2025-2030 yang dimulai pada 25 Agustus 2025.
    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad menuturkan, pendaftaran akan diumumkan secara terbuka melalui media cetak, elektronik, dan kanal digital Kementerian Agama (Kemenag).
    “Jadwal sudah merancang pada tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 10 September 2025. Kami akan merilis pengumuman dan pendaftaran seleksi. Jadi kurang lebih ada 16 hari kerja,” imbuh Abu saat ditemui di Kantor Kemenag, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).
    Abu menuturkan, proses seleksi calon anggota Baznas akan dilakukan melalui sejumlah tahapan, termasuk adanya wawancara oleh Tim Seleksi.
    “Seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, tes pengetahuan dasar, penulisan makalah, dan wawancara,” ujar Abu.
    Untuk syarat administrasi, para calon anggota Baznas harus melampirkan surat keterangan sehat dan surat bebas dari riwayat kriminalitas atau SKCK.
    “Tentu saja ada beberapa administrasi yang harus disiapkan lebih dulu, mulai soal surat keterangan sehat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian,” ujarnya.
    Dalam proses seleksi ini, Kemenag mengedepankan lima kriteria yang menjadi poin plus bagi para kandidat calon anggota Baznas.
    Pertama, memiliki kemampuan manajerial, lalu mempunyai kemampuan berjejaring karena potensi zakat mencapai ratusan triliun.
    Kemudian, nilai integritas. Sebab, menjadi komisioner Baznas merupakan pekerjaan yang menyangkut kepercayaan banyak orang dan agama.
    Pengetahuan agama, terutama yang berhubungan dengan ilmu fikih tentang zakat, dan terakhir paham dengan nilai-nilai kebangsaan.
    Abu menyampaikan bahwa pembentukan kepengurusan baru ini penting karena masa jabatan Baznas 2020-2025 segera berakhir.
    “Proses seleksi ditargetkan selesai sebelum Oktober 2025 agar kepengurusan baru segera terbentuk tanpa jeda kepemimpinan,” imbuhnya.
    Adapun, Tim Seleksi Calon Anggota Baznas meliputi: Ketua Abu Rokhmad (Dirjen Bimas Islam Kemenag), Sekretaris Waryono Abdul Ghafur (Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf).
    Kemudian anggotanya meliputi Kamaruddin Amin (Sekjen Kemenag), Khairunas (Itjen Kemenag), Amien Suyitno (Dirjen Pendis Kemenag), Aba Subagja (Deputi Bidang SDM Aparatur MenPAN RB), Mastuki Baidlowi (unsur akademisi), Choirul Sholeh Rasyid (organisasi keagamaan), dan Amirsyah Tambunan (organisasi keagamaan).
    Tim Seleksi akan diberi mandat menyusun jadwal seleksi, mengumumkan pendaftaran, menyeleksi administrasi dan kompetensi, hingga menyampaikan hasil seleksi kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dugaan Korupsi PGN dan Jejak Paiman Rahardjo

    Dugaan Korupsi PGN dan Jejak Paiman Rahardjo

    Sementara Paiman Rahardjo sendiri diangkat sebagai komisaris di PT PGN itu sejak tahun 2015. Hal itu berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 20215 tanggal 6 April 2015. Di jajaran Dewan Komisaris kala itu setidaknya ada 6 orang namun 1 diantaranya tidak dicantumkan foto profil. Adapun Rahardjo kala itu sebagai Komisaris Independen.

    Pendidikan Rahardjo yakni: Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Master Ilmu Administrasi Ekonomi Universitas Prof. Moestopo, Doktor Ilmu Administrasi Universitas Padjajaran.

    Sementara berdasarkan penelusuran dari sejumlah sumber termasuk laman pangkalan data Kemendikbud (dikti) serta keterangan yang tersebar di media sosial, ditemukan ketidaksesuaian, seperti: S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Prof. Dr. Soetopo. Sementara S3 di Universitas Padjadjaran.

    Adapun Paiman mulai dikenal secara nasional ketika mendirikan Relawan Sedulur Jokowi menjelang Pilgub DKI Jakarta 2012. Setahun kemudian, ia mendapat posisi sebagai Komisaris PT Food Station Tjipinang.

    Setelah Jokowi menjadi Presiden, Paiman diangkat sebagai komisaris di PT PGN. Pada tahun 2016, Paiman mengajukan gelar profesor dan mengklaim hanya butuh dua bulan untuk disetujui oleh Menteri Pendidikan kala itu.

    Proses yang sangat cepat ini, ditambah dengan riwayat pendidikan yang tidak konsisten, memicu dugaan adanya fasilitasi politis dalam percepatan karier akademiknya.

    Komisaris dan Direksi PGN saat ini

    RUPST tahun buku 2024 memutuskan perubahan susunan keanggotaan dewan komisaris PT PGN Tbk.

    Komisaris

    Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Amien Sunaryadi

    Komisaris: Warih Sadono

    Komisaris Independen: Christian H. Siboro

    Komisaris Independen: Dini Shanti Purwono

    Komisaris Independen: Tony Setyo Boedi Hoesodo

    Komisaris Independen: Abdullah Aufa Fuad

    Direksi

    Direktur Utama: Arief Setiawan Handoko

    Direktur Keuangan: Fadjar Harianto Widodo

    Direktur Komersial: Ratih Esti Prihatini

    Direktur Infrastruktur dan Teknologi: Harry Budi Sidharta

    Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis: Rosa Permata Sari

    Direktur Manajemen Risiko: Arief Kurnia Risdianto

    Direktur SDM dan Penunjang Bisnis: Rachmat Hutama.

    Duduk perkara korupsi PGN

    KPK telah menetapkan dan menahan dua tersangka utama dalam kasus ini. Adalah Iswan Ibrahim (ISW) selaku Komisaris PT IAE periode 2006-2023 dan Danny Praditya (DP) selaku Direktur Komersial PGN periode 2016-2019.

    “Tersangka saudara ISW selaku komisaris PT IAE 2026-2023, kemudian tersangka saudara DP selaku Direktur Komersial PGN 2016-2019 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dalam Konferensi Pers di Gedung KPK, Jumat (11/4/2025).

    Asep menjelaskan, kasus ini bermula pada 19 Desember 2016 ketika Dewan Komisaris dan Direksi PGN mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PGN Tahun 2017. Dalam dokumen tersebut, tidak terdapat rencana pembelian gas dari PT IAE.

    Namun, PT IAE ternyata memperoleh alokasi gas dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) dengan rencana penyerapan pasca realokasi sementara ke PT Petrokimia Gresik sebesar 10 MMSCFD pada 2017, 15 MMSCFD pada 2018, dan 40 MMSCFD pada 2019.

    “Bahwa pada Agustus 2017, tersangka DP memerintahkan Adi Munandir selaku Head of Marketing PGN untuk melakukan paparan kepada para trader gas antara lain PT Isar Gas, guna menawarkan trader-trader gas tersebut sebagai Local Distributor Company (LDC) PT PGN,” jelas Asep.

    Kemudian, pada 31 Agustus 2017, Adi menjalankan perintah DP untuk menghubungi S selalu Direktur PT IAE, terkait kerja sama pengelolaan gas. Selanjutnya pada 5 September 2017 Danny Praditya memerintahkan Adi melakukan pertemuan dengan Isar Gas di kantor PGN, yang membahas lebih lanjut rencana kerja sama penjualan dan distribusi gas.

    Dalam pembahasan tersebut, perwakilan dari Isar Gas menyampaikan arahan dari ISW agar PGN membayarkan uang muka sebesar US$ 15 juta sebagai syarat pembelian gas dari PT IAE. Uang muka tersebut disebutkan akan digunakan untuk melunasi kewajiban atau utang PT Isar Gas kepada pihak ketiga.

    “Uang muka tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban atau utang Isar Gas kepada pihak lain. Hal ini kemudian dilaporkan kepada saudara adi ke DP,” kata Asep.

    Asep membeberkan, pada periode September-Oktober 2017, Danny Praditya memerintahkan Tim Marketing PT PGN yaitu Adi Munandir dan Reza Maghraby membuat kajian internal terkait rencana pembelian gas dari PT IAE, padahal pembuatan kajian itu adalah tugas pokok dan fungsi dari bagian Pasokan Gas PT PGN.

    Selanjutnya pada 10 Oktober 2017 dalam rapat Board of Directors (BOD) PT PGN, Danny Praditya bersama-sama dengan Tim Marketing PT PGN memaparkan materi Update Komersial yang antara lain berisi Isar Gas Grup menyatakan setuju untuk menjual sebagian alokasi gas bumi ex-HCML miliknya kepada PT PGN dengan permintaan skema pembayaran di muka.

    “Isar Gas Group menyatakan setuju untuk menjual sebagian alokasi gas Bumi HCML miliknya kepada PT PGN dengan permintaan adanya skema advance payment tadi, yang 15 juta USD itu,” kata Asep.

    Kemudian, Isar Gas Group juga menawarkan peluang akuisisi sebagian atau seluruh saham Isar Gas kepada PT PGN. Pada 20 Oktober 2017, dalam rapat BOD (Board of Directors) PT PGN, Danny Praditya bersama-sama dengan tim pasokan gas dan tim marketing PT PGN memaparkan materi sebagai berikut:

    1. Tim pasokan gas menyampaikan update pasokan gas PT PGN, bahwa pasokan gas di Jawa Timur secara keseluruhan tidak mencukupi kebutuhan pasokan gas di masa mendatang, dan alokasi gas yang dimiliki PT PGN akan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2021. Update ini dibuat karena adanya perintah saudara DP setelah rapat BOD tanggal 10 Oktober 2017. Jadi, perkiraan bahwa cadangan gas akan mengalami penurunan itu adalah alasan supaya diizinkan untuk membeli gas dari PT Isar Gas.

    2. Kemudian, tim marketing menyampaikan update isu komersial terkait rencana kerja sama dengan Isar Gas, antara lain sebagai berikut: Isar Gas menyampaikan penawaran penjualan sebagian gas bumi yang dikuasainya dari pasokan gas lapangan HCML kepada PGN dengan meminta adanya skema unspent payment (uang muka) tadi sebesar 15 juta dolar, karena Isar Gas membutuhkan dana untuk membayar utang atau kewajiban kepada pihak lain.

    3. Kerja sama pengelolaan gas dan infrastruktur meliputi semua lokasi wilayah yang dimiliki Isar Gas, baik Jawa Barat maupun Jawa Timur, yang selanjutnya peluang untuk melakukan akuisisi atas sebagian atau seluruh kepemilikan saham Isar Gas oleh PT PGN.

    Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2017, perwakilan PT PGN, kemudian perwakilan PT IAE, dan perusahaan-perusahaan lain di bawah Isar Gas Group menandatangani beberapa dokumen terkait kerja sama di antara mereka.

    Dokumen yang dibuat antara lain adalah:

    1. Kesepakatan bersama antara PT PGN (Perusahaan Gas Negara Persero Terbuka) dan PT Inti Alasindo, juga PT Isar Aryaguna, serta PT Inti Alasindo Energi, tanggal 2 November 2017, yang ditandatangani saudara DP selaku Direktur Komersial PT PGN, saudara MS Direktur Utama PT Inti Alasindo, saudara ISW selaku Direktur Utama Isar Aryaguna, dan saudara S selaku Direktur PT Inti Alasindo Energi.

    2. Perjanjian jual beli gas antara PT Inti Alasindo Energi dengan PT Perusahaan Gas Negara Terbuka, tanggal 2 November 2017, yang ditandatangani oleh saudara DP selaku Direktur Komersial dengan saudara S selaku Direktur PT Inti Alasindo.

    3. Kesepakatan bersama pembayaran di muka antara Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Isar Gas, PT Inti Alasindo, dan PT Isar Gas, tanggal 2 November, yang ditandatangani oleh saudara DP selaku Direktur Komersial PT PGN dan saudara ISW selaku Direktur Utama PT Isar Gas dan Direktur Utama PT Isar Aryaguna, saudara S selaku Direktur PT Inti Alasindo Energi.

    4. Kesepakatan bersama pemanfaatan infrastruktur antara PT Perusahaan Gas Negara Persero Terbuka dan PT Isar Gas, tanggal 2 November, yang ditandatangani oleh saudara DSW selaku Direktur Infrastruktur PT PGN dan saudara ISW selaku Direktur Utama PT Isar Gas.

    Pada tanggal 7 November 2017, saudara S, selaku Direktur PT IAE, mengirimkan invoice tagihan US$ 15 juta kepada PT PGN untuk pembayaran di muka (advance payment) atas transaksi jual beli gas. Pada tanggal 9 November 2017, tagihan ini dibayar oleh PT PGN sebesar US$ 15 juta.

    Bahwa uang tersebut seluruhnya digunakan oleh PT IAE, sebagaimana disebutkan dalam klausul kesepakatan bersama pembayaran di muka, yaitu untuk membayar kewajiban atau utang PT IAE dan Isar Gas Group pada pihak-pihak sebagai berikut, yang tidak berkaitan dengan kegiatan jual beli gas dengan PT PGN, yaitu:

    1. PT Pertagas Niaga, US$ 8 juta, yang merupakan utang PT JGI dan PT SCI kepada Pertagas Niaga.

    2. PT Bank BNI, sebesar US$ 2 juta, yang merupakan utang PT SCI kepada Bank BNI.

    3. PT Isar Arya Guna, sebesar US$ 5 juta, yang merupakan utang PT Isar Gas.

    Kemudian pada tanggal 2 Desember 2017, saudara U, mewakili PT IAE selaku pemberi fidusia, dan Danny Praditya, mewakili PT PGN selaku penerima fidusia, menandatangani akta jaminan fidusia nomor 6 di notaris Pratih Wihan Dayani, yang menyatakan bahwa pemberi fidusia menyerahkan jaminan fidusia kepada penerima fidusia berupa pipa distribusi milik PT Banten Inti Gasindo senilai Rp 16 miliar untuk menjamin uang US$ 15 juta yang sudah diterima oleh PT IAE dari PT PGN terkait pelaksanaan kesepakatan bersama pembayaran di muka antara IAE dengan PT PGN.

    Kemudian pada April sampai dengan Juli 2018, PT Bahana Sekuritas dan PT Umbara, selaku konsultan yang dipakai oleh PT PGN, melakukan due diligence atas rencana akuisisi Isar Gas Group oleh PT PGN. Hasilnya, due diligence menyatakan bahwa Isar Gas Group tidak layak diakuisisi oleh PT PGN.

    Lantas pada tanggal 5 April 2019, setelah PT PGN dan Pertagas bergabung dalam holding Migas di bawah Pertamina, dilakukan pengaliran gas pertama kali oleh PT IAE ke PT PGN dengan menggunakan jaringan pipa PT Pertagas.

    Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020, saudara MFA, selaku Kepala BPH Migas, mengirim surat nomor 3592/KBPH/2020 kepada saudara TTA, selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, perihal hasil pengawasan kegiatan usaha niaga gas bumi berfasilitas PT IAE di Waru, Sidoarjo, dan klarifikasi pengaliran gas bumi dari PT IAE.

    Dalam surat tersebut, BPH Migas menyatakan tidak dibolehkannya praktik kegiatan usaha niaga gas bumi bertingkat antara PT IAE dengan PT PGN karena hal tersebut melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

    Lalu pada tanggal 15 Januari 2021, saudara TTA mengirim surat nomor T372/MG.01/DJM/2021 kepada PT PGN, perihal teguran pertama atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi PT PGN terkait larangan jual beli gas bertingkat, dan surat nomor T369/MG.01/DJM/2021 kepada PT IAE, perihal teguran pertama atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi PT IAE terkait larangan jual beli gas bertingkat.

    “Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, saudara ACT, selaku Komisaris PT PGN, mengirim kepada Direktur Utama PT PGN surat nomor 12/D-KOM/2021 perihal penjelasan direksi atas proses audit laporan keuangan per Desember 2020,” kata Asep

    Asep menjabarkan isi surat tersebut antara lain membahas mengenai saran Dewan Komisaris yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi agar segera melakukan pemutusan kontrak dan dilakukan upaya hukum atas uang muka yang sudah dibayarkan kepada IAE.

    “Jadi, tadi antara PGN dengan Isar Gas, kemudian kan menjadi di bawah Pertamina, sehingga ini ada di sini bahwa pada tanggal 5 April, PGN dan Pertagas bergabung dalam holding di bawah Pertamina. Nah, itu yang menjadikan mereka menjadi di bawah satu atap antara Pertagas dengan PGN, sehingga di antara mereka tidak diperbolehkan karena itu ada di dalam satu holding,” kata dia.

    Lebih lanjut, Asep mengatakan, Danny Praditya telah memerintahkan, mengusulkan, dan mengatur agar PT PGN membayar uang muka sebesar US$ 15 juta kepada IAE, yang digunakan untuk bayar utang PT Isar Gas Group yang tidak terkait dengan pelaksanaan PJBG antara PT PGN dengan PT IAE.

    “Jadi, uang yang 15 juta dolar itu tidak dilakukan untuk jual beli, jadi untuk bayar utangnya PT Isar Gas seperti itu,” katanya.

    Sementara itu, ISW telah mengetahui pasokan gas yang bersumber dari HCML tidak akan dapat memenuhi kontrak PJBG antara PT IAE dan PT PGN. Meskipun demikian, ISW tetap menawarkan gas dan melakukan kerja sama jual beli gas dengan PT PGN serta skema advance payment di muka.

    Sehingga, dari perjanjian kerja sama jual beli gasnya tersebut, tidak dilakukan pengecekan berapa pasokan gas yang dimiliki oleh Isar Gas. “Jadi, yang uang 15 juta dolar itu, pada akhirnya diketahui lah bahwa ketersediaan gasnya itu di PT IAE itu tidak cukup, tapi ISW dari awal sudah tahu sebetulnya. Dia tetap melakukan itu,” tambah Asep.

    Menurut Asep perbuatan-perbuatan terkait kontrak perjanjian jual beli gas dan pembayaran uang dimuka bertentangan dengan:

    1. Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

    2. Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 9 Tahun 2012, tentang Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

    3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

    4. Kemudian, yang terakhir, Keputusan Direksi PT PGN Nomor 02.08.00.K/PP.00.UK/2010 tentang Pedoman Penyediaan Pasokan Gas.

    Kemudian, pada 15 Oktober 2024, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas transaksi jual beli gas antara PT PGN dan IAE tahun 2017 sampai 2021 dengan nomor 56/LHP/21/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024.

    “Kerugian negara yang terjadi sebesar 15 juta dolar. Jadi, dianggap seluruhnya yang tadi adjustment payment itu dianggap sebagai kerugian negara sejumlah 15 juta dolar. Ini sudah terbit perhitungan kerugian keuangan negaranya,” tandasnya. 

  • Amien Rais Sebut Reuni Alumni UGM Dagelan, Teman Seangkatan Jokowi Buka Suara

    Amien Rais Sebut Reuni Alumni UGM Dagelan, Teman Seangkatan Jokowi Buka Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai kaisar kebohongan. Tudingan ini didasari dari ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) Jokowi yang disebut abal-abal.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya karena hampir semuanya sudah menjadi rahasia umum,” tutur Amien dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @amienraisofficial, dilansir pada Selasa (19/8/2025).

    Menurut Amien Rais, Jokowi yang ngotot bahwa ijazahnya asli sehingga ia jatuh terjerembab dalam lingkaran setan.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan yang makin lama makin dalam,” ucapnya.

    Bahkan kata Amien Rais, Polisi dan ternak Mulyono (Jokowi) sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari kebohongan.

    Celakanya, Amien menambahkan, seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi Jokowi mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” ujarnya.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambah mantan Ketua MPR RI itu.

    Ia kemudian menyinggung reuni ke-45 alumni UGM yang digelar pada 26 Juli lalu. Amien menyebutnya sebagai dagelan.

    “Katanya reuni yang ke-45. Dagelan politik yang dimaksudkan Jokowi bahwa puluhan teman-teman seangkatannya itu bisa menjadi saksi bahwa ijazahnya asli. Nah ngomong-ngomong bila gazah, bukan gajah menjadi akronim gak punya ijazah itu lebih tepat,” pungkasnya.

  • Amien Rais Beberkan Satu Persatu Kebohongan Jokowi hingga Terjebak Lingkaran Setan

    Amien Rais Beberkan Satu Persatu Kebohongan Jokowi hingga Terjebak Lingkaran Setan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berbicara soal dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi seakan tidak ada habisnya. Bahkan, teranyar Roy Suryo Cs meluncurkan buku tentang polemik tersebut.

    Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, mengatakan bahwa kebohongan Jokowi bukan lagi sebuah rahasia bagi publik.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya,” kata Amien di Instagram pribadinya @amienraisofficial Senin (18/8/2025).

    Mantan Ketua umum PP Muhammadiyah ini blak-blakan, Jokowi sedang terjebak dalam sebuah lingkaran sebagai akibat dari ketidakjujurannya.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan,” sebutnya.

    Dikatakan Amien, semakin lama Jokowi semakin terjerumus dalam kebohongan yang dia ciptakan.

    “Semakin lama, makin dalam. Polisi dan ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari Kebohongan,” tukasnya.

    Sialnya, Amien mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” Amien menuturkan.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambahnya.

    Kata mantan Ketua MPR RI itu, move yang dia maksud yakni membuat dagelan politik asal-asalan, menyelenggarakan reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM beberapa waktu lalu.

  • Menag Ungkap Alasan Wakaf Bisa Jadi Motor Penguatan Pendidikan Islam – Page 3

    Menag Ungkap Alasan Wakaf Bisa Jadi Motor Penguatan Pendidikan Islam – Page 3

    Amien menjelaskan bahwa wakaf pendidikan akan diarahkan pada pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM, serta pemberdayaan riset dan inovasi di lingkungan pendidikan Islam termasuk  juga PIP dan KIP kuliah, ucapnya. 

    “Potensi zakat sangat besar di Pendidikan Islam. Ada jumlah waqif (Orang yang berwakaf) yang besar di Pendidikan Islam yang terdiri dari Peserta didik, Tenaga pendidikan (Tendik) dan non tendik. Selain itu ada 14 kampus PTKIN yang memiliki prodi manajemen zakat dan wakaf, sehingga potensi ini yang akan sangat membantu keberhasilan program wakaf untuk umat.” terangnya.

    Menurut Suyitno, gerakan ini juga dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2025.

    Acara peluncuran ditandai dengan simbolisasi penyampaian wakaf dari peserta kegiatan sejumlah tokoh masyarakat dan lembaga mitra lainnya dengan melakukan scan barcode yang sudah disiapkan. Kegiatan ini diakhiri dengan harapan agar gerakan wakaf pendidikan Islam dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi muda dan masa depan bangsa.

  • Segera Tugaskan Gibran ke Papua Ketimbang Plonga Plongo

    Segera Tugaskan Gibran ke Papua Ketimbang Plonga Plongo

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diharapkan segera menugaskan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mengatasi sejumlah permasalahan di Papua, termasuk meningkatkan pembangunan. 

    Demikian dikatakan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Kamis 13 Agustus 2025.

    “Wapres segera diperankan, jangan hanya kethil-kethil dan plonga-plongo,” kata Amien Rais.

    Apalagi, kata Amien Rais, penugasan Wapres mengurus Papua sudah ada payung hukumnya, yakni Perpres Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

    “Wapres bertugas mengkoordinasikan penuntasan persoalan, hambatan pembangunan di Papua. Jadi sudah ada perpresnya, dibuat zaman Jokowi,” kata Amien Rais.

    Namun demikian, Amien Rais mengaku meragukan kapasitas Gibran mengemban tugas berat tersebut. 

    “Apa iya Gibran anak bambung, tidak suka kerja keras, dan lebih suka berleha-leha mampu menjadi ketua koordinasi persoalan-persoalan berat di Papua? tanya Amien Rais.

    Menurut Amien Rais, apabila Gibran tidak mampu, Presiden Prabowo bisa menunjuk Menteri Koordinator atau Menteri lainnya untuk mengurus Papua. 

    “Kebetulan pada Februari 2025 Prabowo sudah menegaskan agar pembangunan di empat provinsi baru di Papua diprioritaskan,” kata Amien Rais.

    Saat ini di tanah Papua terbagi menjadi enam provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Namun sayangnya pemekaran wilayah di Papua yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terlalu terburu-buru sehingga tidak sesuai harapan.

    “Ketika Jokowi melakukan pemekaran menjadi enam provinsi, pemekarannya tidak disiapkan dengan matang,” kata Amien Rais.

  • 11.000 Anak Putus Sekolah di Garut, Bupati Turunkan TNI-Polri Cek Lapangan Bandung 5 Agustus 2025

    11.000 Anak Putus Sekolah di Garut, Bupati Turunkan TNI-Polri Cek Lapangan Bandung 5 Agustus 2025

    11.000 Anak Putus Sekolah di Garut, Bupati Turunkan TNI-Polri Cek Lapangan
    Tim Redaksi
    GARUT, KOMPAS.com
    – Bupati Kabupaten Garut, Abdusy Syakur Amien, meminta TNI dan Polri memverifikasi laporan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat yang menyebutkan 11.000 anak Garut putus sekolah. 
    “Saya sudah minta tolong Kapolsek dan Danramil untuk cek anak-anak umur sekolah yang tidak sekolah, dikejar lah nanti diinventarisir apa penyebabnya. Kita ingin anak-anak itu sekolah,” ujarnya pada Senin (4/8/2025) siang.
    Syakur mengakui adanya masalah anak putus sekolah di Garut, namun ia menilai jumlahnya tidak sebanyak yang dilaporkan.
    Oleh karena itu, ia telah memerintahkan verifikasi dan pengecekan langsung di lapangan dengan melibatkan TNI dan Polri.
    “Saya sudah minta Dinas Pendidikan untuk cek data ATS (Anak Tidak Sekolah) dan juga yang Drop Out (DO). Itu datanya ada, tapi tidak sebanyak itu,” tambahnya.
    Terkait dugaan masalah ekonomi yang menjadi penyebab anak tidak melanjutkan sekolah atau keluar dari sekolah, Syakur menyatakan, pemerintah akan memberikan bantuan melalui program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).
    “Mulai tahun depan kita juga merencanakan ada bantuan untuk anak-anak putus sekolah. Ketika ada anak yang diidentifikasi tidak sekolah karena ekonomi, kita akan kasih bantuan,” jelasnya.
    Dari penelusuran Kompas.com, sumber di BBPMP Jawa Barat membenarkan adanya 11.000 anak di Garut yang tercatat putus sekolah karena Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).
    Angka tersebut masih bisa bertambah, mengingat masih ada Anak Tidak Sekolah (ATS) akibat Drop Out (DO) atau yang sama sekali tidak pernah bersekolah.
    Tingginya angka ATS di Garut, menurut sumber tersebut, bisa disebabkan oleh kesalahan operator di sekolah maupun di Dinas Pendidikan, yang tidak melakukan pembaruan data anak di sistem saat anak lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya.
    Fenomena ini juga terjadi di daerah lain, namun Jawa Barat mencatat angka tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Sangat Kentara Menderita Post Power Syndrome

    Jokowi Sangat Kentara Menderita Post Power Syndrome

    GELORA.CO -Usai lengser sebagai Presiden RI pada Oktober 2024, sangat kentara Joko Widodo alias Jokowi menderita post power syndrome. 

    Demikian pandangan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Rabu 30 Juli 2025.

    “Sangat kentara Jokowi menderita post power syndrome,” kata Amien Rais. 

    Amien Rais menilai, tekanan politik Jokowi makin diperparah dengan pemecatannya sebagai kader PDIP.

    “Sesungguhnya setelah Jokowi dan keluarga, termasuk menantunya dipecat PDIP, bobot politik Jokowi dan anak-anaknya menjadi sangat ringan,” kata Amien Rais.

    Karena itulah, Amien Rais mengingatkan Jokowi bahwa masa keemasannya telah rampung.

    “Selesai sudah tugas kepresidenan Anda. Tidak perlu lagi Anda nongol-nongol mengatur-atur urusan negara. Biarkan Presiden Prabowo Subianto berpikir dan kerja keras memperbaiki situasi bangsa yang sempat Anda rusak. Mas Jokowi jangan Anda ganggu dan recokin,” pungkas Amien Rais. 

  • Sangat Gegabah Tuding Partai Biru Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi

    Sangat Gegabah Tuding Partai Biru Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi

    GELORA.CO -Tuduhan partai biru sebagai dalang isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sangat gegabah sekali.

    Demikian pandangan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Rabu 30 Juli 2025.

    “Ini gegabah sekali Jokowi menuding orang besar yang menjadi dalang isu ijazah palsu adalah Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), karena logo Partai Demokrat biru,” kata Amien Rais.

    Menurut Amien Rais, saat ini Jokowi sedang ditimpa kebingungan dalam menghadapi tudingan ijazah palsunya. Sehingga asal-asalan membidik partai biru sebagai dalang keonaran isu ijazah palsu.

    “(Jokowi) seperti pak dengkek. Jokowi asal tuding dan sempat grusa grusu membidik SBY sebagai orang besar itu,” kata Amien Rais. 

    Diketahui, tudingan soal tokoh politik besar di balik polemik isu ijazah palsu Jokowi diungkapkan oleh Sekjen Peradi bersatu, Ade Darmawan.

    Ade menyebut tokoh politik yang dimaksudnya menggunakan baju berwarna biru. 

    Ade sebelumnya melaporkan Roy Suryo dkk atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Jokowi. Kasus ini masih bergulir di Polda Metro Jaya. 

  • Lahan bekas RS Sumber Waras mulai dibersihkan

    Lahan bekas RS Sumber Waras mulai dibersihkan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membersihkan area lahan seluas 3,6 hektare bekas Rumah Sakit Sumber Waras di Jalan Kyai Tapa, Tomang, Jakarta Barat, pada Selasa.

    Dalam perencanaannya, lahan itu akan diperuntukkan bagi pembangunan layanan kesehatan yang lebih terpadu dan terintegrasi. Seperti layanan rumah sakit tipe A atau yang lebih luas lagi.

    “Seiriing dengan rencana kerja jangka pendek dan menengah Gubernur DKI Jakarta, kami akan mendalami pemanfaatannya untuk pengembangan rencana layanan yang lebih terpadu dan terintegrasi,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Purwadi di Jakarta.

    Namun demikian, peruntukan lahan itu masih dalam proses pembahasan. Pihaknya tengah fokus melakukan pembersihan.

    “Tapi, melihat perubahan demografi angka penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, kanker, mungkin akan lebih fokus ke sana. Tapi, saat ini masih dalam pembahasan dengan tim kerja di Dinas Kesehatan DKI Jakarta,” kata dia.

    Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setko Jakarta Barat, Amien Haji mengatakan bahwa pembersihan akan dilakukan lintas sektor.

    “Nanti dalam pelaksanaannya, Sudin Kesehatan serta Sudin Pertamanan dan Hutan Kota berkoordinasi untuk pembersihan. Karena banyak pohon yang sudah tumbuh rindang,” katanya.

    Berdasarkan hasil koordinasi, pembersihan lahan itu ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. “Mudah-mudahan, target bulan Agustus bisa kelar,” kata dia.

    Ketua Yayasan Sumber Waras, Safzen Noerdin mengatakan, pihaknya telah menawarkan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pemanfaatan lahan tersebut. Bila tidak diperuntukkan untuk rumah sakit, lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pendidikan.

    “Bila nanti dianggap tidak mungkin buat rumah sakit, karena sudah kebanyakan rumah sakit, bisa dimanfaatkan untuk sarana pendidikan. Karena di sini, kami ada sekolah tinggi ilmu kesehatan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.