Xcloud.id

Tag: Amien Rais

  • TKD Disunat, Pemkot Pasuruan Rasionalisasi Anggaran 2026 Tanpa Ganggu Pelayanan Publik

    TKD Disunat, Pemkot Pasuruan Rasionalisasi Anggaran 2026 Tanpa Ganggu Pelayanan Publik

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan mulai melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahun 2026 setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Pemangkasan ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal kota, termasuk terhadap besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan, Mochammad Amien, mengatakan seluruh perangkat daerah saat ini tengah menyesuaikan kegiatan agar sejalan dengan kondisi keuangan terkini. “Pemangkasan dana transfer ini memang cukup signifikan, sehingga kami harus menyesuaikan seluruh program kerja. Fokus utama adalah menjaga agar kegiatan prioritas tetap terlaksana,” ujar Amien.

    Ia menjelaskan, sektor pembangunan fisik menjadi salah satu yang paling terdampak karena sejumlah proyek infrastruktur kemungkinan akan ditunda atau dikurangi skalanya. Selain itu, belanja operasional dan TKD ASN juga menjadi sasaran efisiensi.

    “Kalau biasanya rapat ada nasi kotak, tahun depan tidak ada. Kami akan tekan biaya seminimal mungkin tanpa mengganggu jalannya pemerintahan,” jelas Amien.

    Amien menegaskan, meski ada penyesuaian TKD, hak-hak dasar ASN tetap dijaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia menambahkan bahwa pembahasan final terkait penyesuaian anggaran akan dilakukan bersama DPRD Kota Pasuruan pada awal November 2025. “Saat ini masih proses, termasuk penghitungan SILPA yang juga berpengaruh pada penyusunan APBD,” terangnya.

    Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengungkapkan, pemangkasan dana transfer dari pusat mencapai Rp124 miliar dari total proyeksi Rp700 miliar. Selain itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) juga dipotong hingga 50 persen, dari Rp32 miliar menjadi Rp16 miliar.

    “Walaupun kapasitas fiskal berkurang, kami tetap prioritaskan pelayanan publik dan program sosial. Pemerintah tidak boleh berhenti melayani masyarakat hanya karena anggaran terbatas,” tegas Wali Kota Adi Wibowo.

    Adi menegaskan, efisiensi ini tidak akan menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Pemkot Pasuruan berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan agar tetap berjalan maksimal.

    “Roda pemerintahan harus tetap bergerak, karena masyarakat menunggu pelayanan terbaik. Kami akan memastikan efisiensi tidak mengorbankan kebutuhan publik,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Amien Rais Sebut Prabowo Dikelilingi Orang Jahat, Salah Satunya Luhut yang Pemuja Jokowi

    Amien Rais Sebut Prabowo Dikelilingi Orang Jahat, Salah Satunya Luhut yang Pemuja Jokowi

    GELORA.CO – Politikus senior Amien Rais melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam video berjudul “Prabowo, Wake Up” di kanal YouTube pribadinya, Amien menilai Prabowo kini dikelilingi oleh orang-orang jahat yang bisa menjerumuskan pemerintahannya.

    Salah satu sosok yang disorot Amien adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Yang paling berbahaya adalah figur bernama Luhut Binsar Pandjaitan. Dia ini masih pemuja Jokowi,” ujar Amien yang juga Ketua Majelis Syura Partai Ummat

    Amien Rais mengapresiasi kepercayaan publik di masa setahun pemerintahannya terbilang tinggi.

    “Kita bersyukur tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Prabowo itu cukup tinggi. Tapi banyak hal yang dmembuat kita gundah dan khawatir,” tuturnya. 

    Namun Amien Rais mengatakan Luhut adalah sosok plin plan.

    Tidak hanya itu, dia bahkan mengggambarkannya sebagai orang rakus dan serakah.

    “Si Luhut ini juga manusia sombong dan plin-plan. Tapi bagi yang tahu siapa Luhut sebenarnya,” jelasnya. 

    Amien Rais juga mengungkit bagaimana Prabowo pernah mendamprat Prabowo.

    Kala itu Prabowo mencalonkan presiden.

    “Sebagai pemuja Jokowi, dia pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut. Dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden,” imbuhnya, mengulang kembali pernyataan Luhut.

    Amien menyebut duet Jokowi–Luhut selama 10 tahun terakhir telah menghancurkan banyak sendi bangsa.

    “Luhut ini sombong, arogan, dan mudah tersinggung. Tapi bagi yang tahu siapa dia sebenarnya, Luhut itu pembohong, maling, dan munafik,” tegas Amien, mengutip pernyataan purnawirawan Mayjen Sunarko.

    Ia juga mempertanyakan mengapa Prabowo masih memberi tempat bagi Luhut meski pernah diserang habis-habisan di masa lalu.

    “Yang saya gagal pahami, kenapa Prabowo masih cinta Luhut. Padahal dulu dia pernah menghina Prabowo,” kata Amien.

    Amien Rais mendesak agar Prabowo segera melakukan reshuffle terhadap Luhut. 

    Amien pun menutup pernyataannya dengan seruan keras:

    “Pak Prabowo, wake up! Anda dikelilingi orang-orang berbahaya. Jangan biarkan mereka menghancurkan negeri ini lagi,” jelasnya. 

  • Aneh Sekali, Jokowi-Luhut Bersemangat Lanjutkan Proyek Busuk

    Aneh Sekali, Jokowi-Luhut Bersemangat Lanjutkan Proyek Busuk

    GELORA.CO -Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais angkat suara soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang menjadi sorotan tajam publik.

    Amien Rais mempertanyakan alasan kengototan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan proyek Whoosh. Padahal proyek itu disebut Luhut sudah busuk dari awal.

    “Kalau memang tahu busuk dari awal, tapi Luhut dan Jokowi justru tetap bersemangat melanjutkan proyek yang busuk itu. Jadi aneh sekali,” kata Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Minggu 26 Oktober 2025.

    Amien Rais mengatakan, opsi Jepang yang lebih murah bunganya, 0,18 persen, disingkirkan diganti dengan China yang mematok bunga 2 persen, 20 kali lipat lebih tinggi. 

    “Memang dua tokoh manusia ini tidak puas kalau tidak merusak Indonesia dengan segala cara,” sambungnya.

    Sebagai informasi, nilai investasi proyek tersebut tembus 7,2 miliar dolar AS atau Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).

    Harga itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam proposal dari China saat menawarkan proyek itu ke Indonesia. Pasalnya, dalam proposal, China hanya menawarkan nilai investasi 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).

    Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

  • Anggota DPR RI Dapil Madura ingatkan bahaya perundungan

    Anggota DPR RI Dapil Madura ingatkan bahaya perundungan

    Bangkalan (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI asal daerah pemilihan XI Madura Ansari mengingat bahaya praktik perundungan yang akhir-akhir ini sering terjadi di masyarakat dan menyebar luas di media sosial.

    “Perkembangan teknologi digital memang membawa manfaat besar, tetapi di sisi yang lain muncul ancaman yang serius, yaitu kekerasan berbasis siber, yang banyak menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” katanya saat menjadi pembicara pada acara talk show ‘Gender Awarness’ di kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu.

    Ia menjelaskan, bentuk kekerasan siber kian beragam, dan tidak tidak hanya dalam bentuk perundungan, seperti penghinaan, ancaman, dan pelecehan secara daring, akan tetapi berbagai bentuk lainnya juga sudah sering terjadi.

    Termasuk, sambung Ansari, penyebaran konten pribadi tanpa izin, manipulasi anak di ruang digital untuk tujuan seksual dan pencurian data pribadi untuk memperdaya dengan tujuan jahat.

    “Kondisi ini jelas semakin memperparah kerentanan terhadap perempuan dan anak di dunia maya. Bukan tidak mungkin mahasiswi di berbagai kampus di Indonesia khususnya di Madura, lebih khusus di Universitas Trunojoyo Madura juga menjadi korban,” kata Ansari.

    Dampak dari praktik perundungan ini beragam, seperti mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan, hingga gangguan tumbuh kembang pada anak.

    “Tidak jarang pula kekerasan digital menimbulkan keretakan sosial dan keluarga,” ujarnya.

    Karena itu, sambung legislator perempuan asal Kabupaten Pamekasan itu, upaya agar ruang ruang digital menjadi ruang yang aman dan berkeadilan khsuusnya bagi perempuan dan anak perlu dilakukan secara sistematis, dan terstruktur dan mendapatkan dukungan semua elemen masyarakat.

    “Komisi VIII DPR RI dan lembaga mitra seperti Kementerian Perempuan dan Anak telah berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan ruang digital, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada korban, serta memastikan platform digital memiliki tanggung jawab dan tanggap terhadap laporan kekerasan siber,” katanya.

    Ansari yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep ini juga mengatakan, sanksi maksimal terhadap oknum pelaku perundungan dan kejahatan dunia siber harus harus ditegakkan dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    “Saya yakin dengan adanya dukungan maksimal dari perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan komitmen dari penegak hukum, kasus kekerasan digital yang sudah menjadi ancaman serius ini bisa ditekan,” katanya.

    Selain dari kalangan mahasiswa, perwakilan organisasi perempuan, pemkab dan aparat penegak hukum, talk show bertajuk “Generasi Sadar Gender: Saatnya Bergerak, Saatnya Berbicara” itu juga dihadiri perwakilan aktivis kaum perempuan.

    Menurut Rektor UTM Bangkalan Dr Syafi, talk show tentang Generasi Sadar Gender itu sengaja digelar dengan menghadirkan langsung tokoh perempuan Madura sebagai upaya untuk menggugah kesadaran semua pihak tentang peran dan tanggung jawab, bahwa kasus kekerasan siber menjadi tanggungjawab semua pihak.

    “Karena itu, kegiatan ini juga dalam rangka membangun kesadaran kolektif dalam berupaya memerangi berbagai bentuk kejahatan siber, seperti perundungan,” kata Syafi.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Amien Rais Minta Prabowo Pecat Luhut: Dia Sukses Berduet dengan Jokowi Menghancurkan Indonesia Selama 10 Tahun

    Amien Rais Minta Prabowo Pecat Luhut: Dia Sukses Berduet dengan Jokowi Menghancurkan Indonesia Selama 10 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Amien Rais mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait orang di sekitarnya. Walau kepercayaan publik di masa setahun pemerintahannya terbilang tinggi.

    “Kita bersyukur tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Prabowo itu cukup tinggi. Tapi banyak hal yang membuat kita gundah dan khawatir,” kata Amien dikutip dari YouTuube Amien Rais Official, Sabtu (25/10/2025).

    Di sekitar Prabowo, dia mengatakan, masih banyak pemuja Jokowi. Salah satunya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaita.

    “Masih cukup banyak oknum-oknum jahat yang tetap memuja Jokowi, dan yang paling bahaya adalah tokoh bernama Luhut Binsar Pandjaita,” ujar mantan Ketua MPR RI itu.

    “Tokoh yang satu ini berduet dengan Jokowi, sukses menghancurkan Indonesia selama sepuluh tahun,” sambung Amien Rais.

    Bagi orang yang mengenal Luhut, Amien Rais mengatakan Luhut adalah sosok plin plan. Tidak hanya itu. Dia bahkan mengggambarkannya sebagai orang rakus dan serakah.

    “Si Luhut ini juga manusia sombong dan plin-plan. Tapi bagi yang tahu siapa Luhut sebenarnya, seperti Pak Mayjen Purnawirawan Soenarko, beliau berkata,” terangnya.

    “Dia Luhut ngomong kita kampungan, karena itu saya katakan Luhut itu manusia pembohong. Penjliat, yang sangat rakus dan serakah,” tambahnya.

    Amien Rais juga mengungkit bagaimana Prabowo pernah mendamprat Prabowo. Kala itu Prabowo mencalonkan presiden.

    “Sebagai pemuja Jokowi, dia pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut. “Dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden.”,” imbuhnya, mengulang kembali pernyataan Luhut.

  • Penanganan kekerasan perempuan di Madura butuh komitmen semua pihak

    Penanganan kekerasan perempuan di Madura butuh komitmen semua pihak

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) XI Madura Ansari menyatakan, penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah itu membutuhkan komitmen semua pihak.

    “Tidak bisa penyelesaian kasus ini hanya melalui pendekatan atau penegakan hukum semata, akan tetapi juga dibutuhkan pendekatan edukatif, budaya dan sosiologis,” katanya di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.

    Ansari mengemukakan hal ini, menanggapi maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak akhir-akhir ini.

    Wakil rakyat dari asal Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur ini mencatat, sepanjang 2024 kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di Pulau Madura tercatat sebanyak 95 kasus. Perinciannya, di Kabupaten Bangkalan sebanyak 25 kasus, Sampang 21 kasus, Pamekasan 33 kasus, dan di Kabupaten Sumenep sebanyak 16 kasus.

    Sedangkan pada 2025 mulai Januari hingga Agustus sudah tercatat sebanyak 30 kasus. Masing-masing Sampang 12 kasus, Pamekasan 12 kasus, dan di Kabupaten Sumenep sebanyak enam kasus.

    “Bagi saya, jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Madura ini, bukan jumlah yang sedikit, Tapi sangat banyak, karena sebagaimana kita ketahui, Madura dikenal dengan warga yang sangat agamis,” kata Ansari.

    Karena itu, sambung dia, butuh upaya sistemik, dan terstruktur untuk menekan kasus itu, melalui kebijakan politik yang berpihak berupa upaya mewujudkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat.

    Ansari menilai, peran organisasi kaum perempuan di berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan ke depan harus dilibatkan secara aktif, karena kesadaran kolektif akan cepat terwujud melalui upaya kolektif pula.

    “Saya sebagai anggota DPR RI dari kaum perempuan, tentu akan memberikan dukungan politik kepada kementerian terkait agar pendidikan kesadaran gender bisa ditingkatkan,” kata alumni Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep ini.

    Legislator perempuan satu-satu-satunya dari Dapil Jatim XI Madura ini, juga meminta agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar terlibat aktif dalam mendorong penuntasan kasus di Madura.

    “Dalam jangka pendek yang perlu dilakukan adalah menuntaskan pengusutan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penegakan hukum, sedangkan dalam jangka panjang adalah pentingnya ada upaya rekayasa sadar yang harus dilakukan kepada masyarakat di Pulau Madura, akan peran kaum perempuan,” katanya.

    Di antara kasus kekerasan seksual pada kaum perempuan yang terjadi di Madura, dan menjadi sorotan anggota Komisi VIII DPR RI ini adalah kasus dugaan pencabulan pada siswa magang oleh oknum pegawai bank milik pemerintah.

    Menurut Ansari kasus itu telah dilaporkan ke aparat penegak akan tetapi hingga kini pengusutan kasus tersebut belum tuntas

    “Karena itu, saya meminta agar kasus Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak hendaknya segera dituntaskan. Para pelaku segera ditangkap agar mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ansari.

    Ia lebih lanjut menyatakan, dirinya akan terus memantau perkembangan pengusutan kasus itu dan meminta agar kementerian dan lembaga mitra Komisi VIII yang membidangi urusan perempuan dan anak, turun langsung ke bawah, terlibat aktif mendorong penuntasan kasus yang terjadi di Madura.

    “Komisi VIII DPR RI akan berkoordinasi dengan Mabes Polri bersama lembaga mitra dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak apabila penyelesaian kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Madura ini terus molor,” ujar Ansari.

    Secara terpisah Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan, molornya penyidikan kasus dugaan kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual pada siswa magang oleh oknum pegawai bank itu, karena terkendala teknis.

    “Tidak ada maksud untuk mengabaikan penyidikan kasus itu. Kami hanya berhati-hati saja dan sebentar lagi pasti tuntas,” ujar Kapolres.

    Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih karena telah diingatkan untuk menyelesaikan kasus itu.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerak Jakarta inisiasi dialog pemuda sambut Hari Sumpah Pemuda ke-98

    Gerak Jakarta inisiasi dialog pemuda sambut Hari Sumpah Pemuda ke-98

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi masyarakat Gerak Jakarta menginisiasi dialog dan silaturahmi pemuda di Jakarta Barat menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang jatuh pada 28 Oktober 2025.

    Dialog bertema “Menuju Seabad Sumpah Pemuda: Meneguhkan Semangat Kepemimpinan Kaum Muda di Era Transformasi” di Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Duri Kepa, Kebon Jeruk itu dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Andri Yanuar, Founder Youth Skill Foundation Piet Cintya Mawar, serta Ketua Karang Taruna Jakarta Barat Nuryadi.

    Ketua Umum Gerak Jakarta Dhini Mudiani menekankan kegiatan itu menjadi momentum untuk menjaga semangat pemuda agar tidak padam.

    “Kami hadir di sini bukan hanya untuk berkumpul, tetapi untuk bergerak dan berkontribusi demi masa depan yang lebih baik,” kata Dhini dalam keterangan tertulis pada Sabtu.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Dispora DKI Jakarta Andri Yanuar menekankan pentingnya generasi muda untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan era global.

    “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dispora akan terus mendukung kegiatan yang mendorong kreativitas dan kepemimpinan pemuda,” tutur Andri.

    Sementara itu, Piet Cintya Mawar menyoroti pentingnya kemampuan public speaking bagi generasi muda.

    Menurut dia, komunikasi yang efektif dapat membuka peluang lebih luas bagi anak muda dalam berbagai bidang.

    Senada, Ketua Karang Taruna Jakarta Barat Nuryadi menegaskan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan kompetensi dalam menjalankan organisasi kepemudaan.

    “Karang Taruna adalah ujung tombak gerakan pemuda di kampung-kampung. Karena itu, kita harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan warga Jakarta,” ujar Nuryadi.

    Acara yang dipandu Robi Maulana dari Gerak Jakarta itu turut dihadiri Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim, Asisten Kesejahteraan Rakyat Jakarta Barat RM Amien Haji serta jajaran pemerintah kota Jakarta Barat.

    Pewarta: Alviansyah Pasaribu
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR RI sesalkan framing negatif pada lembaga pesantren

    Anggota DPR RI sesalkan framing negatif pada lembaga pesantren

    Narasi negatif tentang pesantren sebagaimana disiarkan di salah satu stasiun televisi nasional di Indonesia jelas sangat melukai dan mencederai nilai-nilai berbangsa dan bernegara kita

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Pulau Madura Ansari menyesalnya adanya framing negatif pada lembaga pondok pesantren, karena hal itu telah menciderai nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an.

    “Narasi negatif tentang pesantren sebagaimana disiarkan di salah satu stasiun televisi nasional di Indonesia jelas sangat melukai dan mencederai nilai-nilai berbangsa dan bernegara kita, oleh karena itu perlu adanya evaluasi atau tindakan tegas dari institusi berwenang, yakni Dewan Pers dan Komisi Penyiaran,” katanya di Pamekasan, Jawa Timur, Kamis.

    Menurutnya, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan, melainkan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

    Lembaga pendidikan ini, sambung dia, sudah ada sejak Indonesia belum merdeka dan memiliki peran penting dalam ikut mencerdaskan anak bangsa.

    Pada masa penjajahan hingga kemerdekaan, pesantren telah memainkan peran besar dalam membangun karakter bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Dalam sejarahnya, peran pesantren sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Banyak ulama yang menjadi pahlawan nasional, dan pemimpin besar Indonesia lahir dari lingkungan pesantren,” ujarnya.

    Ansari yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep itu lebih lanjut mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghargai dan menghormati eksistensi pesantren sebagai bagian dari budaya yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat.

    “Kepada siapapun di republik ini, mari kita hargai dan hormati budaya pesantren yang sudah mengakar dari generasi ke generasi. Kontribusi pesantren terhadap NKRI sangat besar dan tidak ternilai,” katanya.

    Politikus asal asal Daerah Pemilihan (Dapil) XI Madura itu berharap agar peristiwa atau pemberitaan yang membingkai tradisi pesantren secara negatif tidak terulang kembali.

    Oleh karena itu, Ansari juga meminta institusi berwenang, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers untuk segera turun tangan mengevaluasi program siaran dan pemberitaan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik tersebut.

    “Salah satu peran media massa memang memberikan kontrol. Tetapi berita yang dibingkai dengan pandangan negatif, bagi saya bukan lagi mengontrol, akan tetapi justru membuka peluang terjadinya keretakan sosial dan ini harus dihindari,” katanya.

    Anggota DPR RI asal Kabupaten Pamekasan ini lebih lanjut mengingatkan keutuhan NKRI dan situasi kondusif di masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

    “Saya yakin insan pers dan media memiliki komitmen moral kuat menjaga keutuhan bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama. Sebab sebagaimana legislatif, pers juga menjadi bagian dari pilar demokrasi bangsa ini,” kata Ansari.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjelasan Kemenag soal Kabar Hanya 51 Pesantren yang Punya IMB – Page 3

    Penjelasan Kemenag soal Kabar Hanya 51 Pesantren yang Punya IMB – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama meluruskan soal kabar hanya 51 pesantren yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Prof Amien Suyitno menjelaskan bila isu tersebut benar, maka itu hanya sampel saja dari 42 ribu pesantren Se-Indonesia.

    “Ya mungkin itu baru sampling, karena pesantren kita banyak. Bisa jadi betul tapi kalau sampling ya mungkin itu baru perwakilan yang dilakukan saat peninjauan,” kata Amien di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Amien memastikan, usai Presiden Prabowo memberi instruksi untuk mengevaluasi insiden di Ponpes Al Khoziny, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan langkah konstruktif terkait pesantren di Indonesia.

    “Saya lihat Pak Menko juga langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri Agama, Pak Prof. Kiai Nasaruddin, dan bahkan juga Pak Menko langsung berkomunikasi dengan Menteri PU Dody Hanggodo,” jelas Amien.

    Kemenag juga akan rapat hari ini di Kantor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo.

    “Salah satu langkah jangka pendek yang akan dilakukan adalah memastikan, memetakan data pesantren yang berpotensi rusak berat, itu tentu akan menjadi prioritas jangka pendek,” ungkap dia.

    “Saya di Direktorat Pendidikan Islam akan menyiapkan data itu, mapping. Kedua tentu akan ada langkah-langkah selanjutnya, termasuk langkah terkait IMB,” tutur dia.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan pencarian korban tewas, robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur selesai hari ini, Senin (6/10).

  • Kejagung Sindir 12 Tokoh Anti-korupsi yang Ajukan Amicus Curiae untuk Nadiem Makarim Nasional 6 Oktober 2025

    Kejagung Sindir 12 Tokoh Anti-korupsi yang Ajukan Amicus Curiae untuk Nadiem Makarim Nasional 6 Oktober 2025

    Kejagung Sindir 12 Tokoh Anti-korupsi yang Ajukan Amicus Curiae untuk Nadiem Makarim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menyindir amicus curiae atau Sahabat Pengadilan yang disampaikan 12 tokoh terhadap praperadilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
    Sindiran ini disampaikan dalam sidang praperadilan dengan agenda pembacaan duplik Kejagung, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/10/2025).
    “Jika mempertimbangkan nilai-nilai hidup di masyarakat, seharusnya 12 tokoh anti-korupsi tersebut memahami bahaya akibat korupsi di Indonesia,” kata Kejagung, Senin.
    Kejagung menyinggung bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus segera diberantas karena merusak kehidupan masyarakat.
    “Bahwa nilai-nilai yang hidup di masyarakat mengingat adanya bahaya-bahaya korupsi harus diberantas karena merupakan
    extra ordinary crime
    (kejahatan luar biasa) yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat,” kata Kejagung.
    Kejagung juga menegaskan bahwa praperadilan hanya memeriksa aspek formal dari sebuah proses hukum.
    Dengan demikian, benar atau tidaknya Nadiem melakukan tindak pidana yang disangkakan seharusnya diuji dalam sidang pokok perkara.
    “Kemudian mengenai apakah benar, sangkaan dan tuduhan kepada pemohon tersebut, atau tidak, maka akan dibuktikan dalam putusan pokok perkara dalam pengadilan tindak pidana korupsi,” kata Kejagung.
    “Termohon sebelumnya telah menyampaikan tanggapan bahwa praperadilan hanya menguji aspek formal, bukan materil,” ucap pihak Korps Adhyaksa.
    Sebanyak 12 tokoh antikorupsi mengajukan pendapat hukum dalam bentuk amicus curiae untuk permohonan praperadilan yang diajukan Nadiem Makarim.
    Dari 12 tokoh tersebut, terdapat nama mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amien Sunaryadi.
    Amicus itu disampaikan langsung dalam sidang perdana praperadilan Nadiem, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).
    Penyampaian dilakukan oleh dua perwakilan, yakni peneliti senior pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, serta pegiat antikorupsi Natalia Soebagjo.
    “Amicus curiae ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada hakim ketua Yang Mulia perihal hal-hal penting yang seharusnya diperiksa dalam proses praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka,” kata Arsil.
    Arsil menambahkan, 10 tokoh lainnya berhalangan hadir untuk menyampaikan langsung amicus tersebut.
    Ia menegaskan, pendapat hukum ini tak hanya ditujukan untuk praperadilan Nadiem semata, melainkan untuk praperadilan penetapan tersangka secara umum.
    Adapun daftar 12 tokoh yang mengajukan amicus curiae, yaitu:
    1. Amien Sunaryadi, Pimpinan KPK periode 2003–2007
    2. Arief T Surowidjojo, pegiat antikorupsi dan Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
    3. Arsil, peneliti senior LeIP
    4. Betti Alisjahbana, pegiat antikorupsi dan juri Bung Hatta Anti Corruption Award
    5. Erry Riyana Hardjapamekas, Pimpinan KPK periode 2003–2007
    6. Goenawan Mohamad, penulis dan pendiri majalah Tempo
    7. Hilmar Farid, aktivis dan akademisi
    8. Marzuki Darusman, Jaksa Agung periode 1999–2001
    9. Nur Pamudji, Direktur Utama PLN periode 2011–2014
    10. Natalia Soebagjo, pegiat antikorupsi dan Anggota International Council of Transparency International
    11. Rahayu Ningsih Hoed, advokat
    12. Todung Mulya Lubis, pegiat antikorupsi dan Pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.