Tag: Alwi

Synchronize Fest 2025 Lengkapi Line Up dengan Yovie and His Friends

JAKARTA – Synchronize Fest 2025 yang digelar dengan tema “Saling Silang” kembali menghadirkan kejutan spesial dengan mengumumkan Yovie and His Friends sebagai line up tambahan.

Seperti diketahui, Synchronize Fest tahun ini digelar selama tiga hari di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 3-5 Oktober mendatang.

Pada kesempatan kali ini, Yovie yang tampil dalam format Yovie and His Friends akan membawakan karya-karya pilihannya bersama talenta muda dari ajang pencarian bakat.

Nantinya, pentolan Kahitna itu akan berkolaborasi dengan para finalis Indonesian Idol Season 13, yaitu Shabrina Leanor, Fajar Noor, Mesa Hira, Vanessa Zee, Angie Carvalho, Piche Kota, Kenriz, Rara Sudirman, Shakira Vier, dan Anjelia Dom.

Pertemuan lintas generasi ini diharap menjadi sajian segar sekaligus perayaan atas perjalanan panjang karya-karya Yovie di industri musik Tanah Air.

Kolaborasi ini bukan hanya mempertemukan generasi musik yang berbeda, tetapi juga menegaskan semangat #SalingSilang yang diusung Synchronize Fest 2025.

Sebuah perjumpaan antara karya-karya maestro musik pop Yovie Widianto dengan interpretasi segar dari suara-suara baru industri musik.

Selain Yovie and His Friends, Synchronize Fest 2025 juga menghadirkan beberapa pertunjukan spesial lain, antara lain Guruh Gipsy, Elvy Sukaesih x Tokyo Ska Paradise Orchestra, dan Jakarta Movin & RAPOT Present Putar Kembali.

Selain itu, ada juga Centil Era, A Tribute to Gusti Irwan Wibowo, Ost. Film Indonesia; OTW ONAR FEST, hingga kolaborasi Haddad Alwi dan Opick.

29/09/2025 08:34
Mutasi Pejabat Eselon II di Pamekasan Dijadwal Akhir September 2025

Pamekasan (beritajatim.com) – Mutasi jabatan untuk katagori pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, dijadwalkan digelar pada akhir September 2025 mendatang.

Mutasi jabatan tersebut dijadwalkan segera dilakukan seiring dengan tuntasnya pelaksanaan uji kompetensi yang diikuti sebanyak 20 pejabat eselon II atau JPT Pratama di lingkungan Pemkab Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Terlebih pelaksanaan uji kompetensi tersebut juga dilakukan dalam rangka menilai kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari penataan jabatan melalui mekanisme rotasi dan mutasi. Termasuk penempatan sesuai kebutuhan merealisasikan visi misi bupati dan wakil bupati Pamekasan.

“Prinsipnya rotasi jabatan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi menentukan siapa untuk menduduki jabatan apa, itu harus dipertimbangkan dengan matang. Kriteria pertama tentu berdasar kemampuan, termasuk juga dari kinerja,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, Rabu (24/9/2025).

Pelaksanaan uji kompetensi hanya diikuti 20 pejabat tinggi sesuai dengan kebutuhan, dan tidak melibatkan pejabat secara keseluruhan. “Kalau kita lengkapi semua belum memungkinkan, sehingga kita lakukan sesuai kebutuhan. Sekalipun nanti ada dua atau tiga OPD kosong atau dijalankan Plt (Pelaksana Tugas),” ungkapnya.

“Karena kami meyakini jika beban kerja antar perangkat daerah itu tidak sama, ada perangkat yang relatif stabil meskipun tanpa dorongan besar, ada pula yang menuntut stamina tunggu dan kerja ekstra cepat. Sehingga ada 20 pejabat yang kita lakukan uji kompetensi, hal itu berdasar kebutuhan,” jelasnya.

Disinggung soal kriteria mutasi dari puluhan pejabat, selain kemampuan dan kinerja, juga berkenaan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan, termasuk loyalitas juga menjadi sebagai salah satu pertimbangan. “Sebab kami yakin jika loyalitas tidak bisa diukur hanya dari sikap politik masa lalu, tetapi benar-benar komitmen untuk bersama membawa Pamekasan Bangkit Bersama,” tegasnya.

“Kita harapkan rotasi jabatan ini selesai pada September (2025) ini, dan kami berharap tidak sampai bulan (Oktober 2025) depan. Tapi apa bisa direalisasikan atau tidak, nanti kita lihat karena masih dinamis,” pungkasnya. [pin/aje]

Berikut 20 Pejabat Eselon II Peserta Uji Kompetensi di Pamekasan:
Abdul Fata (Kepala Dinas Perikanan)
Ach Faisol (Inspektur Daerah)
Achmad Sjaifudin (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
Akhmad Basri Yulianto (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
Akhmad Zaini (Asisten Administrasi Umum)
Akmalul Firdaus (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)
Amin Jabir (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
Fathorrachman (Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata)
Herman Hidayat Santoso (Kepala Dinas Sosial)
Kusairi (Staf Ahli Bupati Pamekasan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik)
Masrukin (Sekretaris Daerah)
Mohamad Alwi (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
Mohamad Yusuf Wibiseno (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)
Muharram (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
Munapik (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
Muttaqin (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja)
Raden Budi Santoso (Direktur RSUD dr Slamet Martodirdjo)
Saudi Rahman (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
Sigit Priyono (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)
Supriyanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)

24/09/2025 21:12
Anak Kapolri Bekingi Tambang Ilegal di Malut?

GELORA.CO – Forum Mahasiswa Pasca sarjana (Formaps) Maluku Utara menuding anak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terlibat bisnis tampang ilegal di perusahaan PT Position.

Bahwa, Ketua Bidang ESDM Formaps Maluku Utara, Arsil Made menyebut anak Kapolri terlibat dalam struktur kepemilikan PT Position hingga menjadikannya kebal hukum dan dapat perlindungan.

Perusahaan tersebut dikaitkan dengan praktik tambang ilegal dan kriminalisasi masyarakat adat di Maluku Utara.

“Dugaan keterlibatan anak Kapolri dalam kepemilikan PT Position menjadikan proses hukum mandek. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan ini seolah kebal hukum,” kata Arsil Made, Ketua Bidang ESDM Formapas Malut, Selasa (9/9/2025) lalu.

Pun, Formapas menyoroti rekam jejak panjang PT Position. Perusahaan tersebut pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan dokumen negara, hingga memperluas titik konsesi tambang secara tidak sah.

Selain itu, PT Position dituding menyerobot wilayah konsesi perusahaan lain seperti PT WKM, PT Weda Bay Nikel, dan PT Pahala Milik Abadi dengan aktivitas penambangan ilegal.

Ironisnya, penyelidikan yang sempat ditangani Polda Maluku Utara dihentikan dengan alasan perkara perdata.

Sebaliknya, laporan balik PT Position justru diproses cepat hingga menetapkan dua tersangka.

“Kasus ini menunjukkan ketidakadilan serius. Ketika masyarakat adat dikriminalisasi, perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum justru seakan mendapatkan perlindungan dari institusi tertentu,” jelas Arsil.

Konteks tersebut menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menertibkan 1.063 tambang ilegal dalam Sidang Tahunan MPR, tanpa pandang bulu termasuk aparat maupun mantan jenderal.

“Untuk mendukung pernyataan Presiden, Formapas Malut akan terus mengontrol dan melaporkan dugaan tambang ilegal PT Position yang kebal hukum akibat keterlibatan anak Kapolri,” tukas Arsil.

Atas hal demikian, Formapas Malut berencana mendatangi Bareskrim Polri dan menggelar aksi demonstrasi di Mabes Polri menentang kejahatan tambang serta kriminalisasi masyarakat adat.

Tuduhan tak berdasar?

Berdasarkan penyelidikan pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Haidar Alwi, tidak ditemukan keterlibatan anak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baik dalam struktur kepengurusan maupun dalam struktur kepemilikan PT Position, yang diduga melakukan praktik tambang ilegal dan kriminalisasi masyarakat adat di Maluku Utara.

“Saya bisa memastikan bahwa anak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak terlibat dalam struktur kepemilikan maupun struktur kepengurusan PT Position,” kata Haidar Alwi, Senin (22/9/2025).

Dari data profil terakhir PT Position yang diperoleh Haidar Alwi, tidak ditemukan nama anak dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Termasuk dalam struktur kepemilikan PT Position juga tak ada kaitannya dengan anak Kapolri.

Oleh karena itu, tuduhan soal dugaan keterlibatan anak Kapolri sama sekali tidak berdasar.

Menurut Haidar Alwi, bila tidak diluruskan memiliki potensi dampak serius terhadap reputasi individu maupun institusi.

“Tuduhan sekalipun haruslah didukung dengan bukti. Jika tidak, maka tak lebih dari sekadar spekulasi.”

“Ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kegaduhan mengingat situasi saat ini tensinya sedang tinggi dan rawan dipolitisasi,” kata Haidar Alwi.

Pun, investigasi Haidar Alwi menunjukkan bahwa bisnis PT Position sepenuhnya dikuasai kelompok usaha besar milik keluarga Barki, bukan keluarga Kapolri.

23/09/2025 10:29
Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

Jakarta –

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo membuka Musyawarah Nasional (Munas) IMI ke-X di Yogyakarta, kemarin. Dalam sambutannya, Bamsoet optimistis Indonesia tak hanya dapat menjadi tuan rumah ajang balap dunia, tetapi juga sebagai negara yang melahirkan juara dunia.

“Dalam Munas ke-X ini kita akan menetapkan keputusan strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga otomotif Indonesia di pentas dunia. Termasuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum IMI secara musyawarah dan mufakat. Tradisi ini adalah wujud kedewasaan organisasi yang perlu kita jaga dan kita teruskan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan Munas IMI bukan sekadar agenda rutin empat tahunan, melainkan momen meneguhkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan melaui spirit ‘Standing and Growing Together’.

Bamsoet mengatakan semangat inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi seluruh keluarga besar IMI dalam menjaga harmoni, membangun solidaritas, serta menggerakkan roda organisasi.

“Kita menyadari masih banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan. Saya bersama pengurus lainnya percaya bahwa kepengurusan IMI yang baru, dengan Ketua Umum IMI yang baru, IMI akan lebih maju dan terus mendunia dengan prestasi tinggi yang membanggakan bagi bangsa dan negara Indonesia,” papar Bamsoet.

Sederet Capaian IMI

Bamsoet memaparkan selama empat tahun kepemimpinannya, IMI telah mencatat sejumlah capaian. Kini, Indonesia semakin diakui sebagai salah satu tuan rumah penting kejuaraan dunia otomotif, baik roda dua maupun roda empat.

Tercatat, ajang MotoGP Mandalika sukses digelar tiga kali, diikuti dengan MXGP di Lombok sebanyak tiga kali, serta dua kali World Superbike di Mandalika. Pada kategori mobil, Formula E di Ancol Jakarta telah berlangsung tiga kali, Asia Pacific Rally Championship (APRC) digelar tiga kali di Sumatera Utara, dan F1 Powerboat tercatat dua kali digelar di perairan Danau Toba.

“Rangkaian kejuaraan balap internasional tersebut menjadi bukti bahwa Federasi Otomotif Dunia (FIA) dan Federasi Motor Internasional (FIM) menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia. Ajang balap internasional tersebut sekaligus membuka ruang bagi pembalap muda Indonesia untuk belajar dan bersaing dalam kompetisi level dunia,” ucap Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan salah satu capaian penting lainnya adalah restrukturisasi organisasi yang menghasilkan terbentuknya 37 IMI provinsi, termasuk provinsi baru di Papua. Hingga kini, 276 IMI kabupaten/kota telah terbentuk atau sekitar 54 persen dari total wilayah di Indonesia. Hal tersebut menjadi tonggak penting agar pembinaan atlet balap dan pengelolaan olahraga otomotif lebih merata di daerah.

IMI juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2021 hingga 2025, IMI telah menerbitkan 1.942 lisensi bagi steward, pimpinan lomba, penyelenggara event, teknisi mobil-motor, hingga tenaga medis olahraga.

“Keanggotaan IMI juga melonjak signifikan, dengan lebih dari 26 ribu Kartu Tanda Anggota Pro dan Mobilitas, 1.217 tanda klub terdaftar, serta 2.564 kartu izin start. Kita harapkan IMI kedepan akan terus melahirkan prestasi, memperkuat persaudaraan otomotif, dan menjadi motor kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pembukaan Munas IMI ke-X di Yogyakarta juga dilakukan bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Menteri Komdigi RI Meutya Hafid, Wakil Ketum KONI Pusat Tursandi Alwi, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujawo, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, Pembina IMI Tinton Soeprapto, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Komjen Pol (Purn) M Iriawan, Musa Rajekshah, Prasetyo Edi Marsudi, Ningrum Natasha Sirait, Robert J. Kardinal dan Boy H. Joedo, Calon Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto, para pengurus IMI Pusat dan para Pengurus IMI Provinsi.

(akn/ega)

21/09/2025 09:17
Akhmad Munir Resmi Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, secara resmi mengumumkan susunan lengkap pengurus PWI Pusat periode 2025–2030.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Senin (15/9/2025).

Akhmad Munir atau yang akrab disapa Cak Munir menegaskan bahwa kepengurusan kali ini merupakan bentuk “kabinet persatuan” yang diharapkan mampu memperkuat peran PWI dalam menghadapi tantangan disrupsi media.

“Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

Ia juga menganalogikan karya jurnalistik sebagai asupan bergizi bagi publik.

“Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis

Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2019-2023.

Lalu Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama.

Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam.

Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club. Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS.

Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar. Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran.

Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna dengan latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred ANTV, sebagai Sekretaris.

Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional.

Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030

DEWAN PENASIHAT

Ketua : Suryopratomo

Wakil Ketua : Ilham Bintang

Sekretaris : Sasongko Tedjo

: Tribuana Said

: Dahlan Iskan

: Retno Pinasti

: Kemal Effendi Gani

: Asro Kamal Rokan

: Agung Dharmajaya

: Iman Brotoseno

: Firdaus

: Hendrasmo

: Sutrimo

: M.Noeh Hatumena

: Imawan Mashuri

: Basril Basyar

DEWAN KEHORMATAN

Ketua : Atal S. Depari

Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan

Sekretaris : Nurcholis MA Basyari

Anggota : Banjar Chairuddin

Diapari Sibatangkayu

Helmi Burman

Usman Kansong

Zacky Antony

Muhammad Syahrir

DEWAN PAKAR

Ketua : Dhimam Abror

Sekretaris : Nurjaman Mochtar

Anggota

: Wahyu Muryadi

: Heddy Lugito

: Eduard Depari

: Effendi Ghazali

: Sujiwo Tejo

: Yulian Warman

: Hidayat Arsani

: Gories Mere

: Alfito Deannova

: Helena Rea

: Syahdanur

: Reva Deddy Utama

: Raldi Doy

: Muhammad Amru

: Andrian Tuswandi

: Rudi Hidayat

: Edi Saputra Hasibuan

Ketua Umum : Akhmad Munir

Bidang Organisasi

Ketua : Zulkifli Gani Ottoh

Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

Bidang Pembinaan Daerah

Ketua : Mirza Zulhadi

Wakil Ketua I : Novrizon Burman

Wakil Ketua II : Sarjono

Bidang Pendidikan

Ketua : Agus Sudibyo

Wakil Ketua I : Suprapto

Wakil Ketua II : Zarman Syah

Bidang Kerjasama dan Kemitraan

Ketua : Ariawan

Wakil Ketua I : Abdullah Sammy

Wakil Ketua II : Kadirah

Wakil Ketua III : Amy Atmanto

Bidang Hubungan Luar Negeri

Ketua : Irfan Junaidi

Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

Bidang Multimedia dan IT

Ketua : Hilman Hidayat

Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu

Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

Bidang Media & Penyiaran

Ketua : Auri Jaya

Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana

Wakil Ketua II : Dede Apriadi

Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum

Ketua : Anrico Pasaribu

Wakil Ketua : Octap Riadi

Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang

Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji

Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto

Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis

Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

KOMISI-KOMISI:

Komisi Pendidikan & Pelatihan

Ketua : Jufri Alkatiri

Wakil I : Anas Syahirul Alim

Wakil II : Aldi Gultom

Komisi Kompetensi Wartawan

Ketua : Firdaus Komar

Wakil : Ahmad Fauzi Chan

Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan

Ketua : Henny Murniati

Wakil : Ria Dewi

Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)

Pembina : Mahfudin Nigara

Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa

Ketua : Suryansyah

Wakil Ketua I : Dede Isharrudin

Wakil Ketua II : Erwin Muhammad

Sekretaris : Wina Setyawatie

Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani

Anggota

: Husnie

: Syahnan Rangkuti

: Denni Risman

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya

Ketua : Ramon Damora

Wakil Ketua I : Eko Teguh

Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

Departemen TNI dan Polri

Ketua : Jhonny Handjojo

Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah

Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

Departemen Hukum & HAM

Ketua : Baren Antonius Siagian

Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono

Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung

Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

Departemen Parlemen

Ketua : Ade Chandra

Departemen EKUIN

Ketua : Heri Triyanto

Wakil Ketua I: Yura Syahrul

Wakil Ketua II : M. Sarwani

Departemen Pangan dan Energi

Ketua : Gaib Maruto Sigit

Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar

Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

Departemen Kajian & Litbang

Ketua : Akhmad Sefudin

Wakil Ketua I : Rukman Nawawi

Wakil Ketua II : Jimmy Endey

Departemen Humas

Ketua : Hengki Lumban Toruan

Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani

Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W

Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

DIREKTORAT

Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat

Wakil Direktur : Eko Pamuji

Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar

Wakil Direktur : Nizwar

Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana

Wakil Direktur : Eko Suprihatno

Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja

Wakil Direktur : Yono Hartono

Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan

Wakil Direktur : Supardi Hardy

Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil

Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho

Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar

Wakil Direktur : Samsir Hamajen

Direktur Aset : Endang Werdiningsih

Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

Direktur Pers Pancasila : Sihono HT

Wakil Direktur : Mochtar Touwe

15/09/2025 21:19
Rotasi Ganda Putri Belum Bicara Banyak

JAKARTA – Rotasi nomor ganda putri Indonesia yang dilakukan di Hong Kong Open 2025 belum bisa bicara banyak. Semua empat wakil yang turun, sudah angkat koper dari turnamen itu.

Kepastian itu didapat setelah tiga pasangan yang berhasil melewati babak pertama turnamen semuanya ikut pulang pada Kamis, 11 September 2025. Mereka sama-sama menelan kekalahan melawan pasangan unggulan.

Pasangan pertama yang tersingkir hari ini ialah Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi. Mereka pulang usai ditekuk Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, unggulan keempat asal Jepang.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kemudian menyusul. Pasangan tersebut tersingkir di tangan unggulan keenam Arisa Igarashi/Chiharu Shida, yang juga dari Jepang.

Ganda putri dipastikan habis setelah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari ikut kalah. Mereka menyerah versus unggulan kedua dari Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Indonesia sebenarnya total mengirim sebanyak empat ganda putri ke turnamen ini. Sebelumnya, pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum sudah pulang di babak pertama akibat kalah melawan Apri/Fadia.

Hong Kong Open 2025 merupakan turnamen pertama yang dimainkan oleh keempat pasangan di atas sejak mereka dirotasi oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada awal Agustus 2025.

Perombakan tersebut dilakukan untuk mencari komposisi terbaik setelah hasil mereka sebelumnya kurang memuaskan karena selalu gagal bersaing dengan pasangan-pasangan level elite.

Selain di Hong Kong, keempat pasangan tersebut juga akan didaftarkan di ajang Super 750 BWF China Masters yang akan berlangsung pada 16-21 September 2025 di Shenzhen Bay Sports Center.

Walaupun ganda putri habis, Indonesia punya harapan di pundak lima wakil yang belum bermain hari ini. Mereka terdiri dari satu tunggal putra, dua ganda putra, dan dua ganda campuran.

Wakil-wakil dimaksud ialah Alwi Farhan, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil.

11/09/2025 21:09
Rahayu Saraswati Politikus Langka

GELORA.CO -Keputusan politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang mengundurkan diri dari jabatan anggota DPR bukanlah semata-mata tindakan administratif, melainkan ekspresi tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi melalui keterangan elektronik di Jakarta, Kamis 11 September 2025.

“Moralitas seorang pejabat publik tidak diukur dari seberapa kuat ia mempertahankan kursi, melainkan dari kesanggupan mengakui kekhilafan dan bersedia mundur ketika kepercayaan publik terguncang,” kata Haidar.

Dalam konteks ini, pengunduran diri menjadi bentuk akuntabilitas yang jarang ditunjukkan oleh politikus Indonesia. Dimana mayoritas lebih memilih bertahan meski dilanda kritik keras.

“Permintaan maaf yang ia sampaikan secara terbuka menyatakan pengakuan atas kedaulatan rakyat. Dalam politik, permintaan maaf semacam ini jarang terdengar, karena umumnya pejabat lebih sering berlindung di balik narasi “digoreng” atau “dipelintir”,” kata Haidar.

Oleh karena itu, permohonan maaf Rahayu menampilkan standar moral yang lebih tinggi: ia menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi dan dirinya sebagai pihak yang wajib mempertanggungjawabkan ucapan maupun tindakannya.

Meski mundur, Rahayu tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU Kepariwisataan. Tindakan ini mewakili tanggung jawab politik terhadap institusi legislatif dan konstituen. Politik, dalam makna substantifnya, adalah menyampaikan amanat rakyat melalui instrumen negara.

“Dengan menyelesaikan “tugas terakhir” sebelum mundur, Rahayu menghindari kesan “lari dari tanggung jawab” dan justru memastikan bahwa proses legislasi tidak terabaikan,” kata Haidar.

Kesediaannya meminta maaf menampilkan kesadaran politik bahwa ucapan pejabat publik bukan sekadar opini pribadi, melainkan memiliki konsekuensi simbolik yang luas. Dalam tradisi politik modern, setiap pernyataan pejabat adalah representasi negara dan dapat mempengaruhi legitimasi publik.

“Rahayu tampak memahami hal ini, sehingga memilih untuk memikul beban kesalahan sepenuhnya daripada menghindar. Sikap ini merupakan bentuk kedewasaan politik yang langka,” ungkap Haidar.

Dalam kultur politik Indonesia, mundurnya pejabat karena kesalahan pernyataan atau kehilangan kepercayaan publik merupakan peristiwa langka.

Menurut Haidar, Rahayu Saraswati dengan tindakannya membuka ruang diskursus baru: bahwa akuntabilitas moral harus berjalan seiring dengan akuntabilitas politik.

“Keberanian mundur bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menunjukkan penghormatan terhadap etika jabatan,” pungkas Haidar

11/09/2025 07:53
Musda VI PKS Kota Malang Diisi dengan Santunan Yatim dan Keluarga Dhuafa

Malang (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI pada Sabtu (6/9/2025). Agenda penting ini tidak hanya menjadi forum konsolidasi, tetapi juga menetapkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Malang periode 2025–2030.

Musda berlangsung dengan nuansa religius karena bertepatan dengan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad. Acara diisi dengan mahalul qiyam yang penuh kekhidmatan, di mana para peserta larut dalam lantunan salawat sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada Rasulullah SAW.

Selain agenda organisasi, Musda juga menegaskan komitmen sosial PKS Kota Malang. Sebanyak 80 paket santunan anak yatim dan sembako untuk dhuafa disalurkan langsung kepada penerima manfaat. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua DPD PKS Kota Malang yang baru, Muhammad Syaiful Ali Fatah.

“Semoga PKS Kota Malang mampu melahirkan negarawan-negarawan yang dapat berkontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Syaiful, Minggu (7/9/2025).

Dalam sambutannya, Syaiful menegaskan tekad untuk fokus pada penataan struktur dan regenerasi kader. Ia juga memohon doa restu dari seluruh kader agar kepemimpinannya selama lima tahun ke depan dapat dijalankan dengan baik.

Kegiatan sosial yang digelar dalam Musda mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu penerima santunan, Amira dari Desa Janti, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan.

“Alhamdulillah, anak saya yatim. Senang sekali PKS mengadakan kegiatan seperti ini. Semoga PKS selalu dekat dengan masyarakat,” ungkap Amira.

Ratusan kader hadir dalam Musda ini, memperlihatkan antusiasme sekaligus komitmen untuk menguatkan peran politik PKS di Kota Malang. Kehadiran mereka dipandang sebagai tanda soliditas organisasi sekaligus dorongan moral bagi kepengurusan baru.

Musda VI PKS Kota Malang menjadi penanda awal perjalanan kepemimpinan baru, dengan semangat religius, sosial, dan politik yang diharapkan dapat menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat. [luc/suf]

Susunan kepengurusan PKS Kota Malang periode 2025–2030 adalah sebagai berikut:

Ketua DPD PKS Kota Malang: Muhammad Syaiful Ali Fatah

Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah: Mochamad Andik

Bendahara Dewan Pengurus Daerah: Trio Agus Purwono

Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah: Alwi Hidayat

Ketua Dewan Etik Daerah: Mirza Ahmad Purnomo

Sekretaris Dewan Etik Daerah: Imam Sutopo

07/09/2025 17:32
Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

Banyuwangi (beritajatim.com) – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi memilih jalur dialog untuk menyalurkan aspirasi secara terbuka. Cipayung plus yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa tersebut berdialog langsung kepada eksekutif dan legislatif demi menjaga kondusifitas daerah di Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (3/9/2025).

Organisasi mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), audiensi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran DPRD. Dalam audiensi tersebut mereka sepakat bersama-sama menjaga kedamaian Banyuwangi.

Turut hadir dalam kegiatan audiensi Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, dan Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso.

Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah mengatakan, langkah ini merupakan sikap intelektual mahasiswa. Mereka ingin tetap kritis namun menjaga stabilitas daerah.

“Sebagai organisasi intelektual, kami Cipayung Plus Banyuwangi bersepakat ini adalah cara-cara intelektual yang kami lakukan, dan semangat kami menjaga Banyuwangi, kabupaten yang kami cintai,” kata Nasya.

Dalam audiensi terdapat 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aspirasi. Beberapa di antaranya meminta pemerintah pusat mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta reformasi Polri, reformasi birokrasi, menuntut pembatasan periodisasi DPR, penghapusan tunjangan DPR, serta berbagai isu lain di daerah. Semuanya disampaikan secara tertulis kepada Pemkab dan DPRD Banyuwangi.

Bupati Ipu pun mengapresiasi sikap mahasiswa yang lebih memilih jalur dialog. “Semua ini demi kebaikan dan masyarakat Banyuwangi. Kami atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang diusulkan oleh teman-teman semuanya dari kelompok Cipayung Plus ini,” kata Ipuk.

Dari 13 tuntutan mahasiswa yang disuarakan, sebagian bisa langsung dieksekusi di tingkat Banyuwangi. Beberapa usulan berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan publik yang telah berjalan sebelumnya.

Sementara Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang elegan dan santun. Pihaknya berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi bagian kewenangan kita di daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat,” jelas Made. [kun]

03/09/2025 18:37
Audiensi dengan Mahasiswa, Ketua DPRD Banyuwangi Meminta Maaf Surabaya 3 September 2025

Audiensi dengan Mahasiswa, Ketua DPRD Banyuwangi Meminta Maaf
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
– Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyampaikan permintaan maaf saat audiensi dengan sejumlah mahasiswa di Kantor DPRD Banyuwangi, Rabu (3/9/2025).
Audiensi ini dihadiri perwakilan aliansi mahasiswa Cipayung Plus yang mengajukan 13 tuntutan.
“Kami meminta maaf atas apabila belum maksimal dalam melaksanakan tugas di pemerintah,” kata Made kepada mahasiswa.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dengan baik dan berperan dalam menjaga kondusivitas Banyuwangi.
Perwakilan aliansi mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi, Hadad Alwi Nasyafiallah, menegaskan bahwa tidak adanya demonstrasi oleh mahasiswa bukan disebabkan oleh rasa takut atau tekanan.
Mereka melakukan aksi damai sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga Banyuwangi dari aksi anarkistis.
“Gerakan mahasiswa lahir untuk menjaga Banyuwangi tetap damai dengan cara-cara intelektual, agar tidak ada lagi korban di masa depan,” ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut, Nasal, perwakilan mahasiswa, menguraikan 13 tuntutan yang mencakup disahkannya RUU Perampasan Aset, reformasi Polri dan birokrasi, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami menuntut dihapusnya tunjangan anggota DPRD Banyuwangi,” tambah Nasal.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya reforma agraria, dengan mengembalikan Tumpang Pitu sebagai hutan lindung dan menghentikan wacana eksploitasi Gunung Salakan.
Selain itu, mereka meminta pemerintah mendorong pelaku investasi agar mengoptimalkan kampus lokal dalam setiap program yang dilaksanakan di Banyuwangi, mulai dari program mahasiswa hingga penelitian.
“Reformasi partai politik serta sahkan RUU dan kebijakan yang pro terhadap rakyat dan permudah akses pelayanan masyarakat,” ucap Nasal.
Ia juga mendesak evaluasi aktivitas industrialisasi pesisir dan pantai serta meminta pemerintah memulihkan ekonomi masyarakat dengan memenuhi janji penyediaan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Terakhir, mahasiswa meminta kepada aparat agar menjamin masyarakat dari tindakan represif saat pengamanan demokrasi.
“Hentikan arogansi dan gaya hedonisme elite politik di atas penderitaan rakyat,” tutup Nasal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 18:01

Tag: Alwi

Susunan kepengurusan PKS Kota Malang periode 2025–2030 adalah sebagai berikut: