Xcloud.id

Tag: Alwi

  • Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

    Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri demi mengakhiri tekanan politik yang justru berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara.

    Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.

    “Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional,” kata Haidar Alwi, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, tuntutan Reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025. Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat.

    Pelimpahan kesalahan kepada Polri dalam peristiwa tersebut hanya menunjukkan bagaimana isu ini telah direkayasa dan diarahkan ke institusi kepolisian serta pimpinannya.

    “Seruan Reformasi Polri sesungguhnya tidak murni bertujuan memperbaiki institusi. Polanya menunjukkan strategi politik yang terencana. Awalnya dimulai dari tekanan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun karena alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membangun legitimasi di mata publik, niat terselubung itu kemudian dibungkus dengan tuntutan Reformasi Polri,” jelas Haidar Alwi.

  • Sekolah Disegel Orang yang Mengaku Pemilik Lahan, Ratusan Siswa SD di Pamekasan Numpang Belajar di Rumah Warga

    Sekolah Disegel Orang yang Mengaku Pemilik Lahan, Ratusan Siswa SD di Pamekasan Numpang Belajar di Rumah Warga

     

    Liputan6.com, Pamekasan – Bangunan SDN 2 Tamberu Pamekasan Jatim disegel orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Imbasnya sebanyak 111 siswa SD tersebut terlantar dan terpaksa belajar di rumah-rumah warga.

    “Selain belajar di rumah warga, sebagian di antara mereka mulai hari ini terpaksa juga belajar di tenda darurat penanggulangan bencana,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Mohammad Alwi, Selasa (21/10/2025).

    Penyegelan sekolah SDN Tamberu 2 ini dilakukan oleh warga atas nama Ach Rasyidi yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan yang ditempati lembaga pendidikan itu pada Minggu (19/10/2025).

    Menurut Alwi, penyegelan kali ini merupakan kali kedua. Sebelumnya pada Juni 2024 pemilik lahan juga melakukan penyegelan.

    Pemilik lahan bersedia membuka segel, setelah Pemkab Pamekasan menyatakan bersedia memberikan ganti rugi atas tanah yang ditempati lembaga pendidikan itu.

    “Saat ini, si Rasyidi yang merupakan ahli waris dari pemilik tanah sebelumnya yang ditempati SDN 2 Tamberu itu melakukan penyegelan lagi. Oleh karenanya untuk sementara waktu para siswa terpaksa numpang belajar di rumah warga terdekat dan tenda darurat,” katanya.

    Alwi menuturkan saat ini pihaknya tengah berupaya melakukan negosiasi dengan pemilik lahan agar bersedia membuka segel di sekolah itu demi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar siswa.

    “Kami juga sudah melaporkan kasus ini ke Pemprov Jatim agar bisa mendapatkan solusi terbaik, terutama terkait keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar siswa,” katanya.

  • Tanah Belum Terbayar, Ahli Waris Segel Sekolah SD di Pamekasan Surabaya 19 Oktober 2025

    Tanah Belum Terbayar, Ahli Waris Segel Sekolah SD di Pamekasan Surabaya 19 Oktober 2025

    Tanah Belum Terbayar, Ahli Waris Segel Sekolah SD di Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Ahli waris menyegel Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamberu 2 di Kecamatan Batumarmar Pamekasan, Minggu (19/10/2025).
    Penyegelan terjadi akibat sengketa lahan yang belum tuntas antara ahli waris dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
    Penyegelan tersebut merupakan kali kedua setelah terjadi pada tahun 2024 lalu.
    Ahli waris, Ach. Rosyidi, mengungkapkan, penyegelan sebagai bentuk protes kepada pemerintah.
    Sebab, tanah yang ditempati SDN Tamberu 2 adalah kepemilikan keluarganya.
    “Kami punya bukti kepemilikan letter C, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian dari Pemkab,” katanya.
    Dia bercerita, pada tahun 2024 sudah dilakukan mediasi.
    Saat itu, Bupati Pamekasan dijabat oleh Masrukin.
    Disepakati, ahli waris diminta agar bukti kepemilikan dari letter C dibuat menjadi sertifikat.
    “Saat itu kami diminta membuat sertifikat. Kalau sudah selesai, akan dilakukan penggantian,” katanya.
    Sejak itu, upaya pembuatan sertifikat dari letter C dilakukan.
    Namun, proses hampir selesai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta surat pernyataan dari Disdikbud Pamekasan.
    “Kami diminta surat pernyataan dari Disdikbud, kalau lahan tersebut bukan kepemilikan pemerintah,” ucapnya.
    Namun, ahli waris tersebut mengaku dipersulit untuk meminta keterangan dari pemerintah.
    Bahkan, beberapa pejabat tidak mau menandatangani surat pernyataan.
    Diungkapkan, empat bulan lalu, pemerintah setuju untuk bertandatangan dengan syarat harus ada keterangan dari pengadilan.
    “Kami ahli waris secara tidak langsung diminta untuk menggugat sehingga kami bersama para ahli waris lainnya sepakat untuk menyegel sekolah hari ini,” katanya.
    Rosyidi menambahkan, segel gedung sekolah tidak boleh dibuka sebelum ada solusi dari pemerintah.
    Diakui, selama ini pihaknya sudah berusaha segera menyelesaikan sengketa tanah tersebut.
    Namun, belum ada penyelesaian dari pemerintah. Padahal, pada tahun 2024 sudah disepakati akan segera dilakukan ganti rugi.
    Sementara itu, Kepala SDN Tamberu 2, Angga Dyan Kristiawan menyampaikan pihaknya belum bisa memberikan keterangan.
    “Saat ini saya belum bisa berkomentar karena besok masih ada mediasi dengan pihak kecamatan,” katanya.
    Sementara Kepala Disdikbud Pamekasan, Mohamad Alwi, enggan memberikan keterangan.
    Saat berusaha dikonfirmasi melalui telepon seluler, tidak tersambung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KH Basori Alwi Desak Pemerintah Cabut Izin Trans7 Usai Tayangan tentang Ponpes Lirboyo Kediri

    KH Basori Alwi Desak Pemerintah Cabut Izin Trans7 Usai Tayangan tentang Ponpes Lirboyo Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pernyataan tegas datang dari KH Basori Alwi, Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Ibaad, Dusun Kaliawen Timur, Desa Ngino, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, terkait tayangan Trans7 yang menyinggung pondok pesantren dan kini viral di media sosial.

    Ia menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah mencabut izin siar Trans7 karena dinilai telah melukai perasaan para santri dan kalangan pesantren.

    “Kami memohon kepada Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk mencabut izin tayang. Karena narasinya sangat-sangat menyinggung para santri,” ujar Gus Basori, sapaan akrab KH Basori Alwi, Selasa (14/10/2025).

    Menurutnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan mandiri yang telah berperan penting dalam membentuk adab dan akhlak generasi bangsa sejak dulu. Ia menilai narasi yang muncul dalam tayangan tersebut menunjukkan ketidaktahuan terhadap nilai-nilai luhur dunia pesantren.

    “Untuk mengabdi kepada guru, jangankan cuma amplop sekecil itu, sebagian harta pun akan dikasih kepada sang guru. Karena santri tahu mahalnya harga ilmu,” jelasnya.

    Gus Basori juga mengutip nilai-nilai dalam kitab klasik yang menggambarkan betapa tingginya penghargaan terhadap ilmu. “Dalam salah satu kitab karya para ulama terdahulu, satu huruf ilmu saja dihargai satu juta dirham. Para santri bahkan tidak berani lewat depan rumah kiainya karena takut mengganggu istirahat sang guru,” ungkapnya.

    Ia menilai tudingan bahwa kiai memperbudak santri adalah bentuk kesalahpahaman yang lahir dari orang-orang yang tidak memahami tradisi pesantren.

    “Bahasa perbudakan itu hanya terjadi di kalangan orang yang tidak berilmu. Di kalangan santri tidak ada perbudakan sama sekali. Para santri justru merasa senang diperintah gurunya karena sadar tidak bisa membalas mahalnya ilmu yang diberikan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Gus Basori meminta Presiden Republik Indonesia untuk memanggil pihak Trans7 agar lebih bijak dalam menayangkan konten yang menyangkut lembaga keagamaan dan dunia pesantren. “Mohon kepada Presiden Indonesia untuk memanggil media Trans7 supaya lebih bijak lagi bila menayangkan sesuatu,” ujarnya.

    Terkait permintaan maaf yang telah disampaikan oleh pihak televisi, Gus Basori menilai hal itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah. Ia menegaskan bahwa dampak negatif dari tayangan tersebut tidak bisa dihapus begitu saja.

    “Kalaupun pihak televisi sudah minta maaf, ini tidak cukup. Sebab zaman sekarang, jika berita buruk sudah menyebar, maka pelurusan berita tidak akan seviral berita yang mencitrakan buruk. Kami tetap menuntut pemerintah cabut izin Trans7,” tuturnya dengan tegas. [nm/suf]

  • Rumah Kebangsaan Banyuwangi simbol sinergi mahasiswa-aparat keamanan

    Rumah Kebangsaan Banyuwangi simbol sinergi mahasiswa-aparat keamanan

    “Kami mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan berkontribusi untuk pembangunan daerah. Mahasiswa adalah agen perubahan, apa pun aspirasi yang sifatnya membangun, akan kami dukung,”

    Banyuwangi (ANTARA) – Kapolresta Banyuwangi, Jawa Timur, Kombes Pol Rama Samtama Putra apresiasi atas terbentuknya Rumah Kebangsaan yang menjadi wadah aliansi organisasi mahasiswa Cipayung Plus dan tempat tersebut menjadi simbol sinergi mahasiswa dan pemerintah serta aparat keamanan di wilayah itu.

    Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Banyuwangi merupakan wadah lintas organisasi mahasiswa, ada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

    “Kami mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan berkontribusi untuk pembangunan daerah. Mahasiswa adalah agen perubahan, apa pun aspirasi yang sifatnya membangun, akan kami dukung,” kata Kapolresta Kombes Pol Rama saat menghadiri peresmian Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Banyuwangi, Senin.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak mahasiswa Cipayung Plus menjadikan Rumah Kebangsaan sebagai wadah melahirkan gagasan solutif bagi kemajuan daerah.

    “Gunakan tempat ini untuk melahirkan ide dan solusi atas berbagai persoalan Banyuwangi,” kata Ipuk pada peresmian Rumah Kebangsaan itu.

    Ia menyampaikan generasi muda berperan besar dalam menciptakan perubahan, oleh karena itu, setiap gagasan harus diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan, mulai sosial, teknologi, dan ekonomi di Banyuwangi.

    Bupati Ipuk juga berharap agar sinergi mahasiswa dan pemerintah terus terjaga demi masa depan Banyuwangi yang lebih baik.

    “Insya-Allah kalau semua berjalan bersama, ide dari anak muda bisa jadi kekuatan besar untuk kemajuan Banyuwangi,” ujarnya.

    Koordinator Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah menyampaikan rasa syukur atas terwujudnya rumah kebangsaan satu-satunya di Jawa Timur di tingkat kabupaten tersebut.

    “Gabungan mahasiswa Cipayung Plus berkomitmen siap berpartisipasi aktif bersama pemerintah dan Forkopimda menjaga keharmonisan serta keutuhan Banyuwangi,” katanya.

    Dalam peresmian Rumah Kebangsaan Cipayung Plus itu, juga dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mulai Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/ Banyuwangi Letkol Arm Triyadi Indrawijaya, dan Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Bukan Produk Barter Politik

    Kapolri Bukan Produk Barter Politik

    Oleh:R Haidar Alwi

    SPEKULASI yang dilontarkan purnawirawan TNI Sri Radjasa Chandra tentang adanya “agenda tersembunyi” di balik pertemuan mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 4 Oktober 2025 jelas tidak berdasar.

    Spekulasi tersebut juga berpotensi menimbulkan distorsi persepsi publik terhadap dinamika kenegaraan yang seharusnya dijaga marwah dan rasionalitasnya.

    Menyebut bahwa Jokowi meminta Prabowo untuk mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo demi mengamankan pintu terakhir di tengah berbagai kasus yang dihadapinya adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta, lebih menyerupai narasi insinuatif yang mengaburkan logika politik dan hukum negara.

    Dalam negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi, penunjukan dan pemberhentian Kapolri bukan produk barter politik, tetapi mekanisme formal yang melewati pertimbangan institusional dan etika pemerintahan.

    Pernyataan seperti itu justru mengandung risiko serius terhadap stabilitas opini publik.

    Ia menggeser ruang dialog publik dari argumentasi objektif menuju rumor politis yang menstigmatisasi lembaga negara, terutama Polri, seolah-olah alat politik personal.

    Padahal, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri sedang berupaya keras menjalankan transformasi kelembagaan, menegakkan keadilan restoratif, dan memulihkan kepercayaan publik melalui langkah-langkah profesional dan humanis.

    Menyandarkan opini publik pada spekulasi tanpa bukti hanya memperlemah legitimasi institusi yang tengah berjuang memperbaiki diri.

    Para purnawirawan TNI semestinya menjadi panutan dalam menjaga etika berwacana dan kedewasaan politik di ruang publik.

    Reputasi mereka dibangun dari disiplin militer dan semangat pengabdian pada negara, bukan pada penggiringan opini yang bersifat destruktif.

    Karena itu, sudah selayaknya tokoh-tokoh TNI lebih arif dalam menilai dan menyampaikan pandangan yang menyentuh lembaga-lembaga strategis negara seperti Polri.

    Kritik konstruktif tentu dibutuhkan, tetapi harus berbasis data, disampaikan dengan bahasa yang membangun, bukan dengan insinuasi yang memperuncing persepsi publik.

    Kehati-hatian ini penting agar publik tidak membaca adanya agenda terselubung di balik serangkaian pernyataan yang bernada sinis terhadap Kapolri maupun institusi Polri.

    Bila pola ini terus berulang, bisa muncul kesan bahwa sebagian purnawirawan TNI sengaja digunakan atau dibiarkan menjadi corong untuk melemahkan citra Polri dan pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Situasi semacam itu bukan hanya merugikan Polri, tetapi juga merusak harmoni dan soliditas antar-institusi pertahanan dan keamanan negara (TNI-Polri).

    Dalam konteks relasi sipil-militer modern, tanggung jawab moral para purnawirawan TNI bukan lagi berada pada medan tempur, tetapi pada ruang moral kebangsaan: menjaga agar opini publik tidak disesaki prasangka, menjaga agar negara tetap berdaulat atas kebenaran, bukan atas rumor.

    Maka, kebijaksanaan dalam berbicara tentang institusi negara adalah bentuk tertinggi dari patriotisme.

    (Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)

  • HAI Polisikan Akun Medsos yang Sebut Putra Kapolri Terlibat Tambang Ilegal!

    HAI Polisikan Akun Medsos yang Sebut Putra Kapolri Terlibat Tambang Ilegal!

    GELORA.CO –  Haidar Alwi Institute melaporkan akun media sosial yang diduga menyebar hoaks melalui postingan Anak Kapolri Terlibat Tambang Ilegal di Facebook.

    Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institut (HAI) bersama tim hukum mendatangi Bareskrim Polri, Kamis, 9 Oktober 2025. 

    Kedatangan HAI untuk melakukan konsultasi laporan akun media sosial (medsos) terkait pencemaran nama baik dan hoaks.

    Adapun postingan yang dimaksud yaitu sebuah akun Facebook Sentosa Kuprol menulis putra Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terlibat tambang ilegal di Maluku Utara.

    “Disebutkan oleh akun Facebook inisial SK dan beberapa akun lainnya,” ujar tim hukum Haidar Alwi Institute Riski Syah Putra Nasution di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025. 

    Dia mengatakan, polisi telah menyatakan bahwa apa yang diunggah akun Facebook (FB) itu telah memenuhi unsur pidana. Polisi menyebut akun FB tersebut juga memenuhi unsur penyebaran hoaks.

    “Kita konsultasi ke kepolisian, masuk unsurnya,” ucapnya. Hanya saja, berdasarkan hasil konsultasi untuk laporan pencemaran nama baik harus dilaporkan sendiri oleh yang bersangkutan. “Kami disarankan agar korban langsung yang membuat laporan polisi karena nama dia langsung yang dituduh di situ,” kata Riski.

    Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbaru disebutkan dalam Pasal 27A bahwa yang bisa melaporkan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah korban sendiri.

    Direktur Haidar Alwi Institute Sandri Rumanama menegaskan akan memproses hukum persoalan ini. Hal itu guna menimbulkan efek jera pelaku sehingga tak berbicara atau sembarang menuduh melalui unggahan media sosial.

    “Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kami menjaga martabat institusi Polri,” ucapnya.

  • Pengamat Skakmat Pernyataan Provokatif Mantan Kepala BAIS TNI Soleman Ponto terhadap Polri

    Pengamat Skakmat Pernyataan Provokatif Mantan Kepala BAIS TNI Soleman Ponto terhadap Polri

    GELORA.CO –  Pernyataan mantan Kepala BAIS TNI, Soleman B Ponto, tentang Polri kembali menuai perhatian.

    Bukan karena bobot argumennya, melainkan karena bias dan aroma provokatif yang menyertainya.

    Salah satu kecaman terhadap pernyataan Soleman B Ponto datang dari Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi.

    “Alih-alih menyampaikan kritik yang konstruktif, Ponto justru terjebak dalam narasi yang berpotensi membenturkan institusi TNI dengan Polri, bahkan mendiskreditkan Polri di mata masyarakat,” kata Haidar Alwi, Kamis (9/10/2025).

    Dua poin pernyataan Ponto yang disoroti Haidar Alwi antara lain soal penerimaan hibah dari pihak ketiga dan penugasan anggota di luar struktur Polri.

    Dalam kritik pertamanya, Ponto menyebut Polri menerima hibah dua hektar tanah di kawasan PIK 2 dari Agung Sedayu Group untuk pembangunan asrama Brimob.

    Ia menarasikan hal itu dengan nada insinuatif, seolah-olah hibah tersebut mengandung kepentingan terselubung.

    “Keduanya menampilkan ketidakobjektifan yang mencolok, seolah-olah Polri menjadi pihak tunggal yang layak dicurigai,” tuturnya.

    “Ironisnya, TNI sebagai institusi yang pernah menaungi Ponto juga menerima hibah dalam skala yang tidak kalah besar namun tak pernah menjadi bahan kritiknya,” ungkap Haidar.

    Data menunjukkan, TNI menerima 11.250 unit rumah dinas Kodim dari PT Hutama Andalan Karya Abadi (HAKA), dana CSR Rp57,5 miliar dari 14 perusahaan, puluhan ribu meter persegi keramik dari PT Arwana Citra Mulia Tbk, serta kendaraan dan genset dari PT Respati Solusi Rekatama dan PT ANTAM.

    Semua itu diterima atas nama sinergi pembangunan pertahanan negara, dan tidak pernah dianggap bermasalah.

    “Maka ketika hibah kepada Polri disampaikan dengan kacamata negatif, sementara hibah kepada TNI diabaikan begitu saja, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa kritik Ponto bersifat berpura-pura bahkan cenderung mengandung agenda terselubung,” jelasnya.

    Ponto mengungkit data bahwa ada 4.351 anggota Polri bertugas di luar struktur institusi, lalu menyebut hal itu sebagai penyimpangan.

    Padahal, Ponto menutup mata terhadap kenyataan bahwa di tubuh TNI sendiri terdapat 4.472 prajurit yang juga ditugaskan di berbagai instansi sipil.

    “Bila fenomena ini diterima sebagai hal yang wajar di lingkungan TNI, mengapa tiba-tiba menjadi masalah besar ketika terjadi di Polri? Sikap seperti ini bukan hanya tidak objektif, tapi juga membangun persepsi timpang seolah-olah TNI steril dan Polri bermasalah,” ujarnya.

    Menurutnya, kritik memang perlu, namun harus lahir dari integritas dan intelektual, bukan motif emosional atau politik.

    Sebab, ketika seorang mantan Kepala BAIS TNI mengabaikan keseimbangan fakta, maka kredibilitas argumennya runtuh di hadapan logika publik.

    “Kritik yang adil membangun kepercayaan. Kritik yang bias membangun perpecahan. Dan sayangnya, apa yang disampaikan Soleman Ponto lebih mendekati yang kedua,” pungkas Haidar.***

  • Pengamat Skakmat Pernyataan Provokatif Mantan Kepala BAIS TNI Soleman Ponto terhadap Polri

    Pengamat Skakmat Pernyataan Provokatif Mantan Kepala BAIS TNI Soleman Ponto terhadap Polri

    GELORA.CO –  Pernyataan mantan Kepala BAIS TNI, Soleman B Ponto, tentang Polri kembali menuai perhatian.

    Bukan karena bobot argumennya, melainkan karena bias dan aroma provokatif yang menyertainya.

    Salah satu kecaman terhadap pernyataan Soleman B Ponto datang dari Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi.

    “Alih-alih menyampaikan kritik yang konstruktif, Ponto justru terjebak dalam narasi yang berpotensi membenturkan institusi TNI dengan Polri, bahkan mendiskreditkan Polri di mata masyarakat,” kata Haidar Alwi, Kamis (9/10/2025).

    Dua poin pernyataan Ponto yang disoroti Haidar Alwi antara lain soal penerimaan hibah dari pihak ketiga dan penugasan anggota di luar struktur Polri.

    Dalam kritik pertamanya, Ponto menyebut Polri menerima hibah dua hektar tanah di kawasan PIK 2 dari Agung Sedayu Group untuk pembangunan asrama Brimob.

    Ia menarasikan hal itu dengan nada insinuatif, seolah-olah hibah tersebut mengandung kepentingan terselubung.

    “Keduanya menampilkan ketidakobjektifan yang mencolok, seolah-olah Polri menjadi pihak tunggal yang layak dicurigai,” tuturnya.

    “Ironisnya, TNI sebagai institusi yang pernah menaungi Ponto juga menerima hibah dalam skala yang tidak kalah besar namun tak pernah menjadi bahan kritiknya,” ungkap Haidar.

    Data menunjukkan, TNI menerima 11.250 unit rumah dinas Kodim dari PT Hutama Andalan Karya Abadi (HAKA), dana CSR Rp57,5 miliar dari 14 perusahaan, puluhan ribu meter persegi keramik dari PT Arwana Citra Mulia Tbk, serta kendaraan dan genset dari PT Respati Solusi Rekatama dan PT ANTAM.

    Semua itu diterima atas nama sinergi pembangunan pertahanan negara, dan tidak pernah dianggap bermasalah.

    “Maka ketika hibah kepada Polri disampaikan dengan kacamata negatif, sementara hibah kepada TNI diabaikan begitu saja, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa kritik Ponto bersifat berpura-pura bahkan cenderung mengandung agenda terselubung,” jelasnya.

    Ponto mengungkit data bahwa ada 4.351 anggota Polri bertugas di luar struktur institusi, lalu menyebut hal itu sebagai penyimpangan.

    Padahal, Ponto menutup mata terhadap kenyataan bahwa di tubuh TNI sendiri terdapat 4.472 prajurit yang juga ditugaskan di berbagai instansi sipil.

    “Bila fenomena ini diterima sebagai hal yang wajar di lingkungan TNI, mengapa tiba-tiba menjadi masalah besar ketika terjadi di Polri? Sikap seperti ini bukan hanya tidak objektif, tapi juga membangun persepsi timpang seolah-olah TNI steril dan Polri bermasalah,” ujarnya.

    Menurutnya, kritik memang perlu, namun harus lahir dari integritas dan intelektual, bukan motif emosional atau politik.

    Sebab, ketika seorang mantan Kepala BAIS TNI mengabaikan keseimbangan fakta, maka kredibilitas argumennya runtuh di hadapan logika publik.

    “Kritik yang adil membangun kepercayaan. Kritik yang bias membangun perpecahan. Dan sayangnya, apa yang disampaikan Soleman Ponto lebih mendekati yang kedua,” pungkas Haidar.***

  • Ruang Kelas Terbakar, KBM Siswa SD di Pamekasan Dialihkan ke Rumah Warga

    Ruang Kelas Terbakar, KBM Siswa SD di Pamekasan Dialihkan ke Rumah Warga

    Pamekasan (beritajatim.com) – Empat ruang gedung SD Negeri Poto’an Dhaja 2, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, ludes terbakar dilalap si jago merah, Minggu (5/10/2025) malam. Namun proses pembelajaran tetap dilaksanakan dengan menggunakan teras rumah warga maupun mushalla di sekitar sekolah, Senin (6/10/2025).

    “Total ada empat ruangan pengganti yang kami siapkan, termasuk rumah warga dan mushalla sekitar. Sekolah yang tidak terdampak kebakaran juga tetap digunakan untuk melaksanakan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar),” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Mohammad Alwi.

    Pengalihan KBM ke rumah warga maupun mushalla di sekitar sekolah sengaja dilakukan sebagai alternatif yang cukup memungkinkan. “Lokasi alternatif dipilih karena memiliki halaman yang cukup luas dan mampu menampung siswa untuk kegiatan belajar,” ungkapnya.

    “Ruang kelas yang terdampak kebakaran meliputi ruang kelas I hingga kelas I, II, III dan VI, kebetulan lokasinya berdempetan dengan titik kebakaran. Akibat peristiwa itu, sejumlah sarana pembelajaran juga hangus terbakar, seperti bangku, kursi serta perangkat elektronik berupa chromebook, laptop, dan sound system,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya bersama pihak sekolah juga melakukan pemantauan memastikan proses pembelajaran berjalan lancar. “Koordinasi bersama para guru juga sudah kita lakukan, termasuk izin resmi dari pemilik rumah yang digunakan sebagai ruang kelas sementara,” jelasnya.

    “Selain itu kami juga sudah mengajukan proses renovasi ke kementerian, agar perbaikan bangunan yang terbakar bisa segera dilaksanakan, sehingga proses belajar mengajar kembali normal seperti sedia kala,” pungkasnya. [pin/ted]