Xcloud.id

Tag: Alvino Antonio

  • Peternak Mandiri Belum Rasakan Dampak Ekonomi Program MBG

    Peternak Mandiri Belum Rasakan Dampak Ekonomi Program MBG

    JAKARTA – Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRN), Alvino Antonio mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dampaknya belum dirasakan terhadap pelaku peternakan, khususnya peternak ayam mandiri.

    “Program MBG belum ada dampaknya bagi ekonomi peternak mandiri,” kata Alvino kepada VOI, Kamis, 31 Juli.

    Menurut Alvino, hingga saat ini para peternak mandiri belum merasakan adanya peningkatan permintaan atau perbaikan harga jual di tingkat kandang.

    Bahkan, harga ayam hidup kembali merosot dan berada di bawah biaya pokok produksi (BPP), yang dapat mengancam kelangsungan usaha peternak kecil.

    Seperti diketahui HPP ayam hidup dipatok Rp 17.500/ekor untuk ukuran ayam 1,8 kilogram/ekor. Namun kenyataannya, harga jual di peternak justru di bawah HPP.

    “Faktanya hari ini, harga ayam hidup di kandang murah lagi dibawah biaya pokok produksi,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebut, untuk memenuhi kebutuhan 82,9 juta penerima manfaat MBG setiap hari, dibutuhkan sekitar 5.000 ton telur per hari. Dan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan dalam negeri.

    Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara utama dalam forum Safety and Sustainability of Free Nutritious Meals Program in Indonesia, yang diselenggarakan oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA) di IPB International Convention Center, Bogor, Rabu, 23 Juli.

    “Dengan 82,9 juta penerima manfaat artinya setiap hari kami memerlukan dan memasak telur sebanyak 5.000 ton per hari. Saya mengajak semua pihak untuk bergabung dan berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Ini bukan hanya tentang pangan, tapi tentang masa depan generasi Indonesia,” tuturnya.

  • Sanksi Blacklist Dinilai Tidak Efektif Tekan Peternak Ayam Nakal

    Sanksi Blacklist Dinilai Tidak Efektif Tekan Peternak Ayam Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) mengeluhkan sanksi administratif yang dikenakan pemerintah terhadap peternak jika menjual ayam hidup (livebird) di bawah harga pokok produksi (HPP) Rp18.000 per kilogram.

    Untuk diketahui, terhitung per 19 Juni 2025, pemerintah resmi menetapkan HPP ayam hidup di tingkat peternak senilai Rp18.000 per kilogram dari semula Rp17.500 per kilogram.

    Ketua KPUN Alvino Antonio menilai sanksi administratif itu justru bisa merugikan peternak lantaran harus menanggung biaya tambahan, salah satunya denda keterlambatan bongkar jika rekomendasi impor ditahan.

    “Paling-paling sanksinya ditahan rekomendasi impornya, ujung-ujungnya peternak juga kok yang nanggung jika terjadi timbul biaya, misalnya seperti demurage kapal tidak bisa bongkar karena rekomendasi impor ditahan,” kata Alvino kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Alvino, selama ini sanksi yang diberikan tidak berjalan efektif, lantaran masih terjadi pelanggaran di lapangan.

    “Dari dulu bilangnya akan dikenakan sanksi, tetapi kenyataannya sampai hari ini masih pada melanggar, artinya sanksi itu tidak jalan atau ada sesuatunya,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan mencabut izin usaha hingga memasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) peternak nakal yang melakukan monopoli harga ayam hidup broiler (livebird).

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menegaskan pihaknya akan mengenakan sanksi administratif jika peternak melakukan monopoli harga.

    Adapun, sanksi ini mencakup pencabutan izin hingga penahanan rekomendasi impor bahan baku, baik pakan, grand parent stock (GPS) atau bibit induk ayam broiler atau day old chick (DOC) atau anak ayam yang baru menetas, maupun kebutuhan lainnya.

    “Untuk jangka pendeknya, kami awasi, kami datangi, kalau ada yang melanggar berdasarkan laporan, paling cepatnya adalah kami pastikan peternak yang [nakal]—kalau perusahaan besar gampang kami setop untuk rekomendasi impor GPS dan pakannya—kami setop semua,” jelas Agung saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Namun, jika peternak nakal memang tidak melakukan importasi, maka Kementan akan menarik supplier agar tidak memasok bahan baku. “Karena ini ada patut dugaan untuk melakukan monopoli yang merugikan pihak lain. Jadi blacklist,” sambungnya.

    Dia mengungkap, jika ditemukan peternak nakal yang masih mendapatkan pasokan bahan baku, maka Kementan tak akan memberikan rekomendasi izin impor kepada pemasok.

    “Kami ancam semua. Kalau masih ada supply, nanti si [perusahaan] yang besarnya itu, kami tidak kasih rekomendasi impornya. Ini pemerintah harus hadir, dan pemerintah harus bisa mengatur ini,” kata Agung. 

    Agung menduga ada upaya instabilitas perunggasan nasional, jika masih ditemukan peternak yang menjual ayam hidup di bawah HPP.

    “Produsen kalau harganya di atas HPP atau minimal di atas HPP, seharusnya lebih senang dong. Masa dia jualan di bawahnya? Masa dia jualan rugi? Kalau dia jualan rugi, berarti ada something wrong dengan itu,” tutupnya.