Xcloud.id

Tag: Alvin Lie

  • Diduga Ada Modifikasi Cuaca saat Demo, BMKG Uji Coba di Lampung

    Diduga Ada Modifikasi Cuaca saat Demo, BMKG Uji Coba di Lampung

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerhati penerbangan Alvin Lie menduga adanya upaya mobilisasi pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca bertepatan dengan aksi demo DPR sejak Kamis (28/8/2025).

    Berdasarkan akun media sosial X miliknya, Alvin mempertanyakan pejabat yang memerintahkan tindakan tersebut.

    “Perlu diusut tuntas dan hasilnya diumumkan kepada publik,” tulisnya, dikutip Jumat (29/8/2025).

    Dia memaparkan ada pergerakan pesawat PK-SNL secara intens pada pukul 16.19 WIB hingga 20.23 WIB.

    Secara terperinci, penerbangan pesawat PK-SNL Kamis (28/8/2025) pukul 14.54 WIB dari Pondok Cabe sampai 16.19 WIB di Bandara Halim Perdanakusuma.

    Kemudian pukul 16.53 WIB dari Bandara Halim Perdanakusuma sampai 18.17 WIB di Bandara Halim Perdanakusuma. Terakhir, pukul 18.56 dari Bandara Halim Perdanakusuma hingga 20.23 WIB di Bandara Halim Perdanakusuma.

    Sebelumnya, pesawat tersebut terpantau melakukan penerbangan dari Lampung ke Bandara Pondok Cabe pada Rabu (27/8/2025) dan Bandara Pondok Cabe ke Lampung pada Senin (25/8/2025).

    BMKG Uji Modifikasi Cuaca

    Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Dewan Pertahanan Nasional (DPN), PT Pindad, dan PT Smart Cakrawala Aviation melaksanakan Demonstrasi Uji Coba Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Berbasis Flare/Suar di Lanud P.M. Bun Yamin, Lampung, Selasa (26/8/2025).

    Dalam kegiatan ini digunakan pesawat Caravan PK-SNL sebagai wahana pelaksanaan penyemaian berbasis flare. Uji coba ini menjadi langkah penting dalam inovasi teknologi modifikasi cuaca nasional untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana hidrometeorologi, serta ketahanan pangan dan energi.

    Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara BMKG sebagai lembaga regulator dan operator OMC, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dalam aspek kebijakan dan pertahanan, PT Pindad dalam pengembangan sistem flare/suar, dan PT Smart Cakrawala Aviation sebagai operator penerbangan.

    Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG Edison Kurniawan menjelaskan bahwa inovasi penggunaan suar untuk OMC dirancang untuk meningkatkan efektivitas penyemaian awan dengan metode yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan.

    “Sekaligus mendorong kemandirian produksi sistem dalam negeri,” kata Edison seperti dikutip dalam laman resmi BMKG.

    Melalui uji coba ini diharapkan teknologi flare berbasis produksi dalam negeri dapat menjadi solusi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam berbagai keperluan, mulai dari mitigasi bencana, peningkatan cadangan air, hingga mendukung sektor pertanian.

  • Kemenhub beri penghargaan Pelita Air pertahankan OTP terbaik

    Kemenhub beri penghargaan Pelita Air pertahankan OTP terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan kepada Pelita Air yang berhasil mempertahankan tingkat ketepatan waktu terbaik (on-time performance/OTP) selama dua tahun berturut-turut berkat strategi operasional yang konsisten.

    “Penghargaan ini menandai dua tahun berturut-turut Pelita Air mempertahankan OTP terbaik di industri penerbangan nasional,” Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono di sela menyerahkan penghargaan itu dalam Rapat Koordinasi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara di Bogor, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan Pelita Air kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan tingkat ketepatan waktu terbaik sepanjang tahun 2024 sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan.

    “Capaian ini menjadi bukti nyata atas konsistensi maskapai dalam memberikan layanan penerbangan yang andal, tepat waktu, dan mengutamakan kenyamanan penumpang,” ujar Budi.

    Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan menyebutkan penghargaan tersebut merupakan sebuah pengingat bagi pihaknya untuk terus mempertahankan ketepatan waktu dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan regulator serta masyarakat.

    “Ketepatan waktu bukan hanya tentang memenuhi indikator layanan, melainkan tentang menghormati perjalanan, rencana, dan aktivitas penting yang dijalani pelanggan kami setiap hari,” kata Dendy.

    Dendy menegaskan Pelita Air berkomitmen untuk terus menghadirkan nilai lebih melalui layanan penerbangan.

    Dia menekankan penerbangan yang bermakna, selain diukur dari ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga dari kenyamanan dan ketenangan yang dirasakan penumpang selama perjalanan.

    “Harapan kami, setiap pengalaman bersama Pelita Air dapat memberi nilai tambah yang relevan bagi pelanggan,” tambah Dendy.

    Sementara itu, Pengamat Penerbangan dan Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie menilai keberhasilan Pelita Air mempertahankan OTP bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan sistem manajemen operasional yang solid.

    “OTP ini hanya sebuah gunung es saja. Untuk mencapainya, sangat banyak yang diperlukan, mulai dari manajemen rotasi pesawat, pengaturan awak kabin dan pilot, penjadwalan, pemeliharaan, hingga kesiapan pesawat cadangan,” kata Alvin.

    Jika salah satu saja tidak sinkron, lanjut Alvin, OTP bisa terganggu. Sehingga ketika sebuah maskapai bisa konsisten terhadap ketepatan waktu di atas 80 persen, artinya koordinasi manajemennya berfungsi dengan baik.

    Alvin juga menekankan pentingnya OTP dari sisi konsumen. Esensi dari perjalanan udara, lanjutnya, adalah menghemat waktu, dan ketepatan waktu menjadi kunci kepercayaan konsumen.

    “Dengan OTP yang bisa diandalkan, Pelita Air memiliki keunggulan strategis dibanding maskapai lain di Indonesia,” ujarnya.

    Namun Alvin juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks seiring bertambahnya armada dan rute Pelita Air.

    “Harapan saya, Pelita Air tetap konsisten menjaga OTP meski skala operasi semakin besar. Jika bisa mempertahankan performa ini, Pelita Air akan memiliki competitive strategic advantage yang membedakannya dari maskapai lain,” tambahnya.

    Dengan pencapaian ini, tambah Alvin, Pelita Air dapat memperkuat reputasinya sebagai maskapai dengan performa operasional yang konsisten, sekaligus menjadi pilihan terpercaya bagi masyarakat yang mengutamakan ketepatan waktu dalam perjalanan udara.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

    Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah bandara internasional genap menjadi 22 bandar udara usai kenaikan status lima bandara menjadi internasional di Semarang, Bangka Belitung, Palembang, Banjarmasin, dan Pontianak.

    Penambahan tersebut sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong ekonomi daerah. Namun, benarkah penambahan bandara akan sesuai dengan harapan Prabowo?

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengungkapkan hasil analisis Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) terhadap data keimigrasian Indonesia menunjukkan bahwa WNA yang masuk-keluar Indonesia melalui 17 Bandara Internasional selama tahun 2023 sampai dengan Mei 2025, terpusat atau 90% melalui Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Bali.

    Sementara bandara yang kontribusi penumpang WNA secara konsisten 1% sampai dengan 3% hanya Juanda di Surabaya dan Kualanamu di Sumatra Utara. Adapun Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di atas 1% hanya pada tahun 2023.

    Alvin memandang memang disparitas tersebut tampak sangat lebar dan menunjukkan bahwa keberaadaan bandara internasional lainnya tidak efektif datangkan tamu asing. Bukan tanpa sebab, tetapi butuh koordinasi dengan pemerintah daerah agar keberadaan bandara internasional efektif mendatangkan turis dan mendongkrak ekonomi.

    “Karena daerah tidak promosikan potensi dan atraksi daerahnya di negara yang dilayani penerbangan langsung ke bandara di daerahnya,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

    Pasalnnya, bagaimana tamu atau turis asing mengetahui adanya atraksi di daerah kalau tidak dipromosikan. Untuk itu, Alvin mendorong daerah yang bandaranya kini stastusnya menjadi internasional diwajibkan promosi di luar negeri secara konsisten.

    Menurutnya, hal itu dapat menjadi syarat penetapan bandara yang melayain rute internasional.

    Alvin justru melihat keberadaan bandara internasional saat ini hanya memfasilitasi WNI ke luar negeri, utamanya Singapura dan Malaysia. Hal ini menjadikan bandara di Indonesia hanya sebagai pengumpan atau feeder bagi bandara Changi dan KLIA.

    Senada, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo juga melihat efektivitas bandara untuk perputara ekonomi akan tergantung pada peran pemerintah daerah.

    Di mana peran serta pemda dalam mendukung ekosistem dari transportasi udara itu sendiri. Misalnya, dalam penyediaan hotel, fasilitas restoran, kemudian tempat-tempat wisatanya, atau lapangan-lapangan usaha yang lain yang terkait dengan transportasi udara.

    Di sisi lain, juga bergantung pada kegiatan industri di daerah masing-masing. Sebagaimana di Semarang yang dekat dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah.

    “Kalau Semarang memang ada industrinya, kalau Palembang itu memang terkenal mungkin dari potensi wisata, budaya, juga jarak-jarak dengan kota-kota lain,” jelasnya.

    Penambahan Bandara Internasional Bagian dari Asta Cita

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan bahwa penambahan bandara internasional tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30/2025.

    Dirinya menegaskan bahwa penetapan bandara internasional dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, potensi angkutan udara luar negeri, serta keterkaitan dengan sistem transportasi antarmoda.

    Penetapan ini juga sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto—khususnya dalam misi memperkuat konektivitas nasional dan internasional guna mendorong pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat jaringan penerbangan internasional sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan konektivitas antarnegara, mendukung pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Ini adalah langkah konkret dalam pemerataan akses udara internasional yang aman, andal, dan kompetitif,” jelas Lukman melalui keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

    Secara terperinci, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2025, telah ditetapkan tiga bandar udara sebagai bandar udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang.

    Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2025, dua bandar udara lainnya ditetapkan sebagai bandar udara internasional, yakni Bandar Udara Syamsuddin Noor di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak.

  • 10 Kasus-kasus yang Menyeret Nama Riza Chalid Selain Korupsi Pertamina, Ada "Papa Minta Saham" Nasional

    10 Kasus-kasus yang Menyeret Nama Riza Chalid Selain Korupsi Pertamina, Ada "Papa Minta Saham" Nasional

    Kasus-kasus yang Menyeret Nama Riza Chalid Selain Korupsi Pertamina, Ada “Papa Minta Saham”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ) menetapkan Muhammad
    Riza Chalid
    (MRC) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023
    Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan delapan orang lainnya karena diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285 triliun.
    “(Ditetapkan sebagai tersangka adalah) MRC selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar, saat konferensi pers di Lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    Kejagung diketahui telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Sehingga, total sudah ada 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina tersebut.
    Sebelum ditetapkan sebagai tersangka di kasus
    korupsi Pertamina
    , nama Riza Chalid beberapa kali terseret dalam sejumlah skandal minyak dan gas (migas).
    Berikut sejumlah kasus yang menyeret nama Riza Chalid dirangkum
    Kompas.com
    .
    Nama Riza Chalid sempat terseret dalam skandal “
    papa minta saham
    ” yang membuat Ketua DPR RI periode 2014-2019, Setya Novanto, mengundurkan diri dan diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
    Riza disebut berada dalam pertemuan antara Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia ketika itu, Maroef Sjamsoeddin di salah satu hotel di Jakarta pada 8 Juni 2015.
    Keberadaan Riza itu diketahui dari rekaman percakapan yang direkam Maroef. Dalam pertemuan itu diduga ada permintaan saham Freeport Indonesia oleh Setya Novanto dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
    Adanya Riza Chalid dalam pertemuan itu lantas dilaporkan Maroef kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu, Sudirman Said.
    Sudirman Said akhirnya membuat laporan terkait adanya rekaman tersebut dan dugaan keterlibatan Setya Novanto ke MKD DPR RI.
    Pelaporan dan proses sidang etik oleh MKD tersebut membuat Setya Novanto mengundurkan diri dari posisi Ketua DPR RI.
    Setya Novanto menyampaikan pengunduran diri melalui surat tertanggal 16 Desember 2015 yang ditandatanganinya di atas meterai dan ditembuskan kepada pimpinan MKD.
    Dalam surat itu disebutkan bahwa mundur sehubungan dengan penanganan dugaan pelanggaran etika yang ditangani di DPR RI, untuk menjaga martabat, dan untuk menciptakan ketenangan masyarakat.
    Kejagung juga diketahui menyelidiki kasus dugaan permintaan saham tersebut karena adanya dugaan pemufakatan jahat.
    Bahkan,
    kejagung
    sudah meminta keterangan Sudirman Said, Sekjen DPR, dan Maroef Sjamsuddin.
    Namun, Kejagung selalu gagal menghadirkan Riza Chalid untuk dimintai keterangan.
    Hingga akhirnya, Setya Novanto mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyadapan atau perekaman yang dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.
    MK lantas memutuskan, penyadapan terhadap satu pihak harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan ketentuan sesuai UU ITE. Dengan kata lain, rekaman “papa minta saham” itu tidak bisa menjadi bukti dan patut dikesampingkan.
    Adanya putusan MK itu membuat penyidikan di Kejaksaan terhenti. Jaksa Agung ketika itu, HM Prasetyo menjelaskan bahwa tidak semua perkara itu berkonotasi ke persidangan.
    “Tergantung kepada fakta dan bukti yang ada, kalian tahu persis perjalan kasus itu. Ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil rekaman yang dinyatakan bukan barang bukti. Kamu tahu enggak itu? Tahu tidak tuh?” kata Prasetyo sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 18 Juli 2018.
    “Jadi bukti-bukti yang tadinya kita anggap sebagai bisa melengkapi penanganan perkara ini, ternyata oleh MK dinyatakan tidak sah sebagai barang bukti itu, dan sekarang prosesnya sudah selesai,” ujarnya lagi.
    Senada dengan Kejagung, MKD DPR juga akhirnya mengabulkan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto yang diajukan Fraksi Partai Golkar.
    Nama Riza Chalid juga disebut-sebut terkait dengan kasus mafia migas yang diduga terjadi di dalam tubuh perusahaan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang telah dibubarkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2015.
    Menurut laporan
    DW.com
    , selama bertahun-tahun Riza Chalid disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), anak usaha PT Pertamina.
    Kasus yang berawal dari audit investigatif terhadap Petral yang dipimpin oleh Faisal Basri menemukan adanya kecurangan dalam proses pengadaan minyak melalui perusahaan minyak pemerintah asing (ENOC).
    Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menetapkan Mantan Direktur Utama Petral Bambang Irianto yang pernah menjadi Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd (PES) sebagai tersangka kasus suap terkait dengan
    kasus Petral
    .
    “KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni, BTO, Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd periode 2009-2013,” kata Wakil Ketua KPK saat itu Laode M Syarif dalam konferensi pers pada 10 September 2019.
    Dalam kasus ini, Bambang diduga menerima 2,9 juta Dollar AS dari perusahaan Kernel Oil yang merupakan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES atau Pertamina.
    Uang itu diperoleh Bambang atas jasanya mengamankan jatah alokasi kargo perusahaan itu dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.
    Laode mengungkapkan, dalam proses tender pada 2012, Bambang dan sejumlah pejabat PES lainnya diduga menentukan sendiri rekanan yang akan diundang mengikuti tender tanpa mengacu pada ketentuan yang berlaku.
    Salah satu peserta tender yang akhirnya terpilih asalah perusahaan Emirates National Oil Company (ENOC). Namun, ENOC dalam kasus ini hanyalah ‘perusahaan bendera’ untuk menyamarkan Kernel Oil yang tidak masuk daftar.
    Namun, penyidikan kasus ini tidak berkembang hingga memasuki pertengahan tahun 2025.
    Bahkan, KPK sempat digugat oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia ( LP3HI ) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) lantaran dugaan mangkraknya kasus Petral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
    “Gugatan Praperadilan ini dimaksudkan memaksa KPK untuk terlibat melakukan pembenahan tata kelola BBM yang diduga telah terjadi penyimpangan puluhan tahun. KPK harus berani berlomba dengan Kejagung yang telah menangani kasus di Pertamina,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya pada 18 Maret 2025.
    Masih terkait dengan Petral, Riza Chalid juga pernah tersandung kasus impor minyak Petral pada tahun 2008.
    Dikutip dari pemberitaan
    Kompas.id
    pada 2 Maret 2025, kala itu, Petral membeli 600 barel minyak seharga 54 juta dollar AS atau setara dengan Rp 524 miliar melalui perusahaan Global Resources Energy dan Gold Manor. Kedua perusahaan itu ditengarai terafiliasi dengan Riza.
    Saat itu, impor minyak oleh Petral tersebut menuai kontroversi karena minyak yang diimpor itu disebut jenis baru yakni Zatapi.
    Anggota Komisi Komisi VII DPR kala itu, Alvin Lie mengatakan, Zatapi kemungkinan besar merupakan campuran minyak mentah Sudan Dar Blend dengan minyak mentah Malaysia.
    Menurut dia, berdasarkan pemberitaan Kompas pada 24 Maret 2008, harga Zatapi disamakan harga Tapis, yaitu sekitar 100 dollar Amerika Serikat (AS) per barel. Padahal, harga sebenarnya Dar Blend sekitar 70 dollar AS.
    Kemudian, kasus impor minyak Zatapi ini akhirnya ditangani Mabes
    Polri
    dan lima orang ditetapkan sebagai tersangka
    Mereka adalah Direktur Gold Manor SN, VP; Bagian Perencanaan dan Pengadaan Chrisna Damayanto; Manajer Pengadaan Kairuddin; Manajer Perencanaan Rinaldi; dan staf Perencanaan Operasi Suroso Atmomartoyo.
    Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri saat itu, Irjen Pol Abubakar Nataprawira menyebut, kelima tersangka tersebut terbukti melanggar Pasal 2 dan atau 3 Undang-Undang No. 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tipikor.
    Namun, pada Februari 2010, Polri memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus impor minyak Zatapi itu. Dengan alasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak menemukan adanya kerugian negara dalam perkara tersebut.
    “Sudah kami hentikan sejak beberapa minggu lalu karena menurut BPKP tidak ada kerugian negara,” ujar Kapolri saat itu, Jenderal Bambang Hendarso Danuri di Gedung DPR, Jakarta pada 23 Februari 2010.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Amien Rais
    kembali menghiasi perpolitikan Tanah Air usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura
    Partai Ummat
    .
    Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.
    Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).
    Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Ummat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat AD/ART yang disahkan Amien Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Tegasnya, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais telah menyimpang dari nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan partai.
    “Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.
    “Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” sambungnya.
    Ketidakpuasan kader Partai Ummat kepada Amien Rais seakan menambah asam garam dalam karier politiknya. Bagaimana kiprah politik Amien Rais hingga diprotes kadernya sendiri sat ini? Berikut perjalanannya:
    Amien Rais pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 maju sebagai calon presiden (capres) dengan didukung oleh delapan partai politik. Ke-8 partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
    Selanjutnya ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.
    Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2004. Mereka bersaing dengan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut, setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66 persen, meski sudah didukung oleh delapan partai.
    Lompat ke 2020, hubungan Amien Rais dan PAN memanas jelang Kongres V PAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020-2025.
    Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amien Rais mulai memudar. Padahal, nama Amien Rais Amien adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lie, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998.
    Adapun dalam Kongres V, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk memimpin PAN. Janji Mulfachri jika terpilih, maka Hanafi Rais yang merupakan anak dari Amien Rais, akan didapuk sebagai sekretaris jenderal partai itu.
    Kubu Amien Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.
    Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amien Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Soetrisno Bachir.
    Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amien Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut.
    Singkat cerita, Amien Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Ummat pada Kamis (1/10/2020). Ia menyatakan partai bentukannya akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan sesuai prinsip demokrasi.
    Amien Rais menjelaskan, Partai Ummat memiliki slogan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.
    Akhirnya, Partai Ummat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais.
    Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42 persen.
    Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Partai Ummat dan Amien Rais tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Amien Rais
    kembali menghiasi perpolitikan Tanah Air usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura
    Partai Ummat
    .
    Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.
    Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).
    Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Ummat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat AD/ART yang disahkan Amien Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Tegasnya, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais telah menyimpang dari nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan partai.
    “Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.
    “Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” sambungnya.
    Ketidakpuasan kader Partai Ummat kepada Amien Rais seakan menambah asam garam dalam karier politiknya. Bagaimana kiprah politik Amien Rais hingga diprotes kadernya sendiri sat ini? Berikut perjalanannya:
    Amien Rais pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 maju sebagai calon presiden (capres) dengan didukung oleh delapan partai politik. Ke-8 partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
    Selanjutnya ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.
    Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2004. Mereka bersaing dengan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut, setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66 persen, meski sudah didukung oleh delapan partai.
    Lompat ke 2020, hubungan Amien Rais dan PAN memanas jelang Kongres V PAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020-2025.
    Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amien Rais mulai memudar. Padahal, nama Amien Rais Amien adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lie, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998.
    Adapun dalam Kongres V, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk memimpin PAN. Janji Mulfachri jika terpilih, maka Hanafi Rais yang merupakan anak dari Amien Rais, akan didapuk sebagai sekretaris jenderal partai itu.
    Kubu Amien Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.
    Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amien Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Soetrisno Bachir.
    Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amien Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut.
    Singkat cerita, Amien Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Ummat pada Kamis (1/10/2020). Ia menyatakan partai bentukannya akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan sesuai prinsip demokrasi.
    Amien Rais menjelaskan, Partai Ummat memiliki slogan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.
    Akhirnya, Partai Ummat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais.
    Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42 persen.
    Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Partai Ummat dan Amien Rais tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Penumpang Pesawat Tepergok Menggunakan Vape Saat Terbang

    Viral Penumpang Pesawat Tepergok Menggunakan Vape Saat Terbang

    Jakarta, Beritasatu.com – Seorang penumpang kelas bisnis maskapai Garuda Indonesia tertangkap kamera saat diam-diam mengisap rokok elektrik atau vape selama penerbangan. Aksi ini terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas dan menjadi viral di media sosial. Peristiwa ini kembali menyoroti larangan penggunaan vape di pesawat, yang bertujuan menjaga keselamatan dan kualitas udara di dalam kabin.

    Dalam unggahan akun X @cerowgapapa, terlihat seorang pria mengenakan kaus hitam mengisap rokok elektrik secara diam-diam. Video tersebut direkam oleh penumpang lain yang kemudian membagikannya di media sosial.

    “Penumpang business class Garuda ngebul terus, enggak tahan ya dua jam penerbangan? Maaf kalau ketahuan, awokawok,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Diketahui, pria tersebut berulang kali mengisap rokok elektrik selama penerbangan. Ia berusaha mengelabui awak kabin dengan menutup mata dan memakai ear buds, seolah-olah sedang tertidur.

    Tak hanya itu, ia juga menghembuskan asap rokok elektrik dengan perlahan melalui hidung, berbeda dari kebiasaan umum yang biasanya mengeluarkan asap dalam jumlah lebih besar dari mulut.

    Aksinya ini menunjukkan bagaimana sebagian penumpang masih mengabaikan aturan terkait vape di pesawat, yang dapat membahayakan kenyamanan dan keselamatan penerbangan.

    Tindakan ini melanggar peraturan penerbangan yang melarang penggunaan rokok, termasuk rokok elektrik, di dalam pesawat. Hal tersebut memicu kemarahan penumpang lain hingga akhirnya menjadi viral di media sosial.

    Peristiwa ini menuai banyak kecaman dari warganet. Banyak yang menilai bahwa pelaku seharusnya lebih sadar terhadap aturan keselamatan penerbangan.

    “Kok enggak dikasih salam olahraga dulu?” komentar seorang warganet.

    “Harusnya langsung masuk daftar hitam,” tambah warganet lainnya.

    Selain itu, beberapa pengguna media sosial turut menjelaskan dampak negatif asap rokok elektrik di dalam kabin pesawat.

    Asap rokok dapat memengaruhi sistem ventilasi pesawat dan menurunkan kualitas udara di dalam kabin. Kandungan nikotin dalam asap juga berpotensi merusak komponen sirkulasi udara.

    Jika terus-menerus terpapar, residu dari asap rokok dapat mengotori saluran udara, mengganggu kinerja filter, serta menurunkan efisiensi sistem sirkulasi udara pesawat. Oleh karena itu, larangan vape di pesawat harus terus ditegakkan demi keselamatan dan kenyamanan seluruh penumpang.

    Pengamat penerbangan Alvin Lie turut menanggapi insiden seorang penumpang kelas bisnis Garuda Indonesia yang kedapatan menggunakan rokok elektrik atau vape di pesawat. Aksi penumpang tersebut viral di media sosial setelah videonya beredar luas.

    Dalam responsnya, Alvin Lie menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap aturan penerbangan. Melalui unggahan di media sosial, ia meminta informasi lebih lanjut terkait nomor penerbangan dan tanggal kejadian agar dapat ditindaklanjuti.

    “Maaf, apakah berkenan beri saya detail nomor penerbangan & tanggal peristiwa? Ini pelanggaran berat,” tulis Alvin Lie dikutip dari akun X pribadinya, Sabtu (29/3/2025).

    Lebih lanjut, Alvin menyatakan bahwa ia akan meneruskan laporan ini kepada pihak Manajemen Garuda Indonesia serta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, untuk ditindaklanjuti.

    “Akan saya teruskan/laporkan kepada Manajemen Garuda & DitJen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan agar diusut & dilakukan tindakan korektif. Terima kasih,” tambahnya terkait penggunaan vape dalam pesawat.

  • Pengamat Sebut Kecelakaan Jeju Air Tak Mungkin Cuma Akibat Bird Strike

    Pengamat Sebut Kecelakaan Jeju Air Tak Mungkin Cuma Akibat Bird Strike

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah pengamat menyebut kecelakaan pesawat maskapai Korea Selatan Jeju Air tak mungkin cuma disebabkan terjangan kawanan burung (bird strike).

    Para ahli curiga ada kerusakan mekanis pada pesawat sehingga kapal terbang itu tak beroperasi semestinya.

    Dosen senior di desain ruang angkasa di Universitas New South Wales, Sonya Brown, mengatakan terjangan kawanan burung pada dasarnya tak akan mengakibatkan kecelakaan fatal seperti yang dialami Jeju Air.

    Ia berujar jika pesawat terkena bird strike, masih ada mesin lain yang bisa beroperasi apabila salah satunya rusak.

    “Bird strike merupakan insiden yang bisa diatasi. Insiden semacam ini seharusnya tidak mengakibatkan peristiwa yang kita lihat. Sebab dalam situasi apa pun, ketika satu mesin tak berfungsi, masih ada banyak tenaga lain (yang bisa beroperasi normal),” ucapnya, seperti dikutip The Guardian.

    Brown menyebut bird strike adalah hal yang sangat umum sehingga sudah pasti telah diperhitungkan dalam desain pesawat modern.

    Pesawat Boeing 737 maupun pesawat jenis apa pun, kata dia, punya lapisan redundansi, terutama untuk roda pendaratan (landing gear), yang dioperasikan secara hidrolik.

    “Bahkan jika mesin pesawat rusak, pesawat punya redundansi karena masih bisa beroperasi tanpa sistem hidrolik yang pada dasarnya dioperasikan oleh gravitasi, sehingga roda pendaratan masih bisa berfungsi,” ucapnya.

    Brown juga menggarisbawahi soal redundansi ganda untuk sistem kendali penerbangan lainnya seperti flap dan slat. Ini merupakan perangkat yang berfungsi meningkatkan daya angkat dan memperluas area sayap pesawat.

    Menurut Brown, perangkat ini seharusnya bisa diaktifkan ketika insiden bird strike terjadi.

    “Mereka menjalankan dua sistem hidrolik independen, dan sangat tidak mungkin bird strike berdampak pada dua sistem hidrolik independen tersebut,” ujarnya.

    “Sepertinya ada banyak hal lain dalam insiden ini,” lanjut dia.

    Profesor di Central Queensland University, Doug Drury, juga memberikan pandangan serupa mengenai kecelakaan ini. Dia meyakini tak mungkin kecelakaan cuma diakibatkan oleh bird strike.

    “Bird strike yang mengenai satu mesin tidak akan menyebabkan kerusakan total pada seluruh mesin. Anda dapat menerbangkan 737 dengan satu mesin,” kata Drury.

    Pesawat Jeju Air kecelakaan saat mendarat di Bandara Internasional Muan pada Minggu (29/12). Dalam video yang beredar, pesawat mendarat tanpa roda pendaratan hingga meledak ketika menabrak beton di dekat pagar bandara.

    Otoritas Korsel menyebut insiden yang menewaskan 179 orang ini terjadi akibat bird strike dan cuaca buruk.

    Mengenai hal ini, para analis menilai tabrakan burung tak mungkin berdampak pada fungsi roda pendaratan.

    Analis penerbangan independen Alvin Lie mengatakan kalau pun sebuah pesawat terkena terjangan burung, dampak paling buruk yaitu mesinnya mati.

    “Jika seekor burung menabrak salah satu mesin, hal paling buruk yang bisa terjadi yakni mesinnya mati. Terjangan burung tak akan menyebabkan roda pendaratan tak berfungsi atau flap (sirip sayap) tak bisa diturunkan. Jadi pasti ada alasan lain,” ucapnya.

    Analis penerbangan lainnya, Paul Charles, juga beranggapan bahwa bird strike tak bisa mengakibatkan kecelakaan parah seperti Jeju Air.

    “Terjangan burung (bisa) menyebabkan kerusakan total pada sistem kelistrikan pesawat, tapi pilot seharusnya bisa melepaskan roda pendaratan dengan cara tertentu,” kata Charles.

    “Para penyelidik harus menemukan apakah ada masalah pada mesin atau ada masalah mekanis lain yang diperburuk oleh bird strike,” lanjutnya, seperti dikutip Channel News Asia (CNA).

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tarif Murah Menambah Potensi Kerugian Garuda, Erick Thohir: Arahan Pemerintah yang Harus Dijalankan – Halaman all

    Tarif Murah Menambah Potensi Kerugian Garuda, Erick Thohir: Arahan Pemerintah yang Harus Dijalankan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa kebijakan penurunan harga tiket pesawat untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, meskipun berpotensi menambah kerugian bagi PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tetap merupakan arahan dari pemerintah yang harus dijalankan. 

    Erick menanggapi prediksi bahwa Garuda bakal mengalami kerugian lebih besar akibat kebijakan ini.

    “Ya, itu bagian dari penugasan yang harus kita jalankan,” ujar Erick kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (11/12).

    Ia juga menyatakan bahwa meskipun penurunan tiket pesawat akan berdampak pada pendapatan maskapai, pemerintah tetap mendukung kebijakan ini demi memberikan manfaat kepada masyarakat.

    “Kami senang rakyat bisa merasakan, bahkan tidak hanya di tiket pesawat,” tambahnya.

    Berdasarkan laporan keuangan terbaru, PT Garuda Indonesia mencatatkan kerugian bersih sebesar US$131,22 juta atau sekitar Rp2,06 triliun pada kuartal III 2024, angka yang membengkak hampir 81,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Meskipun pendapatan usaha Garuda Indonesia tercatat tumbuh 15 persen menjadi US$2,56 miliar, peningkatan pendapatan tersebut tidak mampu menutupi kenaikan biaya operasional yang menyebabkan kerugian besar.

    Menurut pengamat penerbangan, meskipun ada penurunan biaya operasional maskapai seperti diskon harga avtur dan airport tax, hal ini tetap tidak dapat sepenuhnya mengimbangi penurunan pendapatan akibat penghapusan fuel surcharge.

    “Kontribusi avtur terhadap biaya operasional maskapai mencapai 40 persen, dan diskon 5 persen hanya mengurangi biaya sekitar 2 persen, sementara pendapatan maskapai bisa turun hingga 8%. Jadi, maskapai tetap mengalami kerugian sekitar 6%,” ujar Alvin Lie kepada KONTAN beberapa waktu lalu.

    Kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% ini akan berlaku selama 16 hari, dari 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025, sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk mendorong sektor pariwisata domestik dan meningkatkan daya beli masyarakat selama liburan akhir tahun.

    Selain itu, PT Pertamina juga memberikan diskon harga avtur, dan PT Angkasa Pura Indonesia menurunkan tarif airport tax dan jasa pelayanan pendaratan sebesar 50%.

    Erick juga menambahkan bahwa pemerintah berencana menyusun roadmap harga tiket pesawat untuk lima tahun ke depan, dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi harga tiket pada momen-momen tertentu, seperti Idul Fitri dan Natal, yang seringkali memberatkan masyarakat.

    Meskipun kebijakan ini berpotensi menambah kerugian bagi Garuda, pemerintah berharap dampak jangka panjangnya dapat menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan.

    “Langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tetap bisa menikmati tarif yang lebih terjangkau, terutama pada momen liburan yang banyak dibutuhkan,” kata Erick. (Leni Wandira/Tri Sulistiowati)

    Sumber: Kontan