Xcloud.id

Tag: Almuzzammil Yusuf

  • Sah! Kepengurusan Pusat PKS yang Baru Sudah Diakui Menkum

    Sah! Kepengurusan Pusat PKS yang Baru Sudah Diakui Menkum

    Sah! Kepengurusan Pusat PKS yang Baru Sudah Diakui Menkum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Susunan Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) telah menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum Republik Indonesia terkait perubahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jumat (20/6/2025). 
    Surat keputusan ini diterima langsung oleh Presiden PKS
    Almuzzammil Yusuf
    dari Kementerian Hukum setelah melalui proses administratif dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    “Kami menyambut baik terbitnya SK
    Menkum
    ini sebagai legalitas terhadap dinamika kepengurusan PKS. Insyaallah, kepengurusan baru ini akan semakin mengokohkan tekad PKS untuk berkhidmat bagi rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).
    Maka sah sudah kepengurusan PKS di tingkat pusat era Muzzammil kini.
    Perubahan kepengurusan ini merupakan bagian dari langkah
    konsolidasi organisasi
    yang bertujuan untuk memperkuat soliditas internal partai dan mempersiapkan PKS menghadapi agenda-agenda strategis nasional ke depan.
    Almuzzammil menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas atas dukungan yang telah diberikan.
    Ia menegaskan, perubahan kepengurusan ini mencerminkan dinamika sehat dalam tubuh partai dan akan membawa semangat baru untuk terus berkhidmat kepada rakyat.

    Dengan diterbitkannya SK ini, seluruh jajaran struktural partai diminta untuk segera menjalankan tugas-tugas kepartaian dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, dan kebangsaan.
    Almuzzammil menegaskan, PKS berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menjaga demokrasi, membela kepentingan rakyat, serta berkontribusi positif dalam proses pembangunan nasional.
    Dalam kesempatan tersebut, Presiden PKS didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum DPP PKS Noerhadi, dan Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian, sebagai bentuk soliditas kepemimpinan dan kesiapan struktur inti partai dalam menjalankan mandat kepengurusan baru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengurus Baru PKS Akan Temui Presiden Prabowo dan Nyatakan Dukungan

    Pengurus Baru PKS Akan Temui Presiden Prabowo dan Nyatakan Dukungan

    Bisnis.com, Jakarta — Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru ingin menemui Presiden Prabowo Subianto untuk silaturahmi dan memberikan dukungan ke pemerintahan.

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan bahwa PKS adalah partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Maka dari itu, menurut Almuzammil, sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syura, pertemuan PKS dan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi prioritas utama.

    “Kami ingin hadir secara langsung bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan pesan bahwa kepengurusan PKS yang baru akan melanjutkan sekaligus menguatkan keputusan Musyawarah Majelis Syura untuk mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6).

    Tidak hanya itu, Almuzammil menegaskan bahwa PKS juga siap memberi dukungan penuh terhadap semua program yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Bagi PKS, kesuksesan program Presiden Prabowo adalah kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

    Menurut Almuzammil, setelah PKS bertemu Presiden Prabowo Subianto, berikutnya PKS akan berkeliling menemui para ketua umum partai politik di Indonesia. 

    Hal tersebut dilakukan untuk mengenalkan jajaran pengurus DPP PKS yang baru saja dilantik kepada ketua umum partai politik lain. “Komitmen kepengurusan baru PKS ini kan melanjutkan tradisi politik silaturahmi. Jadi setelah bertemu dengan Presiden Prabowo, insya Allah kami akan bertemu Pimpinan Partai Politik, khususnya yang berada di Koalisi Indonesia Maju,” ujarnya.

  • Usai Kepengurusan Baru, PKS Akan Sowan ke Prabowo dan Pimpinan Parpol KIM

    Usai Kepengurusan Baru, PKS Akan Sowan ke Prabowo dan Pimpinan Parpol KIM

    Jakarta –

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf dan jajaran kepengurusan baru partai akan sowan ke Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut, katanya, bagian dari upaya menyambung silaturahmi dan menguatkan dukungan PKS terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “PKS sebagai mitra koalisi pemerintahan Prabowo Subianto insyaallah akan memprioritaskan bertemu dengan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto untuk menyambung silaturahmi dari kepengurusan sebelumnya. Soal waktu, kami serahkan ke Pak Prabowo, kami memahami kesibukan beliau,” kata Almuzzammil, Selasa (10/6/2025).

    Almuzzammil memastikan kepengurusan baru PKS akan memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo. PKS berkomitmen mendukung segala kebijakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat.

    “Kami ingin hadir langsung bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan pesan bahwa kepengurusan PKS yang baru akan melanjutkan dan menguatkan keputusan Musyawarah Majelis Syura untuk mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto,” kata Almuzzammil.

    “Bagi PKS, kesuksesan program Presiden Prabowo adalah kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.

    Almuzzammil menyampaikan setelah sowan ke Prabowo, PKS juga akan bertemu dengan pimpinan partai politik yang lain. Muzzamil menyebut pihaknya akan bertemu dengan partai di Koalisi Indonesia Maju.

    (dwr/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Majelis Syura Full Mendukung Koalisi Prabowo

    Majelis Syura Full Mendukung Koalisi Prabowo

    GELORA.CO – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2025-2030, Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa partainya berkomitmen penuh mendukung koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo juga menjadi komitmen dari Majelis Syura PKS yang saat ini dipimpin Mohamad Sohibul Iman.

    “Majelis Syura full mendukung koalisi. Sehingga tidak ada perdebatan tentang koalisi di Majelis Syura,” ujar Almuzzammil dalam jumpa pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    PKS, kata Almuzzammil, menginginkan pemerintahan Prabowo berhasil selama memimpin Indonesia pada periode 2024-2029.

    Jika pemerintahan Prabowo berhasil, maka akan menjadi kebahagiaan bagi 280 juta masyarakat Indonesia.

    “Tentu kami ikut berbahagia karena kami berada di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai mitra koalisi, kami akan berupaya bagaimana Pak Presiden Prabowo berhasil dengan seluruh berbagai programnya,” ujar Almuzzammil.

    PKS sendiri dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

    Namun pada Pilpres 2024, PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Setelah Pilpres 2024, PKS menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Yasierli masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Penyegaran Kepengurusan

    Di samping itu, PKS memiliki tekad untuk menjadi partai yang responsif terhadap aspirasi rakyat, serta berkontribusi secara strategis dalam membangun Indonesia yang adil, inklusif, dan bermartabat.

    “PKS akan terus berinovasi dan memperkuat peranannya sebagai pelayan rakyat. Dengan semangat baru dalam kepemimpinan, kami optimistis dapat menghadirkan politik yang lebih solutif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ujar Almuzzammil.

    PKS juga melakukan regenerasi terhadap kepengurusannya. Salah satunya dengan menunjuk Muhammad Kholid sebagai Sekretaris Jenderal periode 2025-2030, menggantikan Aboe Bakar Al-Habsyi.

    Penunjukkan Kholid disebut sebagai bagian dari penyegaran struktur di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.

    “Muhammad Kholid adalah sosok muda, cerdas, dan memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan politik di PKS,” ujar Almuzzammil.

    “Dengan pengalamannya sebagai juru bicara PKS dan anggota DPR RI, kami yakin beliau mampu menjalankan amanah sebagai Sekretaris Jenderal dengan baik dan penuh tanggung jawab,” sambungnya.

  • Almuzzammil Yusuf Jadi Presiden PKS, Sohibul Iman Ketua Majelis Syuro

    Almuzzammil Yusuf Jadi Presiden PKS, Sohibul Iman Ketua Majelis Syuro

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk periode 2025-2030 resmi berganti. Elite di beberapa pos penting diganti melalui Musyawarah I Majelis Syura periode 2025-2030 pada 3-4 Juni 2025.

    Presiden PKS setelah hasil musyawarah dijabat oleh Almuzzammil Yusuf setelah sebelumnya dipegang oleh Ahmad Syaikhu.

    Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS periode 2025-2030 dijabat Mohamad Sohibul Iman, setelah sebelumnya ditempati Salim Segaf Aljufrie.

    Juru bicara PKS, Muhammad Kholid menyebutkan proses pemilihan pejabat di struktur partai dilaksanakan khidmat dan penuh kekeluargaan.

    “Alhamdulillah, Musyawarah I Majelis Syura berjalan lancar dan penuh semangat kebersamaan,” kata dia kepada awak media, Rabu (4/6).

    Diketahui, proses pemilihan menggunakan e-voting dengan anggota pelopor PKS menunjuk Anggota Majelis Syura yang baru.

    Kemudian, anggota majelis itu bersidang pada Musyawarah I dengan agenda menetapkan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera periode 2025-2030.

    “Pemilihan ini mencerminkan semangat kolektif dan demokrasi yang menjadi napas utama suksesi kepemimpinan di PKS,” kata Kholid.

    Legislator DPR RI itu melanjutkan bahwa kepemimpinan baru akan melanjutkan dan mengokohkan pelayanan, pemberdayaan, serta pembelaan pada masyarakat.

    “Insyaallah kepemimpinan baru berkomitmen akan melanjutkan dan mengokohkan peran Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, serta pembelaan pada masyarakat,” pungkas Kholid.

    Berikut susunan Anggota DPTP PKS masa bakti 2025-2030:

  • Sepertinya Ganti yang Lebih Muda

    Sepertinya Ganti yang Lebih Muda

    Jakarta –

    PKS mengungkap peluang bergantinya Sekretaris Jenderal (Sekjen) usai Ketua Majelis Syuro PKS hingga Presiden PKS berganti. PKS menyebut hal itu bisa terjadi di kepengurusan partai.

    “Itu yang menentukan Presiden PKS bersama Ketua Majlis Syura. Tapi kemungkinan besar akan ada perubahan Sekjen juga. Tunggu saja pengumuman dari DPP PKS,” kata Politikus PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).

    Juru Bicara PKS yang juga Ketua DPP PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan jika posisi Sekjen dan Bendum akan dipilih oleh Presiden PKS. Ia menyebut biasanya daftar kepengurusan akan rampung dalam dua pekan.

    “Nanti Presiden akan membentuk kepengurusan lengkap. Biasanya 2 pekan sudah beres ketua bidang, sekjen dan para wasekjen,” kata dia.

    Mabruri menyebut pemilihan struktur tak dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar pada Agustus mendatang. Adapun Munas PKS akan difokuskan pada pemaparan program 5 tahunan ketua umum yang baru.

    “Munas nanti lebih kepada sosialisasi program 5 tahun PKS yang disusun oleh kabinet Presiden Almuzzammil Yusuf,” ucapnya.

    “Sepertinya akan ganti yang lebih muda. Kita lihat saja nanti pilihan Bang Muzzammil, yang jelas mesti satu kemistri sama Presiden,” ungkapnya.

    Diketahui posisi Ketua Majelis Syuro PKS kini diemban oleh Sohibul Iman sedangkan Presiden PKS periode 2025-2030 adalah Al Muzzamil Yusuf. Untuk diketahui posisi Sekjen PKS saat ini masih diemban oleh Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Al Muzzammil Yusuf Terpilih Jadi Presiden PKS Gantikan Ahmad Syaikhu, Ini Profilnya

    Al Muzzammil Yusuf Terpilih Jadi Presiden PKS Gantikan Ahmad Syaikhu, Ini Profilnya

    GELORA.CO – Menyambut Pemilu 2029, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan rotasi kepimpinan secara besar-besaran.

    PKS sadar bahwa persaina di Pemilu 2029 akan berat, karena itu perlu penyegaran.

    Sebab pada Pemilu 2029, akan sangat banyak geerasi muda, karena itu PKS butuh pemimpin yang tahu apa keinginan anak muda.

    Setelah resmi menetapkan M Sohibul Iman sebagai Ketua Majelis Syuro, Selasa (3/6/2025), maka pada Rabu (4/6/2025), PKS mengangkat Dr Al Muzzammil Yusuf sebagai Presiden PKS.

    Al Muzzammil Yusuf terpilh lewat forum Majelis Syuro yang diikuti para senior PKS.

    Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan proses pemilihan berlangsung damai dan demokratis.

    “Iya benar Majelis Syuro PKS sudah digelar dengan damai dan demokratis sejak kemarin (3 Juni) sampai tadi jelang zuhur (4 Juni 2025),” kata Hidayat dikutip dari Tribunnews.com.

    Sohibul Iman sebelumnya dikenal sebagai mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Paramadina. 

    Sementara Muzzammil Yusuf pernah menjabat sebagai Ketua DPP PKS bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Hidayat menyebut informasi lengkap mengenai struktur kepengurusan dan hasil Majelis Syuro akan disampaikan langsung oleh DPP PKS dalam konferensi pers.

    “Untuk detilnya saya kira DPP PKS akan segera konferensi pers,” pungkasnya.

    Profil Al Muzzammil Yusuf

    Dikutip dari situs Fraksi PKS, Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si. lahir di Tanjung Karang, Lampung pada 6 Juni 1965.

    Ia menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) melalui Daerah Pemilihan Lampung I.

    Dapil tersebut meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

    Keluarga

    Al Muzzammil menikah dengan Nurul Hidayati K Ubaya, S.S., MBA.

    Keduanya kemudian dikaruniai dua anak perempuan dan satu anak laki-laki.

    Al Muzzammil dan Nurul Hidayati juga sudah memiliki tiga cucu.

    Riwayat Pekerjaan

    Ia telah menjabat sebagai anggota DPR dan MPR RI selama tiga periode sejak 2004.

    Al Muzzammil juga sempat menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI pada periode 2005-2007 dan 2012-2014.

    – Anggota DPR/MPR RI 4 Periode (2004-2009; 2009-2014; 2014-2019; 2019-2024, 2024-2029).

    – Wakil Ketua Komisi III DPR RI (2005–2007) dan ( 2012-2014)

    – Wakil Ketua Baleg DPR RI (2007– 2009)

    – Wakil Ketua Komisi II DPR (2015–2017)

    – Wakil Ketua FPKS MPR RI (2014–2019)(2019-2024)

    – Tim Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Sejak 2004

    – Anggota Komisi I DPR RI (2019-2024)

    – Anggota Komisi XIII DPR RI (2024-sekarang)

    Riwayat Pendidikan

    Ia memperoleh gelar sarjana di Universitas jurusan Ilmu Politik.

    Kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktor di Universitas Sahid di jurusan Ilmu Komunikasi Politik.

    Selain itu, Al Muzzammil juga sempat memperoleh pendidikan bahasa Arab di Kairo, Mesir selama satu tahun.

    Kemudian mempelajari bahasa Inggris di Sydney, Australia selamat satu tahun.

    – S1 : Ilmu Politik, Universitas Indonesia

    – S2 : Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Sahid

    – S3 : Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Sahid

    – International Relation, (Second Certificate), CAS- Islamabad, Pakistan.

    – Pendidikan Bahasa Inggris di Sydney – Australia (1 Tahun)

    – Pendidikan Bahasa Arab di Kairo – Mesir (1 Tahun)

    Riwayat Organisasi

    Pria berusia 58 tahun itu pernah menjabat sebagai Wakil Presiden DPP PKS periode 2004. Selain itu, ia juga pernah berkecimpung di sepak bola usia muda.

    Al Muzzammil menjadi pembina sekolah sepak bola usia mudia di SSB Gaza dan SSB Keadilan Lampung.

    – Wakil Presiden DPP PKS Periode 2004

    – Pembina Sekolah Sepak Bola Usia Muda di SSB Gaza dan SSB Keadilan Lampung

    – Pembicara pada seminar pembinaan keluarga, pelajar, pemuda dan mahasiswa

    – Pembicara pada seminar tema politik nasional dan Dunia Islam

    Media Sosial

    – Facebook : Almuzzammil Yusuf

    – Twitter : @Muzzammil_Yusuf

    – Instagram : @almuzzammil.yusuf

    – YouTube: Al Muzzammil Yusuf

    – Website: www.almuzzammilyusuf.id

  • 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Pemeras WN China Harus Diproses Hukum

    30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Pemeras WN China Harus Diproses Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR menegaskan 30 pegawai imigrasi yang terlibat pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) asal China di Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta tidak boleh hanya diberhentikan dari jabatannya. Mereka juga harus diproses hukum agar memberikan efek jera.

    Anggota Komisi III DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengapresiasi langkah cepat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dalam menindak oknum tersebut. Namun, menurutnya, pemecatan saja tidak cukup.

    “Kami mengapresiasi tindakan tegas menteri Agus Andrianto dalam mencopot para pejabat Imigrasi yang diduga melakukan pemerasan terhadap WN China. Namun, mereka harus diproses hukum agar ada efek jera,” imbuhnya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

    Umbu menilai tindakan pemerasan ini merusak citra Indonesia dan mengganggu profesionalisme pegawai imigrasi lainnya.

    “Para pelaku harus segera diperiksa dan diproses secara pidana agar menimbulkan efek jera. Ini juga penting untuk menjaga profesionalisme pegawai Imigrasi di seluruh Indonesia,” tegas politisi Golkar asal NTT ini.

    Umbu juga menyoroti dampak buruk kasus ini bagi citra Indonesia di mata internasional seusai kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 30 pejabat Imigrasi bandara Soetta. Apalagi, beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang WNA menyiapkan uang sebelum melewati pemeriksaan imigrasi karena sudah mengantisipasi pemerasan, walaupun itu dipastikan hoaks.

    “Ini tindakan yang sangat memalukan dan mencoreng nama bangsa,” tegasnya.

    Senada dengan Umbu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf juga mendukung langkah tegas yang diambil  Menteri Imipas Agus Andrianto.

    “Saya mengapresiasi langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam merespons kasus ini. Penegakan hukum yang jelas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan,” ujarnya.

    Menurut Almuzzammil, Bandara Soekarno-Hatta sebagai gerbang utama Indonesia harus mencerminkan integritas dan profesionalisme aparat negara.

    “Kasus ini harus menjadi peringatan bagi semua bandara di Indonesia, terutama yang melayani penerbangan internasional. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian kita harus dijaga,” pungkasnya terkait pencopotan pejabat Imigrasi Bandara Soetta Dicopot terkait dugaan pemerasan terhadap WN China.

  • Peringatan untuk Bandara Internasional di Indonesia dari Kasus Pungli Imigrasi Soetta

    Peringatan untuk Bandara Internasional di Indonesia dari Kasus Pungli Imigrasi Soetta

    Jakarta, Beritasatu.com – Langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menindak kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Soetta mendapat apresiasi dari Komisi XIII DPR.

    Anggota Komisi XIII DPR Almuzzammil Yusuf menegaskan tindakan tegas tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh bandara internasional di Indonesia agar praktik serupa tidak terulang.

    “Kasus ini harus menjadi peringatan bagi semua bandara di Indonesia. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian kita harus dijaga dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Almuzzammil menilai kebijakan pencopotan pejabat imigrasi yang terlibat dalam praktik suap ini sebagai bentuk penegakan hukum yang jelas demi menjaga citra bandara terbesar di Indonesia.

    “Saya mengapresiasi langkah tegas Menteri Imipas dalam merespons kasus ini. Penegakan hukum yang tegas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencopot 30 pejabat imigrasi di Bandara Soetta setelah menerima laporan dari Kedutaan Besar (Kedubes) China di Indonesia.

    Menteri Imipas Agus Andrianto mengungkapkan pencopotan 30 pejabat Imigrasi Bandara Soetta dilakukan setelah menerima data terkait 44 kasus pungli terhadap warga negara China yang tiba di Indonesia.

    “Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua petugas yang ada dalam data dari tugas di Soetta. Kami ganti dengan petugas baru,” tegasnya.

    Agus memastikan seluruh petugas yang terlibat saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal guna mengusut lebih lanjut praktik pungli tersebut.

    “Kami berterima kasih atas informasi dari Kedubes RRT tentang perilaku anggota di lapangan. Kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi, termasuk Pemasyarakatan,” tutupnya.

    Sebagai mitra kerja Kementerian Imipas, Komisi XIII DPR berkomitmen terus mengawasi dan mendorong perbaikan sistem keimigrasian agar semakin transparan, bersih, dan profesional.

    Almuzzammil menegaskan selain merugikan WNA, praktik pungli juga berisiko memperlemah pengawasan di bandara, termasuk terhadap masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia.

    “Jika semua aparat bandara menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas, bukan hanya pelayanan yang meningkat, tetapi juga keamanan negara dari ancaman yang masuk melalui jalur udara,” ujarnya terkait pejabat Bandara Soetta yang dicopot karena pungli.