Xcloud.id

Tag: Almuzzammil Yusuf

  • Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera Nasional 2 Desember 2025

    Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera Nasional 2 Desember 2025

    Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menginstruksikan kepada kadernya yang menjadi pejabat publik memotong gajinya untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Langkah pemotongan gaji itu berlaku bagi kader
    PKS
    yang menjabat sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah.
    “Kepada seluruh pejabat publik PKS, baik anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun Kepala Daerah kader PKS agar melakukan pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan,” ujar Almuzzammil dalam keterangan resminya, Selasa (2/12/2025).
    Ia juga memerintahkan para pejabat publik PKS untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran.
    Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan kepada korban terdampak.
    “Jalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan,” tambah Almuzzammil.
    Di samping itu, Almuzzammil mengajak seluruh struktur dan kader untuk peduli dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan kebutuhan lainnya.
    Penyaluran bantuan ini dapat dikoordinasikan melalui struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS di wilayah masing-masing.
    “Kepada seluruh kader PKS agar peduli dan membantu saudara kita yang terdampak bencana dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan/atau berbagai kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh para korban bencana,” ujar Almuzzammil.
    Sebagai informasi, sebanyak 708 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni
    Aceh
    , Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapuspedatin) BNPB Abdul Muhari, dalam jumpa pers yang disiarkan oleh akun YouTube BNPB Indonesia pada Selasa (2/12/2025).
    Ia merinci, di Sumatera Utara terdapat 294 orang meninggal dunia dan 155 jiwa hilang. Wilayah yang paling terdampak adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
    “Kemudian untuk Provinsi Aceh. Per hari ini, meninggal dunia 218 jiwa dan hilang masih ada di data kami itu 227 jiwa,” ujar Abdul.
    Terakhir, di Sumatera Barat, jumlah korban jiwa hingga hari ini pukul 16.00 WIB tercatat 196 orang meninggal dunia dan 117 orang masih hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agar Hubungan Kita Semakin Dekat

    Agar Hubungan Kita Semakin Dekat

    Liputan6.com, Jakarta Jajaran elite DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi Kantor DPP Partai Demokrat, di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

    Rombongan itu dipimpin langsung oleh Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf. Hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid hingga politikus PKS Mardani Ali Sera.

    Rombongan DPP PKS terlihat kompak mengenakan jas berwarna putih dengan logo khas PKS, langsung disambut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dan jajaran partai lainnya.

    AHY mengatakan, kedatangan jajaran elit PKS ke DPP Demokrat, dalam rangka silaturahmi kebangsaan, di mana pihaknya menyambut baik kunjungan politik tersebut.

    Dalam kesempatan itu, AHY pun sempat mengenang pertemuan silaturahmi kebangsaan antara Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman dan Presiden PKS sebelumnya yang digelar di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas beberapa waktu lalu.

    AHY menyampaikan, pentingnya memperkuat silaturahmi politik antara Demokrat dan PKS sebagai modal kolaborasi dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah beliau senang sekali dan mendoakan agar hubungan kita semakin dekat dalam sinergi dan kolaborasi positif ke depan,” kata dia.

     

  • 8 AHY Singgung Perebutan Demokrat Secara Inkonstitusional Saat Sambut Presiden PKS Nasional

    8 AHY Singgung Perebutan Demokrat Secara Inkonstitusional Saat Sambut Presiden PKS Nasional

    AHY Singgung Perebutan Demokrat Secara Inkonstitusional Saat Sambut Presiden PKS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung perebutan Partai Demokrat secara inkonstitusional pada polemik isu kudeta yang melibatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko tahun 2021 lalu.
    Mulanya, AHY menyambut kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf beserta jajaran petinggi PKS lain yang ikut dalam silaturahmi ini.
    “Jadi saya mengucapkan selamat datang di Dewan Pembinaan Pusat
    Partai Demokrat
    ini adalah rumah perjuangan kami tempat yang kami pertahankan selama dua tahun ketika dicoba untuk direbut secara inkonstitusional,” kata AHY ketika sambutan di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
    AHY mengatakan, ia termasuk orang yang mudah memaafkan tetapi sulit untuk melupakan.
    “Kami mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Mengapa tidak boleh cepat dilupakan? Karena itu adalah peristiwa yang buruk bagi kehidupan demokrasi dan politik di negeri ini,” ujarnya.
    AHY lalu mengatakan, ia tidak ingin ada partai lain yang merasakan hal serupa seperti yang dialami Demokrat.
    “Saya mendoakan tidak ada partai manapun di Indonesia yang mengalami musibah serupa, tapi Allah selalu memberikan kekuatan bagi yang berikhtiar,” ucapnya.
    AHY mengatakan, silaturahmi kebangsaan antara PKS dengan Demokrat kali ini merupakan kesekian kali setelah Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Iman dan Presiden PKS bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat.
    “Alhamdulillah beliau senang sekali dan tentunya mendoakan agar kita semua bisa semakin dekat hubungannya dalam sinergi dan kolaborasi yang juga positif ke depan,” tuturnya.
    “Jadi harapan ke depan semakin sering kita bersilaturahim, bertukar pikiran baik substansi politik maupun hal-hal lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat kita,” tambah AHY.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik Nasional 27 Agustus 2025

    PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik Nasional 27 Agustus 2025

    PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengatakan bahwa partainya menyepakati adanya pendalaman isu strategis saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
    Hal tersebut disampaikan Al Muzzammil bersama kepengurusan baru PKS bersilaturahmi ke Nasdem Tower, Jakarta, pada Rabu (27/8/2025).
    “Kami bersama Nasdem, tadi Pak Saan (Mustofa) sudah bicara, hubungan yang lama, dialog yang sering, dan kami juga Alhamdulillah menyepakati untuk ada pendalaman isu-isu strategis yang dipandang penting untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Al Muzzammil dilihat dari kanal Youtube PKSTV, Rabu (27/8/2025).
    Salah satu isu yang dibahas antara PKS dengan Partai Nasdem adalah soal sistem kepemiluan di Indonesia.
    “Isu-isu terkait dengan situasi demokrasi, ya bagaimana menuju pemilihan yang terbaik, pemilu kita yang bisa lebih murah, tetapi dapat menghasilkan kepentingan yang lebih baik. Itu saya kira tema besar yang perlu pendalaman dari kami bersama, baik dalam fraksi maupun dua lembaga think tank partai,” ujar Al Muzzammil.
    PKS dengan Nasdem juga mencapai titik temu untuk terus melakukan diskusi terkait isu-isu strategis tersebut.
    “Titik temu yang bisa dicapai oleh kami, kami akan lakukan diskusi dan juga mungkin menyampaikan ke publik kajian-kajian kami itu. Itu poin yang kami bicarakan,” ujar Al Muzzammil.
    Dalam kesempatan tersebut, Al Muzzammil turut mengundang Surya Paloh dan DPP Partai Nasdem untuk menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) PKS pada 28 September 2025.
    “Undangan sebelumnya sudah kami sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto, sekarang undangan kedua kami sampaikan kepada Pak Surya Paloh dan jajaran,” ujar Al Muzzammil.
    Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum DPP PKS Noerhadi, Kabid Pendidikan dan Kesehatan DPP PKS Kurniasih Mufidayati, Ketua Bidang Komdigi DPP PKS Ahmad Fathul Bari, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa, serta Kepala KSP Pipin Sopian.
    Sementara itu dari Partai Nasdem yang menerima kedatangan delegasi PKS adalah Ketua Umum Surya Paloh, Sekjen Hermawi Taslim, Wakil Ketua Umum Saan Mustafa, Bendahara Umum Ahmad Sahroni, Korbid Pemenangan Pemilu Prananda Surya Paloh, Korbid Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi Willy Aditya, Ketua Fraksi DPR RI Viktor Laiskodat, serta Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pejabat Jangan Main Api dengan Rakyat

    Pejabat Jangan Main Api dengan Rakyat

    GELORA.CO -Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan pentingnya kesadaran pejabat publik untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. 

    Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang digelar di Lapangan Parkir Timur Kantor DPTP PKS, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Dalam amanatnya, Almuzzammil menyoroti dinamika sosial menjelang HUT RI ke-80, di mana perhatian publik banyak tertuju pada kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati hingga 250 persen. 

    Menurutnya, kasus tersebut memberikan pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik, termasuk yang berasal dari PKS.

    “Jabatan publik adalah mandat dari rakyat. Menjadi seorang pejabat publik tidak serta merta dapat bersikap sewenang-wenang, apalagi sampai menunjukkan arogansi pada warganya,” tegas Almuzzammil.

    Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik harus lahir dari kepekaan dan empati terhadap kondisi masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih sulit.

    “Berhati-hatilah dalam membuat kebijakan. Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan. Jangan pernah bermain api dengan rakyat jika kita tidak ingin merasakan dampaknya,” tambahnya.

    Almuzzammil menutup amanatnya dengan menyerukan agar seluruh kader PKS yang mengemban jabatan publik meneladani semangat para pendiri bangsa.

    Lalu menjadikan kekuasaan bukan sebagai alat kesewenang-wenangan, melainkan sebagai sarana untuk menyejahterakan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa.

    Upacara ini turut dihadiri oleh Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Dewan Syariah PKS KH. Muslih Abdul Karim, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum PKS Noerhadi, serta jajaran Ketua Bidang dan Badan DPP PKS. 

  • Ketemu Prabowo 2,5 Jam, PKS Bicarakan Demokrasi tanpa Biaya Tinggi Nasional 29 Juli 2025

    Ketemu Prabowo 2,5 Jam, PKS Bicarakan Demokrasi tanpa Biaya Tinggi Nasional 29 Juli 2025

    Ketemu Prabowo 2,5 Jam, PKS Bicarakan Demokrasi tanpa Biaya Tinggi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam pertemuan dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    selama 2,5 jam, sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) membicarakan soal
    demokrasi
    tanpa biaya tinggi.
    PKS telah menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Seusai pertemuan, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan pertemuan itu dalam rangka berbagi pendapat terkait perkembangan negara, tidak terkecuali masalah Pemilu.
    Salah satu pembicaraannya adalah demokrasi yang tidak berbiaya tinggi.
    “Pembicaraan kami pada Presiden Pak Prabowo adalah bagaimana kita ke depan terus memelihara kualitas demokrasi kita yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat,” kata Almuzzammil Yusuf pasca pertemuan, Selasa.
    Almuzzammil tidak memungkiri, isu demokrasi ini turut membahas usulan bahwa kepala daerah bisa dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    Yang pasti, demokrasi perlu meminimalkan atau mengurangi politik uang (
    money politics
    ).
    “Semua, termasuk putusan MK dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, karena itu pembahasannya mendalam, tidak mungkin dibahas dalam waktu dua setengah jam,” beber Almuzzammil.
    Di sisi lain, pihaknya juga membahas soal Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
    Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan sistem
    perekonomian
    Indonesia yang bisa mengarahkan segala kekayaan alam di Indonesia untuk kemakmuran masyarakat.
    “Ini komitmen Pak Presiden Prabowo yang besar sekali, kita bicarakan sehingga termasuk amanah Pasal 33 itu adalah peraturan perundang-undangan yang khusus nantinya,” ucapnya.
    Tak hanya itu, mereka juga membahas masalah yang terjadi di Gaza, Palestina.
    Ia menilai peran Indonesia dalam OKI perlu ditingkatkan.
    Prabowo, kata dia, turut memberikan perhatian besar.
    Kepala Negara menilai situasi dunia Islam saat ini membutuhkan peran Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim.
    Ia pun menyatakan bahwa pembicaraan ini tidak fokus pada partai, baik PKS maupun Gerindra, melainkan fokus pada isu yang berkembang di lapangan.
    “Tapi tema besarnya adalah tema pembicaraan yang bukan tentang partai PKS atau Gerindra, tetapi tema-tema besar nasional yang kita sepakati akan didalami oleh partai masing-masing dan fraksi masing-masing nanti di DPR,” tandas Almuzzammil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan DPP PKS temui Prabowo di Istana. Ada apa?

    Pimpinan DPP PKS temui Prabowo di Istana. Ada apa?

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pimpinan DPP PKS temui Prabowo di Istana. Ada apa?
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 17:44 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terlihat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore, untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, setelah disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

    Para pimpinan DPP PKS, seperti Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid datang bersamaan dengan mobil van hitam di halaman Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 15.05 WIB.

    “Silaturahim. Ya silaturahim,” kata Sohibul Iman saat ditanya awak media terkait tujuan pertemuannya dengan Presiden Prabowo.

    Usai turun dari kendaraan, para pimpinan DPP PKS tidak banyak memberi komentar kepada media.

    Saat hendak memasuki pos keamanan Istana, Seskab Teddy terlihat menyambut langsung dan menyalami para elite PKS itu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP PKS telah menetapkan susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) se-Indonesia untuk masa bakti 2025–2030 pada Kamis (24/7).

    Acara penetapan ini dihadiri langsung oleh Presiden PKS Almuzammil Yusuf, dan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid.

    Dalam kesempatan tersebut, pengumuman nama-nama yang mengemban amanah di DPTW seluruh Indonesia dibacakan langsung oleh Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid.

    Sumber : Antara

  • Wamenkop usulkan bab khusus Kopdes Merah Putih dalam RUU Perkoperasian

    Wamenkop usulkan bab khusus Kopdes Merah Putih dalam RUU Perkoperasian

    Bahkan, untuk penamaan UU yang cocok dengan kondisi saat ini adalah UU Sistem Koperasi Nasional, bukan UU Perkoperasian,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan adanya bab khusus yang membahas eksistensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, yang masih dalam pembahasan di DPR RI.

    “Bahkan, untuk penamaan UU yang cocok dengan kondisi saat ini adalah UU Sistem Koperasi Nasional, bukan UU Perkoperasian,” ungkap Wamenkop, pada acara diskusi publik dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-78, di Jakarta, Rabu.

    Alasannya, lanjut dia, Kopdes Merah Putih di masa depan akan mengintegrasikan dan melibatkan banyak unsur, melampaui 18 kementerian dan lembaga yang sudah terlibat sejak awal.

    “Dengan begitu, Kopdes/Kel Merah Putih bisa memiliki kekuatan yang sesuai dengan konstitusi kita, agar bisa masuk ke sektor-sektor strategis seperti industri, distribusi, dan sebagainya,” jelas Ferry dalam keterangan pers kementerian.

    Ia mengatakan, usulan ini sudah masuk dalam usulan teknokratis dan berkaitan erat dengan rencana memasukkan Kopdes/Kel Merah Putih ke dalam Program Strategis Nasional (PSN).

    Kopdes/Kel Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang dimulai dari desa untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Koperasi ini akan memiliki berbagai unit usaha yang sudah berjalan, meliputi gerai sembako, elpiji, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Dia meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Terkait pembiayaan, Wamenkop menyebut bahwa modal yang diberikan kepada koperasi akan bergantung pada proposal bisnis yang diajukan ke lembaga keuangan, baik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun BUMN, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

    Untuk menyukseskan program ini, Ferry menekankan kebutuhan akan basis data desa dan kelurahan yang riil dan presisi, seperti data jumlah penduduk pengguna gas elpiji atau data petani dan luas lahan.

    Senada dengan Ferry, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf berharap Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi solusi bagi masyarakat desa yang terjerat rentenir, tengkulak, dan pinjaman online.

    “Kopdes/Kel Merah Putih harus bisa menyelamatkan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” kata Almuzzammil.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mengubah stigma negatif terhadap koperasi, khususnya di kalangan generasi muda.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKS Umumkan Daftar Pengurus 2025-2029, Ini Susun Lengkapnya

    PKS Umumkan Daftar Pengurus 2025-2029, Ini Susun Lengkapnya

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi mengumumkan susunan lengkap kepengurusan partai untuk periode 2025-2029.

    Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf menekankan bahwa formasi kepengurusan baru kali ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis partai dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, serta sebagai bentuk ikhtiar untuk memperkuat soliditas internal, profesionalitas, dan kapasitas pelayanan publik. 

    Selain itu, dia juga menambahkan komposisi pengurus ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas serta pembaruan dari kader-kader muda yang telah teruji.

    “PKS akan melangkah lebih tangguh, lebih progresif, dan lebih siap menjawab rakyat Indonesia. Kepengurusan ini adalah wujud keseriusan kami dalam membangun partai yang responsif, inklusif, dan relevan,” tutur Al Muzzammil usai mengumumkan susunan lengkap anggota DPP PKS periode 2025-2030 di Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Berikut ini adalah susunan lengkap DPP PKS periode 2025–2030:

    Presiden : Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si. 

    Sekretaris Jenderal : Muhammad Kholid, S.E., M.Si. 

    Bendahara Umum : Noerhadi, S.Pd., M.A. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan : Iman Firmansyah, S.E.I, M.M. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Administrasi dan Literasi Kepartaian: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Data dan Teknologi Informasi : Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot, M.Sc.

    Wakil Sekretaris Jenderal Personalia, Rumah Tangga, Standarisasi Kegiatan Partai : M. Iqbalur Ramadan C.P., S.K.M. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program : Tomy Agus Maymuftianto, S.Si. 

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Penerimaan : Alwan Fauzi 

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Pengeluaran : Kaslan, Ak

    Wakil Bendahara Umum Bidang Pembiayaan : Sugeng Susilo, Ak 

    Badan Pembinaan Pejabat Publik

    Ketua : Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

    Sekretaris : dr. Pamungkas Hendra Kusuma

    Badan Penelitian dan Pengembangan

    Ketua : Haryo Setyoko, M.P.A.

    Sekretaris : Dr. Hj. Astriana Baiti Sinaga

    Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri

    Ketua : Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

    Sekretaris : Muhammad Arfian, M.B.Α.

    Badan Legislasi Partai

    Ketua : Zainudin Paru, S.H., M.H.

    Sekretaris : Ruli Margianto, S.H., M.H.

    Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah

    Ketua : Umar, S.IP., Μ.Α.

    Sekretaris : Muhammad Wajdi Rahman, S.IP., M.Si.

    Bidang Advokasi Partai

    Ketua : Nurul Amalia, S.H., M.H.

    Sekretaris : Ahmar Ihsan, S.H.

    Bidang Relawan dan Saksi Nasional

    Ketua : Bachtiar Firdaus, S.T., M.P.P.

    Sekretaris : Dr. Indra Kusumah, S.Psi., M.Si

    Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

    Ketua : Agoes Poernomo, S.IP.

    Sekretaris : Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

    Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri

    Ketua : Dr. Handi Risza, S.E., M.E.

    Sekretaris : Dr. Azis Budi Setiawan, S.E.I., M.M.

    Bidang Pendidikan dan Kesehatan

    Ketua : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, S.Pd., M.Si.

    Sekretaris : dr. Gamal, S.Ked., M.Biomed.

    Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

    Ketua : Dr. Agus Ismail, M.Eng.

    Sekretaris : Dr. Hj. Paramitha Messayu, S.Si., M.Sc.

    Bidang Pemenangan PEMILU dan PILKADA

    Ketua : Dr. Mardani Ali Sera, S.T., M.Eng.

    Sekretaris : Dr. Irfan Aulia, S.Psi., M.Psi.

    Bidang Ketenagakerjaan

    Ketua : Indra, S.H., Μ.Η

    Sekretaris : Muhamad Rusdi, A.Md. Graf.

    Bidang Petani, Peternak dan Nelayan

    Ketua : Riyono, S.Kel., M.Si

    Sekretaris : Abdurrokhim, S.Pt.

    Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif

    Ketua : H. Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., M.M.

    Sekretaris : dr. Burhanuddin Hamid, M.Kes.

    Bidang Koperasi dan Desa

    Ketua : Reni Astuti, S.Si., M.PSDM

    Sekretaris : Yoandro Edwar, S.T., M.B.A

    Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

    Ketua : Defrizal, S.Or.

    Sekretaris : Dedi Sarwanto, A.Md.

    Bidang Komunikasi dan Digital

    Ketua : Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.

    Sekretaris : Eko Febrianto, S.Sos.I., M.I.Kom.

    Bidang Pembinaan Masyarakat Lemah dan Disabilitas

    Ketua : Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si.

    Sekretaris : Ir. Nur Indah Harahap

    Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama

    Ketua : DR. H. Ali Akhmadi, MA.

    Sekretaris : Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.

    Bidang Kepanduan dan Bela Negara

    Ketua : Taufik Jayadi

    Sekretaris : Hendra Wijaya

    Bidang Seni dan Budaya

    Ketua : Ahmad Mabruri Mei Akbari, S.Sos., M.M.

    Sekretaris : Afwan Riadi Widianto SKM

    Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa

    Ketua : Aang Kunaifi, S.T., M.Si.

    Sekretaris : Henda Yusamtha, S.T.

    Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga

    Ketua : Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.

    Sekretaris : Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.Si.

    Bidang Kaderisasi Anggota Partai

    Ketua : Tjahyadi Takariawan, S.Si.

    Sekretaris : Muh Lili Nur Aulia, S.Pd.I., MΜ.Ε.

    Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai

    Ketua : Muhammad Iqbal, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

    Sekretaris : H. Ahmad Rachmawan, S.Sos., M.Si.

    Kantor Staf Presiden

    Ketua : H. Pipin Sopian, S.Sos., IMRI.

    Sekretaris : Rangga Kusumo, S.IP., M.IP.

  • Menteri Hukum Resmi Serahkan SK Perubahan Kepengurusan PKS – Page 3

    Menteri Hukum Resmi Serahkan SK Perubahan Kepengurusan PKS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf secara resmi menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, terkait perubahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada 20 Juni 2025 di Jakarta.

    Dalam kesempatan tersebut, Almuzzammil didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum DPP PKS Noerhadi, dan Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian.

    Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum setelah melalui proses administratif dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Perubahan kepengurusan ini merupakan bagian dari langkah konsolidasi organisasi yang bertujuan untuk memperkuat soliditas internal partai dan mempersiapkan PKS menghadapi agenda-agenda strategis nasional ke depan.

    Almuzzammil mengapresiasi dan terima kasih kepada Menteri Hukum Supratman atas dukungan yang telah diberikan.

    Ia menegaskan bahwa perubahan kepengurusan ini mencerminkan dinamika sehat dalam tubuh partai dan akan membawa semangat baru.

    “Kami menyambut baik terbitnya SK Menkum ini sebagai legalitas terhadap dinamika kepengurusan PKS. InsyaAllah, kepengurusan baru ini akan semakin mengokohkan tekad PKS untuk berkhidmat bagi rakyat, bangsa, dan negara”, ujar Almuzzammil dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).