Xcloud.id

Tag: Alloysius Joko Purwanto

  • Teknologi Pembangkit Listrik yang Seimbang Bisa Menghemat Anggaran Triliunan Rupiah – Halaman all

    Teknologi Pembangkit Listrik yang Seimbang Bisa Menghemat Anggaran Triliunan Rupiah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pencapaian target nol emisi karbon di Indonesia pada tahun 2060 dapat dilakukan dengan memaksimalkan teknologi yang ada.

    Yakni dengan menambahkan energi terbarukan dan teknologi penyeimbang tenaga listrik sambil menghentikan secara bertahap pembangkit listrik yang tidak fleksibel. 

    Memperluas pembangkit energi terbarukan dengan cepat dalam jangka pendek sangat penting untuk mencapai target emisi nol bersih.

    Demikian disampaikan Direktur Penjualan Wartsila Energy Indonesia, Febron Siregar, dalam diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Hadir dalam diskusi antara lain Senior Geothermal Inspector Irwan Wahyu Kurniawan, Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ricky Faizal, Vice President Pengendalian RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PT PLN Persero, dan Alloysius Joko Purwanto, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) sebagai moderator. 

    Pemaparan hasil laporan berjudul “Crossroad to net zero” tentang pemodelan sistem tenaga listrik global  Wartsila yang membandingkan dua jalur dari tahun 2025 hingga 2050 dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global, sesuai target Perjanjian Paris.

    “Hasil pemodelan sistem kelistrikan kami sebelumnya, yang disajikan dalam laporan Rethinking Energy in Southeast Asia, telah menunjukkan bahwa kapasitas daya terbarukan di Indonesia harus 3-4 kali lebih tinggi dari target 2030 saat ini,” ujar Febron Siregar.

    Di jaringan Sulawesi, total kapasitas tenaga surya yang direncanakan adalah 300 MW pada tahun 2030. 

    Namun, menurut dia, agar Sulawesi selaras dengan target emisi nol bersih Indonesia sambil menurunkan biaya sistem, maka target tenaga surya harus ditingkatkan menjadi empat kali lipat dari level ini 1.200 MW pada tahun 2030.

    Mengikuti tren yang sama, pemodelan global menunjukkan bahwa sistem tenaga listrik yang mencakup daya seimbang memiliki keuntungan signifikan dalam hal pengurangan biaya dan CO₂. 

    Model tersebut mengungkapkan bahwa jalur ini akan menghasilkan penghematan kumulatif sebesar EUR 65 triliun pada tahun 2050 dibandingkan dengan jalur yang hanya menggunakan energi terbarukan, karena kapasitas energi terbarukan yang dibutuhkan lebih sedikit.

    Ini akan menghasilkan rata-rata EUR 2,5 triliun per tahun – setara dengan lebih dari 2 persen PDB global tahun 2024.

    Laporan tersebut menguraikan bahwa efektivitas energi terbarukan dapat dimaksimalkan jika didukung oleh pembangkit listrik yang seimbang, yang merupakan kunci dalam meningkatkan energi terbarukan.

    Anders Lindberg, Presiden Wärtsilä Energy & Wakil President Eksekutif Wärtsilä Corporation, menyatakan meskipun kita memiliki lebih banyak energi terbarukan di jaringan listrik kita dibandingkan sebelumnya, itu saja tidak cukup.

    “Untuk mencapai masa depan energi bersih, pemodelan kami menunjukkan bahwa fleksibilitas sangat penting,” ujarnya.

    “Kita perlu bertindak sekarang untuk mengintegrasikan tingkat dan jenis teknologi penyeimbang yang tepat ke dalam sistem tenaga listrik kita,” katanya. 

    Ini berarti segera menghentikan aset yang tidak fleksibel dan beralih ke bahan bakar berkelanjutan.

    “Pembangkit listrik yang seimbang tidak hanya penting; tetapi juga krusial dalam mendukung tingkat energi terbarukan yang lebih tinggi.”

    Indonesia telah menyadari perlunya gas sebagai bahan bakar transisi, yang berfungsi sebagai jembatan antara batu bara dan energi terbarukan dalam Rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

    Indonesia berencana memiliki 58 GW energi terbarukan pada tahun 2040. 

    Untuk mendukung pertumbuhan energi terbarukan, rencana tersebut mencakup penambahan kapasitas gas sebesar 20 GW pada tahun 2040.

    Namun, selama COP29 pada bulan November, pemerintah Indonesia menetapkan tujuan yang lebih ambisius yaitu memiliki 75 GW energi terbarukan pada tahun 2040.

    Febron Siregar mengatakan tindakan tegas dari seluruh sektor kelistrikan sangat penting untuk mencapai transisi energi berbiaya rendah dan rendah emisi sesuai dengan Perjanjian Paris 2050. 

    “Daripada hanya berfokus pada percepatan pembangunan energi terbarukan, pemikiran holistik pada level sistem harus diterapkan saat berinvestasi dan merencanakan sistem kelistrikan,” ujarnya.

    Karena itu perlunya mempersiapkan pengenalan bahan bakar berkelanjutan dengan membangun keahlian dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan transisi yang lancar menuju sektor listrik yang sepenuhnya bebas karbon di masa mendatang. 

    Daya saing atau paritas biaya bahan bakar berkelanjutan akan memerlukan tindakan kebijakan, yang dapat berupa subsidi, regulasi, pajak karbon, atau campuran dari semua ini.

    “Indonesia berada pada posisi yang unik untuk mempercepat transisi energi dengan cepat karena memiliki pembangkit listrik bermesin pembakaran internal fleksibel berkapasitas 5 GW, seperti yang terlihat di Lombok, Bali, dan banyak lokasi lainnya,” ujarnya.

    Pembangkit listrik bermesin fleksibel akan memainkan peran penting dalam menyediakan daya penyeimbang. 

    “Hal ini akan membantu Indonesia mengintegrasikan lebih banyak sumber energi terbarukan sekaligus mengurangi biaya dan emisi CO2, sehingga semakin mendekati target emisi nol bersih pada tahun 2060,” tutup Febron. 

     

  • Kalau Masih Begini, Manfaat Pengurangan Emisi Mobil Listrik di RI Takkan Terasa

    Kalau Masih Begini, Manfaat Pengurangan Emisi Mobil Listrik di RI Takkan Terasa

    Jakarta –

    Pakar mewanti-wanti terkait transisi energi di Indonesia, termasuk dari sektor transportasi. Pemerintah memang gencar soal peralihan dari mobil bensin ke mobil listrik, namun sumber utama pembangkitnya juga perlu menjadi perhatian.

    “Penelitian ERIA yang kami lakukan (di) lembaga saya bekerja, menunjukkan kalau energi bauran, energi pembangkit masih seperti sekarang, jadi 60 persen masih batu bara, lalu EBT masih di bawah 20 persen, itu walaupun penjualan mobil listrik kita bisa mencapai 100 persen pun, pengurangan (gas rumah kacanya) masih di bawah satu persen,” ujar Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

    Manfaat mobil listrik untuk menurunkan emisi semakin sulit dicapai jika pembangkit energi yang dipakai berasal dari energi kotor, seperti PLTU batu bara, yang sedang terjadi di Indonesia.

    “Memang ada efeknya. Impor bensin berkurang, atau polusi udara di kota berkurang. Tapi CO2 secara total nyaris tidak efektif,” sambung Joko.

    Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

    Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

    “Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk,” kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

    “Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah,” jelas dia.

    Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

    Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batu bara. Jika kondisinya demikian, mobil hybrid berfungsi untuk jadi transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, meskipun di satu sisi hybrid juga sudah jauh lebih unggul dari mobil internal combustion engine.

    “Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batu bara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih,” jelas Joko.

    “Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar.”

    “HEV konsumsi bahan baker lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batu bara, EBT kita masih di bawah 20 persen, mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV,” kata Joko.

    Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batu bara karena harganya paling murah.

    “Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim,” kata Joko.

    “Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa? Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca,” jelasnya lagi.

    Pemerintah menargetkan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada tahun 2030 sebesar 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih dan 2,45 juta unit untuk roda dua.

    Dengan target tersebut diharapkan akan mampu mengurangi emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat dan lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

    Indonesia memiliki potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang besar. Jumlahnya mencapai 3,6 terawatt (TW) yang sebagian besar berasal dari tenaga surya 3,3 TW.

    Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Parada Hutajulu mengungkap jumlah EBT yang sudah dimanfaatkan Indonesia belum mencapai 1%.

    “Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah lebih dari 3,6 TW, yang sebagian besar berasal dari energi matahari yaitu 3,3 TW namun baru dapat dimanfaatkan kurang dari 1%,” ucap Jisman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

    Bauran energi di Indonesia masih didominasi energi fosil yang berasal dari minyak, gas, dan batu bara. Padahal, pemerintah sudah menargetkan bauran EBT mencapai 23% pada 2025.

    (riar/rgr)

  • Mobil Hybrid Banyak Dilirik Masyarakat Indonesia, Ini Sebabnya

    Mobil Hybrid Banyak Dilirik Masyarakat Indonesia, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Transisi energi sektor transportasi sedang berlangsung di Indonesia. Khususnya di segmen mobil pribadi, masyarakat mulai beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dari ragam kendaraan ramah lingkungan yang ditawarkan, mobil hybrid masih jadi yang terlaris ketimbang mobil listrik.

    Padahal, pemerintah memberikan karpet merah kepada electric vehicles (EV) supaya pertumbuhannya lebih pesat. Guyuran insentif dari mulai penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pembebasan bea balik nama kendaraan (BBN) hingga tarif satu persen pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi keistimewaan mobil listrik.

    Tak cuma itu, industri baterai dan mobil EV diberi keringanan insentif. Selain mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, langkah Ini dikejar demi target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060.

    Realitanya belum banyak orang Indonesia yang langsung loncat ke EV. Ada beberapa faktor yang bikin mobil listrik belum diminati. Selain harga jual, infrastruktur pengisian ulang masih jarang, terutama di daerah-daerah non perkotaan.

    Dari target yang sudah dicanangkan. Transisi industri otomotif dari mobil konvensional langsung ke mobil listrik disebut masih menantang.

    Secara spesifik soal target kuantitatif roadmap kendaraan listrik berbasis baterai sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 yang membahas Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

    Dalam beleid tersebut produksi mobil listrik ditargetkan bisa tembus 400 ribu unit dan sepeda motor listrik 6 juta unit pada 2025. Produksinya meningkat pada tahun 2030, diharapkan bisa mencapai 600 ribu unit mobil listrik dan sembilan juta unit sepeda motor listrik. Tahun 2035, Indonesia diproyeksikan sudah memproduksi satu juta unit mobil listrik dan 12 juta unit sepeda motor listrik.

    Di sisi lain, hukum ekonomi berupa permintaan dan penawaran tidak bisa dikesampingkan. Mobil listrik hanya satu dari berbagai inovasi teknologi energi terbarukan.

    “Kita lihat masyarakat masih lebih membeli hybrid karena tadi mungkin ada beberapa faktor seperti daya tempuh, ketersediaan charging, atau mungkin mereka belum biasa memelihara kendaraan listrik, tapi (merawat) hybrid kan seperti mobil biasa saja,” kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

    Mari kita bandingkan data penjualan mobil hybrid vs mobil listrik dari wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia.

    Secara penjualan, mobil jenis hybrid masih mendominasi. Jumlahnya naik signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2020, penjualan mobil hybrid hanya menyentuh 1.191 unit. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.472 unit. Tahun 2022, peningkatannya lebih signifikan lagi mencapai 10.344 unit.

    Kemudian pada tahun 2023, mobil hybrid kian diminati. Otomatis pangsa pasarnya juga meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2023, distribusi mobil hybrid secara wholesales mencapai 54.179 unit.

    Di sisi lain permintaan mobil listrik juga meningkat cukup tajam. Terlihat tren mobil listrik di Indonesia mulai terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, ada 125 unit mobil listrik berbasis baterai yang terdistribusi.

    Tahun 2021, jumlahnya meningkat meski tak sebanyak mobil hybrid. Distribusi mobil listrik pada tahun 2021 mencapai 687 unit. Peningkatan signifikan baru terjadi pada tahun 2022. Peningkatannya lebih dari 10 kali lipat mencapai 10.327 unit. Tahun 2023, distribusi mobil listrik naik lagi tercatat sebanyak 17.051 unit.

    Kontribusi kendaraan elektrifikasi terhadap keseluruhan penjualan mobil di Indonesia memang belum besar namun terus meningkat. Untuk periode year to date Juni 2024, 9,3 persen mobil yang dijual di Indonesia merupakan kendaraan elektrifikasi. Sedangkan 90,7 persen sisanya adalah mobil bensin.

    Hybrid bisa jadi opsi tapi jangan terlena

    Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

    Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

    “Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk,” kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

    “Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah,” jelas dia.

    Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

    Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batubara.

    Imbas dari pembangkit yang belum ramah lingkungan, manfaat dari mobil listrik tidak akan memiliki efek penurunan emisi yang signifikan.

    “Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batubara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih,” jelas Joko.

    “Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar.”

    “HEV konsumsi bahan bakar lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batubara, EBT kita masih di bawah 20 persen. Mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV,” kata Joko.

    Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batubara karena harganya paling termurah.

    “Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim,” kata Joko.

    “Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa. Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca,” jelasnya lagi.

    (riar/dry)

  • Wanti-wanti Pakar, Transisi Mobil Bensin ke Listrik Bikin Banyak Pengangguran

    Wanti-wanti Pakar, Transisi Mobil Bensin ke Listrik Bikin Banyak Pengangguran

    Jakarta –

    Transisi energi di sektor transportasi dari internal combustion engine ke battery electric vehicles menjadi sebuah keniscayaan. Namun pakar dan akademisi mewanti-wanti supaya peralihan transisi energi ini jangan sampai menimbulkan masalah pengangguran.

    Seperti diketahui, banyak suku cadang untuk kendaraan bensin yang tidak digunakan pada kendaraan listrik khususnya battery electric vehicle (BEV). Transisi energi dari ICE ke BEV menjadi hal yang menantang.

    “Industri otomotif sudah cukup terbangun dengan mobil konvensional atau kita sebut internal combustion engine, bagaimana kita bisa transisi mobil listrik secara industri, ekonomi, dan dampaknya pada pengurangan gas rumah kaca, itu suatu tantangan besar,” kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta Selatan, dalam perbincangan dengan detikOto belum lama ini.

    Alternatif teknologi lain seperti bioetanol, biofuel, dan hidrogen sedang diteliti untuk memperkuat transisi energi, namun tantangan terkait biaya, teknologi, dan ketersediaan bahan baku masih menjadi kendala.

    “Sekali lagi kalau kita berhasil menangkap peluang, kita perlu kebijakan yang bisa diarahkan menangkap peluang. Dari sisi otomotif, kendaraan listrik itu industri akan memerlukan lebih sedikit tenaga pekerja dibandingkan sektor otomotif ICE,” tambahnya lagi.

    “Jadi yang ICE ini lebih padat karya dibandingkan EV,” sambungnya lagi.

    “Jadi mungkin secara industri vertikal dan lebih simple, jadi akan ada banyak surplus human resources yang kita miliki di masa mendatang. Itu saya pikir pemerintah harus menangkap kelebihan tenaga kerja itu istilahnya dialirkan ke sektor lain yang produktif,” jelasnya lagi.

    Dia berharap pemerintah bisa mendorong penggunaan alternatif lain.

    “Ini harus diidentifikasikan pemerintah. Maksudnya pertanian, atau sektor industri lainnya, jasa dan lain-lain. Itu dipetakan dan didukung oleh pendidikan, pendidikan kita harus mengarah ke sana, tidak bisa kita melepaskan ke mekanisme pasar saja, percaya saya akan banyak pengangguran,” tambahnya lagi.

    Prof. Dr. Ir. Deendarlianto, S.T., M. Eng lebih lanjut mengungkapkan saat mendorong penggunaan energi terbarukan harus membangun industri dalam negeri.

    “Ketika pengurangan emisi Co2 mendorong energi terbarukan ya. Tapi jangan sampai ketika mendorong energi terbarukan. Impor malah menjadi-jadi,” ujar Deen.

    Green jobs merujuk pada pekerjaan yang mendukung dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

    Pekerjaan ini bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Green jobs melibatkan bidang-bidang seperti energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan.

    “Bisa saja ketika bicara biodiesel, dimulai dari resources, kemudian juga cleaning, kemudian pressing, sampai kepada menghasilkan sumber daya energinya, standarisasi, testing kalau kita bisa membuat pohon industrinya. Banyak sekali bisa dibangun,” tambahnya lagi.

    “Green job, green economy bisa bangun,” sambung dia.

    “Kita bisa mendomestikan rantai pasok dari segala hal energi bersih tadi. Kita beruntung punya nikel yang banyak tapi jangan lupa juga. Kendaraan listrik, semi konduktor, sudah diambil duluan sama Malaysia, Vietnam dan Singapura. Hati-hati,” jelasnya lagi.

    (riar/din)

  • Berapa Lama Lagi Mobil Hidrogen Bisa Wara-wiri di Indonesia?

    Berapa Lama Lagi Mobil Hidrogen Bisa Wara-wiri di Indonesia?

    Jakarta –

    Pemerintah mempunyai strategi nasional untuk adopsi transportasi berbasis hidrogen pada 2031. Kira-kira, realistis tercapai?

    Perlu diketahui hidrogen dibedakan dari proses pembuatannya. Sebenarnya hidrogen tidak memiliki warna, tetapi sebagai pembeda, hidrogen diberi warna abu-abu, biru dan hijau.

    Saat ini sebagian besar hidrogen adalah abu-abu. Hidrogen ini bersumber dari bahan bakar fosil seperti gas bumi atau batu bara. Tentu saja masih ada jejak emisi karbon. Selanjutnya hidrogen biru bisa bersumber dari biomass, dan terakhir adalah hidrogen yang benar-benar bersih, yakni hidrogen hijau yang berasal dari air, sebagai hasil reaksi antara hidrogen dan oksigen.

    Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Eng Ir Deendarlianto ST M.Eng menyebut hidrogen berpotensi sebagai bahan bakar alternatif di masa depan. Hidrogen juga menjadi salah satu jawaban pengganti bahan bakar di berbagai sektor, contohnya seperti sektor transportasi dan pembangkit listrik.

    “Ketika pemerintah sudah mencanangkan 2031 kita mulai masuk ke hidrogen. Public knowledge tentang hidrogen belum mencukupi, saat ini kita belum punya rencana,” kata Deendarlianto.

    Deen panggilan akrab Deendarlianto sudah memulai penelitian terkait hidrogen. Penelitian ini berbasis kolaborasi dan dibiayai pemerintah serta beberapa pihak industri.

    Fokus utama penelitian ini berkaitan dengan produksi green hydrogen. Jenis ini diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan. Sejauh ini, studi sudah memasuki tahapan riset dan pengembangan. Untuk bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat soal hidrogen.

    “Masalah mendasar bukan mahal murahnya teknologi, sosial impact kuat, tidak adanya komprehensif planning dari pemerintah, dan juga dukungan stakeholder lain,” jelas dia.

    Dia menambahkan rencana Indonesia mengejar NZE 2060 sudah bagus, namun dia mempertanyakan siapa yang mengawal misi suci tersebut.

    “Kalau kita lihat sudah punya roadmap NZE dari setiap 5 tahun perencanaannya bagus. Yang jadi masalah siapa yang mengawal dan juga komitmen pelaksanaannya,” kata dia.

    Khususnya dari sektor transportasi, demi mengejar NZE, semestinya melihat alternatif teknologi yang juga ramah lingkungan.

    “Transportasi ya. Ya kalau riset-riset yang sudah kami lakukan, apalagi energy policy tahun 2019, dalam rangka mengejar target emisi di 2030 di sektor transportasi jawabannya no single solution. Tidak ada jawaban tunggal,” jelas Deen.

    “Ada energi bauran, sumber energi terbarukan yang kita kembangkan. Untuk sumber ada sekian persen untuk biofuel, kemudian sekian persen untuk melaksanakan mandat E5, kemudian kita tidak bisa melupakan peran bahan bakar gas itu bagian dari menuju transisi energi kita. Masuk ke mobil listrik itu juga persentase-nya ada,” kata dia.

    “Ketika pemerintah sudah mencanangkan 2031 kita mulai masuk ke hidrogen. Public knowledge tentang hidrogen belum mencukupi, saat ini kita belum punya rencana,” jelas dia.

    Hidrogen menjadi salah satu bidang baru yang diteliti di Indonesia, tentunya menjadi tantangan. Kemudian belajar dari negara yang sudah mengadopsi hidrogen, rantai pasok menjadi perhatian juga.

    “Sektor transportasi saya pikir, hidrogen akan masuk. Tapi tidak secepat 2031. Satu hal sangat sulit diadakan adalah rantai pasoknya, jadi jangankan kan kita bicara hidrogen hijau, hidrogen yang tidak hijau, yang abu-abu ini sulit,” kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

    “California misalnya, sudah ada bahan bakar fuel cell itu sudah dipasarkan California. Tapi gas station pada tutup karena ketersediaan hidrogen tidak memenuhi, padahal belum green hidrogen,” jelas dia.

    (riar/dry)

  • Bioetanol Menantang, tapi Peluangnya Besar di Indonesia

    Bioetanol Menantang, tapi Peluangnya Besar di Indonesia

    Jakarta –

    Indonesia sejatinya berpotensi jadi produsen sumber energi terbarukan, bioetanol. Bahan bakar alternatif ini juga bisa menjadi solusi dalam mengejar target Net Zero Emission (NZE).

    Upaya pemerintah untuk mengakselerasi penggunaan bahan bakar yang lebih hijau ini pun perlu didorong. Tetapi perlu riset lebih mendalam lantaran rantai pasok bioetanol juga dibutuhkan komoditas pangan.

    Ditambah lagi penggunaan bahan bakar nabati ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang mayoritas dari impor. Selain itu, karbon yang dihasilkan dari proses pembuangan kendaraan juga lebih ramah.

    Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto menyampaikan bioetanol sudah masuk dalam roadmap NZE pemerintah. Semestinya teknologi ini juga perlu didukung.

    “Sebenarnya kita lihat kontribusi, kita mengacu saja roadmap pemerintah kita menuju NZE, datanya menarik ini ya, yang berhubungan dengan sektor transportasi itu ada rencana penggunaan green hidrogen tahun 2031,” kata Deendarlianto saat berbincang dengan detikOto, Kamis (10/10/2024).

    “Yang kedua, paling dekat biofuel, untuk sektor transportasi sampai 40 persen. Artinya yang perlu dibangun dari sisi ekonomi, ada aspek supply dan demand,” kata dia.

    “Kalau pemerintah mendorong, artinya demand ada, kemudian supply gimana. Imbangkan antara sektor energi dan pangan seperti apa. Ketika berbicara ingin mengkonsumsi solar, biofuel dari sawit, biofuel dari alga,” jelasnya lagi.

    Untuk bioetanol, pemerintah perlu belajar banyak hal mulai dari hulu hingga hilirnya, misalnya dari tebu, seperti yang sudah sukses dilakukan di Brazil.

    “Kemudian kita ketika mengurangi konsumsi bensin, solusinya etanol, Pertanyaannya bagaimana dengan konstruksi engine kita. Memang Brazil berhasil melaksanakan E100 namun kalau kita lihat sendiri konstruksi engine juga berbeda, pertanyaannya, ini bisa dilakukan industri manufaktur? saya yakin kalau pemerintah mendorong, industri manufaktur berjalan. Kalau aturan ditegakkan baik, market muncul, industri akan muncul ke sana,” kata dia.

    Senada dengan hal tersebut, Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) menambahkan bioetanol dan biofuel merupakan transisi energi yang perlu dioptimalkan kendati masih menyimpan pekerjaan rumah, terutama soal ketersediaan bahan bakunya.

    Indonesia punya potensi besar jika bisa menguasai bioetanol generasi kedua.

    “Bioteanol ini tantangan juga, kita sulit untuk memperoleh bahan baku bioetanol dengan harga memadai. Sekarang di Surabaya, Jawa Timur itu dari molase. Dan itu harganya sangat tinggi, untuk kebutuhan industri mereka akan lebih mampu menyerap dibandingkan kebutuhan transportasi,” kata Joko.

    “Indonesia punya potensi, tapi generasi kedua bioetnaol, itu shogum, tandan kosong, palem, gabah tapi masalahnya itu teknologinya belum sampai sana. Engine masih sangat mahal, masih di tahap penelitian. Potensinya besar, dari studi kami ada potensi,” tambahnya lagi.

    “Potensinya 30 juta kilo liter, sementara Gasoline kita 35 juta kilo liter, kalau bisa kita tutup dengan generasi kedua itu akan luar biasa,” jelas dia.

    (riar/dry)