Xcloud.id

Tag: Ali Maulana Hakim

  • Jakut bentuk Forum CSR untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat

    Jakut bentuk Forum CSR untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) –
    Pemerintah Kota Jakarta Utara membentuk Forum Corporation Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sebagai upaya bersama dengan badan usaha di wilayah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran badan usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya,” kata Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Abdul Khalit.

    Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Jakarta, Kamis.

    Ia bersyukur karena semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi sekaligus menindaklanjuti nota kesepahaman untuk membentuk Forum CSR Kota Jakarta Utara (Jakut).

    Baca juga: Pemkot Jakut ajak badan usaha berperan bangun Jakarta melalui TJSL

    Ia menjelaskan bahwa Forum CSR dibentuk untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

    Ia menilai manfaat Forum CSR ini sangat besar untuk semua pihak, dilihat dari nilai ekonomis, penanganan kebutuhan dan prioritas permasalahan sosial-lingkungan kota dengan program CSR dapat terintegrasi dan berkelanjutan.

    Kemudian, untuk nilai sosialnya, yaitu 
    masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari berbagai pelaksanaan program CSR.

    “Tidak hanya itu saja, anggota Forum CSR tentunya juga mendapat benefit tersendiri yang akan diperoleh seperti reputasi positif, jaringan dan kolaborasi, dukungan masyarakat, peluang kolaboratif dan pendampingan proses perizinan,” kata dia.

    Baca juga: Heru arahkan CSR untuk bangun toilet komunal di Johar Baru

    Dia mengapresiasi seluruh badan usaha yang telah hadir dalam pembentukan Forum CSR kali ini. Diharapkan ikhtiar bersama yang dilakukan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah dan badan usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadikan Jakarta menjadi kota global.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, pihaknya akan menjadikan dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan sebagai solusi kebutuhan pembangunan.

    Ia mengatakan sejauh ini perusahaan sudah menyalurkan dana TJSL mereka tapi dikhawatirkan tertumpuk di satu wilayah atau fokus di satu bidang saja sehingga menimbulkan persoalan sosial.

    “Ada masyarakat yang tidak mendapatkan, mempertanyakan itu kepada pemerintah kota dan hari ini kami ingin membentuk wadah agar penyaluran ini dapat dikoordinasikan dan melalui kajian yang ada,” kata dia.

     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wali kota bersama forkopimko antisipasi polarisasi di Pilkada Jakarta

    Wali kota bersama forkopimko antisipasi polarisasi di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menyatakan pihaknya bersama forum komunikasi pimpinan kota (forkopimko) telah melakukan sejumlah upaya guna mengantisipasi terjadinya polarisasi, politik SARA, hingga politik uang dalam Pilkada Jakarta 2024.

    “Pemkot bersama forkopimko dengan semua masyarakat serta partai politik supaya menjaga serta antisipasi potensi konflik di pilkada,” kata Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan upaya yang dilakukan adalah mendeklarasikan Pilkada Damai 2024 sebagai bentuk komitmen terhadap kelancaran perhelatan politik lima tahunan tersebut.

    Deklarasi merupakan bentuk komitmen terhadap kelancaran Pilkada Tahun 2024 di Jakarta Utara.

    “Deklarasi menjadi momentum dalam menciptakan suasana pilkada yang damai, aman, nyaman, dan bahagia,” kata dia.

    Menurut dia deklarasi ini sebagai komitmen agar jangan ada lagi pelanggaran atau mendiamkan jika terjadi pelanggaran pemilu.

    Ia mengakui Jakarta Utara memang heterogen karena semua suku dan beragam etnis tinggal di Jakarta Utara.

    Selain itu terjadi juga kesenjangan antara kaya dan miskin sehingga ini menjadi tantangan tersendiri.

    Ia mengatakan sejauh ini memang belum terjadi aksi yang dapat menyebabkan terjadi bentuk polarisasi hingga perpecahan akibat SARA dalam tahapan kampanye.

    “Hingga saat ini belum ada, tapi kami waspada akan hal tersebut dan melakukan antisipasi,” kata dia.

    Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara juga berupaya mengantisipasi terjadinya polarisasi hingga persoalan suku agama ras dan antargolongan (SARA) di Pilkada Jakarta 2024.

    “Dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) Bawaslu DKI, jenisnya di Jakarta Utara masalah polarisasi, SARA hingga politik uang,” kata anggota Bawaslu Jakarta Utara Mohamad Sobirin.

    Ia mengatakan dalam IKP tingkat kerawanan di Jakarta Utara memang persoalan polarisasi akibat perbedaan pilihan politik yang dapat memicu kerawanan sosial, tapi fakta di lapangan hal tersebut tidak terjadi.

    “Sampai hari ini belum kami temukan kasus seperti itu tapi kami terus berupaya mengantisipasi,” kata dia.

    Baca juga: KPU Jakbar lelang sisa logistik Pemilu 2024 pada Desember
    Baca juga: KPU Jakpus selesaikan tahap sortir dan lipat surat suara Pilkada

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Jakut ajak badan usaha berperan bangun Jakarta melalui TJSL

    Pemkot Jakut ajak badan usaha berperan bangun Jakarta melalui TJSL

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengajak badan usaha yang ada di wilayah tersebut berperan dalam pembangunan daerah melalui dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) atau “Corporate Social Responsibility” (CSR).

    “Jakarta Utara sebagai pusat aktivitas industri, logistik, wisata dan perdagangan tentu memiliki posisi strategis karena banyak badan usaha yang ada di daerah ini,” katanya di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta menyumbang sekitar 20 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan sektor padat industri.

    “Ada ribuan perusahaan besar yang beroperasi di sini, baik sektor manufaktur maupun jasa sehingga dana CSR nya dapat dimanfaatkan dengan optimal,” kata dia.

    Ia mengatakan, program TJSL perusahaan dengan pemerintah harus serasi dan seimbang dengan tiga pilar utama pembangunan, yaitu ekonomi (profit), lingkungan dan sosial yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

    Menurut dia, melalui program TJSL badan usaha tidak hanya memberikan manfaat besar bagi masyarakat tapi juga mendapatkan keuntungan langsung yang dapat mendorong keberhasilan bisnis.

    “CSR dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, meningkat loyalitas karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang baik,” katanya.

    Selain itu, CSR atau TJSL juga membuka peluang bagi perusahaan mengembangkan kemitraan strategis, meningkatkan data saing perusahaan dan menciptakan perubahan positif dengan pembangunan berkelanjutan.

    Dia mengajak dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan sinergi yang baik untuk keberhasilan program pembangunan daerah.

    “Mari jadikan CSR bukan sebagai kewajiban tapi investasi jangka panjang untuk masa depan masyarakat dan perusahaan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot jadikan dana CSR solusi kebutuhan pembangunan di Jakut

    Pemkot jadikan dana CSR solusi kebutuhan pembangunan di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Jakarta Utara menjadikan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan atau “Corporate Social Responsibility” (CSR) sebagai salah satu solusi memenuhi kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.

    “Hari ini kami menggelar Forum Grup Discussion (FGD) bersama seluruh pihak secara pentahelix agar dana CSR ini dapat disalurkan secara merata, tepat guna serta tepat sasaran kepada masyarakat,” kata Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, sejauh ini perusahaan sudah menyalurkan dana TJSL mereka tapi dikhawatirkan tertumpuk di satu wilayah atau fokus di satu bidang saja sehingga menimbulkan persoalan sosial.

    “Ada masyarakat yang tidak mendapatkan mempertanyakan itu kepada pemerintah kota dan hari ini kami ingin membentuk wadah agar penyaluran ini dapat dikoordinasikan dan melalui kajian yang ada,” kata dia.

    Ia mencontohkan dalam Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota banyak usulan yang belum terlaksana atau tertunda akibat tidak ada anggaran di APBD.

    “Bisa ini dana CSR digunakan untuk program ini nantinya dan memang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata dia.

    Contoh lainnya, ada kecamatan yang ingin membuat Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan ini tentu butuh anggaran yang banyak.

    “Ini tentu tidak bisa ditanggulangi CSR satu perusahaan saja maka kita libatkan sejumlah perusahaan nantinya bisa tiga atau empat perusahaan,” kata dia.

    Dia ingin perusahaan saling berkoordinasi dan dalam menyalurkan dana TJSL akan difasilitasi pemerintah kota untuk menentukan wilayah serta kebutuhan masyarakat Jakarta Utara yang dapat disalurkan dana tanggung jawab tersebut.

    “Tidak ada yang kami tutup-tutupi sehingga masyarakat Jakarta Utara menjadi terlayani kebutuhan mereka akan pembangunan dan perusahaan dapat menyalurkan dana TJSL seusai dengan amanat undang-undang,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024