Xcloud.id

Tag: Ali Jamil

  • 78 Ribu Petani Borong Pupuk Subsidi Usai Harga Turun 20 Persen

    78 Ribu Petani Borong Pupuk Subsidi Usai Harga Turun 20 Persen

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi 20 persen. Usai ditetapkan pekan lalu, ribuan petani disebut langsung menebus pupuk di kios-kios.

    Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil mengatakan penurunan HET pupuk subsidi 20 persen sejalan dengan perbaikan tata kelola pupuk. Sebelumnya, pemerintah juga memangkas 145 aturan soal distribusi pupuk subsidi.

    “Dulu tata kelola pupuk terlalu birokratis, sekarang lebih sederhana, transparan, dan efisien. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi turun hingga 20 persen, dan distribusinya langsung ke titik serah di tingkat petani,” kata Ali, mengutip keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

    Sementara itu, Direktur Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Jekvy Hendra mengungkapkan penurunan HET pupuk subsidi langsung direspons positif petani.

    “Sejak penurunan harga pupuk diumumkan pada 22 Oktober, penebusan pupuk melonjak hingga 72 sampai 78 ribu petani per hari. Ini menandakan kepercayaan petani kembali tumbuh,” katanya.

    Informasi, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok pupuk subsidi dalam kondisi cukup. Per 26 Oktober 2025 jumlahnya mencapai 1,07 juta ton atau bisa memenuhi kebutuhan 43 hari kedepan.

     

  • Kemendagri minta pemda optimalkan sawah tadah hujan untuk pangan

    Kemendagri minta pemda optimalkan sawah tadah hujan untuk pangan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan sawah tadah hujan guna mendukung swasembada pangan nasional.

    Dia menyampaikan program irigasi dan pompanisasi akan digencarkan sebagai antisipasi musim kemarau. Ia menekankan pentingnya kejelasan teknis di lapangan, termasuk terkait bentuk bantuan, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab program dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    “Hal-hal yang tentunya akan dibantu dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian PU ini ke daerah berupa apa, kemudian nilainya berapa, kapan akan dilaksanakan, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Apakah pelaksananya diserahkan kepada daerah atau ke pusat,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Sekjen Kementan Ali Jamil menjelaskan bahwa dalam mendukung program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menginstruksikan agar seluruh lahan sawah di Indonesia ditanami padi, bukan komoditas lain.

    Dia menyoroti kecenderungan pengalihan fungsi sawah di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang pada musim kemarau sering ditanami jagung, tembakau, atau kacang tanah. Untuk itu, keterlibatan pemda hingga TNI-Polri dianggap krusial dalam mendukung optimalisasi lahan padi.

    “Itu yang kita gerakkan semua ke daerah-daerah, tentu teman-teman para kepala dinas, baik dari provinsi maupun kabupaten mengawal itu, kegiatan itu, untuk bisa kita, tadi, bagaimana meningkatkan Indeks Pertanaman padi di sawah tadah hujan,” ujar Ali.

    Lebih lanjut, Kementan juga telah menyalurkan berbagai bantuan seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk pompa air dan pipa. Ali menjelaskan sawah yang berada di sekitar sungai akan diberdayakan melalui pompanisasi dan sistem irigasi perpipaan, yang diharapkan dapat berfungsi optimal.

    “Bahkan relatif tidak pakai pompa kalau irigasi perpipaan ini, tapi pipa yang kita berikan nanti alirannya melalui gravitasi. Jadi gravitasi dari puncak bukit atau gunung nanti ke bawah melalui pipa, tidak melalui permukaan tanah lagi,” tambahnya.

    Pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan rawa serta penanaman padi gogo. Saat ini, lahan rawa yang berpotensi untuk pertanian tersebar di berbagai wilayah, seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.

    Namun, lahan-lahan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan menjadi target prioritas pengembangan.

    “Ada program kita juga optimasi lahan, optimasi lahan namanya itu juga di lahan rawa. Tahun 2024 kita punya program ini Pak, Bapak-Ibu semua para Gubernur, Bupati, Wali Kota, itu ada sekitar 349.000 hektare. Di rawa kita juga, lahan sawah kita yang di rawa, itu luasnya kira-kira lebih dari 1 juta [hektare],” ungkap Ali.

    Ia menambahkan lahan rawa yang dalam dan berada di wilayah cekungan perlu dioptimalkan agar tetap produktif. Dengan intervensi yang tepat, sawah tadah hujan dapat ditingkatkan produktivitasnya dari satu kali tanam di musim hujan menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun.

    “Supaya kita bisa panen padi yang lebih besar lagi. Artinya, tidak sama dengan yang dulu-dulu itu Pak, maka produksi beras kita harapannya, baik di Juni, Juli ini dan seterusnya, nanti sampai September, mudah-mudahan bisa kita bertanam, para petani kita bisa bertanam,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Acungi Jempol Gebrakan Cetak Sawah Mentan Amran

    DPR Acungi Jempol Gebrakan Cetak Sawah Mentan Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPR RI mengapresiasi berbagai gebrakan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman yang terus berupaya mewujudkan swasembada beras baik melalui optimasi lahan (oplah) maupun program cetak sawah yang saat ini tersebar di sejumlah provinsi.

    Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman mengatakan saat ini berdasarkan catatannya menunjukan progres kerja oplah di Kalimantan Tengah sudah mencapai 63.000 hektare dari total 75.000 hektare lahan yang sudah kontrak.

    Hal ini menunjukan bahwa Kementan dibawah pimpinan Andi Amran Sulaiman secara serius menjalankan visi besar Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mengapresiasi langkah Menteri Pertanian yang berupaya untuk cetak sawah. Mudah-mudahan uapnya ini membuahkan hasil yang lebih bagus. Di Kalimantan Tengah, kemarin dari target 75.000 ada sekitar 63.000 yang sudah kontrak,” ujar Arif dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran pemerintah di bidang pangan, Senin (24/3/2025).

    Arif mengatakan berbagai upaya ini diharapkan mampu mempercepat capaian swasembada seperti yang diharapkan bersama.

    Dia ingin, bulan Ramadan tahun ini menjadi momentum tepat bagi Indonesia menancapkan kedaulatan pangan.

    “Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu langkah untuk swasembada yang diharapakan oleh bapak Presiden. Memang di bulan Ramadan ini bisa dimaknai sebagai masa depan kita yang lebih baik,” katanya.

    Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil memastikan bahwa berbagai program kerja menuju Indonesia swasembada terus dikerjakan secara kolektif baik dengan kementerian dan lembaga maupun BUMN yang bergerak di bidang pangan.

  • Kementan Bidik Produksi Jagung Naik 25% di 2025, Begini Strateginya

    Kementan Bidik Produksi Jagung Naik 25% di 2025, Begini Strateginya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan melaksanakan program tanam jagung serentak mulai 19 Januari 2025 di berbagai wilayah Indonesia, guna mendukung percepatan swasembada pangan. Total lahan yang akan ditanam mencapai 1,7 juta hektare.

    Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil menyampaikan, total lahan yang akan ditanami jagung mencapai 1,7 juta hektare dengan produktivitas rata-rata 4 ton per hektare.

    “Dari luas tersebut, diharapkan 60% efektif ditanam, menghasilkan tambahan produksi sebesar 4 juta ton jagung atau meningkat 25% dari eksisting,” kata Ali Jamil dalam Rapat Koordinasi Peran Polri dalam Mendukung Ketahanan Pangan, dikutip Minggu (29/12/2024).

    Ali menyebut, program ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan perkebunan dan lahan kering lainnya guna meningkatkan produksi jagung nasional.

    Program ini, lanjutnya, merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, khususnya jagung sebagai salah satu komoditas strategis. 

    “Dukungan infrastruktur, ketersediaan benih unggul, dan pengawasan distribusi sarana produksi menjadi pilar utama keberhasilan program ini,” ujarnya.

    Sebaran target tanam jagung dalam program ini mencakup beberapa provinsi strategis, di antaranya Kalimantan Tengah dengan luas 208.136 hektare, Kalimantan Barat 191.838 hektare, dan Sumatera Selatan 156.431 hektare. 

    Selain itu, wilayah sentra produksi seperti Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah juga menjadi prioritas.

    Dalam melaksanakan program, Kementan menggandeng sejumlah pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia yang akan mendukung pengawasan distribusi sarana produksi dan Bulog sebagai off-taker hasil panen.

    Dia menuturkan, kerja sama ini bertujuan untuk memastikan penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) berjalan sesuai rencana. 

    Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk menggerakkan penyuluh pertanian dan mendukung pengelolaan usaha tani secara efektif.

    Kolaborasi antara Kementan dan Polri juga mencakup pengawalan distribusi pupuk subsidi yang dilakukan oleh Babinkamtibmas. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang transparan dan menjangkau petani di seluruh wilayah yang menjadi target tanam.

    Dia mengharapkan, adanya sinergi yang terjalin antara Kementan, Kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya dapat membantu tercapainya target ketahanan pangan nasional.

    “Dengan sinergi yang terbangun antara Kementan, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya, kami optimistis target ketahanan pangan nasional dapat tercapai lebih cepat,” pungkasnya. 

  • Wamentan Sudaryono: Inovasi dan Kreativitas Kunci Sukses Pembangunan Pertanian

    Wamentan Sudaryono: Inovasi dan Kreativitas Kunci Sukses Pembangunan Pertanian

    Liputan6.com, Bogor – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengajak seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. Hal ini disampaikan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di IPB International Convention Center, Bogor, pada Jumat (6/12/2024).

    Dalam sambutannya, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini mengapresiasi kinerja Kementan dalam pencapaian swasembada pangan. Wamentan menekankan pentingnya keterbukaan layanan informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi perizinan hingga kinerja Kementan.

    “Dengan keterbukaan informasi publik yang bisa diakses, itu dapat menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa orang-orang pertanian terus bekerja keras. Kita berusaha memberi tahu bahwa kita abdi negara digaji APBN dan ini loh hasil kerja kita,” katanya.

    Wamentan Sudaryono juga mendorong para pegawai Kementan untuk menyampaikan hasil-hasil kinerja unggulan kementerian, seperti riset terkait emisi gas karbon dalam sektor pertanian.

    Menurut Wamentan Sudaryono, pencapaian tersebut perlu lebih dikenal oleh publik agar masyarakat memahami kontribusi Kementan terhadap pembangunan nasional.

    “Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kita. Itu harus ditingkatkan dan gunakan cara-cara kreatif. Misalnya, di Kementan ternyata ada yang meneliti emisi gas karbon di pertanian. Itu harus disampaikan apa yang kita laksanakan. Artinya, Inovasi dan Kreativitas Kunci Sukses Pembangunan Pertanian,” terangnya.

    Wamentan Sudaryono menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pemerintah sebagai pelayan rakyat. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui komunikasi yang baik dan pelayanan informasi yang transparan.

     

    Oleh karena itu, Wamentan Sudaryono menyampaikan bahwa Kementan akan menyiapkan sistem layanan informasi untuk menyerap aspirasi masyarakat pada tahun 2025 mendatang. Hal ini guna memperkuat program pembangunan pertanian, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

    “Kita ini pelayan masyarakat, tugas kita menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Kita punya cita-cita tinggi untuk swasembada sebagaimana arahan Presiden Prabowo, dan ini didorong salah satunya dengan komunikasi yang baik kepada masyarakat luas,” ungkapnya.

    Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Handoko Agung Saputro, turut mengapresiasi upaya Kementan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

    Ia menyatakan bahwa banyak kementerian lain yang menjadikan Kementan sebagai contoh dalam hal keterbukaan informasi.

    “Sejak dulu Kementan mempunyai dinamika luar biasa dalam rangka meningkatkan kualitas standar layanan informasi publik. Dan ternyata banyak dari kementerian lain yang belajar dan memacu diri karena capaian luar biasa Kementan,” ujarnya.

    Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Kementan ini juga mencatat peningkatan jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat informatif.

    Plt. Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil mengungkapkan, pada tahun 2024, sebanyak 70 unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) Kementan berhasil mencapai standar keterbukaan informasi yang lebih tinggi. Ia berharap bahwa peningkatan kualitas layanan informasi ini dapat terus mendorong Kementan untuk lebih proaktif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan publik akan informasi yang akurat dan transparan.

    “Hasil monitoring telah dilakukan sejak 2016 menunjukkan dampak signifikan dari tahun ke tahun serta mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya. Semoga jajaran Kementan semakin proaktif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan publik atas informasi,” harapnya.

  • Blak-blakan Kementan soal Isu Jatah Subsidi Pupuk Petani Turun

    Blak-blakan Kementan soal Isu Jatah Subsidi Pupuk Petani Turun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tidak ada pengurangan jatah pupuk subsidi untuk petani. Justru sebaliknya, kuotanya akan ditambah.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan menambah pupuk subsidi pada kuartal II-2024. Ia meminta petani tak perlu khawatir kehabisan pupuk dan tetap aktif menanam.

    “Pupuk musim tanam ke satu ini cukup, petani jangan khawatir untuk menanam,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/1).

    Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil menjelaskan sebetulnya tidak ada pengurangan jatah pupuk subsidi. Hanya saja jumlahnya memang sedikit berkurang menyesuaikan kenaikan harga dengan anggaran yang tetap.

    Menurut Ali, alokasi subsidi pupuk pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp26,2 triliun. Dengan harga saat ini, maka hanya bisa memenuhi 4,7 juta ton pupuk saja yang terdiri dari jenis urea dan NPK.

    Di mana pupuk tersebut hanya bisa untuk 14 juta NIK petani yang terdaftar di sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani).

    “Dengan terjadinya kenaikan harga produksi bahan dasar pupuk, kami tidak dapat menaikkan HET. Oleh karena itu, volume produksi disesuaikan untuk menjaga keseimbangan,” jelasnya.

    Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di 2024 masih sama dengan 2023, yakni Rp2.250 per kilogram untuk Urea dan Rp2.300 per kilogram untuk NPK.

    Kementan berkomitmen menambah alokasi pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun pada musim tanam selanjutnya. Koordinasi dengan Kemenkeu tengah dilakukan agar anggaran bisa segera cair.

    “Gunakan dulu pupuk yang tersedia saat ini untuk segera kejar tanam. Petani tak perlu khawatir, pemerintah pastikan memihak petani, terutama dalam pemenuhan pupuk subsidi,” pungkasnya.

    (ldy/pta)