Xcloud.id

Tag: Alamsyah

  • Kronologi Megakorupsi 1MDB yang Disebut Bakal Mirip Danantara yang Diresmikan Prabowo Hari Ini

    Kronologi Megakorupsi 1MDB yang Disebut Bakal Mirip Danantara yang Diresmikan Prabowo Hari Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Para pengamat mengkhawatirkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengalami nasib serupa dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia, jika tidak dikelola dengan transparansi dan pengawasan yang ketat.

    Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan bahwa sisa anggaran sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun dari penghematan anggaran akan dialokasikan ke Danantara.

    “(Hasil efisiensi sebesar US$20 miliar) ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” ujar Prabowo.

    Pernyataan ini disampaikan dua minggu setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memunculkan kekhawatiran terkait independensi Danantara.

    Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menyoroti adanya potensi korupsi dalam pengelolaan Danantara. Menurutnya, klausul dalam UU BUMN yang mengatur bahwa lembaga auditor hanya dapat memeriksa Danantara setelah mendapat persetujuan dari DPR berpotensi menghambat transparansi dan pengawasan independen.

    “Patut diduga ada upaya memproteksi Danantara agar tidak disentuh oleh lembaga penegak hukum dan lembaga auditor,” ujar Wana saat dihubungi BBC News Indonesia pada Selasa 18 Februari 2025.

    Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat menjadikan Danantara sebagai objek yang rawan dikorupsi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

    Hasil pemantauan ICW dari tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan bahwa korupsi di lingkungan BUMN masih marak terjadi. Dalam periode tersebut, tercatat sekitar 119 kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp40 triliun.

    Menurut Wana, temuan ini menandakan bahwa tata kelola di BUMN masih belum optimal, sehingga pengawasan terhadap Danantara menjadi sangat penting agar tidak bernasib serupa dengan skandal 1MDB yang terjadi di Malaysia.

    Bagaimana kronologi kasus korupsi 1MDB yang menyeret mantan perdana Menteri Malaysia Najib Razak? Simak selengkapnya.

    Kronologi Megakorupsi 1MDB di Malayia

    Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia. Dengan dugaan penyalahgunaan dana mencapai US$4,5 miliar, kasus ini telah menyeret sejumlah nama besar, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Berikut adalah kronologi lengkap dari kasus ini.

    2009: Pembentukan 1MDB

    Pada tahun 2009, Perdana Menteri Najib Razak membentuk 1MDB sebagai dana investasi pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dana ini dikembangkan dengan bantuan pakar keuangan Malaysia, Low Taek Jho atau Jho Low, yang kemudian memiliki peran besar dalam pengelolaan keuangan 1MDB.

    2013-2014: Penggalangan Dana dan Penyalahgunaan

    Antara 2009 hingga 2013, 1MDB berhasil mengumpulkan miliaran dolar melalui surat utang dan kemitraan investasi. Namun, Departemen Kehakiman AS mencatat bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk proyek pembangunan. Sebaliknya, sebagian besar dialihkan ke rekening bank di berbagai negara dengan skema perusahaan cangkang.

    2015: Terungkapnya Skandal

    Pada Agustus 2015, harian Wall Street Journal menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ditemukan dalam rekening pribadi Najib Razak. Hal ini memicu penyelidikan dari berbagai lembaga internasional, termasuk Departemen Kehakiman AS, Swiss, dan Singapura.

    2016: Penyitaan Aset dan Langkah Hukum

    Sejak Juli 2016, otoritas AS mulai mengajukan tuntutan hukum untuk menyita aset yang terkait dengan dana 1MDB, termasuk properti mewah di New York, Los Angeles, dan London. Beberapa aset lain yang diduga dibeli dengan dana ilegal ini adalah pesawat pribadi, lukisan Picasso yang diberikan kepada Leonardo DiCaprio, serta perhiasan yang diberikan kepada model Miranda Kerr.

    2017-2018: Dampak Politik dan Pemilu Malaysia

    Skandal 1MDB menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kekalahan Najib Razak dalam pemilu Malaysia pada Mei 2018. Mahathir Mohamad, yang sebelumnya keluar dari koalisi pemerintah, kembali mencalonkan diri sebagai perdana menteri dan berjanji untuk menyelidiki kasus ini.

    2018-2020: Penangkapan dan Persidangan

    Setelah kalah dalam pemilu, Najib Razak dan beberapa rekannya, termasuk Jho Low, menghadapi tuntutan hukum atas keterlibatan mereka dalam skandal ini. Pengadilan Malaysia kemudian menjatuhkan hukuman penjara terhadap Najib atas berbagai kasus korupsi yang berkaitan dengan 1MDB.

    Kasus ini menjadi pengingat penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa badan investasi seperti Danantara dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Dengan sistem pengawasan yang kuat, skandal seperti 1MDB dapat dicegah agar tidak terulang di masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Seorang Pria Loncat dari Jembatan Barelang Batam, Tim SAR Gelar Operasi Pencarian

    Seorang Pria Loncat dari Jembatan Barelang Batam, Tim SAR Gelar Operasi Pencarian

    JAKARTA – Badan Pertolongan dan Pencarian (SAR) Kepulauan Riau melakukan operasi pencarian seorang pria yang dilaporkan melompat dari Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Minggu.

    Kepala SAR Tanjungpinang Fazzli menyebut pria tersebut bernama Alamsyah usia 20 tahun asal Kota Batam.

    “Kami menerima laporan dari Kapolsek Galang pagi tadi pukul 07.25 WIB, telah terjadi kejadian kondisi membahayakan manusia, seorang pria asal Kota Batam melompat dari Jembatan 4 Barelang,” katanya.

    Menurut dia, pria muda tersebut melompat itu dilaporkan terjadi Minggu dini hari sekitar pukul 01.40 WIB.

    Berdasarkan penuturan saksi, kata dia, pria tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5289 JJ.

    “Keterangan saksi menyebut, pria itu duduk di pinggir Jembatan 4 Barelang, tak lama kemudian terjun dari jembatan tersebut,” kata Fazzli, kepada ANTARA.

    Saksi mata yang melihat kejadian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galang.

    Berdasarkan laporan tersebut, SAR Tanjungpinang melakukan koordinasi. Setelah itu, Tim Rescue Pos SAR Batam yang terdiri atas enam personel berangkat ke lokasi kejadian menggunakan rescue car dan perahu karet serta mopel.

    Operasi SAR juga melibatkan SAR gabungan dari Polairud Polda Kepri, Polairud Polresta Barelang, Polsek Galang, Bhabinkamtibmas Rempang Cate, BP Batam, masyarakat dan lainnya.

    “Pencarian dilaksanakan hingga pukul 18.00 WIB, dengan hasil belum ditemukan (nihil),” katanya.

    Saat ini operasi SAR ditutup sementara, tim SAR gabungan melanjutkan dengan evaluasi hari pertama dan persiapan perencanaan hari kedua operasi.

    “Operasi SAR akan dilanjutkan kembali Senin (24/2) pukul 07.15 WIB,” kata Fazzli.

  • Fakta Vokalis Sukatani Novi Citra Indriyati Diberhentikan Jadi Guru SD, Disebut Langgar Kode Etik – Halaman all

    Fakta Vokalis Sukatani Novi Citra Indriyati Diberhentikan Jadi Guru SD, Disebut Langgar Kode Etik – Halaman all

    TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA – Vokalis Sukatani Novi Citra Indriyati diberhentikan sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Diketahui Novi Citra Indriyati alias Twister Angel melamar menjadi guru di SDIT Mutiara Hati kisaran pada tahun 2020/2021. 

    Ia resmi bergabung menjadi bagian dari SDIT Mutiara Hati pada 2022. 

    Sebelum diberhentikan, Novi ternyata seorang guru Wali kelas.

    Ia resmi diberhentikan menjadi guru di SDIT Mutiara Hati pada 6 Februari 2025, jauh sebelum band Sukatani menjadi sorotan karena lagu berjudul Bayar Bayar Bayar yang mengkritik polisi.

    Berikut fakta soal pemberhentian Vokalis Sukatani Novi Citra Indriyati sebagai guru SD yang dihimpun Tribunnews.com:

    Nama Novi Citra Indriyati Sudah Tidak Aktif di Dapodik

    Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara, Teguh Handoko mengatakan status  Novi Citra Indriyati apabila dilihat dari  Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah nonaktif. 

    “Sudah tidak aktif per tanggal 6 Februari 2025. Akan tetapi alasannya apakah karena dipecat atau mengundurkan diri kita belum tahu karena itu adalah wewenang pihak yayasan,” ucap Teguh Handoko saat dihubungi tribunjateng.com, Sabtu (22/2/2025). 

    Menurut dia terkait pemberhentian dan sebagainya merupakan kewenangan pihak sekolah karena Novi mengajar di sekolah swasta.

    “Sehingga kewenangan ada di yayasannya,” ujar dia.

    Pemberhentian Novi Vokalis Sukatani Jadi Guru Karena Langgar Kode Etik

    Kepala Sekolah SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati mengatakan pemberhentian Novi Citra Indriyati, vokalis band Sukatani sebagai guru jauh sebelum lagu Bayar Bayar Bayar yang kritik polisi viral.

    “Betul diberhentikan, tetapi yang jadi masalah adalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya,” kata Eti Endarwati saat dihubungi Tribunbanyumas.com, Sabtu (22/2/2025). 

    Eti Endarwati menegaskan pemberhentian Novi Citra Indriyati sebagai guru karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik.

    “Yang dilanggar adalah kode etiknya terutama yang berkaitan dengan syariat Islam,” ucapnya. 

    Pihaknya mengatakan sebagai institusi swasta yang punya kode etik dan aturan hal itu wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. 

    “Jadi ada aturan yang berlaku untuk semua dan ada kode etik kepada guru-guru kami. Adapun pelanggaran kode etik yang paling mendasar adalah terbukanya aurat guru,” jelasnya. 

    Karena alasan itulah yang menjadi dasar atau alasan pemberhentian yang bersangkutan menjadi guru. 

    “Kode etik sudah disosialisasikan di awal mendaftar dan dari awal beliau sudah tahu konsekuensinya. Jadi kita menemukan di Sosmed beliau ada bagian aurat yang terbuka,” ucapnya.

    Novi Vokalis Sukatani Mengajar Baik Selama Jadi Guru

    Pihak sekolah menegaskan pada intinya bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni akan tetapi ada persoalan kode etik yang sudah dilanggar. 

    “Beliau mengajar baik, cuman namanya guru tidak hanya punya kompetensi saja tapi ada nilai-nilai yang kalau melanggar aturan harus dipatuhi dengan segala konsekuensinya dan beliau sudah menyadari itu,” katanya. 

    Pihak sekolah juga merasa kaget dengan peristiwa viral tersebut.

    Pihak sekolah sudah memberikan keterangan dan surat pengalaman mengajar kepada yang bersangkutan. 

    “Kita sudah buatkan keterangan pernah mengajar cuma belum diambil. Apabila diperlukan di dunia pendidikan nantinya, ungkapnya.

    Band Sukatani Minta Maaf

    Band punk asal Purbalingga, Sukatani, menjadi sorotan setelah merilis lagu berjudul “Bayar-Bayar-Bayar” yang liriknya dianggap menyinggung institusi Polri.

    Setelah lagu tersebut viral di media sosial, Sukatani menyampaikan permintaan maaf dan menarik lagu tersebut dari peredaran.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka. 

    “Mohon maaf kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu berjudul ‘Bayar-Bayar-Bayar’ yang liriknya menyinggung polisi dan viral di sosial media,” kata vokalis Sukatani.

    Dia juga meminta agar siapa pun yang telah mengunggah atau memiliki lagu tersebut untuk tidak mem-posting ulang atau menyebarluaskannya lagi.

    Merespons hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tidak anti terhadap kritik.

    “Polri tidak antikritik. Kritik sebagai masukan untuk evaluasi. Dalam menerima kritik, tentunya kita harus legawa dan yang penting ada perbaikan,” ujar Listyo, Jumat (21/2/2025).

    Terpisah, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, memastikan band Sukatani diperbolehkan apabila ingin menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar di setiap festival musik.

    “Iya monggo aja,” kata Artanto dalam video yang diterima awak media.

    Sukatani kemudian dipersilakan untuk kembali membawakan lagu Bayar Bayar Bayar dalam aksi panggung mereka.

    Begitu pun untuk mengedarkan karya tersebut dalam semua platform.

    “Enggak ada, bebas mereka, silahkan (dibawakan dalam aksi panggung),” ujarnya.

    “Monggo aja (kembali diedarkan), bebas tidak ada masalah saat kita,” lanjut Kombes Artanto.

    Kemudian dalam hal ini Polri sangat menghargai ekspresi dalam bentuk seni yang memberikan kritik membangun.

    “Kita menghargai ekspresi dan yang memberikan kritik membangun kepada Polri itu menjadi teman Bapaknya Kapolri, kita hargai,” tandasnya.

    (Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah/ tribunjateng.com/ tribunbanyumas.com/ Permata Putra Sejati/ Tribunjakarta.com)

    Sebagaian dari artikel ini telah tayang di TribunBanyumas.com dengan judul Dindikpora Banjarnegara Angkat Suara Soal Vokalis Sukatani Dipecat, Status Dapodik Sudah Tidak Aktif

  • Direktorat Narkoba Polda Sulsel Berhasil Ungkap Oknum Pegawai Lapas Jual Sabu

    Direktorat Narkoba Polda Sulsel Berhasil Ungkap Oknum Pegawai Lapas Jual Sabu

     

    Liputan6.com, Makassar Tim Khusus (Timsus) Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Dit Narkoba Polda Sulsel) berhasil membekuk oknum pegawai lembaga pemasyarakatan (Lapas) inisial SA (32) yang diduga menjual narkoba jenis sabu di Jalan Poros Baranti, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulsel, Senin 17 Februari 2025.

    Plt Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, AKBP Gany Alamsyah Hatta membenarkan adanya penangkapan oknum pegawai lapas inisial SA yang diduga menjual sabu tersebut.

    Ia menjelaskan, penangkapan terhadap oknum pegawai lapas inisial SA tersebut bermula saat Unit 1 Timsus Dit Narkoba Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Baranti Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat transaksi penjualan narkotika jenis sabu. 

    Dari informasi awal tersebut, kata Gany, tim kemudian melakukan pengintaian di tempat yang dimaksud dan salah satu dari anggota tim juga menyamar dengan melakukan transaksi. 

    Sekitar Pukul 16.00 Wita, anggota yang akan melakukan transaksi bertemu dengan pria inisial SA dan OB. Sejam setelahnya atau tepatnya Pukul 17.00 Wita, sebuah mobil jenis Toyota Calya berwarna abu-abu metalik yang dikendarai oleh pria inisial PT datang dan kemudian menyerahkan sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 3 saset bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu kepada SA. Selanjutnya SA membawa barang tersebut dan menyerahkan kepada anggota yang melakukan transaksi. 

    “Saat itulah tim langsung mengamankan SA beserta barang buktinya. Sementara OB dan PT berhasil kabur dari pengejaran anggota,” ucap Gany via telepon, Rabu (19/2/2025).

    Dari hasil interogasi tim di lapangan, SA mengakui barang bukti yang diamankan darinya berupa 3 bungkusan plastik bening yang diduga berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah benar miliknya yang diperoleh dari PT yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Selanjutnya SA beserta barang bukti berupa 3 bungkus yang berisi diduga sabu dan sebuah handphone merek Iphone dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

    “Atas perbuatannya, SA diduga melanggar Pasal 114 Subsider Pasal 112 Undang undang No. 35 Tentang Narkotika,” Gany menandaskan.

    Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

     

    Polisi membongkar jaringan pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Kalimantan Timur. Selain menangkap tiga tersangka, polisi juga menyita sabu-sabu sebanyak 21 kg.

  • Siapkan SDM di Industri BPR, Perbarindo Gandeng Perguruan Tinggi – Halaman all

    Siapkan SDM di Industri BPR, Perbarindo Gandeng Perguruan Tinggi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten di industri bank perkreditan rakyat (BPR).

    Pelibatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Training of Trainers (TOT) bagi dosen perguruan tinggi, bekerja sama dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di akhir 2023. Inisiatif ini dirancang untuk mencetak trainer berkualitas yang akan membimbing mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Kemudian pada 6-8 Februari 2025 Perbarindo menggandeng Universitas Merdeka Malang untuk pelaksanaan TOT batch 2 bagi dosen perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur, yang diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Hayamwuruk, Perbanas, Universitas Airlangga, Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang dan diselenggarakan di Universitas Negeri Malang.

    Sebelum kegiatan tersebut, Perbarindo menggelar pelatihan sertifikasi untuk mahasiswa Prodi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang yang dilakukan pada tanggal 01 s.d 05 Februari 2025, dengan trainer yang berasal dari TOT Dosen batch 1 dan diikuti 30 mahasiswa.

    Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menyampaikan, industri BPR membutuhkan SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan. Melalui kerja sama dengan universitas, kami ingin memastikan generasi muda memiliki kemampuan praktis yang diakui secara nasional melalui sertifikasi profesi. Ini adalah investasi penting bagi masa depan industri BPR. “Program ini bertujuan memastikan lebih banyak universitas memiliki trainer berkualitas untuk menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri keuangan mikro,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Jumat, 14 Februari 2025.

    Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang Retna Safriliana mengatakan, perguruan tingginya menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Kami meyakini bahwa kolaborasi dengan dunia industri, khususnya dengan BPR, merupakan langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di dunia kerja.

    Ketua LSP Certif, I Nyoman Yudiarsa menambahkan, pelatihan ini menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja. LSP Certif berkomitmen mendukung proses ini melalui lisensi sertifikasi resmi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. (tribunnews/fin)

  • Nasib Razman dkk Imbas Firdaus Oiwobo Naik Meja Sidang, Dipolisikan PN Jakut, Terjerat 3 Pasal

    Nasib Razman dkk Imbas Firdaus Oiwobo Naik Meja Sidang, Dipolisikan PN Jakut, Terjerat 3 Pasal

    TRIBUNJATIM.COM – Pengacara Razman Nasution dan tim kuasa hukumnya dipolisikan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). 

    Hal ini buntut kegaduhan yang terjadi saat persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (6/2/2025). 

    Persidangan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Hotman Paris terhadap Razman Nasution yang terdaftar dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022.

    Keributan terjadi karena Razman Nasution teriak-teriak minta persidangan digelar terbuka. 

    Suasana semakin ricuh ketika Firdaus Oiwobo, tim kuasa hukum Razman Nasution naik meja di ruang persidangan. 

    Kini, pengacara Razman Arif Nasution dan kawan-kawan (dkk) dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (11/2/2025). 

    Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. 

    Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Maryono, mengatakan, laporan itu melanjutkan insiden keributan antara Razman dengan Hotman Paris Hutapea yang terjadi di ruang sidang pada Kamis, 6 Februari 2025. 

    Pada sidang tersebut, Razman duduk sebagai terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris.

    “Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi di dalam ruang sidang. Baik yang selama diskors dan berjalannya sidang,” ucap Maryono di Bareskrim Polri, Selasa (11/2/2025).

    “Yang dilaporkan adalah Dr H Razman Nasution dan kawan-kawan. Ya kita belum bisa menghitung ya jumlahnya (yang kami laporkan). Setidak-tidaknya lebih dari dua (yang kami laporkan),” lanjut Maryono. 

    Maryono mengatakan, Razman CS dilaporkan dengan tiga pasal sekaligus, yakni Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

    Maryono mengatakan, laporan itu adalah tindak lanjut dari perintah Mahkamah Agung yang meminta pihak pengadilan untuk melaporkan Razman dan kawan-kawan (dkk). 

    “Ini sudah perintah dari MA sendiri. Jadi atas kejadian itu kami tidak diam. Kami juga sudah (megadukan kericuhan ini ke) pengadilan tinggi, jadi seperti itu ini atas nama lembaga (kami melaporkan Razman CS),” kata Maryono. 

    Terakhir, Maryono mengatakan, pihak Pengadilan Negeri Utara menunggu penyidik untuk menyelidiki laporan tersebut.

    “Ya itu sudah kami laporkan itu nanti akan menjadi kewenangan penyidik. Nanti gimana penyidik akan menindaklanjutinya gimana,” tutur Maryono.

    HOTMAN VS RAZMAN – Perseteruan pengacara Hotman Paris dan Razman Nasution memanas saat bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (6/2/2025). Razman Nasution murka curiga hakim tidak netral dalam menangani kasus ini. (KOLASE Tribunnews.com/ Fauzi Nur Alamsyah – Tangkapan layar YouTube Intens Investigasi)

    Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi saksi ketegangan Razman Arif Nasution pada Kamis (6/2/2025). 

    Suasana ricuh terjadi ketika Razman, yang tengah menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik, meluapkan emosinya kepada Hotman Paris. 

    Ketegangan memuncak saat salah satu anggota tim kuasa hukum Razman tiba-tiba naik ke meja persidangan dan menginjak-injaknya.

    Insiden ini sontak menarik perhatian publik dan viral di media sosial.

    Kericuhan bermula ketika Razman meminta majelis hakim untuk menggelar sidang secara terbuka. 

    Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan, yang membuatnya semakin emosional. 

    “Kalau hakim tidak terbuka tidak ada sidang,” ujar Razman. 

    “Saya tidak mau tahu. Jangan dikira selama ini saya takut, jangan,” ucapnya lagi dengan nada tinggi.

    Razman berulang kali menegaskan bahwa sidang tidak akan berlanjut sebelum sidang diputuskan digelar terbuka atau mengganti majelis hakim. 

    Sebelum kericuhan terjadi, pihak tim kuasa hukum Razman meminta layar besar untuk menunjukkan bukti-bukti dalam flashdisk. 

    Dalam suasana panas itu, Razman terlihat menghampiri Hotman Paris yang saat itu tengah memberikan kesaksian.

    Berita Viral lainnya

  • Fakta di Balik Pelat Nomor Kembar Suzuki XL7, Satu Palsu Bikin di Pinggir Jalan

    Fakta di Balik Pelat Nomor Kembar Suzuki XL7, Satu Palsu Bikin di Pinggir Jalan

    Jakarta –

    Suzuki XL7 di Sukabumi kedapatan menggunakan pelat nomor yang sama. Ternyata salah satunya tak menggunakan pelat nomor resmi, beli di pinggir jalan.

    Pelat nomor kembar yang tersemat pada dua Suzuki XL7 bikin heboh. Sebagaimana terlihat dalam foto yang beredar, terlihat kedua Suzuki XL7 menggunakan pelat nomor F 1624 TE. Meski sama-sama XL7, namun keduanya adalah model yang berbeda.

    Pertama ada yang menggunakan lis krom, merupakan model XL7 versi bensin. Sementara XL7 yang memiliki lis hitam di grille diketahui merupakan versi hybrid. Ditelusuri dalam laman Bapenda Jabar, XL7 yang terdaftar resmi merupakan untuk model XL7415FGX (4×2) A/T.

    Dikutip detikJabar, Kasat Lantas Polres Sukabumi Kota, AKP Haga Deo Harefa, menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kendaraan dengan nomor pelat asli dikendarai oleh Maulid Zaidan Alamsyah. Sementara itu, kendaraan lainnya ternyata merupakan kendaraan baru yang seharusnya menggunakan Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK).

    Deo menyebut, pemilik kendaraan mengakui belum mendapat pelat nomor resmi. Atas dasar itu, ia membuat pelat nomor sendiri di pinggir jalan.

    “Yang bersangkutan membuat nopol tersebut di tukang pelat nomor yang ada di pinggir jalan. Sudah dua hari (digunakan),” kata Deo.

    Deo membeberkan, pelat nomor palsu memang secara kasat mata tak memiliki perbedaan signifikan dengan pelat nomor asli. Namun pihak kepolisian, bisa mengetahui perbedaan hal tersebut. Terkait hal itu, polisi memberikan sanksi tilang ke pemilik kendaraan.

    “Sekilas mungkin terlihat sama dari bahan dan cara mencetak, tetapi ada perbedaan signifikan dalam spektek yang kami gunakan,” sambung Deo.

    Lebih lanjut, Deo juga mengonfirmasi bahwa kendaraan yang menggunakan pelat nomor tidak resmi tersebut merupakan hadiah dari Bank BRI. Namun, hingga kini proses registrasi kendaraan masih berlangsung.

    Menggunakan TNKB tak sesuai peruntukan jelas melanggar lalu lintas. Buat kendaraan yang tidak menggunakan pelat nomor sesuai peruntukkan terancam denda Rp 500 ribu atau kurungan penjara maksimal 2 bulan.

    (dry/rgr)

  • Pengamat Proyeksikan Pemangkasan Anggaran untuk Dialokasikan ke BGN, Pembiayaan UMKM hingga Perbaikan Irigasi

    Pengamat Proyeksikan Pemangkasan Anggaran untuk Dialokasikan ke BGN, Pembiayaan UMKM hingga Perbaikan Irigasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat Kebijakan Publik, Ahmad Alamsyah Saragih memproyeksikan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dialokasikan ke program strategis presiden mulai dari menambah anggaran sekitar Rp 100 triliun ke Badan gizi nasional (BGN) hingga perbaikan irigasi. 

    Pasalnya untuk program makan bergizi gratis (MBG) saja dikatakan Alamsyah baru ada dana sebesar Rp 70 triliun. Dengan demikian untuk mempercepat pemerataan program MBG tentunya membutuhkan biaya, maka dipilihlah keputusan yang dianggap “tidak enak” itu. 

    “Salah satunya dengan memangkas beberapa pos-pos di kementerian, untuk direlokasikan mungkin satu kepada penambahan anggaran BGN sebesar Rp 100 triliun, kemudian mungkin juga untuk mendorong pembiayaan UMKM agar bisa terlibat dalam program tersebut, untuk rantai pasoknya mungkin juga dibutuhkan beberapa triliun lagi,” jelas Ahmad Alamsyah Saragih saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (9/2/2025). 

    Menurut Alamsyah, Prabowo merupakan sosok yang konsentrasi terhadap pangan sehingga untuk menggenjot produktivitas tentunya dibutuhkan subsidi pupuk dan perbaikan irigasi. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan biaya atau anggaran yang cukup tinggi. 

    Hal inilah yang menyebabkan Prabowo memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran (budget) pos-pos kementerian tertentu. Kemudian tercetuslah pemangkasan anggaran mencapai Rp 306,9 triliun di badan anggaran dan dialokasikan ke tiga pos tadi, baik penambahan anggaran ke BGN, pembiayaan UMKM dan rantai pasoknya serta peningkatan produktivitas pangan.

    “Harapannya ekonomi bisa berjalan dengan belanja pemerintah yang lebih efektif. Ukuran efektifnya sendiri adalah terpenuhinya komitmen dengan rakyat,” tandasnya. 

    Sebenarnya ada dua pos utama yang diincar Prabowo, yakni pemangkasan belanja K/L senilai Rp 256,1 triliun serta pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun. Kebijakan ini mencakup pemangkasan pada 16 pos belanja dengan besaran bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%. 

    Kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya mencakup pos belanja besar, seperti infrastruktur atau belanja bantuan sosial, tetapi juga pos yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan administratif dan operasional kementerian/lembaga.

    Sebagai contoh, pos anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) dipangkas hingga 90%, pos kegiatan seremonial mengalami pengurangan sebesar 56,9%. Lebih lanjut, pos untuk rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya juga mengalami efisiensi anggaran hampir 45%.

  • Strategi Efisiensi Anggaran Harus Fokus pada Program Low Budget High Impact dan Multiplier Effect

    Strategi Efisiensi Anggaran Harus Fokus pada Program Low Budget High Impact dan Multiplier Effect

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan agresif dalam efisiensi anggaran negara dengan memangkas belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 306 triliun. Pemotongan ini mencakup 16 pos anggaran dengan kisaran pengurangan 10% hingga 90%.

    Menanggapi kebijakan ini, pengamat kebijakan publik Ahmad Alamsyah Saragih menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus dibarengi dengan strategi yang tepat agar tetap memberikan dampak positif bagi perekonomian. Berikut strategi yang dapat diterapkan:

    1. Memprioritaskan Program Low Budget High Impact

    Alamsyah menegaskan bahwa kementerian dan lembaga harus mengubah pola kerja dengan fokus pada program yang memiliki manfaat besar (high impact) namun dengan biaya yang lebih rendah (low budget). Ini akan memastikan anggaran yang tersedia tetap efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

    2. Digitalisasi untuk Efisiensi Rapat Kerja

    Penggunaan teknologi digital harus dioptimalkan guna mengurangi biaya rapat kerja, seperti pengeluaran untuk konsumsi, venue, dan perjalanan dinas. Dengan adopsi teknologi, koordinasi lintas daerah dan lembaga tetap dapat berjalan tanpa menghambat efektivitas kerja.

    3. Mengalokasikan Anggaran ke Program Berdaya Guna Tinggi (Multiplier Effect)

    Efisiensi anggaran harus diikuti dengan realokasi ke program-program yang dapat memberikan dampak luas bagi perekonomian, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan rantai pasok lokal. Selain itu, pemerintah harus memastikan UKM dapat berpartisipasi aktif dalam program ini dengan dukungan pembiayaan.

    4. Dukungan Kebijakan Moneter untuk Meningkatkan Efektivitas Fiskal

    Kebijakan fiskal saja tidak cukup untuk memastikan efektivitas realokasi anggaran. Oleh karena itu, dukungan kebijakan moneter diperlukan, misalnya dengan menyediakan skema pembiayaan perbankan berbunga rendah serta kebijakan afirmatif untuk sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    Dengan penerapan strategi yang tepat, kebijakan efisiensi anggaran ini dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

  • Pengamat Proyeksikan Pemangkasan Anggaran untuk Dialokasikan ke BGN, Pembiayaan UMKM hingga Perbaikan Irigasi

    Sektor Akomodasi dan Transportasi Kena Dampak Kebijalan Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat Kebijakan Publik Ahmad Alamsyah Saragih menilai sektor akomodasi dan transportasi akan terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga (L/K) banyak yang dipangkas dan bahkan mungkin omzetnya akan berkurang dan pertumbuhannya cenderung tertahan.

    “Namun demikian apakah syarat yang lain itu juga sudah disiapkan oleh pemerintah? Salah satunya substitusinya dengan menggerakkan ekonomi swasta,” beber Ahmad Alamsyah Saragih dihubungi Beritasatu.com, Minggu (9/2/2025).

    Menurut Alamsyah, demi menggerakkan ekonomi swasta tidak bisa dilakukan sepenuhnya dengan mengandalkan anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan bank sentral agar ada sumber-sumber pembiayaan murah untuk menghidupi sektor swasta supaya bisa bertumbuh dan menjadi subtitusi belanja pemerintah yang direalokasi ke sektor lain.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan agresif terkait efisiensi anggaran belanja negara. Dengan memotong beberapa pos anggaran di kementerian dan lembaga untuk mencapai efisiensi anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 306 triliun.

    Setidaknya ada dua pos utama yang diincar Prabowo dalam efisiensi anggaran, yakni pemangkasan belanja K/L senilai Rp 256,1 triliun serta pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.  Kebijakan ini mencakup pemangkasan pada 16 pos belanja dengan besaran bervariasi mulai 10% hingga 90%.

    Kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya mencakup pos belanja besar, seperti infrastruktur atau belanja bantuan sosial, tetapi juga pos yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan administratif dan operasional kementerian/lembaga.

    Sebagai contoh, pos anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) dipangkas hingga 90%, Pos kegiatan seremonial mengalami pengurangan sebesar 56,9%. Lebih lanjut, pos untuk rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya juga dipangkas hampir 45%.