Xcloud.id

Tag: Akmal

  • 23 calon kepala daerah di Sulsel dilantik 20 Februari 2025

    23 calon kepala daerah di Sulsel dilantik 20 Februari 2025

    Suasana Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar. ANTARA/Darwin Fatir.

    KPU: 23 calon kepala daerah di Sulsel dilantik 20 Februari 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 23 dari 25 calon kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum akan mengikuti pelantikan serentak pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

    “Kami bersama jajaran KPU provinsi dan KPU daerah telah melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak. Tugas kami sudah selesai dan tinggal menunggu pelantikan 20 Februari di Jakarta,” kata anggota KPU Provinsi Sulsel Romy Harminto di Makassar, Ahad.

    Kepastian pelantikan 23 calon kepala daerah itu setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat bebas sengketa, termasuk sembilan calon kepala daerah yang bersengketa dinyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak majelis.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah memastikan pelantikan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, bagi calon kepala daerah yang tidak bersengketa atau dinyatakan menang sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di MK.

    “Pada dasarnya seluruh tahapan sudah selesai di tingkat KPU. Pencapaian ini atas kerja keras teman-teman KPU, baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyukseskan pilkada,” katanya.

    Selain itu, tambahnya, KPU telah melakukannya secara maksimal pada semua tahapan. Hasil ini tentu tidak bisa membuat semua orang puas, namun bagi yang terpilih telah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja-kerja KPU.

    “Mungkin bagi yang tidak puas melaporkan kami ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), tetapi itu tidak menjadi soal. Karena kami sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi itu hak orang melaporkan ke DKPP,” paparnya.

    Mengenai masih adanya dua perkara sengketa PHP yang berlanjut di MK, yakni Pilkada Kota Palopo dan Pilkada Kabupaten Jeneponto, ia mengatakan KPU Sulsel tetap memantau perkembangan.

    Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah bersama anggotanya menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Masse sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah memenangkan sengketa di MK. Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh 3.014.255 suara.

    Usai penetapan itu, DPRD Sulsel selanjutnya menindaklanjuti dengan menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiaman-Fatmawati Rusdi Masse sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2025–2030 melalui Rapat Paripurna Istimewa di Kantor DPRD Sulsel.

    Berikut 23 pasangan calon kepala daerah periode 2025–2030 yang dilantik pada 20 Oktober 2024 di Jakarta.

    1. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiaman-Fatmawati Rusdi Masse dengan perolehan 3.014.255 suara.
    2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Chaidir Syam – A Muetazim Mansyur dengan perolehan suara 121.892 suara
    3. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Andi Ina Kartika Sari – Abustan dengan perolehan 47.765 suara
    4. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Patahuddin – Muhammad Dhevy Bijak dengan perolehan 97.775 suara
    5. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara A Abdullah Rahim – Jumail Mappile memperoleh 73.716 suara
    6. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Irwan Bachri Syam – Puspawati Husler memperoleh 88.748 suara
    7. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Yusuf Ritangnga-Andi Tenri Liwang La Tinro memperoleh 75.638 suara
    8. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Zadrak Tombeg-Erianto Laso’ Paundanan memperoleh 83.076 suara
    9. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Husniah Talenrang – Darmawangsyah Muin memperoleh 225.429 suara
    10.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Muhammad Fathul Fauzy Nurdin – Sahabuddin memperoleh 69.036 suara
    11.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Ratnawati Arif – Andi Mahyanto dengan perolehan 64.735 suara
    12.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Andi Rosman – dr Baso Rahmanuddin memperoleh 130.061 suara
    13.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Suwardi Haseng – Selle Ks Dalle memperoleh 80.266 suara
    14.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Syaharuddin Alrif – Nurkanaah memperoleh 113.390 suara
    15.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Irwan Hamid – Sudirman Bungi memperoleh 102.723 suara
    16.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Frederik V Palimbong – Andrew Branch Silambi memperoleh 68.422 suara
    17.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf – A Edy Manaf memperoleh 141.604 suara.
    18.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Firdaus Daeng Manye – Hengky Yasin memperoleh 111.290 suara
    19.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Muhammad Yusran Lalogau – Abdul Rahman Assegaf memperoleh 105.497 suara.
    20.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selayar Natsir Ali – Muhtar memperoleh 42.505 suara.
    21.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin memperoleh 199.954 suara.
    22.Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare Tasming Hamid – Hermanto memperloeh 38.423 suara.
    23.Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin – Aliyah memperoleh 319.112 suara.

    Sedangkan dua pasangan calon kepala daerah yang lanjut sidang sengketa tahapan pembuktian PHP di MK

    24.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Paris Yasir – Islam Iskandar meraih 89.147 suara.
    25.Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Trisal Tahir – Ahmad Syarifuddin Daud meraih 33.933 suara.

    Sumber : Antara

  • Pemprov Kaltim Terima Nilai 98,31 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik – Halaman all

    Pemprov Kaltim Terima Nilai 98,31 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik – Halaman all

    Pemprov Kaltim Terima Nilai 98,31 Terkait Keterbukaan Informasi Publik
     
     
    Willy Widianto/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meraih prestasi dalam hal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2024. 

    Pemprov Kaltim memperoleh nilai 98,31 dan masuk dalam kategori “Informatif”. 

    Posisi ini berhasil dipertahankan Pemprov Kaltim selama lima tahun berturut-turut.

    Dari hasil Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Provinsi Kaltim meraih Peringkat II secara nasional bersama Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan nilai skor serupa.

    Sementara Peringkat Pertama diraih Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nilai 98,52.

    Capaian ini menunjukkan konsistensi Pemprov Kaltim dalam keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

    Dalam ajang tahunan ini sebanyak 162 badan publik dinilai memenuhi kualifikasi “informatif”, yang terdiri dari 32 kementerian, 35 perguruan tinggi negeri, 36 badan usaha milik negara, 8 lembaga non-struktural, 25 lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta 22 pemerintah provinsi dan 4 partai politik.
     
    Ketua Komisi Informasi Pusat(KIP), Donny Yoesgiantoro mengonfirmasi, sebelumnya sempat terjadi kesalahan teknis perhitungan.

    Sehingga ada perubahan nilai Hasil Monev KIP 2024 Pemprov Kaltim dari 92,31 menjadi 98,31.

    Serta hasil terbaru diumumkan melalui Surat Keputusan (SK) resmi Komisi Informasi Pusat Nomor: 53/KEP/KIP/XII/2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024.

    Donny menegaskan, proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilakukan secara transparan sehingga setiap pihak dapat mengakses proses dan hasil yang memungkinkan, serta memberikan tanggapan balik atas hasil akhir Monev KIP Tahun 2024.

    Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengaku bersyukur atas hasil Monev KIP 2024.

    Sebab Pemprov Kaltim berhasil mempertahankan status “Informatif” selama lima tahun berturut-turut.

    “Kami dari Kaltim, sesungguhnya menerima hasil apapun. Karena bukan hasil yang penting. Tapi ikhtiarnya untuk menjalankan keterbukaan informasi publik,” kata Akmal Malik di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
     
    Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi yang tinggi atas “keterbukaan informasi” yang dicontohkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam penilaian Monev KIP 2024. 

    Dia menjelaskan, era keterbukaan informasi memang telah menjadi energi yang mampu mempercepat proses pencerdasan bangsa, serta mendorong berbagai perubahan signifikan.

    Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, berkepribadian Pancasila, serta penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. 

    Visi ini tercapai melalui pengawasan terhadap komitmen badan public dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka.

    Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menilai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

  • Maratua Run 2025, Langkah Strategis Kalimantan Timur untuk Angkat Wilayah Terluar

    Maratua Run 2025, Langkah Strategis Kalimantan Timur untuk Angkat Wilayah Terluar

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kalimantan Timur tengah mempersiapkan gelaran perdana Maratua Run pada 15 Februari 2025. Ajang olahraga ini tidak hanya menjadi event olahraga biasa, tetapi juga menjadi simbol penting dalam mengangkat potensi wilayah remote seperti Maratua ke kancah nasional dan internasional. Hal ini diungkapkan langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

    “Indonesia itu luas, tapi jujur, perhatian selama ini cenderung terpusat di wilayah-wilayah besar. Daerah remote seperti Maratua sering kali termarjinalkan, padahal tanpa Maratua, Indonesia tidak akan lengkap,” ujar Akmal Malik, Kamis (23/1/2025).

    Ia menegaskan bahwa Maratua adalah destinasi premium yang tidak kalah dengan Maladewa. Letaknya yang strategis, hanya berjarak satu penyebrangan dari Filipina, menjadi potensi besar yang belum banyak dikenal.

    Melalui Maratua Run, Akmal berharap seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia sendiri, dapat lebih mengenal keindahan Maratua. “Kami ingin menunjukkan bahwa wilayah remote seperti Maratua layak mendapat atensi. Ini juga menjadi contoh bagi daerah lain seperti Sangir Talaud di Sulawesi, Morotai di Maluku, dan Pulau Weh di Aceh untuk mempromosikan potensi wilayah terluarnya,” tambahnya.

    Lebih jauh, Akmal Malik menyebut kegiatan ini sebagai langkah persiapan bagi Kalimantan Timur untuk membuktikan diri sebagai ibu kota negara yang baru. “Jakarta sangat expert dalam melaksanakan event besar. Kami ingin belajar dari pengalaman itu, agar wilayah kami juga layak menjadi pusat perhatian. Dampak dari Maratua Run ini tidak hanya untuk Maratua, tetapi juga untuk Samarinda, Berau, dan daerah sekitarnya,” jelasnya.

    Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, turut menyoroti dampak positif yang dirasakan masyarakat lokal melalui event ini. “Setiap event pasti membawa dampak bagi masyarakat. Dalam Maratua Run, masyarakat akan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan,” kata Sri Wahyuni.

    Ia juga menyebut bahwa keterlibatan ini menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat lokal, terutama karena event seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Maratua. “Persiapan Maratua Run memberikan wawasan baru tentang bagaimana sebuah event olahraga dirancang dan dijalankan. Ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang,” ujarnya.

    Dengan potensi besar yang ditawarkan Maratua, baik dari segi keindahan alam maupun keterlibatan masyarakat, Maratua Run diharapkan menjadi ajang yang berkesinambungan dan mampu menginspirasi wilayah-wilayah remote lainnya di Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa. “Kami berharap ini bukan hanya menjadi acara sekali jalan, tetapi menjadi agenda tahunan yang membawa manfaat besar bagi masyarakat dan memperkuat branding Kalimantan Timur di mata dunia,” tutup Akmal Malik.

    Maratua Run siap menjadi langkah besar Kalimantan Timur, tidak hanya dalam mempromosikan destinasi wisata, tetapi juga dalam menyiapkan wilayah ini sebagai ibu kota negara yang baru. Event ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal keberlanjutan dan pemerataan perhatian terhadap wilayah-wilayah Indonesia yang selama ini terpinggirkan.
     

  • Pemprov Kaltim Gelar Maratua Run 2025, Siapkan Hadiah Total Rp785 Juta – Page 3

    Pemprov Kaltim Gelar Maratua Run 2025, Siapkan Hadiah Total Rp785 Juta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar event lari berskala internasional Maratua Run 2025 di Pulau Maratua Kabupaten Berau pada 15 Februari 2025 mendatang. Acara tersebut mengusung konsep olahraga sekaligus promosi pariwisata.

    Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan, Maratua Run 2025 dirancang untuk mendorong kemajuan sektor olahraga dan pariwisata, khususnya di wilayah remote area seperti Pulau Maratua yang dikenal sebagai surga tersembunyi di Kaltim.

    “Saya katakan tanpa Maratua, tidak ada Indonesia. Nah itu kenapa kita perlu memastikan daerah-daerah remote itu mendapatkan perhatian. Selama ini, lomba lari selalu dilaksanakan cuma di Borobudur, di Jakarta, Surabaya. Nah inilah tugas pemerintah. Pemerintah, kami, ingin agar daerah-daerah seperti masyarakat yang ada di sana juga mendapatkan atensi,” tutur Akmal di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Maratua Run 2025 sendiri memberikan nominal hadiah yang fantastis dengan total senilai Rp785 juta untuk seluruh kategori Juara Maratua Run 2025. Rinciannya yakni kategori 5K National Male/Female Juara I Rp20 juta, Juara II Rp15 juta, Juara III Rp10 juta, Juara IV Rp7,5 juta dan Juara V Rp5 juta.

    Kategori 10K National Male/Female Juara I Rp60 juta, Juara II Rp40 juta, Juara III Rp20 juta, Juara IV Rp10 juta dan Juara V Rp5 juta. Kemudian, Kategori 10K Open International Male/Female Juara I Rp100 juta, Juara II Rp50 juta, Juara III Rp25 juta, Juara IV Rp15 juta dan Juara V Rp10 juta.

    “Melalui event Maratua Run 2025 ini, kami ingin seluruh dunia, seluruh organisasi negara Indonesia yang selama ini memarginalkan daerah-daerah yang remote, ayo dong kita memberikan atensi kepada daerah-daerah itu. Karena mereka juga adalah bagian dari Indonesia,” jelas dia.

    Masyarakat Kabupaten Paser memiliki lokasi wisata yang dinamakan wisata embun pagi, yang dahulunya merupakan sebuah proyek pembangunan. setiap pagi orang berkumpul menikmati keindahan alam sambil berfoto selfie.

  • Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 14 pasangan bupati dan wakil bupati terpilih di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 6 Februari 2025.

    Pelantikan ini akan berlangsung serentak di Ibu Kota Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah, Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu.

    Keputusan pelantikan ini diambil dalam rapat Komisi II DPR RI pada Rabu (22/1/2025).

    Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pelantikan serentak akan dilakukan untuk kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pelantikan serentak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pelantikan serentak dilaksanakan untuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa PHP di MK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

    Pelantikan pasangan kepala daerah ini meliputi wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan seperti Gowa, Bantaeng, Bone, hingga Tana Toraja.

    Di antaranya, Husniah Talerang dan Darmawangsyah Muin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gowa, serta Muhammad Fathul Fauzy Nurdin dan Sahabuddin yang akan memimpin Bantaeng.

    Beberapa pasangan lainnya termasuk Ratnawati Arief dan Andi Mahyanto Masda untuk Sinjai, serta Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin untuk Bone.

    Namun, tidak semua kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 dapat langsung dilantik.

  • Balikpapan siap jadi tuan rumah Hari Otonomi Daerah 2025

    Balikpapan siap jadi tuan rumah Hari Otonomi Daerah 2025

    Balikpapan (ANTARA) – Kota Balikpapan, Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX pada 25 April 2025.

    Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik di Balikpapan, Selasa, mengungkapkan Hari Otda merupakan agenda tahunan yang selalu dilaksanakan dengan tema yang menyesuaikan isu strategis pembangunan dan otonomi daerah.

    Dipilihnya Balikpapan, ujar Akmal, karena Kota Minyak (sebutan Balikpapan) adalah daerah otonom yang mampu melaksanakan berbagai event nasional beberapa tahun terakhir. Terlebih ketika penetapan Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, dan pelaksanaan pembangunannya hingga saat ini.

    “IKN waktu itu sedang on fire, tapi sekarang isu-isu IKN masih tetap hangat. Karena bagi Kaltim, IKN itu merupakan berkah. Bahkan tema peringatan HUT Kaltim tahun ini adalah “Membangun Kaltim untuk Nusantara”. Jadi nanti ada alternatif tema yang nantinya akan diajukan untuk Hari Otda tahun ini. Tentunya tema terkait dengan pendekatan penguatan Nusantara,” ujar Akmal.

    Akmal Malik berharap Hari Otda XXIX ini menjadi momentum ke depan untuk meningkatkan sinergi antara kabupaten/kota bersama provinsi dalam melaksanakan program-program pembangunan.

    “Kita harus tetap optimistis membangun otonomi daerah. Kita senang melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak biasa,” ucap Akmal, yang merespons rencana Wali Kota Balikpapan terkait pelaksanaan Hari Otda di Balikpapan.

    Sementara itu Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan ucapan terima kasih karena Balikpapan telah ditetapkan dan dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Otda XXIX 2025.

    “Balikpapan merasa percaya diri, karena beberapa kali event-event nasional. Terakhir Rakernas Apeksi.

    Untuk Hari Otda ini kita ingin menghidupkan nuansa bahari, acara kita adakan di atas kapal tongkang berukuran 300 feet yang siap menampung ribuan orang peserta,” kata Rahmad.

    “Kami akan memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Karena pesan Pak Presiden adalah untuk mengkampanyekan seluas-luasnya dan secara berkelanjutan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur,” tambahnya.

    Pewarta: Arumanto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Konsolidasi Pembangunan Daerah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ajak Kontestan Pilkada Kaltim Beri Masukan

    Konsolidasi Pembangunan Daerah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ajak Kontestan Pilkada Kaltim Beri Masukan

    Liputan6.com, Kutai Kartanegara – Kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah tengah Benua Etam yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu mulai dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, pada Senin (13/1/2025). Direncanakan kunker yang berlangsung hingga Kamis (16/1/2025) tersebut turut didampingi oleh Ketua DPRD Kaltim dan Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni serta pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim.

    Selain itu, kunker yang bertujuan konsolidasi pembangunan daerah ini juga turut diikuti oleh Anggota DPD RI Dapil Kaltim Yulianus Henock Sumual, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syarifah Suraidah, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, anggota DPRD Kaltim dan pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut Akmal Malik, perjalanan konsolidasi pembangunan daerah ini merupakan tindak lanjut dari hasil pesta demokrasi yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, di mana proses penetapannya dilakukan secara bertahap. Maka dari itu Akmal Malik turut mengundang para kontestan yang telah berkompetisi untuk memberikan masukan terkait masa depan Provinsi Kalimantan Timur.

    “Baik pak Isran, pak Hadi, pak Rudy Mas’ud, dan pak Seno, keempatnya saya undang, untuk saling memberikan masukan tentang terkait masa depan Kalimantan Timur. Bahkan alhamdulillah juga hadir dua wakil rakyat kita DPD dan DPR RI Semua wakil rakyat Kaltim di pusat saya undang. Namun yang bisa hadir cuma dua orang,” terang Akmal Malik kepada awak media usai meninjau pelaksanaan simulasi makan bergizi gratis di SLB Negeri Tenggarong, Senin (13/1/2025).

    Akmal Malik mengatakan saat ini adalah momentum untuk konsolidasi. Sebagai penjabat gubernur dalam kurun waktu satu tahun ini, dirinya ingin menyampaikan kepada semua pihak kondisi Kaltim saat ini. “Ini kekurangan dan hal-hal yang belum kita capai. Dan apa yang kita perbaiki ke depan. Untuk itu kita harus turun ke lapangan dan kita melihat bersama. Saya ingin mencontohkan demokrasi yang baik seperti apa. Setelah selesai proses demokrasi kita selesai kita bersatu bersama. Karena demokrasi itu sejatinya adalah mencari jalan terbaik atau Memilih yang terbaik untuk melanjutkan hal-hal yang baik ke depan,” paparnya.

    Akmal Malik mengungkapkan mengapa dirinya mengajak teman-teman DPR dan DPR RI, agar mereka juga memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan di wilayah Kaltim di pusat. Dan untuk kontinuitasnya juga dirinya menginginkan hadirnya kontestan pilkada Kaltim. “Tapi ini yang bisa hadir, tidak apa. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan terus berkomunikasi. Demokrasi kuncinya adalah komunikasi,” ungkapnya.

    Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menekankan bahwa ini adalah perjalanan untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan mana yang belum dilakukan akan diperbaiki ke depan. Karena itulah dirinya mengajak rombongan untuk melihat dimulai dari Samarinda, menuju Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

    “Mungkin berikutnya jika ada waktu kalau beliau-beliau berkenan bisa kita coba ke Paser dan PPU. Lalu arah lainnya ke wilayah utara, Bontang, Kutai Timur dan Berau. Kuncinya adalah kami ingin memberitahukan kepada semua pemangku kepentingan di Kaltim, untuk bisa membangun Kaltim bersama dan demi kebaikan Kaltim ke depan,” pungkasnya.

    Pada kesempatan ini, di SMA Negeri 3 Tenggarong dilakukan penyerahan bantuan dari Pemprov Kaltim kepada Pemkab Kutai Kartanegara yang diserahkan secara simbolis oleh Akmal Malik kepada masing-masing penerima dari Kabupaten Kukar. Diantaranya, bantuan bibit pisang dan saprodi kepada 5 kelompok tani. Bantuan biogas skala rumah tangga kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Samboja, Kukar sebanyak 20 unit. Bantuan blanko KTP Elektronik kepada Disdukcapil Kukar. Bantuan alat musik dan sound system kepada komunitas musik.

    Selanjutnya, bantuan pengembangan desa korporasi ternak (sapi, kandang, alat pengolah pupuk organik, alat chopper, dan lainnya) kepada 2 kelompok tani. Serta bantuan peralatan UKM bagi masyarakat miskin.

    Kemudian, di SLB Negeri Tenggarong, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik beserta rombongan juga berkesempatan meninjau simulasi pemberian makan bergizi gratis bagi siswa siswi di sekolah tersebut.

  • Profil Afriansyah Noor, Wakil Kepala BPJPH dan Mantan Sekjen PBB yang Keluar dari PBB – Halaman all

    Profil Afriansyah Noor, Wakil Kepala BPJPH dan Mantan Sekjen PBB yang Keluar dari PBB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Afriansyah Noor merupakan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan juga mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB). 

    Nama Afriansyah Noor kini menjadi sorotan publik setelah ia memutuskan keluar dari partai yang telah ia besarkan. 

    Keputusan tersebut diambil usai kekalahannya dari keponakan Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra yang terpilih sebagai Ketua Umum PBB dalam Muktamar IV PBB di Bali. 

    “Melalui surat pernyataan yang saya buat ini, saya menyampaikan keputusan mengundurkan diri sebagai anggota PBB terhitung 16 Januari 2025,” tuturnya lewat keterangan, Kamis (16/1/2025). 

    Pria yang akrab disapa Ferry Noor ini mengungkapkan bahwa keputusan untuk meninggalkan Partai Bulan Bintang (PBB) bukanlah hal yang mudah. 

    Selama 26 tahun pengabdiannya, PBB telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya dan turut berperan dalam membesarkan namanya.

    “Ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi pribadi yang akan fokus atas jabatan yang diamanatkan oleh Pak Prabowo Subianto,” kata Ferry. 

    Ia pun berharap kepada ketua umum terpilih bisa memajukan PBB.

    “Harapan saya siapapun yang menjadi pimpinan di PBB bisa mendukung Pak Gugum dan betul-betul solid sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi PBB,” ungkapnya.

    Lantas siapa Afriansyah Noor? Berikut profilnya.

    Profil Afriansyah Noor

    Afriansyah Noor lahir di Jambi pada 20 April 1972.

    Ia merupakan anak dari pasangan Fauzi Noor dan Upik Tando.

    Afriansyah Noor memiliki gelar adat Datuak Rajo Basa, gelar kehormatan Adat Bandar Mudo Pengimbang Rajo dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, Gelar Adat Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri oleh Lembaga Pemangku Adat Kota Lubuklinggau, Gelar Kanjeng Pangeran.

    Gelar itu diberikan langsung oleh “Ingkang Sinoehoen Kangdjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XIII yang didampingi Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono (Prameswari Dalem SISKS Pakoe Boewono XIII).

    Dalam kehidupan pribadinya, Afriansyah Noor menikah dengan Lin Nurhayani.

    Mereka memiliki empat orang anak bernama Putri Ariska Anggraini Noor, Akmal Farhansyah Razzak, Lutfia Nur Hasna Rahmatika, dan Putra Ramzzysyah Noor Razak.

    Afriansyah Noor mengawali pendidikannya di SD Negeri 5 Lubuk Linggau (1984), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Lubuk Linggau (1987), dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Jambi (1990).

    Setelah itu, ia melanjutkan studi di bidang teknik di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN). 

    Tidak berhenti di jenjang sarjana, Afriansyah juga berhasil meraih gelar magister dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) dan menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Sriwijaya dengan predikat cumlaude.

    Sebelum meraih gelar sarjana, Afriansyah telah memulai karier profesionalnya sebagai pengawas proyek di PT Nusa Raya Cipta pada tahun 1996.

    Selanjutnya, ia menempati sejumlah posisi strategis, seperti Direktur Operasional PT Harna Ruas Permai (1998–2000), Direktur Marketing PT Yosinesta Dwipratama (2004), Direktur Operasional PT Kamba 9 (2004–2005) dan PT Georai Pratama (2005), serta Direktur Pengamanan Aset dan Penertiban di Badan Pengelola Komplek Kemayoran (2005–2008).

    Pada 1998, Afriansyah Noor mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai kader.

    Afriansyah Noor tercatat lima kali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2024. Namun, hingga kini ia belum berhasil terpilih.

    Orang kepercayaan Yusril Ihza Mahendra itu juga pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Hizbullah Partai Bulan Bintang yang kedua.

    Afriansyah Noor juga pernah terlibat dalam dunia politik nasional dengan menjadi anggota Tim Kampanye Tingkat Nasional untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Muhammad Jusuf Kalla pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004.

    Afriansyah Noor kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (22/10/2024).

    Di luar politik, Afriansyah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Salah satunya, ia pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Yayasan Agung Darma Fiskal Plus Education periode 2004–2005.

    (Tribunnews.com/Falza) (Wartakotalive/Junianto Hamonangan)

  • Pj Gubernur: Kaltim berperan wujudkan Indonesia maju

    Pj Gubernur: Kaltim berperan wujudkan Indonesia maju

    Samarinda (ANTARA) – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peran strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.

    “Keberadaan kita di jantung Nusantara bukan sekadar kebanggaan, tetapi amanah besar untuk menjadikan Kaltim sebagai teladan dalam pemerataan pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Akmal Malik di Samarinda, Senin.

    Akmal menambahkan pembangunan telah dilaksanakan di berbagai sektor dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

    Seperti bidang infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

    “Semua ini sebagai implementasi dalam menjawab tantangan masa depan, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia,” jelasnya.

    Membangun Kaltim Untuk Nusantara, lanjut Akmal menjadi pengingat bahwa Kalimantan Timur bukan hanya milik orang yang tinggal wilayah Kaltim, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia.

    “Sebagai lokasi Ibu Kota Negara Nusantara, Kaltim memegang peran strategis dalam mendukung visi besar negara menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Saat ini Pemerintah memiliki Asta Cita, sebuah kerangka pembangunan strategis pemerintahan baru yang akan menjadi landasan dan pedoman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dalam berbagai bidang.

    “Membangun infrastruktur yang mendukung integrasi ekonomi dan sosial serta memperkuat ketahanan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Akmal Malik.

    ***2***

    Pewarta: Arumanto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mantan Dirut Taspen Iqbal Latanro Kembali Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Investasi Fiktif

    Mantan Dirut Taspen Iqbal Latanro Kembali Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Investasi Fiktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan investasi fiktif, Senin (6/1/2025).  

    Iqbal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dua orang tersangka yang telah ditetapkan KPK. Selain Iqbal, terdapat tiga orang lainnya yang dipanggil yaitu Pegawai PT Insight Investments Management Reyhan Akmal Maliki, wiraswasta Kun Kurnely dan karyawan PT Smartdeal Money Changer Silvia. 

    Adapun Iqbal merupakan Direktur Utama Taspen yang menjabat sekitar 7 tahun atau selama 2013-2020. Usai menjalani pemeriksaan sore ini, pria itu enggan berkomentar ihwal pemeriksaannya oleh penyidik. 

    “Jangan lah, nanti kita bermasalah,” ujarnya saat enggan merespons pertanyaan wartawan di luar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/1/2025). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Iqbal diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan jabatannya sebagai mantan direktur utama BUMN tersebut. 

    “Saudara Iqbal didalami pengetahuan dalam jabatannya sebagai Direktur. Hal-hal apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada yang bersangkutan, tentunya saya belum bisa membuka secara gamblang karena itu sudah masuk materi,” terang Tessa kepada wartawan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Iqbal pernah diperiksa penyidik KPK pada April 2024 lalu. Penyidik mendalami keterangannya soal mekanisme dan proses kegiatan pengelolaan investasi di Taspen. 

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah menduga sebagian investasi Rp1 triliun yang dilakukan dengan dana kelolaan Taspen fiktif. 

    Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan dua orang tersangka yaitu mantan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri. Surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Kosasih dan Ekiawan diteken pada Maret 2024. 

    Pada Juni 2024, Direktur Keuangan Taspen Oktober 2018-Januari 2020 Helmi Imam Satriyono mengonfirmasi bahwa ada kegiatan investasi senilai Rp1 triliun ketika dia menjabat. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut soal dugaan pidana yang diusut KPK. 

    KPK lalu menelusuri aliran dana investasi dana kelolaan Taspen itu. Penyidik menemukan bahwa dana kelolaan Taspen itu diputar ke berbagai instrumen investasi seperti reksadana, saham hingga obligasi syariah (sukuk). Beberapa sekuritas pun diperiksa, salah satunya adalah PT Sinarmas Sekuritas.