Tag: Akmal

  • Konsolidasi Pembangunan Daerah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ajak Kontestan Pilkada Kaltim Beri Masukan

    Konsolidasi Pembangunan Daerah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ajak Kontestan Pilkada Kaltim Beri Masukan

    Liputan6.com, Kutai Kartanegara – Kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah tengah Benua Etam yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu mulai dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, pada Senin (13/1/2025). Direncanakan kunker yang berlangsung hingga Kamis (16/1/2025) tersebut turut didampingi oleh Ketua DPRD Kaltim dan Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni serta pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim.

    Selain itu, kunker yang bertujuan konsolidasi pembangunan daerah ini juga turut diikuti oleh Anggota DPD RI Dapil Kaltim Yulianus Henock Sumual, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syarifah Suraidah, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, anggota DPRD Kaltim dan pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut Akmal Malik, perjalanan konsolidasi pembangunan daerah ini merupakan tindak lanjut dari hasil pesta demokrasi yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, di mana proses penetapannya dilakukan secara bertahap. Maka dari itu Akmal Malik turut mengundang para kontestan yang telah berkompetisi untuk memberikan masukan terkait masa depan Provinsi Kalimantan Timur.

    “Baik pak Isran, pak Hadi, pak Rudy Mas’ud, dan pak Seno, keempatnya saya undang, untuk saling memberikan masukan tentang terkait masa depan Kalimantan Timur. Bahkan alhamdulillah juga hadir dua wakil rakyat kita DPD dan DPR RI Semua wakil rakyat Kaltim di pusat saya undang. Namun yang bisa hadir cuma dua orang,” terang Akmal Malik kepada awak media usai meninjau pelaksanaan simulasi makan bergizi gratis di SLB Negeri Tenggarong, Senin (13/1/2025).

    Akmal Malik mengatakan saat ini adalah momentum untuk konsolidasi. Sebagai penjabat gubernur dalam kurun waktu satu tahun ini, dirinya ingin menyampaikan kepada semua pihak kondisi Kaltim saat ini. “Ini kekurangan dan hal-hal yang belum kita capai. Dan apa yang kita perbaiki ke depan. Untuk itu kita harus turun ke lapangan dan kita melihat bersama. Saya ingin mencontohkan demokrasi yang baik seperti apa. Setelah selesai proses demokrasi kita selesai kita bersatu bersama. Karena demokrasi itu sejatinya adalah mencari jalan terbaik atau Memilih yang terbaik untuk melanjutkan hal-hal yang baik ke depan,” paparnya.

    Akmal Malik mengungkapkan mengapa dirinya mengajak teman-teman DPR dan DPR RI, agar mereka juga memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan di wilayah Kaltim di pusat. Dan untuk kontinuitasnya juga dirinya menginginkan hadirnya kontestan pilkada Kaltim. “Tapi ini yang bisa hadir, tidak apa. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan terus berkomunikasi. Demokrasi kuncinya adalah komunikasi,” ungkapnya.

    Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menekankan bahwa ini adalah perjalanan untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan mana yang belum dilakukan akan diperbaiki ke depan. Karena itulah dirinya mengajak rombongan untuk melihat dimulai dari Samarinda, menuju Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

    “Mungkin berikutnya jika ada waktu kalau beliau-beliau berkenan bisa kita coba ke Paser dan PPU. Lalu arah lainnya ke wilayah utara, Bontang, Kutai Timur dan Berau. Kuncinya adalah kami ingin memberitahukan kepada semua pemangku kepentingan di Kaltim, untuk bisa membangun Kaltim bersama dan demi kebaikan Kaltim ke depan,” pungkasnya.

    Pada kesempatan ini, di SMA Negeri 3 Tenggarong dilakukan penyerahan bantuan dari Pemprov Kaltim kepada Pemkab Kutai Kartanegara yang diserahkan secara simbolis oleh Akmal Malik kepada masing-masing penerima dari Kabupaten Kukar. Diantaranya, bantuan bibit pisang dan saprodi kepada 5 kelompok tani. Bantuan biogas skala rumah tangga kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Samboja, Kukar sebanyak 20 unit. Bantuan blanko KTP Elektronik kepada Disdukcapil Kukar. Bantuan alat musik dan sound system kepada komunitas musik.

    Selanjutnya, bantuan pengembangan desa korporasi ternak (sapi, kandang, alat pengolah pupuk organik, alat chopper, dan lainnya) kepada 2 kelompok tani. Serta bantuan peralatan UKM bagi masyarakat miskin.

    Kemudian, di SLB Negeri Tenggarong, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik beserta rombongan juga berkesempatan meninjau simulasi pemberian makan bergizi gratis bagi siswa siswi di sekolah tersebut.

  • Profil Afriansyah Noor, Wakil Kepala BPJPH dan Mantan Sekjen PBB yang Keluar dari PBB – Halaman all

    Profil Afriansyah Noor, Wakil Kepala BPJPH dan Mantan Sekjen PBB yang Keluar dari PBB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Afriansyah Noor merupakan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan juga mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB). 

    Nama Afriansyah Noor kini menjadi sorotan publik setelah ia memutuskan keluar dari partai yang telah ia besarkan. 

    Keputusan tersebut diambil usai kekalahannya dari keponakan Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra yang terpilih sebagai Ketua Umum PBB dalam Muktamar IV PBB di Bali. 

    “Melalui surat pernyataan yang saya buat ini, saya menyampaikan keputusan mengundurkan diri sebagai anggota PBB terhitung 16 Januari 2025,” tuturnya lewat keterangan, Kamis (16/1/2025). 

    Pria yang akrab disapa Ferry Noor ini mengungkapkan bahwa keputusan untuk meninggalkan Partai Bulan Bintang (PBB) bukanlah hal yang mudah. 

    Selama 26 tahun pengabdiannya, PBB telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya dan turut berperan dalam membesarkan namanya.

    “Ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi pribadi yang akan fokus atas jabatan yang diamanatkan oleh Pak Prabowo Subianto,” kata Ferry. 

    Ia pun berharap kepada ketua umum terpilih bisa memajukan PBB.

    “Harapan saya siapapun yang menjadi pimpinan di PBB bisa mendukung Pak Gugum dan betul-betul solid sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi PBB,” ungkapnya.

    Lantas siapa Afriansyah Noor? Berikut profilnya.

    Profil Afriansyah Noor

    Afriansyah Noor lahir di Jambi pada 20 April 1972.

    Ia merupakan anak dari pasangan Fauzi Noor dan Upik Tando.

    Afriansyah Noor memiliki gelar adat Datuak Rajo Basa, gelar kehormatan Adat Bandar Mudo Pengimbang Rajo dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, Gelar Adat Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri oleh Lembaga Pemangku Adat Kota Lubuklinggau, Gelar Kanjeng Pangeran.

    Gelar itu diberikan langsung oleh “Ingkang Sinoehoen Kangdjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XIII yang didampingi Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono (Prameswari Dalem SISKS Pakoe Boewono XIII).

    Dalam kehidupan pribadinya, Afriansyah Noor menikah dengan Lin Nurhayani.

    Mereka memiliki empat orang anak bernama Putri Ariska Anggraini Noor, Akmal Farhansyah Razzak, Lutfia Nur Hasna Rahmatika, dan Putra Ramzzysyah Noor Razak.

    Afriansyah Noor mengawali pendidikannya di SD Negeri 5 Lubuk Linggau (1984), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Lubuk Linggau (1987), dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Jambi (1990).

    Setelah itu, ia melanjutkan studi di bidang teknik di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN). 

    Tidak berhenti di jenjang sarjana, Afriansyah juga berhasil meraih gelar magister dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) dan menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Sriwijaya dengan predikat cumlaude.

    Sebelum meraih gelar sarjana, Afriansyah telah memulai karier profesionalnya sebagai pengawas proyek di PT Nusa Raya Cipta pada tahun 1996.

    Selanjutnya, ia menempati sejumlah posisi strategis, seperti Direktur Operasional PT Harna Ruas Permai (1998–2000), Direktur Marketing PT Yosinesta Dwipratama (2004), Direktur Operasional PT Kamba 9 (2004–2005) dan PT Georai Pratama (2005), serta Direktur Pengamanan Aset dan Penertiban di Badan Pengelola Komplek Kemayoran (2005–2008).

    Pada 1998, Afriansyah Noor mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai kader.

    Afriansyah Noor tercatat lima kali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2024. Namun, hingga kini ia belum berhasil terpilih.

    Orang kepercayaan Yusril Ihza Mahendra itu juga pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Hizbullah Partai Bulan Bintang yang kedua.

    Afriansyah Noor juga pernah terlibat dalam dunia politik nasional dengan menjadi anggota Tim Kampanye Tingkat Nasional untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Muhammad Jusuf Kalla pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004.

    Afriansyah Noor kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (22/10/2024).

    Di luar politik, Afriansyah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Salah satunya, ia pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Yayasan Agung Darma Fiskal Plus Education periode 2004–2005.

    (Tribunnews.com/Falza) (Wartakotalive/Junianto Hamonangan)

  • Pj Gubernur: Kaltim berperan wujudkan Indonesia maju

    Pj Gubernur: Kaltim berperan wujudkan Indonesia maju

    Samarinda (ANTARA) – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peran strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.

    “Keberadaan kita di jantung Nusantara bukan sekadar kebanggaan, tetapi amanah besar untuk menjadikan Kaltim sebagai teladan dalam pemerataan pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Akmal Malik di Samarinda, Senin.

    Akmal menambahkan pembangunan telah dilaksanakan di berbagai sektor dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

    Seperti bidang infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

    “Semua ini sebagai implementasi dalam menjawab tantangan masa depan, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia,” jelasnya.

    Membangun Kaltim Untuk Nusantara, lanjut Akmal menjadi pengingat bahwa Kalimantan Timur bukan hanya milik orang yang tinggal wilayah Kaltim, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia.

    “Sebagai lokasi Ibu Kota Negara Nusantara, Kaltim memegang peran strategis dalam mendukung visi besar negara menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Saat ini Pemerintah memiliki Asta Cita, sebuah kerangka pembangunan strategis pemerintahan baru yang akan menjadi landasan dan pedoman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dalam berbagai bidang.

    “Membangun infrastruktur yang mendukung integrasi ekonomi dan sosial serta memperkuat ketahanan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Akmal Malik.

    ***2***

    Pewarta: Arumanto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mantan Dirut Taspen Iqbal Latanro Kembali Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Investasi Fiktif

    Mantan Dirut Taspen Iqbal Latanro Kembali Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Investasi Fiktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan investasi fiktif, Senin (6/1/2025).  

    Iqbal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dua orang tersangka yang telah ditetapkan KPK. Selain Iqbal, terdapat tiga orang lainnya yang dipanggil yaitu Pegawai PT Insight Investments Management Reyhan Akmal Maliki, wiraswasta Kun Kurnely dan karyawan PT Smartdeal Money Changer Silvia. 

    Adapun Iqbal merupakan Direktur Utama Taspen yang menjabat sekitar 7 tahun atau selama 2013-2020. Usai menjalani pemeriksaan sore ini, pria itu enggan berkomentar ihwal pemeriksaannya oleh penyidik. 

    “Jangan lah, nanti kita bermasalah,” ujarnya saat enggan merespons pertanyaan wartawan di luar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/1/2025). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Iqbal diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan jabatannya sebagai mantan direktur utama BUMN tersebut. 

    “Saudara Iqbal didalami pengetahuan dalam jabatannya sebagai Direktur. Hal-hal apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada yang bersangkutan, tentunya saya belum bisa membuka secara gamblang karena itu sudah masuk materi,” terang Tessa kepada wartawan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Iqbal pernah diperiksa penyidik KPK pada April 2024 lalu. Penyidik mendalami keterangannya soal mekanisme dan proses kegiatan pengelolaan investasi di Taspen. 

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah menduga sebagian investasi Rp1 triliun yang dilakukan dengan dana kelolaan Taspen fiktif. 

    Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan dua orang tersangka yaitu mantan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri. Surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Kosasih dan Ekiawan diteken pada Maret 2024. 

    Pada Juni 2024, Direktur Keuangan Taspen Oktober 2018-Januari 2020 Helmi Imam Satriyono mengonfirmasi bahwa ada kegiatan investasi senilai Rp1 triliun ketika dia menjabat. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut soal dugaan pidana yang diusut KPK. 

    KPK lalu menelusuri aliran dana investasi dana kelolaan Taspen itu. Penyidik menemukan bahwa dana kelolaan Taspen itu diputar ke berbagai instrumen investasi seperti reksadana, saham hingga obligasi syariah (sukuk). Beberapa sekuritas pun diperiksa, salah satunya adalah PT Sinarmas Sekuritas.

  • Tarif PKB dan BBNKB Kendaraan di Kaltim Turun, Begini Aturannya

    Tarif PKB dan BBNKB Kendaraan di Kaltim Turun, Begini Aturannya

    Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi memberlakukan penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

    Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan tarif PKB kini ditetapkan sebesar 0,8% dari nilai jual kendaraan atau turun 1,75% dari tarif sebelumnya. 

    Kemudian, implementasi tarif Opsen PKB sebesar 66% dari pokok PKB menghasilkan total tarif efektif sebesar 1,328%. 

    Senada, tarif BBNKB turut dipangkas menjadi 8%, ditambah dengan Opsen BBNKB sebesar 66% dari pokok BBNKB, sehingga total tarif yang dikenakan menjadi 13,28% atau lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya yang menyentuh angka 15%. 

    Secara kumulatif, penurunan tarif mencapai 0,422% untuk PKB dan 1,72% untuk BBNKB.

    “Pengenaan Tarif PKB dan BBNKB tersebut merupakan tarif terendah se-Indonesia sehingga masyarakat jangan resah dan tidak termakan isu-isu yang tidak benar terkait adanya kenaikan PKB dan BBNKB,” ujarnya dalam rilis kepada media, Kamis (2/1/2025). 

    Kendati demikian, Akmal menyebutkan terdapat penyesuaian dalam mekanisme penerimaan pajak melalui pengenaan Opsen PKB dan BBNKB. 

    Penerimaan dari Opsen ini akan secara otomatis dialokasikan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme split bill harian. 

    Dengan demikian, pemerintah daerah tingkat II akan memiliki kepastian penerimaan pajak serta keleluasaan dalam membelanjakan dana tersebut, berbeda dibandingkan skema bagi hasil sebelumnya.

    Pungutan Opsen ini, kata Akmal, bertujuan untuk mempererat sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan pajak serta mempercepat penyaluran dana.

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita telaah perbandingan tarif BBNKB sebelum dan sesudah penyesuaian. 

    Sebagai contoh, untuk kendaraan dengan nilai jual Rp15.800.000, tarif BBNKB baru akan menjadi:

    •    Rp15.800.000 x 8% = Rp1.264.000 (Pokok BBNKB)

    •    Rp1.264.000 x 66% = Rp834.240 (Opsen BBNKB)

    •    Total: Rp2.098.240

    Jika dibandingkan dengan tarif BBNKB lama:

    •    Rp15.800.000 x 15% = Rp2.370.000

    Terlihat jelas selisih yang menguntungkan masyarakat sebesar Rp271.760. 

    Lebih lanjut, Akmal menjelaskan kebijakan ini juga menghapus biaya atau pajak untuk Bea Balik Nama (BBN) kendaraan kedua dan seterusnya (0%). Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berencana melakukan jual beli kendaraan bekas.

    Lebih lanjut, Akmal berharap penurunan tarif PKB dan BBNKB ini akan berdampak positif pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 

    Selain itu, tarif yang kompetitif ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Kaltim untuk membeli dan mendaftarkan kendaraannya di wilayah sendiri, tanpa perlu mencari alternatif di luar daerah. 

    “Saya kira ini adalah kabar baik bagi kita semua. Jangan sampai masyarakat kita justru membeli kendaraan di luar Kaltim, padahal pajak kita jauh lebih rendah,” terangnya.

    Adapun, dia menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Walikota beserta jajarannya hingga tingkat desa untuk aktif menyosialisasikan informasi ini kepada masyarakat luas. 

  • Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha pegang tongkat komando Kodam Mulawarman

    Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha pegang tongkat komando Kodam Mulawarman

    Balikpapan (ANTARA) – Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rudy Rachmat Nugraha menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman, menggantikan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Tri Budi Utomo, sebagai bagian dari mutasi pejabat di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Upacara penyerahan dan penerimaan pasukan dari Letjen TNI Tri Budi Utomo kepada Mayjen Rudy Rachmat Nugraha dilaksanakan, Kamis, di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman, dengan disambut kalung syal manik-manik khas Suku Dayak.

    Kegiatan dirangkai dengan serah terima jabatan, kemudian dilanjutkan pemaparan staf dan serah terima risalah dokumen.

    Kodam VI/Mulawarman merupakan kewilayahan pertahanan militer yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan kini juga meliputi Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota Indonesia.

    Rudy Rachmat Nugraha lulusan Akademi Militer angkatan 1991 berasal dari korps Artileri Pertahanan Udara, pada 2009 menjabat sebagai Kasiops Satgas Kongo XXVI-A.yang mengasah kemampuan dalam operasi internasional melibatkan pasukan Indonesia di luar negeri.

    Kemudian pada 2018 dipercaya menjadi Direktur E Bais TNI memiliki tanggung jawab atas berbagai aspek intelijen dan strategi militer, kemampuan analisis dan pengelolaan informasi intelijen semakin terlihat, sehingga membawa menduduki posisi jabatan penting di badan TNI.

    Rudy Rachmat Nugraha diangkat untuk menduduki jabatan Waaster Kasad Bidang Tahwil Komsos Dan Bakti TNI pada 2021, lalu menjabat sebagai Waasintel Kasad Bidang Bin Intel pada 2023, yang memainkan peran kunci pengembangan dan pengawasan kegiatan intelijen di tubuh TNI.

    Tidak berselang lama, dipercaya untuk menjadi Danpusintelad dan Pa Sahli TK III Bidang Komsos Panglima TNI, sebuah jabatan strategis memperkuat keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan penting di tingkat TNI.

    Karir Rudy Rachmat Nugraha terus melambung, pada 2024 diangkat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI, dan kini jenderal bintang dua tersebut diberi amanat memegang tongkat komando sebagai Pangdam VI/Mulawarman yang sebelumnya dipegang Letjen TNI Tri Budi Utomo.

    Perbatasan, narkoba, IKN, dan bencana

    Mayjend Rudy Rachmat Nugraha resmi menjabat Pangdam VI/Mulawarman melalui sejumlah prosesi sejak pagi hingga siang hari. Rangkaian prosesi di Markas Kodam VI/Mulawarman tersebut merupakan lanjutan proses serah terima jabatan yang berlangsung di Jakarta pada 30 Desember 2024.

    Rudy Rachmat Nugraha bakal melanjutkan yang telah dikerjakan Pangdam VI/Mulawarman sebelumnya, yaitu Letjen Tri Budi Utomo, yang kini mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan.

    Sejumlah tantangan harus dihadapi dengan kewilayahan pertahanan militer yang cukup luas, dan tentunya ada yang menjadi prioritas Mayjend Rudy Rachmat Nugraha Pangdam VI/Mulawarman baru, antara lain masalah perbatasan wilayah negara.

    Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi kewilayahan pertahanan militer Kodam VI/Mulawarman berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi prioritas yang mutlak.

    Perbatasan wilayah tersebut memiliki bentang panjang 1.038 kilometer, Kodam VI/Mulawarman memiliki 31 pos dan 7.500 patok. Sebanyak 500 patok di antaranya dalam kondisi rusak, sehingga harus dilakukan penggantian dan perlu mendapat perhatian untuk menjaga kedaulatan negara.

    Prajurit TNI yang bertugas di perbatasan negara ikut menangkal narkoba dan penyelundupan ilegal lainnya yang masuk ke wilayah Indonesia.

    Kolaborasi atau kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya terus ditingkatkan guna menangkal masuknya narkoba dan penyelundupan ilegal dari perbatasan negara tersebut.

    Pembangunan dan pemindahan ibu kota Negara Indonesia di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, juga tantangan yang harus diprioritaskan.

    Kota masa depan Indonesia tersebut harus terus terus berproses, berlanjut dan berkembang sesuai yang telah ditetapkan sampai pemindahan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.

    Tidak kalah pentingnya, Rudy Rachmat Nugraha juga memprioritaskan tantangan menyangkut alam seperti kebakaran hutan hingga bencana alam lainnya, wajib dilakukan antisipasi, meminimalkan dampak, serta melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

    Mayjend Rudy Rachmat Nugraha bakal memelihara program yang berjalan dengan baik dari Pandam sebelumnya, meningkatkan agar menjadi lebih baik lagi ke depan, dan tentunya melaksanakan amanah atau tugas yang sudah digariskan dari pimpinan mulai dari Markas Besar (Mabes) TNI.

    Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menilai seluruh elemen di provinsi yang dikenal Benua Etam itu sudah berjalan dengan baik, tetapi pekerjaan rumah yang harus dirampungkan bersama tentu selalu ada.

    Pekerjaan rumah yang telah menunggu untuk dijalankan berdasarkan arahan dan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis dan ketahanan pangan bisa lebih dioptimalkan.

    Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Kaltim menaruh harapan kepada Pangdam Rudy Rachmat Nugraha untul bisa lebih memperkuat kinerja dari yang telah dijalin pejabat tertinggi Kodam VI/Mulawarman sebelumnya.

    Diharapkan bersama sinergi dan kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah dibangun selama ini tetap terjaga dengan baik.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur: Kabupaten Paser strategis dukung pembangunan nasional

    Pj Gubernur: Kabupaten Paser strategis dukung pembangunan nasional

    Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Nusantara, sebagai ibu kota negara

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj). Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta Kabupaten Paser, Kaltim dalam momen peringatan hari jadi ke-65 untuk terus memperkuat kontribusi dalam pembangunan nasional.

    “Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Nusantara, sebagai ibu kota negara,” ujar Akmal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Ia pun mengapresiasi langkah-langkah strategis Kabupaten Paser dalam meningkatkan pelayanan publik hingga memperkuat infrastruktur.

    “Saya mengapresiasi langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur dan mendukung program pemberdayaan masyarakat,” katanya.

    Sebagai informasi, Kabupaten Paser genap berusia 65 tahun pada 29 Desember 2024. Kabupaten yang dikenal dengan sebutan “Paser Buen Kesong” (Paser Berhati Baik) itu menurut Akmal, semakin maju dan rakyatnya sejahtera dalam kedamaian.

    Adapun, tema peringatan tahun ini adalah “Maju Bersama Menuju Paser yang Adil dan Sejahtera”. Tema itu diharapkan bisa menjadi pengingat sekaligus harapan bahwa kemajuan daerah harus dicapai melalui sinergi, kebersamaan, dan semangat gotong royong.

    “Tema ini mencerminkan tekad kita untuk terus melangkah maju, memastikan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan,” kata Akmal saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-65 Kabupaten Paser Tahun 2024 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Paser.

    Menurut dia, dari masa ke masa, Kabupaten Paser terus tumbuh menjadi daerah yang semakin kokoh, baik dalam pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat maupun pelestarian nilai-nilai budaya yang luhur.

    Selain itu, Kabupaten Paser juga memiliki potensi luar biasa di berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam, pariwisata, hingga kebudayaan. Namun, kekayaan tersebut harus dikelola dengan bijak, berkelanjutan, dan berkeadilan.

    Akmal yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga berpesan agar memperkuat komitmen bersama untuk terus bekerja dalam semangat kolaborasi demi terwujudnya cita-cita Kabupaten Paser yang adil dan sejahtera.

    “Selain itu, tingkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sumber daya daerah, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan tantangan global,” ucapnya.

    Tidak kalah penting, pesan Akmal, terus jaga kedamaian daerah, harmoni sosial dan budaya dengan tetap menghormati kearifan lokal yang menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Paser.

    Akmal juga mendoakan agar Kabupaten Paser semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera dan keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Mari kita wujudkan bersama Paser yang kita cintai ini sebagai kabupaten yang membanggakan,” tutur Akmal.

    Dalam momen peringatan hari jadi itu, Bupati Paser Fahmi Fadli turut menyerahkan penghargaan kepada dinas dan instansi di lingkup Pemkab Paser.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Setiap Bulan 10 Orang Tewas Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Ciamis
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        30 Desember 2024

    Setiap Bulan 10 Orang Tewas Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Ciamis Bandung 30 Desember 2024

    Setiap Bulan 10 Orang Tewas Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Ciamis
    Tim Redaksi
    CIAMIS, KOMPAS.com
    – Sepanjang tahun 2024, Kabupaten
    Ciamis
    , Jawa Barat, mencatat sebanyak 363
    kecelakaan lalu lintas
    .
    Dari jumlah tersebut, 120 orang dilaporkan meninggal dunia, yang berarti rata-rata 10 orang tewas setiap bulannya.
    “Korban meninggal dunia total 120 orang, luka berat 2 orang, dan luka ringan 430 orang,” ungkap Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, dalam jumpa pers di Aula Pesat Gatra, Senin (30/12/2024) sore.
    Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, terjadi 405 kecelakaan dengan 126
    korban tewas
    , 25 luka berat, dan 453 luka ringan.
    Meskipun ada penurunan jumlah kecelakaan dibandingkan tahun lalu, tingkat kecelakaan di Ciamis masih tergolong tinggi.
    Kapolres Akmal
    menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran berkendara masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan.
    Ia menyoroti kondisi jalan di Ciamis yang baik, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten, yang justru dapat meningkatkan risiko kecelakaan akibat kelalaian pengendara.
    “Dari pengalaman, di jalan depan mapolres, seharusnya kendaraan melintas dengan kecepatan 20 km/jam, namun ada pengendara yang memacu hingga 40 km/jam. Saat sepi, warga cenderung memacu kendaraannya. Kesadaran tertib lalu lintas masih kurang,” jelasnya.
    Akmal juga mencatat bahwa banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, yang dapat berakibat fatal.
    Selama patroli, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran, seperti pengendara yang tidak mengenakan helm, kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, tidak memiliki nomor polisi, hingga lampu yang tidak berfungsi.
    Menanggapi tingginya angka kecelakaan lalu lintas, Kapolres berencana untuk meningkatkan tindakan tegas berupa tilang terhadap pelanggar lalu lintas pada tahun 2025.
    “Kita akan genjot lagi (tilang) di 2025 karena melihat tingginya angka kecelakaan. Kita juga akan melakukan sosialisasi untuk pencegahan dan penegakan hukum,” tegasnya.
    Selain itu, Akmal juga menyoroti kontur jalan di Ciamis yang lurus dan banyak tanjakan, yang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Kaltim: Awang Faroek Ishak Tokoh Paling Berpengaruh di Kaltim

    Pj Gubernur Kaltim: Awang Faroek Ishak Tokoh Paling Berpengaruh di Kaltim

    Balikpapan, Beritasatu.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menilai Awang Faroek Ishak merupakan tokoh yang paling berpengaruh karena banyak berjasa bagi pembangunan Kaltim.

    Hal itu disampaikan Akmal Malik saat melepas jenasah Awang Faroek Ishak di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menuju ke rumah duka di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda.

    “Hari ini orang tua kita, salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Kalimantan Timur, yang telah berjasa telah dipanggil oleh kekasihnya Allah SWT,” ungkapnya Minggu (22/12/2024) malam Wita.

    Menurut Akmal Malik, selama ini ia telah mengenal sosok Awang Faroek Ishak sebagai sosok yang baik dan ramah. Oleh sebab itu, mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim, Akmal Malik pun menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, serta memohon maaf kepada pihak keluarga jika ada pelayanan dari pihak rumah sakit yang kurang memuaskan.

    “Kita bersaksi bersama-sama almarhum adalah orang yang sangat baik. Untuk keluarga mohon bersabar, tolong ikhlaskan, insyaallah Jannah,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, mantan Gubernur Kaltim 2008-2018 Awang Faroek Ishak dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis seusai menjalani perawatan di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan selama hampir 10 jam. Sebelumnya, Awang Faroek terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami keluhan diare akut.

    Kondisi kesehatannya yang terus menurun, membuat Awang Faroek terpaksa harus dipindahkan ke ruang ICU guna mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif. Namun, tepat pada pukul 21.00 Wita, tim medis resmi menyatakan Awang Faroek Ishak meninggal dunia.

  • Pemprov Kaltim Didukung Mendagri Usai Tingkatkan PAD Tanpa Bebankan Masyarakat

    Pemprov Kaltim Didukung Mendagri Usai Tingkatkan PAD Tanpa Bebankan Masyarakat

    Jakarta: PJ Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berupaya mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal namun tanpa membebani kehidupan masyarakat di provinsi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

    “Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” kata Akmal Malik usai menerima tiga penghargaan di Ajang APBD Award, Rabu, 18 Desember 2024.
     

    Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi. Menurut Akmal Mendagri Tito Karnavian menilai apa yang dilakukan Kaltim bagus karena berani mengambil kebijakan yang tidak biasa.

    “Saya bilang sama beliau, kami bersama-sama tim atau lebih pasnya saya sepakat untuk tidak membebani masyarakat tetapi jumlah pendapatan (PAD) kami tetap tercapai. Alhamdulillah kamki diganjar dengan 3 penghargaan dari 4 kategori ajang APBD Award 2024,” jelas Akmal.

    Akmal mengakui lazimnya Pemerintah Daerah apabila ingin meningkatkan PAD, mereka mencoba untuk menaikkan pajak ini dan itu.

    “Hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak punya diversifikasi penerimaan lain. Sedangkan kami mencoba mencari sumber-sumber lain pemasukan PAD. Misalnya seperti dari pajak pendapatan air bawah tanah,” jelasnya.

    Sementara Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, mengatakan Kaltim mendapat penghargaan dalam kategora realisasi PAD tertinggi, dimana dari target PAD Tahun 2022 yang sebesar Rp9,2 triliun.

    Kaltim meraih realisasi Rp10,6 triliun atau sebesar 115,23%. Kemudian untuk Tahun 2023 pendapatan daerah Kaltim dari target Rp18,6 triliun, namun berhasil realisasi Rp17,7 triliun atau mencapai 94,93%.

    Jadi bila dibandingkan dengan provinsi seluruh Indonesia maka persentasenya Kaltim tergolong tinggi yakni, 94,93%. Kemudian untuk belanja daerah Kaltim realisasinya 91,11% dari target belanja 100%.

    “Itulah 3 kategori tadi yang kami terima dari Pak Mendagri yang langsung diterima oleh Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur. Ini adalah pengelolaan keuangan di tahun 2023. Insyaallah tahun 2024 Pak Gubernur optimistis  kami juga akan bisa meraih penghargaan pada 2025 nanti atas kinerja keuangan tahun 2024 ini,” ungkapnya. 

    Jakarta: PJ Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berupaya mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal namun tanpa membebani kehidupan masyarakat di provinsi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).
     
    “Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” kata Akmal Malik usai menerima tiga penghargaan di Ajang APBD Award, Rabu, 18 Desember 2024.
     

    Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi. Menurut Akmal Mendagri Tito Karnavian menilai apa yang dilakukan Kaltim bagus karena berani mengambil kebijakan yang tidak biasa.
     
    “Saya bilang sama beliau, kami bersama-sama tim atau lebih pasnya saya sepakat untuk tidak membebani masyarakat tetapi jumlah pendapatan (PAD) kami tetap tercapai. Alhamdulillah kamki diganjar dengan 3 penghargaan dari 4 kategori ajang APBD Award 2024,” jelas Akmal.
    Akmal mengakui lazimnya Pemerintah Daerah apabila ingin meningkatkan PAD, mereka mencoba untuk menaikkan pajak ini dan itu.
     
    “Hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak punya diversifikasi penerimaan lain. Sedangkan kami mencoba mencari sumber-sumber lain pemasukan PAD. Misalnya seperti dari pajak pendapatan air bawah tanah,” jelasnya.
     
    Sementara Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, mengatakan Kaltim mendapat penghargaan dalam kategora realisasi PAD tertinggi, dimana dari target PAD Tahun 2022 yang sebesar Rp9,2 triliun.
     
    Kaltim meraih realisasi Rp10,6 triliun atau sebesar 115,23%. Kemudian untuk Tahun 2023 pendapatan daerah Kaltim dari target Rp18,6 triliun, namun berhasil realisasi Rp17,7 triliun atau mencapai 94,93%.
     
    Jadi bila dibandingkan dengan provinsi seluruh Indonesia maka persentasenya Kaltim tergolong tinggi yakni, 94,93%. Kemudian untuk belanja daerah Kaltim realisasinya 91,11% dari target belanja 100%.
     
    “Itulah 3 kategori tadi yang kami terima dari Pak Mendagri yang langsung diterima oleh Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur. Ini adalah pengelolaan keuangan di tahun 2023. Insyaallah tahun 2024 Pak Gubernur optimistis  kami juga akan bisa meraih penghargaan pada 2025 nanti atas kinerja keuangan tahun 2024 ini,” ungkapnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)