Tag: Akmal Malik

  • Tarif PKB dan BBNKB Kendaraan di Kaltim Turun, Begini Aturannya

    Tarif PKB dan BBNKB Kendaraan di Kaltim Turun, Begini Aturannya

    Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi memberlakukan penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

    Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan tarif PKB kini ditetapkan sebesar 0,8% dari nilai jual kendaraan atau turun 1,75% dari tarif sebelumnya. 

    Kemudian, implementasi tarif Opsen PKB sebesar 66% dari pokok PKB menghasilkan total tarif efektif sebesar 1,328%. 

    Senada, tarif BBNKB turut dipangkas menjadi 8%, ditambah dengan Opsen BBNKB sebesar 66% dari pokok BBNKB, sehingga total tarif yang dikenakan menjadi 13,28% atau lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya yang menyentuh angka 15%. 

    Secara kumulatif, penurunan tarif mencapai 0,422% untuk PKB dan 1,72% untuk BBNKB.

    “Pengenaan Tarif PKB dan BBNKB tersebut merupakan tarif terendah se-Indonesia sehingga masyarakat jangan resah dan tidak termakan isu-isu yang tidak benar terkait adanya kenaikan PKB dan BBNKB,” ujarnya dalam rilis kepada media, Kamis (2/1/2025). 

    Kendati demikian, Akmal menyebutkan terdapat penyesuaian dalam mekanisme penerimaan pajak melalui pengenaan Opsen PKB dan BBNKB. 

    Penerimaan dari Opsen ini akan secara otomatis dialokasikan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme split bill harian. 

    Dengan demikian, pemerintah daerah tingkat II akan memiliki kepastian penerimaan pajak serta keleluasaan dalam membelanjakan dana tersebut, berbeda dibandingkan skema bagi hasil sebelumnya.

    Pungutan Opsen ini, kata Akmal, bertujuan untuk mempererat sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan pajak serta mempercepat penyaluran dana.

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita telaah perbandingan tarif BBNKB sebelum dan sesudah penyesuaian. 

    Sebagai contoh, untuk kendaraan dengan nilai jual Rp15.800.000, tarif BBNKB baru akan menjadi:

    •    Rp15.800.000 x 8% = Rp1.264.000 (Pokok BBNKB)

    •    Rp1.264.000 x 66% = Rp834.240 (Opsen BBNKB)

    •    Total: Rp2.098.240

    Jika dibandingkan dengan tarif BBNKB lama:

    •    Rp15.800.000 x 15% = Rp2.370.000

    Terlihat jelas selisih yang menguntungkan masyarakat sebesar Rp271.760. 

    Lebih lanjut, Akmal menjelaskan kebijakan ini juga menghapus biaya atau pajak untuk Bea Balik Nama (BBN) kendaraan kedua dan seterusnya (0%). Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berencana melakukan jual beli kendaraan bekas.

    Lebih lanjut, Akmal berharap penurunan tarif PKB dan BBNKB ini akan berdampak positif pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 

    Selain itu, tarif yang kompetitif ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Kaltim untuk membeli dan mendaftarkan kendaraannya di wilayah sendiri, tanpa perlu mencari alternatif di luar daerah. 

    “Saya kira ini adalah kabar baik bagi kita semua. Jangan sampai masyarakat kita justru membeli kendaraan di luar Kaltim, padahal pajak kita jauh lebih rendah,” terangnya.

    Adapun, dia menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Walikota beserta jajarannya hingga tingkat desa untuk aktif menyosialisasikan informasi ini kepada masyarakat luas. 

  • Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha pegang tongkat komando Kodam Mulawarman

    Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha pegang tongkat komando Kodam Mulawarman

    Balikpapan (ANTARA) – Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rudy Rachmat Nugraha menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman, menggantikan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Tri Budi Utomo, sebagai bagian dari mutasi pejabat di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Upacara penyerahan dan penerimaan pasukan dari Letjen TNI Tri Budi Utomo kepada Mayjen Rudy Rachmat Nugraha dilaksanakan, Kamis, di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman, dengan disambut kalung syal manik-manik khas Suku Dayak.

    Kegiatan dirangkai dengan serah terima jabatan, kemudian dilanjutkan pemaparan staf dan serah terima risalah dokumen.

    Kodam VI/Mulawarman merupakan kewilayahan pertahanan militer yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan kini juga meliputi Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota Indonesia.

    Rudy Rachmat Nugraha lulusan Akademi Militer angkatan 1991 berasal dari korps Artileri Pertahanan Udara, pada 2009 menjabat sebagai Kasiops Satgas Kongo XXVI-A.yang mengasah kemampuan dalam operasi internasional melibatkan pasukan Indonesia di luar negeri.

    Kemudian pada 2018 dipercaya menjadi Direktur E Bais TNI memiliki tanggung jawab atas berbagai aspek intelijen dan strategi militer, kemampuan analisis dan pengelolaan informasi intelijen semakin terlihat, sehingga membawa menduduki posisi jabatan penting di badan TNI.

    Rudy Rachmat Nugraha diangkat untuk menduduki jabatan Waaster Kasad Bidang Tahwil Komsos Dan Bakti TNI pada 2021, lalu menjabat sebagai Waasintel Kasad Bidang Bin Intel pada 2023, yang memainkan peran kunci pengembangan dan pengawasan kegiatan intelijen di tubuh TNI.

    Tidak berselang lama, dipercaya untuk menjadi Danpusintelad dan Pa Sahli TK III Bidang Komsos Panglima TNI, sebuah jabatan strategis memperkuat keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan penting di tingkat TNI.

    Karir Rudy Rachmat Nugraha terus melambung, pada 2024 diangkat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI, dan kini jenderal bintang dua tersebut diberi amanat memegang tongkat komando sebagai Pangdam VI/Mulawarman yang sebelumnya dipegang Letjen TNI Tri Budi Utomo.

    Perbatasan, narkoba, IKN, dan bencana

    Mayjend Rudy Rachmat Nugraha resmi menjabat Pangdam VI/Mulawarman melalui sejumlah prosesi sejak pagi hingga siang hari. Rangkaian prosesi di Markas Kodam VI/Mulawarman tersebut merupakan lanjutan proses serah terima jabatan yang berlangsung di Jakarta pada 30 Desember 2024.

    Rudy Rachmat Nugraha bakal melanjutkan yang telah dikerjakan Pangdam VI/Mulawarman sebelumnya, yaitu Letjen Tri Budi Utomo, yang kini mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan.

    Sejumlah tantangan harus dihadapi dengan kewilayahan pertahanan militer yang cukup luas, dan tentunya ada yang menjadi prioritas Mayjend Rudy Rachmat Nugraha Pangdam VI/Mulawarman baru, antara lain masalah perbatasan wilayah negara.

    Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi kewilayahan pertahanan militer Kodam VI/Mulawarman berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi prioritas yang mutlak.

    Perbatasan wilayah tersebut memiliki bentang panjang 1.038 kilometer, Kodam VI/Mulawarman memiliki 31 pos dan 7.500 patok. Sebanyak 500 patok di antaranya dalam kondisi rusak, sehingga harus dilakukan penggantian dan perlu mendapat perhatian untuk menjaga kedaulatan negara.

    Prajurit TNI yang bertugas di perbatasan negara ikut menangkal narkoba dan penyelundupan ilegal lainnya yang masuk ke wilayah Indonesia.

    Kolaborasi atau kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya terus ditingkatkan guna menangkal masuknya narkoba dan penyelundupan ilegal dari perbatasan negara tersebut.

    Pembangunan dan pemindahan ibu kota Negara Indonesia di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, juga tantangan yang harus diprioritaskan.

    Kota masa depan Indonesia tersebut harus terus terus berproses, berlanjut dan berkembang sesuai yang telah ditetapkan sampai pemindahan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.

    Tidak kalah pentingnya, Rudy Rachmat Nugraha juga memprioritaskan tantangan menyangkut alam seperti kebakaran hutan hingga bencana alam lainnya, wajib dilakukan antisipasi, meminimalkan dampak, serta melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

    Mayjend Rudy Rachmat Nugraha bakal memelihara program yang berjalan dengan baik dari Pandam sebelumnya, meningkatkan agar menjadi lebih baik lagi ke depan, dan tentunya melaksanakan amanah atau tugas yang sudah digariskan dari pimpinan mulai dari Markas Besar (Mabes) TNI.

    Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menilai seluruh elemen di provinsi yang dikenal Benua Etam itu sudah berjalan dengan baik, tetapi pekerjaan rumah yang harus dirampungkan bersama tentu selalu ada.

    Pekerjaan rumah yang telah menunggu untuk dijalankan berdasarkan arahan dan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis dan ketahanan pangan bisa lebih dioptimalkan.

    Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Kaltim menaruh harapan kepada Pangdam Rudy Rachmat Nugraha untul bisa lebih memperkuat kinerja dari yang telah dijalin pejabat tertinggi Kodam VI/Mulawarman sebelumnya.

    Diharapkan bersama sinergi dan kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah dibangun selama ini tetap terjaga dengan baik.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur: Kabupaten Paser strategis dukung pembangunan nasional

    Pj Gubernur: Kabupaten Paser strategis dukung pembangunan nasional

    Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Nusantara, sebagai ibu kota negara

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj). Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta Kabupaten Paser, Kaltim dalam momen peringatan hari jadi ke-65 untuk terus memperkuat kontribusi dalam pembangunan nasional.

    “Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Nusantara, sebagai ibu kota negara,” ujar Akmal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Ia pun mengapresiasi langkah-langkah strategis Kabupaten Paser dalam meningkatkan pelayanan publik hingga memperkuat infrastruktur.

    “Saya mengapresiasi langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur dan mendukung program pemberdayaan masyarakat,” katanya.

    Sebagai informasi, Kabupaten Paser genap berusia 65 tahun pada 29 Desember 2024. Kabupaten yang dikenal dengan sebutan “Paser Buen Kesong” (Paser Berhati Baik) itu menurut Akmal, semakin maju dan rakyatnya sejahtera dalam kedamaian.

    Adapun, tema peringatan tahun ini adalah “Maju Bersama Menuju Paser yang Adil dan Sejahtera”. Tema itu diharapkan bisa menjadi pengingat sekaligus harapan bahwa kemajuan daerah harus dicapai melalui sinergi, kebersamaan, dan semangat gotong royong.

    “Tema ini mencerminkan tekad kita untuk terus melangkah maju, memastikan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan,” kata Akmal saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-65 Kabupaten Paser Tahun 2024 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Paser.

    Menurut dia, dari masa ke masa, Kabupaten Paser terus tumbuh menjadi daerah yang semakin kokoh, baik dalam pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat maupun pelestarian nilai-nilai budaya yang luhur.

    Selain itu, Kabupaten Paser juga memiliki potensi luar biasa di berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam, pariwisata, hingga kebudayaan. Namun, kekayaan tersebut harus dikelola dengan bijak, berkelanjutan, dan berkeadilan.

    Akmal yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga berpesan agar memperkuat komitmen bersama untuk terus bekerja dalam semangat kolaborasi demi terwujudnya cita-cita Kabupaten Paser yang adil dan sejahtera.

    “Selain itu, tingkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sumber daya daerah, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan tantangan global,” ucapnya.

    Tidak kalah penting, pesan Akmal, terus jaga kedamaian daerah, harmoni sosial dan budaya dengan tetap menghormati kearifan lokal yang menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Paser.

    Akmal juga mendoakan agar Kabupaten Paser semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera dan keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Mari kita wujudkan bersama Paser yang kita cintai ini sebagai kabupaten yang membanggakan,” tutur Akmal.

    Dalam momen peringatan hari jadi itu, Bupati Paser Fahmi Fadli turut menyerahkan penghargaan kepada dinas dan instansi di lingkup Pemkab Paser.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur Kaltim: Awang Faroek Ishak Tokoh Paling Berpengaruh di Kaltim

    Pj Gubernur Kaltim: Awang Faroek Ishak Tokoh Paling Berpengaruh di Kaltim

    Balikpapan, Beritasatu.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menilai Awang Faroek Ishak merupakan tokoh yang paling berpengaruh karena banyak berjasa bagi pembangunan Kaltim.

    Hal itu disampaikan Akmal Malik saat melepas jenasah Awang Faroek Ishak di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menuju ke rumah duka di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda.

    “Hari ini orang tua kita, salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Kalimantan Timur, yang telah berjasa telah dipanggil oleh kekasihnya Allah SWT,” ungkapnya Minggu (22/12/2024) malam Wita.

    Menurut Akmal Malik, selama ini ia telah mengenal sosok Awang Faroek Ishak sebagai sosok yang baik dan ramah. Oleh sebab itu, mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim, Akmal Malik pun menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, serta memohon maaf kepada pihak keluarga jika ada pelayanan dari pihak rumah sakit yang kurang memuaskan.

    “Kita bersaksi bersama-sama almarhum adalah orang yang sangat baik. Untuk keluarga mohon bersabar, tolong ikhlaskan, insyaallah Jannah,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, mantan Gubernur Kaltim 2008-2018 Awang Faroek Ishak dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis seusai menjalani perawatan di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan selama hampir 10 jam. Sebelumnya, Awang Faroek terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami keluhan diare akut.

    Kondisi kesehatannya yang terus menurun, membuat Awang Faroek terpaksa harus dipindahkan ke ruang ICU guna mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif. Namun, tepat pada pukul 21.00 Wita, tim medis resmi menyatakan Awang Faroek Ishak meninggal dunia.

  • Pemprov Kaltim Didukung Mendagri Usai Tingkatkan PAD Tanpa Bebankan Masyarakat

    Pemprov Kaltim Didukung Mendagri Usai Tingkatkan PAD Tanpa Bebankan Masyarakat

    Jakarta: PJ Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berupaya mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal namun tanpa membebani kehidupan masyarakat di provinsi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

    “Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” kata Akmal Malik usai menerima tiga penghargaan di Ajang APBD Award, Rabu, 18 Desember 2024.
     

    Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi. Menurut Akmal Mendagri Tito Karnavian menilai apa yang dilakukan Kaltim bagus karena berani mengambil kebijakan yang tidak biasa.

    “Saya bilang sama beliau, kami bersama-sama tim atau lebih pasnya saya sepakat untuk tidak membebani masyarakat tetapi jumlah pendapatan (PAD) kami tetap tercapai. Alhamdulillah kamki diganjar dengan 3 penghargaan dari 4 kategori ajang APBD Award 2024,” jelas Akmal.

    Akmal mengakui lazimnya Pemerintah Daerah apabila ingin meningkatkan PAD, mereka mencoba untuk menaikkan pajak ini dan itu.

    “Hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak punya diversifikasi penerimaan lain. Sedangkan kami mencoba mencari sumber-sumber lain pemasukan PAD. Misalnya seperti dari pajak pendapatan air bawah tanah,” jelasnya.

    Sementara Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, mengatakan Kaltim mendapat penghargaan dalam kategora realisasi PAD tertinggi, dimana dari target PAD Tahun 2022 yang sebesar Rp9,2 triliun.

    Kaltim meraih realisasi Rp10,6 triliun atau sebesar 115,23%. Kemudian untuk Tahun 2023 pendapatan daerah Kaltim dari target Rp18,6 triliun, namun berhasil realisasi Rp17,7 triliun atau mencapai 94,93%.

    Jadi bila dibandingkan dengan provinsi seluruh Indonesia maka persentasenya Kaltim tergolong tinggi yakni, 94,93%. Kemudian untuk belanja daerah Kaltim realisasinya 91,11% dari target belanja 100%.

    “Itulah 3 kategori tadi yang kami terima dari Pak Mendagri yang langsung diterima oleh Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur. Ini adalah pengelolaan keuangan di tahun 2023. Insyaallah tahun 2024 Pak Gubernur optimistis  kami juga akan bisa meraih penghargaan pada 2025 nanti atas kinerja keuangan tahun 2024 ini,” ungkapnya. 

    Jakarta: PJ Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berupaya mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal namun tanpa membebani kehidupan masyarakat di provinsi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).
     
    “Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” kata Akmal Malik usai menerima tiga penghargaan di Ajang APBD Award, Rabu, 18 Desember 2024.
     

    Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi. Menurut Akmal Mendagri Tito Karnavian menilai apa yang dilakukan Kaltim bagus karena berani mengambil kebijakan yang tidak biasa.
     
    “Saya bilang sama beliau, kami bersama-sama tim atau lebih pasnya saya sepakat untuk tidak membebani masyarakat tetapi jumlah pendapatan (PAD) kami tetap tercapai. Alhamdulillah kamki diganjar dengan 3 penghargaan dari 4 kategori ajang APBD Award 2024,” jelas Akmal.
    Akmal mengakui lazimnya Pemerintah Daerah apabila ingin meningkatkan PAD, mereka mencoba untuk menaikkan pajak ini dan itu.
     
    “Hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak punya diversifikasi penerimaan lain. Sedangkan kami mencoba mencari sumber-sumber lain pemasukan PAD. Misalnya seperti dari pajak pendapatan air bawah tanah,” jelasnya.
     
    Sementara Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, mengatakan Kaltim mendapat penghargaan dalam kategora realisasi PAD tertinggi, dimana dari target PAD Tahun 2022 yang sebesar Rp9,2 triliun.
     
    Kaltim meraih realisasi Rp10,6 triliun atau sebesar 115,23%. Kemudian untuk Tahun 2023 pendapatan daerah Kaltim dari target Rp18,6 triliun, namun berhasil realisasi Rp17,7 triliun atau mencapai 94,93%.
     
    Jadi bila dibandingkan dengan provinsi seluruh Indonesia maka persentasenya Kaltim tergolong tinggi yakni, 94,93%. Kemudian untuk belanja daerah Kaltim realisasinya 91,11% dari target belanja 100%.
     
    “Itulah 3 kategori tadi yang kami terima dari Pak Mendagri yang langsung diterima oleh Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur. Ini adalah pengelolaan keuangan di tahun 2023. Insyaallah tahun 2024 Pak Gubernur optimistis  kami juga akan bisa meraih penghargaan pada 2025 nanti atas kinerja keuangan tahun 2024 ini,” ungkapnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • PAD Mencapai Rp21,5 Triliun, Provinsi Kaltim Sabet Tiga Penghargaan di Ajang APBD Award 2024 – Halaman all

    PAD Mencapai Rp21,5 Triliun, Provinsi Kaltim Sabet Tiga Penghargaan di Ajang APBD Award 2024 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meraih tiga penghargaan sekaligus di ajang APBD Award 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (18/12/3024). 

    Tiga kategori itu yakni Peningkatan PAD Tertinggi, Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Realisasi Belanja Tertinggi.

    Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyampaikan berterima kepada semua pihak yang turut membantu Pemerintah Provinsi Kaltim hingga meraih prestasi pada ajang ini.

    “Alhamdulillah. Kami meraih tiga award di tiga kategori dari empat kategori yang dilombakan. Pertama, adalah penghargaan realisasi anggaran belanja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian penghargaan kedua adalah pendapatan daerah yang melampaui target. Selanjutnya penghargaan ketiga yaitu proporsi terhadap PAD dan terhadap belanja daerah,” kata Akmal Malik usai acara, sebagaimana keterangan pers, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Seluruh penghargaan tersebut, kata Akmal Malik, diraih berkat performa kinerja Pemprov Kaltim yang terbilang baik. Sebab, dari target APBD sebesar Rp21,22 triliun, Pemprov Kaltim berhasil melampaui target. PAD Kaltim saat ini mencapai Rp21,5 triliun sehingga menjadi pencapaian di atas rata-rata.

    “Terpenting kami pemerintah provinsi Kalimantan Timur sangat memahami kebijakan Bapak Presiden Prabowo tentang pentingnya menghadirkan instrumen pajak daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, pendapatan yang kami peroleh tidak boleh mendistorsi tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Akmal Malik.

    Menurut Akmal, Kaltim tidak boleh menaikkan pajak dan retribusi yang bisa membebani masyarakat.

    “Kami di Kalimantan Timur adalah provinsi terendah pajak bahan bakarnya. Jadi ketika semua daerah di Indonesia cenderung menaikkan pajak bahan bakar, kami justru menurunkannya. Begitu juga Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) kami turunkan,” kata Akmal.

    Akmal Malik menceritakan, dirinya sempat ditelepon langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menanyakan kenapa Kaltim menurunkan pajak BBM dan PKB.

    “Pak Mendagri bertanya kenapa kok ketika ada daerah lain menaikkan pajak, kenapa Kaltim malah menurunkan pajak. Saya katakan saat ini kondisi masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja perekonomian. Jadi kami tidak mau membuat masyarakat menjadi semakin berat bebannya dengan sejumlah pajak yang besar,” kata Akmal.

    Oleh karena itu, Akmal Malik meminta Kepala Dinas Bapenda Ismiati membuat terobosan formula pajak agar jangan sampai ada beban yang besar ke masyarakat.  Sehingga jadinya Pemprov Kaltim mengurangi tarif dasar pajak.

    Di satu sisi Pemprov Kaltim menurunkan pajak, namun di sisi lain Pemprov Kaltim berkreativitas dengan membuat pajak jenis baru. Contohnya yakni pajak kendaraan-kendaraan selama ini tidak bayar, kemudian diberi insentif agar mereka mau membayar. Selain itu juga menambah jenis pajak baru seperti pajak alat berat.

    “Ini salah satu langkah kami untuk mencoba menutupi kekurangan pendapatan dari pajak bahan bakar dan pajak biaya balik nama kendaraan (BBN). Tapi secara umum walaupun kami menurunkan jumlah pajak daerah tapi alhamdulillah pendapatan PAD justru naik. Nah ini kan sebuah anomali yang tidak dikira oleh negara,” kata Akmal.

    Akmal menambahkan, untuk menambah PAD tidak harus menaikkan pajak. Justru dengan mengurangi pajak bisa membuat masyarakat nyaman sehingga jumlah penerimaan pajak akan lebih banyak.

    “Alhamdulillah hasil kerja keras dan kreatif kami diapresiasi Mendagri yang memuji langkah berani mengambil kebijakan yang tidak biasa. Juga Alhamdulillah kami bersyukur Kaltim diganjar dengan 3 penghargaan di ajang APBD Award 2024,” pungkas Akmal Malik.

  • Luncurkan Koksi Kalimantan Timur, Wamenkop: Koperasi Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat – Halaman all

    Luncurkan Koksi Kalimantan Timur, Wamenkop: Koperasi Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat – Halaman all

    KOKSI diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di wilayah Kalimantan Timur.

    Tayang: Minggu, 15 Desember 2024 23:04 WIB

    ist

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Ferry Juliantono, meresmikan Koperasi Kaum Sarekat Islam (KOKSI) Kalimantan Timur dalam sebuah acara yang berlangsung di Samarinda. 

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Ferry Juliantono, meresmikan Koperasi Kaum Sarekat Islam (KOKSI) Kalimantan Timur dalam sebuah acara yang berlangsung di Samarinda.

    KOKSI diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di wilayah Kalimantan Timur.

    Peluncuran KOKSI Katim ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi yang berbasis pada kemandirian dan kolaborasi antar pelaku usaha. 

    “Semoga KOKSI dapat memainkan peran yang signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” ujar Ferry dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

    “Khususnya di Kalimantan Timur, yang memiliki potensi besar dalam sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Ferry lagi.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Beberapa nama yang hadir antara lain Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva.

    Lalu ada Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Sambut Gembira Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 – Page 3

    Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Sambut Gembira Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 – Page 3

    Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengapresiasi kegiatan ini dan menyatakan bahwa penghargaan ini mendorong dan memotivasi jajarannya agar bisa meningkatkan kinerja lebih baik lagi.

    Salah satu yang dilakukan Kaltim yakni Transformasi Ekonomi dari sebelumnya struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian perlahan mulai bergeser pada sektor lain seperti sektor jasa dan pengolahan. Transformasi ekonomi memberi pengaruh pada indeks-indeks lainnya, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi serta meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim.

    “Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah memberikan keyakinan kepada kami, bahwa apa yang kami lakukan bermanfaat dan kita yakin Kaltim akan bisa melakukan berbagai program lain yang lebih baik lagi,” harapnya.

     

    (*)

  • Wamenkop Harap Koperasi Kaum Syarikat Islam Olah Lahan Eks Tambang untuk Pertanian

    Wamenkop Harap Koperasi Kaum Syarikat Islam Olah Lahan Eks Tambang untuk Pertanian

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi resmi meluncurkan Koperasi Kaum Syarikat Islam Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (15/12/2024).

    Koperasi ini diharapkan dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, salah satunya pemanfaatan lahan eks tambang untuk kegiatan pertanian.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyampaikan, berdirinya Koperasi Kaum Syarikat Islam di Kaltim diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi yang ada provinsi tersebut.

    “Di antaranya memanfaatkan lahan eks tambang untuk kegiatan pertanian, khususnya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan sebagainya,” kata Ferry dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

    Ferry menyebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan terus mendampingi, menginkubasi bisnisnya, hingga membantu permodalannya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.

    “Kemenkop akan terus mendampingi, menginkubasi bisnisnya, hingga membantu permodalannya melalui LPDB KUMKM,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengharapkan Koperasi Kaum Syarikat Islam mendukung dan mensukseskan program-program yang telah disusun pemerintah. 

    Menurutnya, keberhasilan setiap program sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi antara pemerintah dengan Gerakan Koperasi, termasuk organisasi masyarakat akan menciptakan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dia menambahkan, hubungan antara Syarikat Islam, ekonomi syariah, dan koperasi, sangat erat kaitannya, karena menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang akan menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan ekonomi.

    “Itu tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mempersilahkan Koperasi Kaum Syarikat Islam untuk mengolah potensi lahan yang ada di Kaltim hingga bisa menghasilkan nilai keekonomian bagi masyarakat.

    Apalagi, dia menyebut ada ribuan lahan eks tambang yang terbengkalai di Kaltim. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, utamanya untuk memperkuat sektor pertanian di provinsi tersebut.

    “Silakan dimanfaatkan dan dikembangkan koperasi Syarikat Islam, terutama untuk memperkuat sektor pertanian kita,” ucap Akmal Malik.

  • Pemda diingatkan gunakan teknologi digital untuk pengelolaan uang

    Pemda diingatkan gunakan teknologi digital untuk pengelolaan uang

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan penghargaan apresiasi kinerja pemerintahan 2024 kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. (Diskominfo Kaltim)

    Pemda diingatkan gunakan teknologi digital untuk pengelolaan uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Desember 2024 – 14:15 WIB

    Elshinta.com – Jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya pemanfaatan teknologi digital yakni dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada bagian penatausahaan pendapatan.

    Pelaksana Harian Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Hendriwan dalam siaran pers yang diterima ANTARA mengatakan banyak manfaat yang didapatkan jika menggunakan SIPD.

    “Pertama, data real-time sampai dengan rincian objek, walaupun belum dilakukan rekonsiliasi. Kedua, standardisasi proses bisnis seluruh Pemda dalam pengelolaan pendapatan. Ketiga, pemerintah daerah tidak perlu melakukan input manual,” kata Hendriwan, Sabtu.

    Selain itu, penggunaan SIPD juga bagian dari rencana kerja penguatan tata kelola keuangan daerah yang menjadi target pada Tahun Anggaran (TA) 2024 hingga 2025. Kondisi itu membuat seluruh pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi SIPD demi meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

    Oleh karena itu, dirinya mengimbau pemerintah daerah agar segera mempercepat dan mengambil langkah strategis dalam menerapkan SIPD. Langkah ini penting untuk meningkatkan kinerja maupun akuntabilitas pemerintah dalam mendukung tercapainya program nasional, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan terwujudnya Satu Data Indonesia.

    “Ditjen Bina Keuangan Daerah menginstruksikan kepada Pemda harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah digunakan dalam SIPD, pada masing-masing sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang sudah terbangun pada Pemda,” tandas Hendriwan.

    Sumber : Antara