Xcloud.id

Tag: Akmal Malik

  • Wacana Solo Jadi Daerah Istimewa Mencuat, Politikus PDIP: Harus Dipertimbangkan Matang – Halaman all

    Wacana Solo Jadi Daerah Istimewa Mencuat, Politikus PDIP: Harus Dipertimbangkan Matang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Wacana menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa kembali mencuat dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, mengungkapkan bahwa hingga April 2025, terdapat enam wilayah yang mengajukan permohonan status Daerah Istimewa, termasuk Kota Surakarta (Solo).

    Selain itu, Kemendagri juga menerima usulan pembentukan 42 provinsi, 252 kabupaten, dan 36 kota, serta permintaan status daerah khusus dan istimewa dari berbagai wilayah.

    “Per April 2025, ada enam wilayah yang meminta status Daerah Istimewa dan lima wilayah meminta status Daerah Khusus. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dibahas bersama DPR karena menyangkut amanat undang-undang,” ujar Akmal.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, mengakui adanya dorongan dari berbagai pihak agar Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Namun menurutnya, hal tersebut perlu dipertimbangkan secara matang.

    “Usulan agar Solo menjadi daerah istimewa memang ada. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai pemberian status keistimewaan justru menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah lain,” jelas Aria.

    Ia menegaskan bahwa pemberian status istimewa harus memiliki dasar historis, administratif, dan kebudayaan yang kuat, tanpa menimbulkan kecemburuan antardaerah.

    “Solo memang punya rekam jejak historis, mulai dari masa perjuangan melawan penjajah hingga kekayaan budayanya. Tapi kita harus bertanya, apa relevansinya untuk saat ini? Solo sekarang adalah kota dagang, kota industri, dan kota pendidikan. Sama saja seperti Papua atau daerah lain,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Aria menyampaikan bahwa saat ini Komisi II belum melihat urgensi untuk menjadikan status istimewa sebagai prioritas pembahasan legislatif.

    “Komisi II sejauh ini tidak terlalu tertarik membahas status Daerah Istimewa sebagai sesuatu yang penting atau mendesak. Fokus kita masih pada hal-hal yang lebih substansial,” pungkasnya.

     

  • Pro Kontra Wacana Daerah Istimewa Surakarta, Ini Kata DPR

    Pro Kontra Wacana Daerah Istimewa Surakarta, Ini Kata DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengungkap  adanya keinginan atau usul dari sejumlah pihak untuk kembali menjadikan wilayah eks Karesidenan Surakarta sebagai daerah istimewa terpisah dari Provinsi Jawa Tengah.

    Kendati demikian, dia mempertanyakan relevansi apa yang bisa menjadikan kota di Jawa Tengah itu sebagai daerah istimewa untuk saat ini.

    “Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Menurut legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini, baik Solo dan Papua adalah daerah yang tidak perlu diistimewakan. Bahkan, dia menyebut pihaknya tidak tertarik membahas hal ini karena bukan isu yang mendesak.

    “Solo dengan Papua ya sama lah. Saya tidak terlalu tertarik atau Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini, menjadi sesuatu hal yang penting dan urgent,” urainya.

    Di lain sisi, Aria berharap moratorium untuk proses pemekaran wilayah bisa segera dicabut, sehingga bisa ada pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) asalkan pengusulannya harus lebih ketat.

    Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memandang harus ada latar belakang yang tepat untuk mengangkat status daerah menjadi istimewa dan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

    Dia khawatir akan ada kerumitan bila satu daerah meminta diberikan status istimewa, daerah lain pun akan meminta hal yang sama, terlebih bila berkaitan dengan pembagian dana bagi hasil.

    “Saya kan nggak tahu tuh [ada nilai historis dari Solo]. Makanya kita lihat dulu alasannya apa pengajuan itu. Kalau misalnya alasannya sejarah nanti banyak lagi [yang ikut ingin diistimewakan], di Pontianak itu dulu pernah ada Sultan yang mempunyai gagasan pertama kali tentang burung Garuda. Bisa jadi nanti orang sana minta istimewa juga gitu kan,” urainya.

    Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menyebut ada 42 usulan pembentukan provinsi hingga 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa.

    “Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Sekadar catatan, Daerah Istimewa Surakarta atau DIS pernah eksis pada awal kemerdekaan. Namun usia DIS tidak lama, munculnya gerakan anti-swapraja dan kecamuk revolusi sosial di wilayah eks Mataram Islam, itu memicu pemerintah untuk menghapus status tersebut. 

  • Kemendagri tegaskan komitmen dukung kelancaran PSU pilkada

    Kemendagri tegaskan komitmen dukung kelancaran PSU pilkada

    Wamendagri Ribka Haluk saat memimpin rapat kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU secara virtual dari Jakarta, Kamis (3/4/2025). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri

    Kemendagri tegaskan komitmen dukung kelancaran PSU pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 04 April 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan ​​​​​Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat memimpin rapat kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU pilkada secara virtual, Kamis (3/4), sebagaimana dikutip dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan itu, Ribka didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar.

    Ribka menekankan pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan.

    “Seluruh pihak terkait diminta agar memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut,” ujarnya.

    Rapat ini diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah (pemda), penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan yang terlibat dalam proses PSU. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan persiapan yang telah dilakukan oleh daerah peserta PSU yang akan digelar pada 5 dan 9 April 2025.

    Rapat ini juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dia pun mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara, termasuk dalam mempersiapkan PSU, meskipun masih berada dalam suasana Hari Raya Idul Fitri.

    “Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam situasi Lebaran, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota yang ada di Indonesia,” kata dia.

    Ribka meminta pelaksanaan PSU harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pemilihan di masa mendatang karena hal ini berkaitan dengan stabilitas demokrasi dan pemerintahan di daerah, yang diharapkan semakin baik dan berkualitas.

    “Penegasan dari kami adalah bahwa PSU harus berjalan lancar, tanpa adanya temuan-temuan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sangat diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena masyarakat harus segera dilayani oleh pemimpin yang dipilih,” tegas Ribka.

    Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI, untuk menciptakan suasana yang kondusif selama PSU berlangsung.

    Kemendagri mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak, sehingga diharapkan hasil pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat untuk melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi daerah masing-masing.

    Terdapat lima kabupaten dan satu kota yang akan melaksanakan PSU Pilkada pada 5 April 2025, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bungo, serta Kota Sabang. Sementara itu, PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud dijadwalkan ulang ke 9 April 2025 karena 5 April 2025 bertepatan dengan hari Sabtu, hari peribadatan umat Kristen Advent yang mayoritas mendiami wilayah sekitar TPS setempat.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri Pastikan Dukung Kelancaran Pemungutan Suara Ulang Pilkada

    Kemendagri Pastikan Dukung Kelancaran Pemungutan Suara Ulang Pilkada

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bakal mendukung penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada. Hal tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU Pilkada secara virtual, hari ini.

    “Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan persiapan yang telah dilakukan oleh daerah peserta PSU yang akan digelar pada tanggal 5 dan 9 April 2025 mendatang. Rapat ini juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Ribka dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Ribka menekankan pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta agar memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut.

    Dia pun mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara termasuk dalam mempersiapkan PSU, meskipun masih berada dalam suasana hari raya Idul Fitri.

    “Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam situasi hari raya Idul Fitri, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Selanjutnya, Ribka meminta pelaksanaan PSU harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pemilihan di masa mendatang. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan stabilitas demokrasi dan pemerintahan di daerah, yang diharapkan semakin baik dan berkualitas.

    Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI, untuk menciptakan suasana yang kondusif selama PSU berlangsung.

    “Tak hanya itu, Kemendagri juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Dengan demikian, diharapkan hasil Pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat untuk melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi daerah masing-masing,” tutupnya.

    Sementara itu, PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud dijadwalkan ulang ke 9 April 2025 karena 5 April 2025 bertepatan dengan hari Sabtu, hari peribadatan umat Kristen Advent yang mayoritas mendiami wilayah sekitar TPS setempat.

    Turut hadir dalam rapat virtual tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar.

    Rapat ini diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah (Pemda), penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan yang terlibat dalam proses PSU.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemprov Kaltim Terima Nilai 98,31 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik – Halaman all

    Pemprov Kaltim Terima Nilai 98,31 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik – Halaman all

    Pemprov Kaltim Terima Nilai 98,31 Terkait Keterbukaan Informasi Publik
     
     
    Willy Widianto/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meraih prestasi dalam hal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2024. 

    Pemprov Kaltim memperoleh nilai 98,31 dan masuk dalam kategori “Informatif”. 

    Posisi ini berhasil dipertahankan Pemprov Kaltim selama lima tahun berturut-turut.

    Dari hasil Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Provinsi Kaltim meraih Peringkat II secara nasional bersama Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan nilai skor serupa.

    Sementara Peringkat Pertama diraih Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nilai 98,52.

    Capaian ini menunjukkan konsistensi Pemprov Kaltim dalam keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

    Dalam ajang tahunan ini sebanyak 162 badan publik dinilai memenuhi kualifikasi “informatif”, yang terdiri dari 32 kementerian, 35 perguruan tinggi negeri, 36 badan usaha milik negara, 8 lembaga non-struktural, 25 lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta 22 pemerintah provinsi dan 4 partai politik.
     
    Ketua Komisi Informasi Pusat(KIP), Donny Yoesgiantoro mengonfirmasi, sebelumnya sempat terjadi kesalahan teknis perhitungan.

    Sehingga ada perubahan nilai Hasil Monev KIP 2024 Pemprov Kaltim dari 92,31 menjadi 98,31.

    Serta hasil terbaru diumumkan melalui Surat Keputusan (SK) resmi Komisi Informasi Pusat Nomor: 53/KEP/KIP/XII/2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024.

    Donny menegaskan, proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilakukan secara transparan sehingga setiap pihak dapat mengakses proses dan hasil yang memungkinkan, serta memberikan tanggapan balik atas hasil akhir Monev KIP Tahun 2024.

    Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengaku bersyukur atas hasil Monev KIP 2024.

    Sebab Pemprov Kaltim berhasil mempertahankan status “Informatif” selama lima tahun berturut-turut.

    “Kami dari Kaltim, sesungguhnya menerima hasil apapun. Karena bukan hasil yang penting. Tapi ikhtiarnya untuk menjalankan keterbukaan informasi publik,” kata Akmal Malik di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
     
    Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi yang tinggi atas “keterbukaan informasi” yang dicontohkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam penilaian Monev KIP 2024. 

    Dia menjelaskan, era keterbukaan informasi memang telah menjadi energi yang mampu mempercepat proses pencerdasan bangsa, serta mendorong berbagai perubahan signifikan.

    Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, berkepribadian Pancasila, serta penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. 

    Visi ini tercapai melalui pengawasan terhadap komitmen badan public dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka.

    Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menilai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

  • Maratua Run 2025, Langkah Strategis Kalimantan Timur untuk Angkat Wilayah Terluar

    Maratua Run 2025, Langkah Strategis Kalimantan Timur untuk Angkat Wilayah Terluar

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kalimantan Timur tengah mempersiapkan gelaran perdana Maratua Run pada 15 Februari 2025. Ajang olahraga ini tidak hanya menjadi event olahraga biasa, tetapi juga menjadi simbol penting dalam mengangkat potensi wilayah remote seperti Maratua ke kancah nasional dan internasional. Hal ini diungkapkan langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

    “Indonesia itu luas, tapi jujur, perhatian selama ini cenderung terpusat di wilayah-wilayah besar. Daerah remote seperti Maratua sering kali termarjinalkan, padahal tanpa Maratua, Indonesia tidak akan lengkap,” ujar Akmal Malik, Kamis (23/1/2025).

    Ia menegaskan bahwa Maratua adalah destinasi premium yang tidak kalah dengan Maladewa. Letaknya yang strategis, hanya berjarak satu penyebrangan dari Filipina, menjadi potensi besar yang belum banyak dikenal.

    Melalui Maratua Run, Akmal berharap seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia sendiri, dapat lebih mengenal keindahan Maratua. “Kami ingin menunjukkan bahwa wilayah remote seperti Maratua layak mendapat atensi. Ini juga menjadi contoh bagi daerah lain seperti Sangir Talaud di Sulawesi, Morotai di Maluku, dan Pulau Weh di Aceh untuk mempromosikan potensi wilayah terluarnya,” tambahnya.

    Lebih jauh, Akmal Malik menyebut kegiatan ini sebagai langkah persiapan bagi Kalimantan Timur untuk membuktikan diri sebagai ibu kota negara yang baru. “Jakarta sangat expert dalam melaksanakan event besar. Kami ingin belajar dari pengalaman itu, agar wilayah kami juga layak menjadi pusat perhatian. Dampak dari Maratua Run ini tidak hanya untuk Maratua, tetapi juga untuk Samarinda, Berau, dan daerah sekitarnya,” jelasnya.

    Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, turut menyoroti dampak positif yang dirasakan masyarakat lokal melalui event ini. “Setiap event pasti membawa dampak bagi masyarakat. Dalam Maratua Run, masyarakat akan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan,” kata Sri Wahyuni.

    Ia juga menyebut bahwa keterlibatan ini menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat lokal, terutama karena event seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Maratua. “Persiapan Maratua Run memberikan wawasan baru tentang bagaimana sebuah event olahraga dirancang dan dijalankan. Ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang,” ujarnya.

    Dengan potensi besar yang ditawarkan Maratua, baik dari segi keindahan alam maupun keterlibatan masyarakat, Maratua Run diharapkan menjadi ajang yang berkesinambungan dan mampu menginspirasi wilayah-wilayah remote lainnya di Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa. “Kami berharap ini bukan hanya menjadi acara sekali jalan, tetapi menjadi agenda tahunan yang membawa manfaat besar bagi masyarakat dan memperkuat branding Kalimantan Timur di mata dunia,” tutup Akmal Malik.

    Maratua Run siap menjadi langkah besar Kalimantan Timur, tidak hanya dalam mempromosikan destinasi wisata, tetapi juga dalam menyiapkan wilayah ini sebagai ibu kota negara yang baru. Event ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal keberlanjutan dan pemerataan perhatian terhadap wilayah-wilayah Indonesia yang selama ini terpinggirkan.
     

  • Pemprov Kaltim Gelar Maratua Run 2025, Siapkan Hadiah Total Rp785 Juta – Page 3

    Pemprov Kaltim Gelar Maratua Run 2025, Siapkan Hadiah Total Rp785 Juta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar event lari berskala internasional Maratua Run 2025 di Pulau Maratua Kabupaten Berau pada 15 Februari 2025 mendatang. Acara tersebut mengusung konsep olahraga sekaligus promosi pariwisata.

    Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan, Maratua Run 2025 dirancang untuk mendorong kemajuan sektor olahraga dan pariwisata, khususnya di wilayah remote area seperti Pulau Maratua yang dikenal sebagai surga tersembunyi di Kaltim.

    “Saya katakan tanpa Maratua, tidak ada Indonesia. Nah itu kenapa kita perlu memastikan daerah-daerah remote itu mendapatkan perhatian. Selama ini, lomba lari selalu dilaksanakan cuma di Borobudur, di Jakarta, Surabaya. Nah inilah tugas pemerintah. Pemerintah, kami, ingin agar daerah-daerah seperti masyarakat yang ada di sana juga mendapatkan atensi,” tutur Akmal di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Maratua Run 2025 sendiri memberikan nominal hadiah yang fantastis dengan total senilai Rp785 juta untuk seluruh kategori Juara Maratua Run 2025. Rinciannya yakni kategori 5K National Male/Female Juara I Rp20 juta, Juara II Rp15 juta, Juara III Rp10 juta, Juara IV Rp7,5 juta dan Juara V Rp5 juta.

    Kategori 10K National Male/Female Juara I Rp60 juta, Juara II Rp40 juta, Juara III Rp20 juta, Juara IV Rp10 juta dan Juara V Rp5 juta. Kemudian, Kategori 10K Open International Male/Female Juara I Rp100 juta, Juara II Rp50 juta, Juara III Rp25 juta, Juara IV Rp15 juta dan Juara V Rp10 juta.

    “Melalui event Maratua Run 2025 ini, kami ingin seluruh dunia, seluruh organisasi negara Indonesia yang selama ini memarginalkan daerah-daerah yang remote, ayo dong kita memberikan atensi kepada daerah-daerah itu. Karena mereka juga adalah bagian dari Indonesia,” jelas dia.

    Masyarakat Kabupaten Paser memiliki lokasi wisata yang dinamakan wisata embun pagi, yang dahulunya merupakan sebuah proyek pembangunan. setiap pagi orang berkumpul menikmati keindahan alam sambil berfoto selfie.

  • Balikpapan siap jadi tuan rumah Hari Otonomi Daerah 2025

    Balikpapan siap jadi tuan rumah Hari Otonomi Daerah 2025

    Balikpapan (ANTARA) – Kota Balikpapan, Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX pada 25 April 2025.

    Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik di Balikpapan, Selasa, mengungkapkan Hari Otda merupakan agenda tahunan yang selalu dilaksanakan dengan tema yang menyesuaikan isu strategis pembangunan dan otonomi daerah.

    Dipilihnya Balikpapan, ujar Akmal, karena Kota Minyak (sebutan Balikpapan) adalah daerah otonom yang mampu melaksanakan berbagai event nasional beberapa tahun terakhir. Terlebih ketika penetapan Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, dan pelaksanaan pembangunannya hingga saat ini.

    “IKN waktu itu sedang on fire, tapi sekarang isu-isu IKN masih tetap hangat. Karena bagi Kaltim, IKN itu merupakan berkah. Bahkan tema peringatan HUT Kaltim tahun ini adalah “Membangun Kaltim untuk Nusantara”. Jadi nanti ada alternatif tema yang nantinya akan diajukan untuk Hari Otda tahun ini. Tentunya tema terkait dengan pendekatan penguatan Nusantara,” ujar Akmal.

    Akmal Malik berharap Hari Otda XXIX ini menjadi momentum ke depan untuk meningkatkan sinergi antara kabupaten/kota bersama provinsi dalam melaksanakan program-program pembangunan.

    “Kita harus tetap optimistis membangun otonomi daerah. Kita senang melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak biasa,” ucap Akmal, yang merespons rencana Wali Kota Balikpapan terkait pelaksanaan Hari Otda di Balikpapan.

    Sementara itu Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan ucapan terima kasih karena Balikpapan telah ditetapkan dan dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Otda XXIX 2025.

    “Balikpapan merasa percaya diri, karena beberapa kali event-event nasional. Terakhir Rakernas Apeksi.

    Untuk Hari Otda ini kita ingin menghidupkan nuansa bahari, acara kita adakan di atas kapal tongkang berukuran 300 feet yang siap menampung ribuan orang peserta,” kata Rahmad.

    “Kami akan memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Karena pesan Pak Presiden adalah untuk mengkampanyekan seluas-luasnya dan secara berkelanjutan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur,” tambahnya.

    Pewarta: Arumanto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Konsolidasi Pembangunan Daerah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ajak Kontestan Pilkada Kaltim Beri Masukan

    Konsolidasi Pembangunan Daerah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ajak Kontestan Pilkada Kaltim Beri Masukan

    Liputan6.com, Kutai Kartanegara – Kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah tengah Benua Etam yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu mulai dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, pada Senin (13/1/2025). Direncanakan kunker yang berlangsung hingga Kamis (16/1/2025) tersebut turut didampingi oleh Ketua DPRD Kaltim dan Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni serta pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim.

    Selain itu, kunker yang bertujuan konsolidasi pembangunan daerah ini juga turut diikuti oleh Anggota DPD RI Dapil Kaltim Yulianus Henock Sumual, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syarifah Suraidah, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, anggota DPRD Kaltim dan pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut Akmal Malik, perjalanan konsolidasi pembangunan daerah ini merupakan tindak lanjut dari hasil pesta demokrasi yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, di mana proses penetapannya dilakukan secara bertahap. Maka dari itu Akmal Malik turut mengundang para kontestan yang telah berkompetisi untuk memberikan masukan terkait masa depan Provinsi Kalimantan Timur.

    “Baik pak Isran, pak Hadi, pak Rudy Mas’ud, dan pak Seno, keempatnya saya undang, untuk saling memberikan masukan tentang terkait masa depan Kalimantan Timur. Bahkan alhamdulillah juga hadir dua wakil rakyat kita DPD dan DPR RI Semua wakil rakyat Kaltim di pusat saya undang. Namun yang bisa hadir cuma dua orang,” terang Akmal Malik kepada awak media usai meninjau pelaksanaan simulasi makan bergizi gratis di SLB Negeri Tenggarong, Senin (13/1/2025).

    Akmal Malik mengatakan saat ini adalah momentum untuk konsolidasi. Sebagai penjabat gubernur dalam kurun waktu satu tahun ini, dirinya ingin menyampaikan kepada semua pihak kondisi Kaltim saat ini. “Ini kekurangan dan hal-hal yang belum kita capai. Dan apa yang kita perbaiki ke depan. Untuk itu kita harus turun ke lapangan dan kita melihat bersama. Saya ingin mencontohkan demokrasi yang baik seperti apa. Setelah selesai proses demokrasi kita selesai kita bersatu bersama. Karena demokrasi itu sejatinya adalah mencari jalan terbaik atau Memilih yang terbaik untuk melanjutkan hal-hal yang baik ke depan,” paparnya.

    Akmal Malik mengungkapkan mengapa dirinya mengajak teman-teman DPR dan DPR RI, agar mereka juga memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan di wilayah Kaltim di pusat. Dan untuk kontinuitasnya juga dirinya menginginkan hadirnya kontestan pilkada Kaltim. “Tapi ini yang bisa hadir, tidak apa. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan terus berkomunikasi. Demokrasi kuncinya adalah komunikasi,” ungkapnya.

    Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menekankan bahwa ini adalah perjalanan untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan mana yang belum dilakukan akan diperbaiki ke depan. Karena itulah dirinya mengajak rombongan untuk melihat dimulai dari Samarinda, menuju Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

    “Mungkin berikutnya jika ada waktu kalau beliau-beliau berkenan bisa kita coba ke Paser dan PPU. Lalu arah lainnya ke wilayah utara, Bontang, Kutai Timur dan Berau. Kuncinya adalah kami ingin memberitahukan kepada semua pemangku kepentingan di Kaltim, untuk bisa membangun Kaltim bersama dan demi kebaikan Kaltim ke depan,” pungkasnya.

    Pada kesempatan ini, di SMA Negeri 3 Tenggarong dilakukan penyerahan bantuan dari Pemprov Kaltim kepada Pemkab Kutai Kartanegara yang diserahkan secara simbolis oleh Akmal Malik kepada masing-masing penerima dari Kabupaten Kukar. Diantaranya, bantuan bibit pisang dan saprodi kepada 5 kelompok tani. Bantuan biogas skala rumah tangga kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Samboja, Kukar sebanyak 20 unit. Bantuan blanko KTP Elektronik kepada Disdukcapil Kukar. Bantuan alat musik dan sound system kepada komunitas musik.

    Selanjutnya, bantuan pengembangan desa korporasi ternak (sapi, kandang, alat pengolah pupuk organik, alat chopper, dan lainnya) kepada 2 kelompok tani. Serta bantuan peralatan UKM bagi masyarakat miskin.

    Kemudian, di SLB Negeri Tenggarong, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik beserta rombongan juga berkesempatan meninjau simulasi pemberian makan bergizi gratis bagi siswa siswi di sekolah tersebut.

  • Pj Gubernur: Kaltim berperan wujudkan Indonesia maju

    Pj Gubernur: Kaltim berperan wujudkan Indonesia maju

    Samarinda (ANTARA) – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peran strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.

    “Keberadaan kita di jantung Nusantara bukan sekadar kebanggaan, tetapi amanah besar untuk menjadikan Kaltim sebagai teladan dalam pemerataan pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Akmal Malik di Samarinda, Senin.

    Akmal menambahkan pembangunan telah dilaksanakan di berbagai sektor dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

    Seperti bidang infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

    “Semua ini sebagai implementasi dalam menjawab tantangan masa depan, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia,” jelasnya.

    Membangun Kaltim Untuk Nusantara, lanjut Akmal menjadi pengingat bahwa Kalimantan Timur bukan hanya milik orang yang tinggal wilayah Kaltim, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia.

    “Sebagai lokasi Ibu Kota Negara Nusantara, Kaltim memegang peran strategis dalam mendukung visi besar negara menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Saat ini Pemerintah memiliki Asta Cita, sebuah kerangka pembangunan strategis pemerintahan baru yang akan menjadi landasan dan pedoman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dalam berbagai bidang.

    “Membangun infrastruktur yang mendukung integrasi ekonomi dan sosial serta memperkuat ketahanan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Akmal Malik.

    ***2***

    Pewarta: Arumanto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025