Tag: Akmal

Jakarta –

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memulai tahun 2026 dengan serangkaian janji reformasi besar, termasuk komitmen memperketat pemberantasan korupsi. Janji itu disampaikan beberapa hari setelah mantan perdana menteri Najib Razak dijatuhi hukuman penjara tambahan dalam kasus korupsi terkait skandal 1MDB.

Dalam pidato Tahun Baru, Anwar menyatakan pemerintah akan mengajukan sejumlah rancangan undang-undang ke parlemen. Di antaranya adalah pemisahan kewenangan jaksa agung dan penuntut umum, sebuah gagasan lama yang diharapkan dapat memperkuat independensi peradilan. Pemerintah juga berencana membentuk lembaga ombudsman serta mengesahkan undang-undang keterbukaan informasi publik.

Anwar juga menghidupkan kembali janji kampanye lama untuk membatasi masa jabatan perdana menteri maksimal dua periode atau 10 tahun.

Dorongan reformasi ini muncul saat kepercayaan publik terhadap pemerintahan persatuan yang dipimpin Anwar Ibrahim mulai diuji. Koalisi yang terbentuk pascapemilu tanpa pemenang jelas pada tahun 2022 itu, dihadapkan pada pertanyaan besar tentang sejauh mana ia mampu mendorong perubahan tanpa memicu perlawanan dari elite politik yang selama ini mengendalikan kekuasaan.

UMNO peninggalan Najib masih berada di jantung kekuasaan

Anwar Ibrahim, yang sejak dekade 1990-an dikenal sebagai tokoh oposisi, akhirnya menjabat sebagai perdana menteri sekitar tiga tahun lalu dengan memimpin kabinet pemerintahan persatuan. Saat itu, para rival politik tradisionalnya masih terguncang oleh skandal 1MDB, kasus penyelewengan miliaran dolar dari dana kekayaan negara Malaysia yang menyeret hingga lingkar kekuasaan tertinggi.

Pada tahun 2018, kemarahan publik atas skandal 1MDB memicu kekalahan elektoral bersejarah bagi koalisi Barisan Nasional pimpinan Najib Razak serta partai United Malays National Organisation atau UMNO, yang telah berkuasa sejak Malaysia merdeka pada tahun 1957.

Meski demikian, Anwar baru bisa merebut kekuasaan setelah bertahun-tahun perebutan kekuasaan politik dengan membentuk aliansi luas yang melibatkan para mantan lawan-lawannya, termasuk UMNO pimpinan Najib Razak.

Bisakah Anwar berhadapan dengan sekutu politiknya?

Namun, kelompok masyarakat sipil dan anggota parlemen oposisi memperingatkan adanya celah hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan independen. Sejumlah kritikus menilai upaya pemberantasan korupsi masih kerap dipengaruhi kepentingan politik, terutama di parlemen, mengingat para sekutu Anwar juga memiliki persoalan hukum masing-masing.

“Memang terjadi peningkatan jumlah kasus dan penyelidikan korupsi, tetapi sering kali hal itu dianggap sebagai implementasi selektif dalam konteks politik yang terpolarisasi,” kata Bridget Welsh, peneliti kehormatan di University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia, kepada DW.

Tuduhan nepotisme terhadap PM Anwar Ibrahim

Upaya pemberantasan korupsi mendapat pukulan serius pada tahun 2023, ketika puluhan dakwaan korupsi terhadap Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dibatalkan. Keputusan tersebut meruntuhkan semangat para pendukung agenda antikorupsi.

Zahid juga menjabat sebagai presiden United Malays National Organisation, partai yang sebelumnya dipimpin Najib Razak. Dukungan Zahid dinilai krusial untuk menjaga kelangsungan pemerintahan Anwar Ibrahim, sehingga memicu tudingan bahwa Anwar tidak memiliki ruang politik untuk membiarkan penyelidikan hukum menyentuh terlalu jauh mitra-mitra utamanya.

Partai Keadilan Rakyat yang dipimpin Anwar juga tidak luput dari kontroversi. Anwar menghadapi tuduhan nepotisme setelah putrinya, Nurul Izzah Anwar, naik ke posisi senior di internal partai. Langkah tersebut memicu pengunduran diri dua menteri kabinet sebagai bentuk protes pada Mei tahun lalu.

Pada Desember, mantan sekretaris politik senior Anwar, Shamsul Iskandar Mohd Akin, didakwa menerima suap untuk membantu pengurusan izin pertambangan di wilayah Kalimantan Utara Malaysia. Shamsul membantah tuduhan tersebut.

Babak baru setelah vonis Najib

Pemerintahan Anwar Ibrahim dinilai memiliki komitmen nyata untuk memberantas korupsi, tapi berbagai inisiatif tersebut kerap tertutupi oleh perkara hukum yang saling bertabrakan dan melibatkan pejabat terpilih. Penilaian ini disampaikan oleh Norhaslinda Jamaiudin, Kepala Departemen Ilmu Politik dan Studi Madani di International Islamic University Malaysia.

Dalam beberapa bulan terakhir, posisi politik Anwar juga semakin rapuh. Koalisi Pakatan Harapan hanya berhasil memenangkan satu kursi dari seluruh daerah pemilihan yang diikuti di negara bagian Sabah pada akhir November, hasil yang dipandang sebagai kemunduran besar bagi kubu Anwar. Selain itu, polemik seputar nasib Najib Razak telah mengguncang soliditas koalisi pemerintah. Pada bulan lalu, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh bahkan menyerukan agar partainya keluar dari koalisi dan berperan sebagai oposisi yang “bermartabat”.

Meski demikian, akhir tahun 2025 membawa perkembangan yang dipandang pendukung reformasi antikorupsi sebagai peluang bagi Anwar untuk menepati janjinya. Pada 26 Desember, pengadilan menyatakan Najib bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perkara 1MDB terbesar yang pernah dihadapinya, dengan nilai dana sekitar 700 juta dolar AS.

Najib sebelumnya telah menjalani hukuman penjara atas vonis terkait skandal 1MDB. Namun, hukuman awalnya dipotong setengah melalui proses pengampunan kerajaan, sehingga ia sempat diperkirakan dapat bebas pada tahun 2028. Setelah itu, Najib mengajukan permohonan agar sisa hukumannya dijalani dalam bentuk tahanan rumah.

Permohonan tersebut ditolak pengadilan Malaysia pada akhir Desember, menutup celah yang oleh banyak kritikus dipandang sebagai potensi jalan keluar bagi mantan perdana menteri itu. Dalam persidangan terbaru, majelis hakim menjatuhkan tambahan hukuman 15 tahun penjara serta denda dalam jumlah besar.

Mencegah skandal 1MDB terulang

Bagi banyak warga Malaysia, vonis terbaru Najib Razak menjadi pengingat bahwa sistem hukum masih mampu memberikan hasil, sekaligus sinyal bahwa era skandal 1MDB mungkin mulai mendekati akhir. Para aktivis menilai momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk membangun mekanisme pencegahan agar skandal serupa tidak terulang, bukan sekadar menghukum pelaku masa lalu.

Sejumlah indikasi pengawasan tingkat tinggi juga mulai terlihat di luar kasus 1MDB. Pada akhir Desember, lembaga antikorupsi Malaysia menggeledah sejumlah perusahaan yang diduga terlibat praktik suap terkait proyek pengadaan militer. Sebelumnya, perwira tertinggi Angkatan Darat Malaysia juga telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya untuk kepentingan penyelidikan.

Pada 5 Januari, Malaysian Anti-Corruption Commission mengumumkan telah membuka penyelidikan terhadap 26 perusahaan yang diduga terlibat dalam proses pengadaan proyek militer.

“Bagi pemerintahan persatuan, ini merupakan peluang untuk mengambil langkah tegas melawan korupsi,” kata Jamaiudin.

“Menurut saya, reformasi yang menyeluruh dan luas sangat diperlukan agar pemerintah saat ini dapat memulihkan kepercayaan publik yang telah lama terkikis,” ujarnya.

Namun, para analis mengingatkan adanya risiko bahwa tanpa program yang jelas, agenda reformasi hanya akan berubah menjadi drama ruang sidang, tanpa dibarengi aturan baru yang mampu memastikan akuntabilitas seluruh pejabat negara.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Melisa Ester Lolindu

Lihat juga Video RI-Malaysia Sepakat Permudah Perdagangan Lintas Batas

(ita/ita)