Pasuruan (beritajatim.com) – Peringatan Hari Santri Nasional 2025 menjadi momen istimewa bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menghadirkan Dewan Pesantren sebagai kado berharga untuk dunia pendidikan keagamaan di daerah tersebut.
Pembentukan Dewan Pesantren ini dikukuhkan langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, dalam acara yang digelar di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan. Pengukuhan tersebut menandai langkah baru Pemkab dalam memperkuat peran pesantren di berbagai sektor pembangunan.
Sebagai Ketua Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan masa bhakti 2025–2030, ditunjuk KH Tantowie Abdullah Siradj dari Pondok Pesantren Sidogiri. Ia akan didampingi oleh Dr. Akhmad Fauzi Hamzah sebagai wakil ketua, Dr. Mokhammad Ainul Yakin sebagai sekretaris, dan Mochammad Fahmin Nabil sebagai bendahara.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Shobih menegaskan bahwa pembentukan Dewan Pesantren merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi kegiatan pesantren. “Kami ingin menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Pesantren memiliki dasar hukum kuat pasca disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. “Kalau Presiden memberikan kado dengan membentuk Dirjen Kepesantrenan, maka Pemkab Pasuruan memberikan kado dengan membentuk Dewan Pesantren,” tambahnya disambut tepuk tangan hadirin.
Wabup juga berharap Dewan Pesantren menjadi mitra strategis Pemkab dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada lembaga pendidikan berbasis pesantren. Salah satu fokus awal adalah mendata seluruh pondok pesantren di wilayah Kabupaten Pasuruan secara menyeluruh.
“Dewan Pesantren akan membantu kami melakukan inventarisasi jumlah pesantren, kualitas pendidikan, hingga pengembangan wirausaha santri,” kata Shobih. Ia menegaskan kolaborasi antara pesantren dan pemerintah daerah akan memperkuat pembangunan sumber daya manusia religius dan berdaya saing.
Selain itu, Dewan Pesantren juga diberi mandat untuk menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pasuruan. Langkah ini dilakukan melalui program kolaboratif dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
Sementara itu, Ketua Dewan Pesantren KH Tantowie Abdullah Siradj menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat kerja perdana. “Kami ingin langsung menyusun langkah konkret agar Dewan Pesantren bisa bergerak cepat dan berdampak,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa lembaganya tidak hanya akan berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga pengelolaan dana umat secara transparan. “Kami akan mengawal dana umat dan memastikan pemanfaatannya tepat sasaran untuk penguatan mutu pendidikan dan peningkatan SDM santri,” pungkas KH Tantowie. (ada/ian)
