Tag: Akbar Himawan Buchari

  • Hipmi siap gelar pelatihan di China, jajaki peluang kerja sama global

    Hipmi siap gelar pelatihan di China, jajaki peluang kerja sama global

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) siap menggelar pelatihan di China untuk mempersiapkan para pengusaha muda menarik peluang kerja sama global.

    “Dengan memahami arah transformasi ekonomi China, peserta akan lebih siap memanfaatkan peluang kerja sama dan jejaring internasional,” kata Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Pelatihan itu bertajuk “Grow Together Bootcamp: Business, Technology & Energy Leaders of Tomorrow – Shanghai 2025.”

    Sebelum menggelar pelatihan, Hipmi lebih dulu menyelenggarakan pre-event Stadium Generale bertajuk “China Current Economy and Prospect” yang turut menggandeng Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) serta Yayasan Inovasi Indonesia Maju.

    Anggawira mengatakan kegiatan pre-event itu bertujuan untuk memberikan bekal bagi peserta sebelum mengikuti pelatihan di Shanghai.

    Dalam kegiatan pre-event, Hipmi juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF).

    Profesor SAIF Hu menyoroti perlambatan ekonomi China pada 2024–2025 akibat sektor real estate, perang dagang, dan dampak pandemi. Namun, ia menyampaikan adanya arah baru menuju konsumsi domestik, hiburan, dan semikonduktor.

    “Sinergi kedua negara tidak hanya berhenti pada perdagangan dan investasi, tetapi juga harus dibangun di level masyarakat, akademisi, dan institusi,” ujarnya.

    Hipmi optimistis sinergi yang terbangun dalam inisiatif ini dapat melahirkan generasi pemimpin muda global serta memperkuat kerja sama strategis Indonesia-China di tengah dinamika ekonomi global.

    Sebelumnya, Hipmi juga memperkuat sinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menciptakan wirausaha/enterpreneur baru guna mengakselerasi tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari menyoroti pentingnya keberpihakan regulasi pemerintah terhadap dunia usaha.

    Dia berharap aspirasi dari dunia usaha melalui Kadin dan Hipmi dapat diterima oleh pemerintah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maruarar Sirait Berdoa Tidak Dipanggil Jaksa dan KPK

    Maruarar Sirait Berdoa Tidak Dipanggil Jaksa dan KPK

    GELORA.CO -Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait berkelakar saat menjadi pembicara di acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan, bertemakan “Momentum Emas Pengusaha Muda Raih Modal Hingga 20 Milliar Rupiah”, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu 7 September 2025.

    Politikus Gerindra yang karib disapa Ara ini mengatakan, salah satu doa dalam acara tersebut adalah tidak adanya laporan kinerja pejabat maupun pengusaha kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

    “Saya senang tadi ada kata-kata paling senang itu kalau selesai kerja saya kerja cari dapat untung tidak dipanggil Jaksa dan KPK. Itu paling bagus tadi doanya, juga saya dengar paling senang itu kalau utang piutangnya ya (terbayar),” kata Ara dalam mengawali sambutannya.

    Ia lantas menanyakan Ketua Umum BP HIPMI Akbar Himawan Buchari tentang usahanya di tengah situasi global yang tidak menentu saat ini. 

    “Gimana bisnis kamu selama jadi ketua umum? makin menanjak atau makin menurun? Sehingga mau tahu makin bagus berarti bisa dua periode sudah kalau begitu satu beliau saja ya. Tapi memang bagus kan Nah itu paling bagus organisasi maju bisnisnya maju,” demikian Ara.

  • Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Ini Jurus Agar UMKM Bisa Tembus Pasar Global – Page 3

    Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Ini Jurus Agar UMKM Bisa Tembus Pasar Global – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, menilai pemerintah perlu memberikan dukungan nyata kepada pengusaha kecil (UMKM). Salah satu caranya adalah dengan melonggarkan aturan pajak agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

    Saat ini pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus berada pada satu visi yang sama yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, kebijakan yang dianggap membebani rakyat perlu ditinjau lebih serius.

    “Pengetatan pajak menjadi dilematis. Di satu sisi, pemerintah butuh penerimaan untuk membiayai negara. Tapi di sisi lain, masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan agar usahanya bisa bertahan,” ujar Akbar, Selasa (2/9/2025).

    Akbar berharap pemerintah memperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen untuk UMKM yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keadilan bagi wajib pajak yang taat aturan.

    “Kami berharap pemerintah melonggarkan aturan ini sampai ekonomi stabil. Lagipula, pengusaha UMKM selalu taat aturan. Jangan sampai aturan ini justru mengikis fundamental UMKM,” tegasnya.

     

  • Pengusaha Usul Longgarkan Pajak demi Ringankan Beban Wong Cilik

    Pengusaha Usul Longgarkan Pajak demi Ringankan Beban Wong Cilik

    Jakarta

    Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari menilai pemerintah perlu memberikan dukungan kepada wong cilik. Salah satunya dengan melonggarkan pajak untuk menstabilkan ekonomi.

    Saat ini, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus benar-benar satu visi, yakni menstabilkan ekonomi nasional. Sebab itu, kebijakan yang dirasa memberatkan rakyat perlu mendapatkan perhatian serius.

    Menurutnya, pengetatan pajak menjadi dilematis. Di satu sisi, pemerintah butuh penerimaan untuk membiayai kebutuhan negara. Di sisi lain, masih banyak pengusaha UMKM yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk menstabilkan bisnisnya.

    Akbar berharap pemerintah memperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi UMKM yang akan berakhir akhir tahun ini. Tujuannya, menebar keadilan bagi wajib pajak yang patuh aturan.

    “Kami berharap Pemerintah melonggarkan aturan ini sampai ekonomi stabil. Lagipula, pengusaha UMKM selalu taat aturan. Jangan sampai, aturan ini justru mengikis fundamental UMKM,” pinta Akbar dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025).

    Selain itu, dia juga berharap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan dari 11% menjadi 10%. Langkah ini semata-mata untuk mengurangi beban masyarakat kecil sesuai dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyejahterakan rakyat kecil.

    Dengan kontribusi sekitar 54-55% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi rumah tangga harus dijaga sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

    “Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi saat ini, Pemerintah harus meringankan beban rakyat. Jangan sampai kelas menengah ke bawah justru takut membelanjakan uangnya,” pesan Akbar.

    Dia juga meminta agar pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) soal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Meski tidak bisa membatalkan aturan tersebut, pemerintah pusat bisa memberi pandangan bahwa kebijakan itu tidak tepat saat ini.

    “Ada sejumlah daerah yang PBB-nya naik lebih dari 100%. Menurut saya, ini perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tutupnya.

    (ily/ara)

  • Pengusaha Minta Pemerintah Buka Dialog dengan Rakyat

    Pengusaha Minta Pemerintah Buka Dialog dengan Rakyat

    Jakarta

    Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari berpesan agar seluruh pihak menahan diri.

    Akbar juga meminta pemerintah dan DPR membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menghindari meluasnya aksi unjuk rasa yang berujung anarkisme.

    Menurutnya, dengan pemerintah membuka ruang dialog bersama masyarakat, kekecewaan publik bisa terobati.

    “Dengan kerendahan hati, kami meminta agar penyelenggara negara membuka ruang dialog, duduk bersama dengan masyarakat,” ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

    Akbar juga mengimbau agar seluruh elemen bangsa mengedepankan semangat nasionalisme demi mensejahterakan masyarakat.

    “Saat ini ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Pertahanan terbaik kita adalah penguatan ekonomi domestik. Sehingga kita semua harus bekerja sama,” katanya.

    Akbar turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Namun ia khawatir jika kondisi ini terus berlangsung, maka ekonomi nasional akan terkena dampaknya.

    “Tentu kita turut berduka atas meninggalnya Adinda Affan. Kita juga harus sadar bahwa ekonomi mulai terkena imbasnya,” ucap Akbar.

    Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini memang mengkhawatirkan. Data Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik mencapai Rp 250 miliar pada periode 25-28 Agustus 2025.

    Kabar tak sedap juga datang dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada penutupan pekan ini, IHSG melemah 1,53% atau kehilangan 121 poin ke level 7.830,49. Bahkan dalam sehari, market cap bursa saham Indonesia menguap Rp 195 triliun.

    “Begitu juga dengan rupiah yang ikut melemah. Jika tidak segera disudahi, dampak terhadap ekonomi akan semakin parah,” pungkas Akbar.

    (rrd/rrd)

  • HIPMI Jakarta Raya Kukuhkan Ketua Baru BPC, Ini Sosoknya – Page 3

    HIPMI Jakarta Raya Kukuhkan Ketua Baru BPC, Ini Sosoknya – Page 3

    Senada, Ketua Steering Committee (SC) RAKERDA HIPMI Jaya 2025, Mahesa Husain menyampaikan forum ini dirancang untuk mendorong refleksi organisasi dan ketepatan arah langkah ke depan.

    “RAKERDA ini kami siapkan sebagai ruang penguatan internal organisasi. Di sini, pengurus dari berbagai bidang dan wilayah duduk bersama untuk meninjau ulang capaian, menyelaraskan arah, dan menyusun peta jalan ke depan. Ini bukan hanya soal program, tapi tentang bagaimana HIPMI Jaya tetap relevan dan progresif dalam dinamika Jakarta yang terus berubah,” kata Mahesa.

    Di sisi lain, Roby Sugama selaku Ketua Organizing Committee (OC) RAKERDA 2025, berterima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dan menekankan pentingnya keberhasilan teknis dan substansi dari seluruh rangkaian kegiatan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, panitia, dan mitra yang telah terlibat sejak awal hingga akhir. Rangkaian RAKERDA ini mencakup persiapan pleno lintas bidang, penyusunan program kerja tahunan, serta forum diskusi lintas wilayah yang substantive,” kata Roby.

    Roby berharap, hasil dari RAKERDA ini dapat segera diimplementasikan secara terukur, memberikan manfaat langsung bagi anggota, serta memperkuat kontribusi HIPMI Jaya di setiap wilayah Jakarta.

    Sebagai informasi, RAKERDA HIPMI Jaya 2025 juga diisi dengan presentai program unggulan BPD, sesi sinergi lintas bidang, serta diskusi terbuka seputar isu strategis di bidang ekonomi, UMKM, digitalisasi, dan penguatan peran HIPMI sebagai mitra pembangunan daerah.

    Turut hadir Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Kemudian, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, Pendiri sekaligus Ketua Umum pertama HIPMI, Abdul Latief. Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari serta jajaran pengurus pusat dan daerah.

  • Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai negosiasi pemerintah telah maksimal membuat finalisasi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk asal Indonesia sebesar 19 persen.

    “Upaya Pemerintah sudah maksimal sehingga menurunkan tarif dari semula 32 persen menjadi 19 persen,” kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Akbar mengatakan, sejak April, Pemerintah telah berupaya maksimal agar tarif resiprokal yang dipatok Presiden AS Donald Trump tidak terlalu tinggi. Negosiasi pun dilakukan, sambil melancarkan upaya lain.

    Menurut dia, hampir semua menteri terkait berjibaku dalam orkestasi Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi nakhoda negosiator dengan pihak Washington.

    Namum, siapa sangka gebrakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa menyempurnakan puzzle kerja keras ini. Di hadapan DPR, Bahlil akan membatalkan rencana impor minyak dan gas dari Amerika jika tarif tidak turun.

    “Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,” tutur Akbar.

    Memang jika dilihat angkanya, lanjut Akbar, tarif itu masih relatif tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih kecil. Laos 40 persen, Thailand 36 persen, Malaysia 25 persen, dan Vietnam 20 persen.

    Kata Akbar, defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia hanya 19 miliar dolar AS. Sementara, Pemerintah akan mengimpor energi dan produk agrikultur dari Amerika Serikat (AS) senilai 34 miliar dollar AS. Langkah itu menjadi bagian dari negosiasi tarif resiprokal dengan AS.

    “Seharusnya, itu sudah membalikkan neraca perdagangan Amerika, yang sebelumnya defisit akan menjadi surplus,” ungkapnya.

    Dia berharap, tarif masih bisa diturunkan. Sebab, tarif yang tinggi akan menekan industri padat karya. Terlebih pada tekstil, alas kaki, dan perikanan yang cenderung bergantung pada pasar Amerika.

    Ia menyebut ekspor pakaian ke Amerika dengan persentase tembus 60 persen, furniture 59 persen, produk olahan ikan 56 persen, dan alas kaki 33 persen.

    “Bila tarif tinggi tetap diberlakukan, risiko penurunan permintaan akan mengguncang kinerja ekspor dan kelangsungan usaha,” ucap Akbar.

    Lebih lanjut dia mengatakan, ketidakpastian global masih terjadi, begitu juga dengan indeks manufaktur (PMI). Data terbaru menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia turun ke 46,9 pada Juni 2025 dari 47,4 pada Mei 2025.

    Hal itu menandakan kontraksi tiga bulan beruntun, melanjutkan kontraksi bulan April 2025 yang merupakan kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021.

    Selain itu, beban biaya produksi meningkat, mulai dari harga energi, bahan baku impor yang masih rentan fluktuasi nilai tukar, hingga kenaikan upah minimum yang belum diimbangi dengan perbaikan productivity gains.

    “Hal ini membuat pelaku usaha wait and see, dan lebih kepada efisiensi,” kata Akbar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamensos menghadiri peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025

    Wamensos menghadiri peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025

    Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025 di SMESCO 10/6/2025 (Foto : Humas Kemensos)

    Wamensos: Jadikan bansos alat bebaskan kemiskinan

    Wamensos menghadiri peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 12:35 WIB

    Elshinta.com – Kementerian UMKM bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025 untuk pertama kalinya yang diselenggarakan di Gedung SMESCO Convention Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Peringatan ini merupakan hal yang penting dalam mendorong semangat kewirausahaan di Indonesia. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, turut hadir memberikan dukungan terhadap langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran berwirausaha dan memperkuat produktivitas nasional.

    Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyebut peringatan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap peran penting pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Ini adalah momentum kesetaraan, penghormatan yang luar biasa tinggi, apresiasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang ditugaskan pada Kementerian UMKM untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya pada pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Maman.

    Ia juga menegaskan bahwa Kementerian UMKM akan terus mendampingi dan mendukung pertumbuhan UMKM di seluruh pelosok negeri.

    “Kementerian UMKM merupakan ‘bapak’ bagi HIPMI dan akan terus hadir bersama UMKM di seluruh tanah air,” tambahnya.

    Ketua Umum HIPMI, Akbar Himawan Buchari, yang juga merupakan penggagas Hari Kewirausahaan Nasional, berharap momentum ini menjadi penggerak bagi generasi muda untuk terjun ke dunia usaha.

    “Mudah-mudahan Hari Kewirausahaan yang diperingati pertama ini, menjadi semangat kita agar teman-teman bisa mendoktrin kader HIPMI di seluruh Indonesia mau jadi pengusaha, berkembang dan tumbuh bersama dan pemerintah hadir memfasilitasi untuk tumbuh, berkembang dan eksis di dunia usaha,” ujarnya.

    Sejalan dengan semangat peringatan ini, Kementerian Sosial terus menjalankan program transformasi bantuan sosial menjadi pemberdayaan ekonomi. Melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Kemensos memberikan modal, pelatihan, dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Kita tidak ingin bansos hanya jadi alat mempertahankan kemiskinan. Tapi harus jadi alat membebaskan rakyat dari kemiskinan, lewat pemberdayaan ekonomi (kewirausahaan),” kata Agus Jabo.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • HIPMI Minta Pemerintah Perhatikan Pengusaha Menengah – Page 3

    HIPMI Minta Pemerintah Perhatikan Pengusaha Menengah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan afirmasi terhadap pengusaha kelas menengah agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

    Dalam peringatan Hari Kewirausahaan yang pertama, Akbar menyampaikan apresiasi terhadap capaian organisasi di bawah kepemimpinan mantan Ketua Umum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia.

    Ia menyebut, pada awal masa kepemimpinan Bahlil, rasio jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,6 persen. Namun berkat kerja kolektif HIPMI dari Sabang sampai Merauke dalam menebarkan semangat kewirausahaan, rasio tersebut meningkat secara signifikan.

    “Pada saat tahun 2019 beliau selesai menjalankan tugas sebagai Ketua BPP HIPMI jumlah rasio pengusaha kita naik menjadi 3,6%. Ini pencapaian HIPMI juga secara kolektif yang dipimpin oleh Ketum Bahlil pada saat itu menjadi Ketua Umum BPP HIPMI,” kata Akbar dalam Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional, di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Rasio Jumlah Pengusaha

    Saat ini, rasio jumlah pengusaha Indonesia berada di angka 3,8 persen. Meski ada peningkatan, Akbar menekankan bahwa tantangan terbesar kini adalah mendorong pertumbuhan pengusaha kelas menengah.

    “Nah, hari ini jumlah rasio pengusaha kita 3,8%,” ujarnya.

    Adapun berdasarkan data yang diperolehnya dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia baru mencapai 17 persen, jauh di bawah negara-negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang telah mencapai 55 hingga 60 persen.

    “Sementara di negara-negara maju kelas menengah sudah 55-60%. Di China 55%, di Amerika 60%. Ini yang ingin kita minta kepada pemerintah agar memberikan afirmasi, ada affirmative action kepada teman-teman kelas menengah kita,” ujar Akbar.

     

  • HIPMI PT siap lahirkan pengusaha muda hadapi transformasi zaman

    HIPMI PT siap lahirkan pengusaha muda hadapi transformasi zaman

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) menyatakan kesiapan untuk melahirkan pengusaha muda baru yang mampu menghadapi transformasi zaman dan mendorong transformasi ekonomi melalui kewirausahaan di berbagai bidang.

    “Kami dibentuk sebagai respon terhadap tantangan bonus demografi yang akan dihadapi bangsa kita,” kata Ketua Umum Badan Koordinator Pusat HIPMI PT Muhammad Ammar Dhafin usai dilantik Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Buchari di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan HIPMI PT dirancang menjadi gerbang awal dalam proses pengkaderan anggota serta wadah bagi mahasiswa untuk berkembang sebagai pengusaha muda, visioner dan mempunyai dampak yang berkelanjutan.

    “Pelantikan ini bukan hanya perihal seremonial semata, melainkan sebuah titik berangkat untuk mewujudkan visi organisasi,” kata dia.

    Ia menambahkan organisasi akan fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia hingga perluasan jejaring nasional hingga internasional dan meningkatkan pengetahuan kewirausahaan yang hanya dimiliki oleh kader-kader HIPMI PT.

    “Inovasi tidaklah lahir dari ruang hampa, melainkan dari diskursus-diskursus yang mampu membentuk pengusaha yang mampu menghadapi transformasi zaman,” kata dia.

    Sementara Sekretaris Umum Bakorpus HIPMI PT Muhammad Billal Pizzaro mengatakan organisasi ini memiliki memiliki misi menciptakan pengusaha dari kalangan mahasiswa serta dibutuhkan modul kewirausahaan yang terstruktur.

    “Kami di siap menjadi katalis bagi gerakan ekonomi anak muda dari kampus untuk bangsa,” kata dia.

    Ia mengatakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) organisasi otonom di bawah naungan HIPMI yang berdiri sejak 2006.

    Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa dan sebagai wadah aspirasi dan penggerak inisiatif-inisiatif strategis dari generasi muda mahasiswa dengan jejaring yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Sementara Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari mengatakan HIPMI menjadi garda paling depan untuk mengubah pola pikir generasi mendatang menjadi pribadi yang lebih visioner dengan menempatkan dirinya sebagai pengusaha.

    Menurut dia, indikator negara maju adalah jumlah pengusaha yang banyak di tengah populasi yang semakin meningkat.

    Menurut dia, populasi Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa lebih ini dengan rasio jumlah pengusaha yang hanya 3,8 persen.

    “Sementara negara maju berada di angka 10-12 persen, ini yang harus kita kejar dengan menciptakan pengusaha-pengusaha muda,” kata dia.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, jumlah wirausaha di Indonesia mencapai sekitar 56,56 juta orang atau setara dengan 37,86 persen dari total angkatan kerja nasional.

    Dari total tersebut, jumlah wirausahawan muda berusia 20–29 tahun tercatat sebanyak 6,1 juta orang atau sekitar 11 persen dari total wirausaha di Indonesia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025