Xcloud.id

Tag: Ajib Hamdani

  • Apindo Sarankan Batas PTKP Dinaikkan Apabila Tarif PPN 12 Persen

    Apindo Sarankan Batas PTKP Dinaikkan Apabila Tarif PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal 2025 kurang tepat, mengingat daya beli masyarakat saat ini masih menurun, sehingga sebaiknya ditunda.

    Namun, apabila pemerintah tetap berencana menaikkan tarif PPN 12 persen pada 1 Januari 2025, maka perlu ada kompensasi berupa insentif fiskal di sisi lain.

    Salah satu opsi adalah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Batas PTKP saat ini, yang ditetapkan melalui PMK 101 tahun 2016, masih di angka Rp 54 juta per tahun.

    “Kalau pemerintah ingin menopang daya beli masyarakat, misalnya, bisa saja (PTKP) dinaikkan ke angka Rp 80 juta atau Rp 100 juta per tahun. Sehingga, kalau kita lihat, habit dari masyarakat kelompok menengah cenderung bawah, ketika mereka mendapatkan insentif fiskal, tidak perlu membayar PPH atas kenaikan penghasilan mereka, maka mereka akan membelanjakan uang tersebut untuk konsumsi,” kata Ajib Hamdani kepada Beritasatu.com, dikutip Minggu (17/11/2024).

    Ajib menegaskan, kombinasi antara disinsentif dan insentif fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

    “Ketika satu sisi memberikan disinsentif, di sisi lain pemerintah harus memberikan insentif, karena daya beli masyarakat kita memang sedang mengalami masalah serius,” kata Ajib. 

  • Apindo Usul Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

    Apindo Usul Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai awal 2025. Menurut Apindo, kebijakan ini kurang tepat karena daya beli masyarakat saat ini sedang melemah. Oleh karena itu, Apindo mengusulkan agar pemerintah menunda rencana kenaikan tarif PPN.

    “Kalau berbicara Pasal 7 ayat (1) tentang waktu pelaksanaan PPN, sebenarnya pemerintah juga bisa melakukan penyesuaian waktu, tidak harus mengubah undang-undang tersebut,” kata analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani, Jumat (15/11/2024).

    Penyesuaian serupa pernah dilakukan, seperti penundaan pajak karbon yang awalnya direncanakan berlaku pada April 2022, tetapi ditunda karena situasi belum memungkinkan.

    “Dengan sudut pandang yang sama, seharusnya pemerintah bisa melakukan penyesuaian waktu atas kenaikan tarif BPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk tidak dikenakan 1 Januari 2025,” kata Ajib Hamdani.

    Ajib menambahkan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan peningkatan daya beli masyarakat pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dari sudut pandang dunia usaha, menurutnya waktu kenaikan PPN pada 1 Januari 2025 kurang tepat. Saat ini, daya beli masyarakat sedang menurun. Bahkan, banyak dari kelas menengah yang bergeser ke kelas ekonomi lebih rendah. Berdasarkan data LPEM Universitas Indonesia, sejak 2018 hingga 2023, lebih dari 8,5 juta orang mengalami penurunan kelas ekonomi.

    “Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah, terutama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu menjaga daya beli masyarakat,” kata Ajib.

  • Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orangJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus meninjau kembali data masyarakat miskin untuk dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2024 terdapat Data statistik tahun 2024 sekitar 25 juta masyarakat miskin di Indonesia, sementara data BPJS mencatat bahwa golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada lebih dari 96 juta orang.

    “Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

    Hal tersebut dikarenakan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjaga jika angka kemiskinan dapat terus berkurang dan daya beli masyarakat meningkat.

    Selain kemiskinan, ia mengatakan bahwa pemerintahan baru juga menghadapi tekanan fiskal yang tinggi sehingga Kementerian Keuangan nantinya diharapkan dapat memiliki solusi konkret terhadap permasalahan anggaran tersebut.

    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan

    Baca juga: Budiman Sudjatmiko sebut Prabowo minta bantu atasi kemiskinan

    Ajib menuturkan bahwa belanja APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun dengan ditopang oleh penerimaan negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

    “Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah hutang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp800 triliun tahun 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru adalah tingginya angka pengangguran yang menurut International Monetary Fund (IMF) tercatat sebesar 5,2 persen pada April 2024.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian investasi yang selalu melebihi target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

    Bahkan menurutnya, terjadi paradoks pada sektor industri di Indonesia karena walaupun banyak investasi yang masuk, tapi semakin banyak pula fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Selain itu, angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR), atau besarnya tambahan modal baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output, terus mengalami peningkatan.

    “Artinya, investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Ajib mengatakan bahwa jajaran kabinet baru yang terbentuk nanti harus mampu menerjemahkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran melalui kerangka reformasi ekonomi struktural.

    “Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Tanah Air, meskipun Indonesia telah mampu masuk menjadi anggota G20 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

    Baca juga: Prabowo bertekad hilangkan kemiskinan di Indonesia dengan hilirisasi

    Baca juga: Stafsus Presiden: Program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan baik

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apindo nilai Prabowo utamakan stabilitas dan akselerasi ekonomi

    Apindo nilai Prabowo utamakan stabilitas dan akselerasi ekonomi

    Sedangkan dalam konteks akselerasi ekonomi, presiden akan memperkuat jajaran pembantunya di kabinet dari unsur teknokratJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyatakan bahwa pertimbangan utama Presiden Prabowo Subianto dalam menyusun kabinetnya adalah stabilitas dan akselerasi ekonomi.

    “Dalam konteks stabilitas, presiden akan cenderung mengambil unsur birokrat dari partai, yang bisa memberikan dukungan secara politik untuk program-program strategis dan program populis yang menjadi janji kampanye sebelumnya,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, kecenderungan Presiden Ke-8 Indonesia tersebut untuk mendahulukan stabilitas juga terlihat dari sejumlah tokoh calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang dipanggil Prabowo ke kediamannya pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10) lalu.

    Dari nama-nama yang dipanggil, setidaknya 16 kementerian berpotensi untuk kembali diisi pejabat lama dari era Kabinet Indonesia Maju.

    “Sedangkan dalam konteks akselerasi ekonomi, presiden akan memperkuat jajaran pembantunya di kabinet dari unsur teknokrat,” kata Ajib.

    Baca juga: Pengamat: Yang terpenting dari hilirisasi adalah pangsa pasar

    Baca juga: Pengamat: Intensifikasi lahan kunci dari swasembada pangan

    Ia mengatakan bahwa dengan keahlian, pengalaman dan portofolio yang dimiliki, tokoh-tokoh tersebut diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan maksimal.

    “Tetapi, dengan tantangan ekonomi yang begitu kompleks, harus ada evaluasi atas kinerja, agar aspek akselerasi ekonomi selanjutnya menjadi perhatian utama presiden,” ujarnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 709 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik.dan perwakilan negara sahabat.

    Baca juga: Apindo: Rasio investasi harus 47,6 persen untuk capai ekonomi 7 persen

    Baca juga: APINDO dorong sinergi pemerintah dan pengusaha perkuat iklim investasi

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024