Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Kuatkan Daya Beli, Berikan Harapan

    Kuatkan Daya Beli, Berikan Harapan

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLTS Kesra) di Kantorpos KCU Premier, Jakarta Timur.

    Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan langkah ratusan warga untuk datang dan tetap antre secara tertib.  Sejak pukul 08.00, antrean masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga lansia—mengalir dengan tertib.

    Mereka datang membawa harapan: menerima BLTS Kesra senilai Rp900.000 yang digulirkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun.

    Menko Airlangga mengatakan, pemerintah, menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan—atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    “Evaluasi sampai hari ini berjalan lancar dan masyarakat relatif terbantu,” ujar Airlangga. “Bantuan ini merupakan stimulan untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi di kuartal keempat,” kata Airlangga seperti dikutip Kamis, 4 Desember 2025.

    BLTS Kesra disalurkan melalui dua skema: bank-bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia (PosIND). Hari ini, lebih dari seratus KPM dijadwalkan menerima bantuan melalui Kantorpos KCU Premier.
    Pemerintah Jaga Daya Beli Warga Rentan
    Bagi banyak KPM, bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga memberi ruang bernapas di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.

    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengaku mendapat informasi dari RT dan kelurahan. Perjalanan dari rumahnya hari ini cukup panjang, dengan waktu tunggu hampir satu jam, namun ia pulang dengan rasa syukur.

    “Alhamdulillah dapat Rp900.000. Biasanya buat kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, sama kebutuhan sekolah anak,” ujarnya. Ia berharap bantuan seperti ini tetap berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 

    Bagi Ani, pedagang gorengan, hari ini adalah pertama kalinya ia menerima BLTS Kesra. Meski sempat hujan-hujanan dan harus kembali karena ada perubahan jadwal, ia tetap datang.

    “Dapatnya Rp900.000, buat modal dagang dan bayar sekolah anak,” ujarnya. Pelayanan di kantor pos, katanya, “ramah dan cepat.” Ia berharap penyaluran ke depan lebih teliti agar bantuan jatuh tepat sasaran. 

    Kisah lain datang dari Ayi Cholifah, yang mengantar ibunya, seorang lansia yang baru menjalani operasi jantung. Mereka belum sempat mengambil bantuan pada jadwal sebelumnya.

    “Alhamdulillah hari ini bisa diambil. Pelayanannya bagus, sopan,” kata Ayi. 

    Baginya, tambahan Rp900.000 ini adalah rezeki yang sangat membantu. “Harapannya bantuan seperti ini tepat sasaran dan diteruskan, karena masyarakat kecil memang butuh.” 
    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menerima kabar dari RT seminggu lalu.

    “Dapat Rp900.000, buat bantu-bantu anak sekolah yang lagi ujian,” ujarnya. Ia berharap program ini bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah. 

    Firna Miliana, warga sama dari Rusunpik, juga mengungkapkan hal serupa. “Untuk ibu rumah tangga seperti saya, uang ini pasti dipakai buat sembako dan kebutuhan anak-anak. Pelayanan di kantor pos enak, ramah, dan cepat,” ujarnya. Ia berharap ke depan bantuan tidak berhenti pada periode ini. 
     

     

    Peran PosIND: Menjangkau hingga Lapisan Paling Rentan
    Pada saat inflasi pangan mengalami tekanan musiman dan pengeluaran rumah tangga meningkat menjelang tahun baru, BLTS Kesra menjadi instrumen fiskal yang strategis.
    Rp900.000 yang diterima KPM, dalam banyak kasus, langsung dibelanjakan untuk:

    – Beras, minyak, telur, dan kebutuhan pokok lain,
    – Biaya ujian sekolah, seragam, sepatu,
    – Modal dagang sederhana,
    – Obat-obatan untuk lansia.

    Dalam skala makro, dana bantuan yang disalurkan melalui puluhan juta rumah tangga ini akan mengalir ke warung, pasar, pedagang kaki lima, hingga transportasi lokal, menggerakkan ekonomi pada titik-titik yang paling dekat dengan warga.

    Di tengah penyaluran berskala besar ini, PosIND memegang amanah penting. Selain layanan di kantor pos, penyaluran juga dilakukan melalui community service point dan pengantaran langsung untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

    Plt Direktur Utama PosIND, Haris, menegaskan bahwa skema penyaluran dirancang agar inklusif. “Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya. 

    Ia menambahkan bahwa penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember. “Kami sudah memiliki tiga skema: di kantor pos, melalui komunitas, dan pengantaran langsung. Semuanya dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Haris. 

    Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.
    Menko Airlangga: BLTS Kesra Kuatkan Masyarakat dan Menggerakkan Ekonomi

    Di balik angka-angka besar penyaluran, yang tampak di KCU Premier hari ini adalah wajah-wajah yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Mereka pulang membawa sembako, kebutuhan sekolah, atau bahkan modal awal untuk kembali memutar usaha kecil. 

    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.

    Bantuan Rp900.000 ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.

    Seperti disampaikan Menko Airlangga, pemerintah akan mengevaluasi program ini dan belum memutuskan keberlanjutannya untuk 2026. Yang pasti, hingga hari ini BLTS Kesra menjadi salah satu instrumen paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat.

    “Ini baru awal tahun nanti akan kita putuskan Harapannya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga. Nani akan dilakukan evaluasi menyeluruh setelah periode penyaluran berakhi” ujarnya. 

    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.
    Suara Warga: Harapan, Kritik, dan Doa
    Hampir semua KPM yang ditemui menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan PosIND. Namun lebih dari itu, mereka menyuarakan satu harapan yang sama: agar bantuan seperti ini tidak berhenti dan semakin tepat sasaran.

    Sebagaimana diungkapkan Ani,“ Dicek lagi warganya yang benar-benar membutuhkan. Jangan yang nggak butuh dikasih, yang butuh nggak dikasih.” 

    Harapan serupa datang dari keluarga lansia dan para ibu rumah tangga yang hari ini pulang dengan hati lebih lega.
    Amanah Penyaluran di Tangan PosIND
    Penyaluran BLTS Kesra 2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan PosIND berjalan efektif. Dengan jaringan yang menjangkau hingga desa dan kecamatan, PosIND kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai garda terdepan penyaluran bantuan negara.
    Dengan kata lain, dalam skema BLTS Kesra 2025, PosIND kembali menjadi tulang punggung penyaluran, terutama bagi warga yang tidak memiliki rekening bank atau tinggal jauh dari pusat layanan perbankan.

    Dengan lebih dari 4.800 kantorpos dan ribuan titik layanan komunitas, Pos Indonesia memanfaatkan tiga mekanisme penyaluran:

    1. Pembayaran di kantor pos

    Seperti yang terlihat di KCU Premier, alur layanan dirancang untuk meminimalisasi antrean dan mempercepat verifikasi.

    2. Pembayaran komunitas 

    Penyaluran dilakukan di kantor desa, balai RW, sekolah, atau titik komunitas lain, menjangkau warga yang terkendala transportasi.

    3. Pengantaran langsung

    PosIND mengerahkan petugas untuk mendatangi rumah lansia, penyandang disabilitas, dan warga sakit.

    “Kami menargetkan penyaluran selesai sebelum pertengahan Desember, dan saat ini capaian nasional melalui Pos sudah di angka 85 persen,” pungkas Haris. 

    Seiring target 100 persen penyaluran pada Desember mendatang, ribuan titik layanan PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.
    Pendekatan multikanal ini menjadi bukti kemampuan PosIND sebagai lembaga logistik sosial negara—melampaui fungsi surat dan paket, menuju peran sebagai penggerak ekosistem bantuan pemerintah.

    Satu hal yang tampak jelas dari KCU Premier hari ini: BLTS Kesra bukan sekadar transfer dana, tetapi penguat harapan, terutama bagi mereka yang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi.
     

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLTS Kesra) di Kantorpos KCU Premier, Jakarta Timur.
     
    Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan langkah ratusan warga untuk datang dan tetap antre secara tertib.  Sejak pukul 08.00, antrean masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga lansia—mengalir dengan tertib.
     
    Mereka datang membawa harapan: menerima BLTS Kesra senilai Rp900.000 yang digulirkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun.

    Menko Airlangga mengatakan, pemerintah, menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan—atau sekitar 75 persen dari target nasional.
     
    “Evaluasi sampai hari ini berjalan lancar dan masyarakat relatif terbantu,” ujar Airlangga. “Bantuan ini merupakan stimulan untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi di kuartal keempat,” kata Airlangga seperti dikutip Kamis, 4 Desember 2025.
     
    BLTS Kesra disalurkan melalui dua skema: bank-bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia (PosIND). Hari ini, lebih dari seratus KPM dijadwalkan menerima bantuan melalui Kantorpos KCU Premier.

    Pemerintah Jaga Daya Beli Warga Rentan
    Bagi banyak KPM, bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga memberi ruang bernapas di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.
     
    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengaku mendapat informasi dari RT dan kelurahan. Perjalanan dari rumahnya hari ini cukup panjang, dengan waktu tunggu hampir satu jam, namun ia pulang dengan rasa syukur.
     
    “Alhamdulillah dapat Rp900.000. Biasanya buat kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, sama kebutuhan sekolah anak,” ujarnya. Ia berharap bantuan seperti ini tetap berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 
     
    Bagi Ani, pedagang gorengan, hari ini adalah pertama kalinya ia menerima BLTS Kesra. Meski sempat hujan-hujanan dan harus kembali karena ada perubahan jadwal, ia tetap datang.
     
    “Dapatnya Rp900.000, buat modal dagang dan bayar sekolah anak,” ujarnya. Pelayanan di kantor pos, katanya, “ramah dan cepat.” Ia berharap penyaluran ke depan lebih teliti agar bantuan jatuh tepat sasaran. 
     
    Kisah lain datang dari Ayi Cholifah, yang mengantar ibunya, seorang lansia yang baru menjalani operasi jantung. Mereka belum sempat mengambil bantuan pada jadwal sebelumnya.
     
    “Alhamdulillah hari ini bisa diambil. Pelayanannya bagus, sopan,” kata Ayi. 
     
    Baginya, tambahan Rp900.000 ini adalah rezeki yang sangat membantu. “Harapannya bantuan seperti ini tepat sasaran dan diteruskan, karena masyarakat kecil memang butuh.” 
    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menerima kabar dari RT seminggu lalu.
     
    “Dapat Rp900.000, buat bantu-bantu anak sekolah yang lagi ujian,” ujarnya. Ia berharap program ini bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah. 
     
    Firna Miliana, warga sama dari Rusunpik, juga mengungkapkan hal serupa. “Untuk ibu rumah tangga seperti saya, uang ini pasti dipakai buat sembako dan kebutuhan anak-anak. Pelayanan di kantor pos enak, ramah, dan cepat,” ujarnya. Ia berharap ke depan bantuan tidak berhenti pada periode ini. 
     

     

    Peran PosIND: Menjangkau hingga Lapisan Paling Rentan
    Pada saat inflasi pangan mengalami tekanan musiman dan pengeluaran rumah tangga meningkat menjelang tahun baru, BLTS Kesra menjadi instrumen fiskal yang strategis.
    Rp900.000 yang diterima KPM, dalam banyak kasus, langsung dibelanjakan untuk:
     
    – Beras, minyak, telur, dan kebutuhan pokok lain,
    – Biaya ujian sekolah, seragam, sepatu,
    – Modal dagang sederhana,
    – Obat-obatan untuk lansia.
     
    Dalam skala makro, dana bantuan yang disalurkan melalui puluhan juta rumah tangga ini akan mengalir ke warung, pasar, pedagang kaki lima, hingga transportasi lokal, menggerakkan ekonomi pada titik-titik yang paling dekat dengan warga.
     
    Di tengah penyaluran berskala besar ini, PosIND memegang amanah penting. Selain layanan di kantor pos, penyaluran juga dilakukan melalui community service point dan pengantaran langsung untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
     
    Plt Direktur Utama PosIND, Haris, menegaskan bahwa skema penyaluran dirancang agar inklusif. “Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya. 
     
    Ia menambahkan bahwa penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember. “Kami sudah memiliki tiga skema: di kantor pos, melalui komunitas, dan pengantaran langsung. Semuanya dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Haris. 
     
    Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.
    Menko Airlangga: BLTS Kesra Kuatkan Masyarakat dan Menggerakkan Ekonomi

    Di balik angka-angka besar penyaluran, yang tampak di KCU Premier hari ini adalah wajah-wajah yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Mereka pulang membawa sembako, kebutuhan sekolah, atau bahkan modal awal untuk kembali memutar usaha kecil. 
     
    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.
     
    Bantuan Rp900.000 ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.
     
    Seperti disampaikan Menko Airlangga, pemerintah akan mengevaluasi program ini dan belum memutuskan keberlanjutannya untuk 2026. Yang pasti, hingga hari ini BLTS Kesra menjadi salah satu instrumen paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat.
     
    “Ini baru awal tahun nanti akan kita putuskan Harapannya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga. Nani akan dilakukan evaluasi menyeluruh setelah periode penyaluran berakhi” ujarnya. 
     
    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.
    Suara Warga: Harapan, Kritik, dan Doa
    Hampir semua KPM yang ditemui menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan PosIND. Namun lebih dari itu, mereka menyuarakan satu harapan yang sama: agar bantuan seperti ini tidak berhenti dan semakin tepat sasaran.
     
    Sebagaimana diungkapkan Ani,“ Dicek lagi warganya yang benar-benar membutuhkan. Jangan yang nggak butuh dikasih, yang butuh nggak dikasih.” 
     
    Harapan serupa datang dari keluarga lansia dan para ibu rumah tangga yang hari ini pulang dengan hati lebih lega.
    Amanah Penyaluran di Tangan PosIND
    Penyaluran BLTS Kesra 2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan PosIND berjalan efektif. Dengan jaringan yang menjangkau hingga desa dan kecamatan, PosIND kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai garda terdepan penyaluran bantuan negara.
    Dengan kata lain, dalam skema BLTS Kesra 2025, PosIND kembali menjadi tulang punggung penyaluran, terutama bagi warga yang tidak memiliki rekening bank atau tinggal jauh dari pusat layanan perbankan.
     
    Dengan lebih dari 4.800 kantorpos dan ribuan titik layanan komunitas, Pos Indonesia memanfaatkan tiga mekanisme penyaluran:
     
    1. Pembayaran di kantor pos
     
    Seperti yang terlihat di KCU Premier, alur layanan dirancang untuk meminimalisasi antrean dan mempercepat verifikasi.
     
    2. Pembayaran komunitas 
     
    Penyaluran dilakukan di kantor desa, balai RW, sekolah, atau titik komunitas lain, menjangkau warga yang terkendala transportasi.
     
    3. Pengantaran langsung
     
    PosIND mengerahkan petugas untuk mendatangi rumah lansia, penyandang disabilitas, dan warga sakit.
     
    “Kami menargetkan penyaluran selesai sebelum pertengahan Desember, dan saat ini capaian nasional melalui Pos sudah di angka 85 persen,” pungkas Haris. 
     
    Seiring target 100 persen penyaluran pada Desember mendatang, ribuan titik layanan PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.
    Pendekatan multikanal ini menjadi bukti kemampuan PosIND sebagai lembaga logistik sosial negara—melampaui fungsi surat dan paket, menuju peran sebagai penggerak ekosistem bantuan pemerintah.
     
    Satu hal yang tampak jelas dari KCU Premier hari ini: BLTS Kesra bukan sekadar transfer dana, tetapi penguat harapan, terutama bagi mereka yang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Menko Airlangga Bakal Beri Relaksasi Utang UMKM di Aceh-Sumatra

    Menko Airlangga Bakal Beri Relaksasi Utang UMKM di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memberikan relaksasi pembiayaan bagi pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan regulasi terkait relaksasi untuk UMKM telah tersedia dan dapat langsung diimplementasikan.

    “Ya nanti kan kami sudah memberikan relaksasi untuk UMKM, regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis,” kata Airlangga saat ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

    Adapun, relaksasi yang dimaksud mencakup berbagai bentuk keringanan, termasuk restrukturisasi hingga penghapusan kredit macet UMKM.

    “Iya tentu, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyiapkan stok beras 3 (tiga) kali lipat dari kebutuhan normal di tiga provinsi terdampak bencana Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Mentan menambah stok menjadi 15.000 ribu ton beras untuk Sumatra Utara dari 5.000 ton yang diminta Gubernur Sumut.

    “Permintaan Gubernur Sumut yang kami tandatangani sekitar 5 ribu ton. Tapi kami siapkan 3 kali lipatnya dan akan dikirim [segera],” ujar Mentan Amran dalam tinjauannya ke Komplek Pergudangan Sarudik Tapanuli Tengah, Rabu (3/12/2025).

    Mentan Amran mengatakan, penambahan dilakukan untuk menjaga stok beras di ketiga provinsi yang terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor tetap aman.

    Saat ini, telah 600 ton beras tiba di Pelabuhan Sibolga dari 15.000 yang akan dikirim Kementan untuk Sumatra Utara.

    Mentan Amran mengatakan pihaknya juga akan mengirim beras untuk cadangan sebanyak 10.000 ton. Dia berharap bantuan beras ini bisa dilakukan dalam satu tahap.

    “Kalau bisa satu kapal. Satu tahap [pengiriman] karena orang-orang sudah butuh,” tambahnya.

  • Menko Airlangga Bidik Transaksi Harbolnas 2025 Tembus Rp 35 Triliun

    Menko Airlangga Bidik Transaksi Harbolnas 2025 Tembus Rp 35 Triliun

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) menjelaskan, pasar otomotif Indonesia memasuki fase baru setelah kehadiran mobil listrik skala massal membuat harga mobil konvensional mengalami koreksi signifikan.

    Dalam pameran otomotif di Bumi Serpong Damai (BSD), harga rata-rata mobil turun hingga kisaran Rp 300 juta. Bahkan beberapa model kini ditawarkan hanya Rp 175–190 juta, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kalau kita lihat kemarin di pameran di Bumi Serpong Damai harga mobil rata-rata Rp 300 juta rupiah dan bahkan ada mobil yang harganya Rp 175 sampai Rp 190 juta. Artinya, dengan kehadiran electric vehicle harga mobil tertekan ke bawah dan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Airlangga di Rapimnas Kadin, di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Airlangga menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan hasil dari meningkatnya penetrasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik dari produsen lokal maupun global. Kompetisi harga yang ketat memaksa produsen mobil berbahan bakar bensin untuk menyesuaikan harga agar tetap kompetitif.

    Koreksi harga tersebut dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi, terutama di segmen menengah.

    Kondisi pasar menunjukkan bahwa selera konsumen mulai bergeser. Penjualan mobil listrik naik 18,27% sepanjang 2025, jauh melampaui pertumbuhan penjualan mobil konvensional yang cenderung stabil. Sementara itu, penjualan sepeda motor naik 8,4%, menandakan permintaan kendaraan pribadi tetap tinggi.

    “Penjualan mobil stabil namun penjualan mobil listrik naik 18,27 persen jadi terjadi shifting dari mobil bensin ke mobil listrik,” ujarnya.

     

  • Fakta-Fakta Kenaikan UMP 2026: Bocoran Formula hingga Penolakan Buruh

    Fakta-Fakta Kenaikan UMP 2026: Bocoran Formula hingga Penolakan Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh hingga pengusaha tengah harap-harap cemas menantikan penetapan kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat ini.

    Belum diketahui pasti berapa besaran kenaikan upah minimum pada 2026. Namun, kalangan buruh telah menyatakan penolakan terhadap formula yang disebut-sebut bakal digunakan pemerintah untuk merumuskan kenaikan UMP 2026.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan. Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Angka tersebut di bahwa tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beebrapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah.

    Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut. Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Demo Buruh Besar-Besaran

    Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan bahwa kalangan buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran mulai 7 Desember 2025. Aksi demo ini dilakukan sehari menjelang pengumuman kenaikan UMP 2026 yang disebut akan dilaksanakan oleh pemerintah pada 8 Desember 2026.

    “KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025,” ujarnya.

    Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman.

    Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya 5 juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

    “Bahkan mogok nasional dengan melibatkan lima juta buruh akan dipertimbangkan bila pemerintah tetap bersikeras. Bila perlu, mogok nasional lima juta buruh stop produksi,” ujarnya.

    Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026. Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu.

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% sampai 7%, yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha. Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” pungkasnya.

    Respons Pengusaha

    Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa kajian besaran UMP 2026 tak hanya memperhatikan kemampuan dunia usaha, melainkan juga aspek kesejahteraan pekerja.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya bersama asosiasi industri tengah menyiapkan usulan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada 2026.

    “Kita ketahui bahwa untuk UMP ini sesuatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami juga sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik,” kata Anindya di sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).

    Dia melanjutkan bahwa komunikasi terus dijalin agar keberlanjutan usaha dan pekerja dapat tercapai, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Komunikasi yang sudah ada ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan,” pungkas Anindya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa baik bagi pelaku usaha maupun pekerja, kenaikan upah minimum harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup layak (KHL).

    “Formula itu sudah menyangkut masalah tadi, masalah ekonomi, produktivitas, KHL, dan lain-lain. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa ini [UMP harus naik] 7%, 8%, enggak bisa,” kata Shinta saat ditemui usai media briefing di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Menurutnya, Apindo tidak mengajukan persentase kenaikan UMP 2026 secara spesifik, melainkan memberikan masukan untuk indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula.

    Shinta menjelaskan bahwa alfa yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah akan menjadi catatan bagi Dewan Pengupahan daerah setempat untuk menentukan besaran kenaikan UMP yang ideal.

    Selain itu, dia memandang bahwa kepastian formula kenaikan UMP akan menambah peluang bahwa investor akan menanamkan modal di Indonesia, karena perusahaan akan dapat memperhitungkan biaya tenaga kerja dengan lebih terukur.

    “Jadi ini yang saya rasa perlu ketegasan, kita perlu konsistensi. Supaya investor itu bisa masuk ke Indonesia, dia tahu seperti apa nantinya biaya tenaga kerja di Indonesia,” ujar Shinta.

    Formula Baru Kenaikan UMP

    Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

    Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli menjelaskan bahwa rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

    Sementara itu, Menaker juga mengajak semua serikat pekerja/buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dia mengingatkan bahwa ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60% di antaranya bekerja di sektor informal.

    “Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak,” kata Yassierli.

    Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.

    Sebelumnya, Menaker Yassierli menyebutkan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

    “Kita berharap dari patokan jadwal, tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan Januari,” kata Yassierli Jakarta, Rabu (26/11).

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait formula pengupahan menggantikan ketentuan sebelumnya, agar lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah.

    Menurut Yassierli, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

    Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 menjadi komponen utama dalam formula penentuan UMP tahun 2026.

    Data pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025 digunakan mengingat keputusan UMP harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2025.

  • Dalam 2 Tahun, Pemerintah Guyur Rp 7 Triliun Buat Insentif di Sektor Otomotif

    Dalam 2 Tahun, Pemerintah Guyur Rp 7 Triliun Buat Insentif di Sektor Otomotif

    Jakarta –

    Pemerintah telah menyalurkan Rp 7 triliun dalam pemberian insentif untuk industri otomotif Tanah Air selama dua tahun.

    Ada sejumlah insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor otomotif. Misalnya untuk pabrikan yang ingin membangun pabrik kendaraan listrik, dibebaskan dari bea masuk dan juga PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dinolkan.

    Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan, pemerintah memberikan insentif untuk impor mobil listrik berbasis baterai completely knock down (CKD) dalam jumlah tertentu yang akan dirakit di Indonesia dengan capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 20% dan paling tinggi kurang dari 40% selama jangka waktu pemanfaatan insentif.

    Insentif ini harus memiliki syarat kerja sama internasional dengan Indonesia, yang berbunyi:

    (2a) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan impor dari negara yang memiliki perjanjian atau kesepakatan internasional dengan Indonesia.

    Untuk mendapatkan kedua insentif tersebut, perusahaan wajib memenuhi tiga kriteria yaitu:

    Perusahaan industri yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL berbasis baterai roda empat di Indonesia.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur kendaraan bermotor berbasis motor bakar (internal combustion engine) roda empat di Indonesia yang yang akan melakukan alih produksi menjadi mobil listrik berbasis baterai, baik sebagian atau keseluruhan.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur mobil listrik berbasis baterai di Indonesia dalam rangka pengenalan produk baru dengan cara peningkatan rencana dan/atau kapasitas produksi.

    Tak cuma itu, ada juga ketentuan bank garansi bagi setiap unit impor. Bank garansi tersebut akan dicairkan atau hangus untuk mengembalikan insentif yang telah diberikan oleh pemerintah. Dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen wajib mewujudkan komitmen produksi 1:1 sesuai road map tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Pemerintah lalu dapat mengeksekusi klaim atas bank garansi dari peserta program yang gagal memenuhi kewajiban produksinya pada tahun 2028.

    Insentif juga diberikan untuk para produsen yang sudah memiliki pabrik di Indonesia dan juga memproduksi mobil listrik. Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40 persen. Ada juga beberapa insentif lain yang diberikan termasuk untuk mobil hybrid dan motor listrik.

    Menteri Koordinator Airlangga Hartarto mengungkap, total sudah Rp 7 triliun insentif yang diberikan untuk sektor otomotif dalam negeri.

    “Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif 7 triliun dalam 2 tahun dan oleh karena itu beberapa pabrik sudah dikomit untuk dibangun,” kata Airlangga dalam Pembukaan Rampinas Kadin dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia.

    Dia menjabarkan deretan pabrikan yang baru ataupun menambahkan investasi di Indonesia di antaranya ada BYD, Chery, VinFast, Wuling, hingga Hyundai.

    “BYD sudah 90 persen (pabriknya) investasinya Rp 11,2 triliun, produksinya 150 ribu per tahun, Chery inves tambahan Rp 5,2 triliun, dia sudah punya dua sampai tiga merek sampai dengan tahun 2030, Wuling investasi Rp 9,3 triliun untuk otomotif dan pabrik baterai 7,5 triliun, Vinfast dari Vietnam sudah invest Rp 3,7 triliun, kapasitasnya 50.000 unit per tahun, Hyundai investasi tambahan Rp 20 triliun,” terang Airlangga.

    Namun tampaknya mulai tahun depan, insentif untuk sektor otomotif belum jelas kelanjutannya. Airlangga pada kesempatan sebelumnya menyebut sektor otomotif sudah cukup kuat sehingga tak lagi butuh insentif. Berbanding terbalik dengan Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita justru menyebut pemerintah bakal tetap memberikan insentif buat industri otomotif dalam negeri. Menurut Agus, pemberian insentif sangat penting untuk keberlanjutan industri otomotif Tanah Air yang sedang lesu-lesunya.

    “Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” ujar Agus.

    (dry/rgr)

  • Mobil Nasional Bikinan RI Bakal Dijual di Bawah Rp 300 Juta

    Mobil Nasional Bikinan RI Bakal Dijual di Bawah Rp 300 Juta

    Jakarta –

    Pemerintah bakal mengembangkan mobil nasional buatan Indonesia. Diharapkan mobil itu bisa dijual dengan harga Rp 300 jutaan.

    Mobil-mobil yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia berada di rentang harga di bawah Rp 300 juta. Nggak heran kalau mobil dengan banderol segitu populer dan penjualannya juga laris. Sebut saja mobil-mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC) yang kebanyakan dijual di bawah Rp 200 juta. Selanjutnya, mobil di segmen Low MPV sekelas Avanza, seluruh modelnya tak sampai Rp 300 juta.

    Sejumlah pendatang baru yang menghadirkan mobil listrik juga membanderol produknya dengan harga di bawah Rp 300 jutaan. Misalnya ada BYD Atto 1 dengan harga termahal Rp 235 juta. Atau ada juga Jaecoo yang menawarkan SUV listrik dengan harga termahal Rp 299,9 juta.

    Keterjangkauan harga tersebut juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah dalam pengembangan mobil nasional buatan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah bakal mendorong pengembangan mobil nasional dengan harga di bawah Rp 300 juta tersebut.

    “Jadi ke depan kita dorong untuk mobil nasional, kami sudah cek di lapangan dari Gaikindo memang sekarang terbesar, market terbesar pangsanya adalah mobil-mobil di bawah Rp 300 juta sehingga ini juga yang didorong oleh pemerintah sehingga affordability menjadi tantangan,” terang Airlangga dalam Pembukaan Rampinas Kadin dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia.

    Dia juga menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah meminta anggaran khusus dalam pengembangan mobil nasional Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap merealisasikan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Prabowo. Agus juga menyebut bahwa calon merek mobil nasional itu juga sudah ada.

    “Mereknya sudah ada, dan perusahaannya juga saya sudah ketemu, tapi mungkin saya tidak bisa buka sekarang atau tidak bisa menampilkan sekarang ke publik, tapi semuanya sudah siap sebetulnya,” bilang Agus.

    “Saya udah lihat, waktu itu sudah ditampilkan di GIIAS, GIIAS yang terakhir kemarin. Itu sudah ditampilkan jadi calon mobnas. Itu yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat paripurna kabinet sebetulnya sudah ditampilkan ke publik di dalam GIIAS kemarin,” jelasnya lagi.

    Mengacu pada pernyataan Agus tersebut, mobil nasional yang disiapkan itu diduga adalah i2C. Konsep mobil itu memang sudah dipamerkan di GIIAS 2025, tapi baru berbentuk clay model skala 1:1.

    (dry/rgr)

  • Profesi Akuntan Sangat Penting, Arsitek Terpercaya yang Tak Tergantikan

    Profesi Akuntan Sangat Penting, Arsitek Terpercaya yang Tak Tergantikan

    Liputan6.com, Jakarta – Kondisi dunia diwarnai pergeseran geopolitik, tantangan iklim, dan disrupsi teknologi pesat pada 2025.Meskipun menghadapi risiko-risiko signifikan tersebut, Indonesia masih mampu menavigasi dengan sukses, didorong oleh target untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia akan menjadi salah satu dari lima ekonomi global teratas.

    “Mencapai visi ini membutuhkan kepastian dan keyakinan. Keyakinan ini dibangun di atas fondasi kepercayaan dan akuntabilitas. Di sinilah profesi akuntansi menjadi sangat penting, karena peran Anda sebagai akuntan, auditor, dan profesional keuangan adalah sebagai arsitek terpercaya yang tak tergantikan,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keynote speech dalam Pembukaan Acara HUT ke-68 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan International Federation of Accountants (IFAC) Connect Asia Pacific 2025, di Jakarta, Rabu (3/12/2025) seperti dikutip dari laman ekon.go.id.

    Menko Airlangga menuturkan, kepatuhan seorang akuntan atau auditor terhadap standar internasional merupakan jaminan data tersebut akurat, sebanding, dan andal.

    Lantaran, ketika seorang investor membaca laporan keuangan atau seorang pembuat kebijakan meninjau anggaran nasional, mereka sepenuhnya bergantung pada profesionalisme dan objektivitas dari hasil kerja akuntan itu sendiri.

    Tata kelola dan kepercayaan merupakan penentu utama daya saing seiring perekonomian Indonesia yang sedang beralih menuju ekonomi hijau dan digital.

    Dalam hal ini, laporan keuangan dan keberlanjutan yang kredibel memainkan peranan kunci untuk menarik investasi, memastikan dampak sosial dan ekologis yang nyata yang membawa menuju visi Indonesia Emas 2045. Profesi akuntan juga menjadi mitra penting yang mengiringi percepatan reformasi struktural Indonesia, dari transformasi digital hingga transisi energi.

     

     

     

  • Harga Mobil di Indonesia Turun Usai Serbuan Mobil Listrik Murah

    Harga Mobil di Indonesia Turun Usai Serbuan Mobil Listrik Murah

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, kemunculan mobil listrik murah membuat harga mobil bensin di Indonesia makin terjangkau. Sebab, produsen melakukan penyesuaian agar tetap bisa kompetitif.

    Airlangga Hartaro menjelaskan, dalam suatu pameran yang digelar di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, banyak mobil bensin yang dibanderol di bawah Rp 200 juta. Namun, dia tak mengurai secara detail model-modelnya.

    Pernyataan Airlangga kemungkinan mengacu pada harga mobil terjangkau dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC). Saat ini, hanya ada tiga produsen yang memasarkan kendaraan tersebut, mulai dari Honda, Toyota, dan Daihatsu.

    “Artinya dengan kehadiran electric vehicle harga mobil tertekan ke bawah. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Park Hyatt, Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3/12).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Jika kita melihat pasar, sebenarnya yang paling terlihat mengalami penurunan nilai jual adalah mobil hybrid. Misalnya, Toyota yang hanya membanderol Veloz hybrid mulai dari Rp 299 juta dan Honda yang berani menjual HR-V Hybrid Rp 60 juta lebih murah dari varian termahal di model sebelumnya.

    Di kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto mengatakan penjualan mobil listrik mengalami kenaikan 18,27 persen (yoy) per Oktober 2025. Hal tersebut membuktikan, konsumen Indonesia mulai beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

    “Terjadi shifting dari mobil bensin ke mobil listrik,” ungkapnya.

    Di lain sisi, Airlangga mengklaim, investasi kendaraan listrik di Indonesia terus bertambah. Misalnya BYD yang berinvestasi Rp 11,2 triliun dengan produksi 150 ribu unit. Kemudian Chery Automobile berkomitmen memberikan investasi tambahan sebesar Rp 5,2 triliun.

    Selain BYD dan Chery, ada Wuling yang investasi Rp 9,3 triliun untuk produksi kendaraan dan Rp 7,5 triliun untuk pabrik baterai.

    “Vinfast dari Vietnam sudah investasi Rp 3,7 triliun, kapasitasnya 50 (ribu) unit per tahun. Hyundai investasi tambahan Rp 20 triliun,” kata Airlangga.

    (sfn/rgr)

  • KADIN Donasikan Rp 1 Miliar untuk Korban Banjir di Sumatera

    KADIN Donasikan Rp 1 Miliar untuk Korban Banjir di Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Dani, menyampaikan Dewan Pertimbangan Kadin akan menyalurkan donasi kemanusiaan sebesar Rp 1 miliar untuk membantu warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dani menjelaskan, komitmen bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin dalam kegiatan One Team Gathering, Charity & Golf Tournament 2025 yang digelar pada 30 November 2025.

    “Ketua Dewan Pertimbangan dalam kegiatan one team gathering, charity & golf tournament 2025 pada tanggal 30 November 2025 kemarin, bahwa Dewan Perimbangan KADIN Indonesia akan memberikan donasi kemanusiaan sebesar Rp 1 miliar untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” kata Dani dalam Rapimnas KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Dani menyampaikan, pimpinan Dewan Pertimbangan menegaskan pentingnya solidaritas dunia usaha terhadap masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit. “Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” ujar dia.

    Kemenko Salurkan Bantuan ke Sumatera

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk bencana di Pulau Sumatera. Bantuan tersebut langsung disalurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sebagai bentuk kehadiran negara, bantuan tanggap darurat disalurkan untuk mendukung pemulihan awal di wilayah terdampak. Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan mendesak, memperlancar proses penanganan bencana, serta memberikan kekuatan bagi seluruh pihak yang tengah berupaya memulihkan kondisi usai kejadian bencana.

    “Atas nama Pemerintah dan Kemenko Perekonomian, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ketabahan dan kesabaran atas ujian ini,” ujar Airlangga dalam acara Penyerahan Bantuan untuk Bencana di Sumatera yang dilakukan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.

     

     

  • Enam Ruas Tol Trans Sumatera Bakal Diskon Saat Nataru, Ini Daftarnya

    Enam Ruas Tol Trans Sumatera Bakal Diskon Saat Nataru, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    PT Hutama Karya (Persero) atau HK berencana akan menerapkan diskon tarif pada enam ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Diskon ini diterapkan pada periode Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2026.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, mengatakan diskon ini akan diberlakukan bagi seluruh golongan kendaraan pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025. Diskon diberikan khusus untuk pengguna yang melakukan perjalanan jarak jauh.

    “Pemberian potongan tarif ini rencananya kami terapkan sebagai dukungan terhadap kebijakan Pemerintah dalam memastikan kelancaran perjalanan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru,” kata Mardiansyah, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    Mardiansyah mengatakan, total akan ada enam ruas yang rencananya akan menerima potongan. Ruas tol tersebut antara lain Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung, Tol Indralaya-Prabumulih, Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar, Tol Indrapura-Kisaran dan Tol Sigli-Banda Aceh.

    “Dengan potongan pada enam ruas utama JTTS yang dikelola oleh Hutama Karya, kami berharap masyarakat dapat merasakan perjalanan yang lebih efisien dan terjangkau. Kami telah mengusulkan skema potongan tarif ini kepada BPJT dan siap menjalankannya sesuai arahan Pemerintah,” ujar Mardiansyah.

    Lebih lanjut Mardiansyah mengatakan, pihaknya memproyeksikan arus mudik akan meningkat sekitar 30%, sedangkan arus balik rencananya naik sekitar 34% dibandingkan kondisi normal. Proyeksi ini menjadi dasar penguatan kesiagaan operasional dan koordinasi lintas-instansi di sepanjang koridor JTTS.

    Di samping itu, ia juga memastikan bahwa hingga akhir tahun 2025 tidak ada ruas JTTS kelolaan Hutama Karya yang akan mengalami penyesuaian tarif. Pada periode libur panjang seperti Nataru, kebutuhan masyarakat untuk bepergian biasanya meningkat, sehingga perlu menjaga stabilitas biaya perjalanan.

    “Dengan mempertahankan struktur tarif yang ada, kami berupaya memberikan ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat untuk bergerak dan berkegiatan di momen akhir tahun ini,” kata Mardiansyah.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan akan ada diskon tarif tol periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Diskon yang akan diberikan berkisar di 10-20%. Airlangga mengatakan diskon tarif tol tersebut akan berlaku selama tiga hari di 26 ruas jalan tol.

    “Dan dari Kementerian PU sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol selama tiga hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember. Range-nya 10-20 persen di 26 ruas jalan tol, 2 (ruas tol) Jabodetabek, 9 (ruas tol) Transjawa, 3 (ruas tol) Non Jawa, 12 (ruas tol) Trans Sumatera,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

    Lihat juga Video Situasi H-2 Lebaran di Pintu Tol Kisaran Trans Sumatera

    (shc/eds)