Xcloud.id

Tag: Aida S. Budiman

  • Uang CSR BI Mengalir ke DPR, Mengapa Gubernur Perry Warjiyo Belum Disentuh?

    Uang CSR BI Mengalir ke DPR, Mengapa Gubernur Perry Warjiyo Belum Disentuh?

    GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menekankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak bersikap selektif dalam menangani dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Hudi begitu disapa Monitorindonesia.com, Jumat (26/12/2025), menilai penanganan KPK sejauh ini masih terbatas pada klaster DPR, yakni anggota Fraksi NasDem Satori dan anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan (Hergun). “KPK harus mengembangkan penyidikan hingga seluruh pihak yang terlibat bisa diproses hukum,” tegasnya.

    Menurut Hudi, KPK perlu memeriksa tidak hanya Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, tetapi juga jajaran Dewan Gubernur lainnya, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, yang ruangannya sempat digeledah, serta Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti, dan Deputi Gubernur Juda Agung, Aida S. Budiman, dan Ricky P. Gozali.

    “Penyidik harus menelusuri alasan Bank Indonesia menyalurkan CSR ke yayasan yang terkait anggota DPR. Keputusan ini tentu diambil bersama, bukan hanya oleh satu orang,” tegasnya.

    KPK sebelumnya membuka peluang menetapkan sejumlah anggota DPR dan pejabat BI sebagai tersangka, termasuk Perry Warjiyo. Nama-nama anggota DPR yang berpotensi terseret kasus ini antara lain: Heri Gunawan, Satori, Fauzi Amro, Rajiv (NasDem), Kahar Muzakir (Golkar), Dolfi (PDIP), Fathan Subchi (PKB), Amir Uskara (PPP), dan Ecky Awal Mucharram (PKS).

    Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan, “Siapa pun yang terbukti mengetahui dan bertanggung jawab dalam perkara ini bisa dijadikan tersangka jika ada alat bukti yang cukup.”

    Hingga saat ini, Heri Gunawan dan Satori telah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025, tetapi tidak ditahan karena penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan.

    Dalam konstruksi perkara, Panitia Kerja Komisi XI DPR yang membahas anggaran BI dan OJK, disebut menyalurkan dana sosial melalui yayasan yang dikelola anggota DPR. Heri Gunawan dan Satori diduga menugaskan tenaga ahli dan orang kepercayaan mereka untuk mengajukan proposal bantuan dana sosial. Namun, pada 2021–2023, dana tersebut disalurkan tanpa kegiatan sosial sesuai proposal.

    Heri Gunawan disebut menerima Rp15,86 miliar, yang dialihkan ke rekening pribadi untuk membangun rumah makan, membeli tanah, dan kendaraan. Sementara Satori menerima Rp12,52 miliar, digunakan untuk deposito, pembelian tanah, showroom mobil, dan kendaraan, termasuk diduga menyamarkan transaksi perbankan melalui salah satu bank daerah.

    Keduanya dijerat Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Monitorindonesia.com telah mengonfirmasi hal ini kepada Gubernur BI Perry Warjiyo. Namun tidak merespons hingga detik ini. Diduga memblokir WhatsAap Jurnalis Monitorindonesia.com.

  • Uang CSR BI Mengalir ke DPR, Mengapa Gubernur Perry Warjiyo Belum Disentuh?

    Uang CSR BI Mengalir ke DPR, Mengapa Gubernur Perry Warjiyo Belum Disentuh?

    GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menekankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak bersikap selektif dalam menangani dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Hudi begitu disapa Monitorindonesia.com, Jumat (26/12/2025), menilai penanganan KPK sejauh ini masih terbatas pada klaster DPR, yakni anggota Fraksi NasDem Satori dan anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan (Hergun). “KPK harus mengembangkan penyidikan hingga seluruh pihak yang terlibat bisa diproses hukum,” tegasnya.

    Menurut Hudi, KPK perlu memeriksa tidak hanya Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, tetapi juga jajaran Dewan Gubernur lainnya, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, yang ruangannya sempat digeledah, serta Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti, dan Deputi Gubernur Juda Agung, Aida S. Budiman, dan Ricky P. Gozali.

    “Penyidik harus menelusuri alasan Bank Indonesia menyalurkan CSR ke yayasan yang terkait anggota DPR. Keputusan ini tentu diambil bersama, bukan hanya oleh satu orang,” tegasnya.

    KPK sebelumnya membuka peluang menetapkan sejumlah anggota DPR dan pejabat BI sebagai tersangka, termasuk Perry Warjiyo. Nama-nama anggota DPR yang berpotensi terseret kasus ini antara lain: Heri Gunawan, Satori, Fauzi Amro, Rajiv (NasDem), Kahar Muzakir (Golkar), Dolfi (PDIP), Fathan Subchi (PKB), Amir Uskara (PPP), dan Ecky Awal Mucharram (PKS).

    Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan, “Siapa pun yang terbukti mengetahui dan bertanggung jawab dalam perkara ini bisa dijadikan tersangka jika ada alat bukti yang cukup.”

    Hingga saat ini, Heri Gunawan dan Satori telah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025, tetapi tidak ditahan karena penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan.

    Dalam konstruksi perkara, Panitia Kerja Komisi XI DPR yang membahas anggaran BI dan OJK, disebut menyalurkan dana sosial melalui yayasan yang dikelola anggota DPR. Heri Gunawan dan Satori diduga menugaskan tenaga ahli dan orang kepercayaan mereka untuk mengajukan proposal bantuan dana sosial. Namun, pada 2021–2023, dana tersebut disalurkan tanpa kegiatan sosial sesuai proposal.

    Heri Gunawan disebut menerima Rp15,86 miliar, yang dialihkan ke rekening pribadi untuk membangun rumah makan, membeli tanah, dan kendaraan. Sementara Satori menerima Rp12,52 miliar, digunakan untuk deposito, pembelian tanah, showroom mobil, dan kendaraan, termasuk diduga menyamarkan transaksi perbankan melalui salah satu bank daerah.

    Keduanya dijerat Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Monitorindonesia.com telah mengonfirmasi hal ini kepada Gubernur BI Perry Warjiyo. Namun tidak merespons hingga detik ini. Diduga memblokir WhatsAap Jurnalis Monitorindonesia.com.

  • BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    Kami berusaha memastikan bahwa penyediaan uang rupiah ini tetap kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengirim tambahan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan rupiah di wilayah terdampak bencana, tepatnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    “Dengan kondisi bencana tersebut, kami sudah melakukan penambahan pengiriman uang rupiah tambahan ke wilayah bencana melalui berbagai moda alternatif,” kata Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dia tidak merinci nominal tambahan uang yang dikirim BI ke wilayah bencana. Namun, dia memastikan pihaknya menjalin koordinasi erat dengan kantor perwakilan BI serta perbankan di daerah terdampak untuk menjamin kebutuhan uang tunai terpenuhi.

    Adapun kantor perwakilan yang dimaksud di antaranya Bank Indonesia Sibolga dan Lhokseumawe di Banda Aceh, Bank Indonesia Pematangsiantar di Sumatera Utara, dan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang.

    “Kami berusaha memastikan bahwa penyediaan uang rupiah ini tetap kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan, bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diprediksi berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen.

    Angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.

    “Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Tetapi, karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelasnya.

    Namun, Aida menggarisbawahi, perhitungan dampak bencana merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan dampak ekonomi, tetapi juga menghitung dampak sosial lainnya.

    Pertimbangan yang serupa juga berlaku untuk proyeksi inflasi. BI perlu lebih dulu melihat hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap ketiga provinsi sebelum menetapkan proyeksi inflasi.

    Sejauh ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada dalam kisaran 4,7–5,5 persen. Sementara inflasi diperkirakan terjaga dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    BI prediksi bencana Sumatera tekan pertumbuhan ekonomi 0,017 persen

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memprediksi bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen.

    Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu, menjelaskan angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.

    “Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Tetapi, karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelas Aida.

    Namun, Aida menggarisbawahi, perhitungan dampak bencana merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan dampak ekonomi, tetapi juga menghitung dampak sosial lainnya.

    Dampak ekonomi, kata Aida, perlu menghitung banyak dimensi, seperti hilangnya nilai aset, produktivitas, tutupnya ekonomi, serta upaya positif rekonstruksi bencana.

    Maka dari itu, BI saat ini masih dalam tahap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat data yang lebih komprehensif.

    Pertimbangan yang serupa juga berlaku untuk proyeksi inflasi. BI perlu lebih dulu melihat hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap ketiga provinsi sebelum menetapkan proyeksi inflasi.

    “Tetapi, BI punya survei pemantauan harga. Baru pada minggu pertama, proyeksinya kelihatannya memang sedikit lebih tinggi,” tambahnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tetap Kreatif, Laporan Apa Adanya

    Tetap Kreatif, Laporan Apa Adanya

    Jakarta –

    Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan Rabu malam ini (8/10/2025).

    Sertijab ini akan dilakukan oleh Plt. DK Ketua LPS Didik Madiyono kepada Ketua LPS yang sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Anggito Abimanyu.

    Sertijab disaksikan para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Salah satunya ialah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang juga merupakan Ketua KSSK dan mantan Kepala DK LPS.

    Terpantau di Kantor LPS di Equity Tower, SCBD, Jakarta, Anggito telah tiba di kantor barunya pada sekitar pukul 19.00. Tidak lama berselang, hadir pula Purbaya di lokasi.

    Sebelum masuk ke ruangan, Purbaya menyempatkan diri untuk menyampaikan sejumlah pesan untuk Ketua DK LPS yang baru.

    “(Pesannya) tetap kreatif, laporan apa adanya, asess (assessment) kondisi perbankan dengan benar,” ujar Purbaya, ditemui di lokasi.

    Purbaya juga memberi peringatan kepada Kepala DK LPS yang baru agar jujur dalam bekerja dan membuat pelaporan yang transparan.

    “Kalau nggak, nanti saya yang lebih tahu soalnya. Awas kalau mereka nggak tahu,” kata Purbaya sembari tersenyum.

    Dalam kesempatan tersebut, juga turut hadir beberapa perwakilan anggota KSSK lainnya, antara lain Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    Kemudian juga ada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK sekaligus ex officio LPS, Dian Ediana Rae, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Fauzih Amro, Wakil Ketua Komisi XI Muhammad Haika, hingga Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daniel Lumban Tobing.

    Sebagai informasi, pada siang hari ini Presiden RI Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah Anggota DK LPS periode 2025-2030 di Istana Negara, setelah dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2025.

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner (ADK) LPS yang terdiri dari:

    1. Anggito Abimanyu, sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS
    2. Farid Azhar Nasution, sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS
    3. Doddy Zulverdi, sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank
    4. Ferdinan D Purba, sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis
    5. Aida S Budiman, Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Bank Indonesia
    6. Suminto, Anggota Dewan Komisioner LPS LPS ex-officio Kementerian Keuangan

    Dengan pengangkatan ADK ini maka Dewan Komisioner LPS saat ini berjumlah 7 anggota dimana satu lagi, yaitu Dian Ediana Rae masih menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Otoritas Jasa Keuangan.

    Pengangkatan ADK ini untuk menggantikan pejabat yang sudah selesai masa tugasnya, yaitu Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, dan Luky Alfirman, Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan.

    Didik Madiyono juga merangkap sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS sejak pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa dari Ketua Dewan Komisioner LPS yang dilantik Presiden Prabowo menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 8 September 2025.

    (shc/hns)

  • Menko, Petinggi BI hingga OJK Hadiri Sertijab Menkeu Baru

    Menko, Petinggi BI hingga OJK Hadiri Sertijab Menkeu Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa berlangsung hari ini, Selasa (9/9/2025), Acara akan dimulai pukul 10.00 WIB di Aula Mezanin Gedung Juanda I.

    Tamu undangan telah berdatangan ke Gedung Kementerian Keuangan, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamendagri Ribka Haluk, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Anggota Dewan OJK Friderica Widyasari Dewi.

    Foto: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tiba di Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tiba di Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, kemarin, Senin (8/9/2025).

    Purbaya dilantik bersama beberapa menteri lainnya. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Purbaya sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun, jabatannya berakhir pada akhir tahun ini.

    Foto: Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
    (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)

    Adapun, Purbaya menegaskan sebagai Menteri Keuangan dirinya akan berfokus agar ekonomi bisa menuju ke arah 6%.

    “Kalau tahun ini 8% mungkin agak sulit. Dua tahun, tiga tahun ke depan ada peluangnya dicapai,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (8/9/2025).

    Pada kuartal I-2025, ekonomi tumbuh 4,87% dan kuartal II naik menjadi 5,12%. Kuartal III, ekonomi diperkirakan sedikit melambat karena belum optimalnya penyerapan belanja pemerintah.

    “Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let’s say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi,” terangnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BI nilai prospek ekonomi global dibayangi dampak pengenaan tarif AS

    BI nilai prospek ekonomi global dibayangi dampak pengenaan tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI nilai prospek ekonomi global dibayangi dampak pengenaan tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 18:39 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) memandang bahwa prospek pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dibayangi oleh pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) kepada sejumlah negara, sehingga diprakirakan tumbuh lebih rendah dari proyeksi semula yang sebesar 3 persen.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal AS meluas dari 44 negara menjadi 70 negara, dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula.

    “Secara keseluruhan, dampak dari (jalur) perdagangan, menurunnya volume perdagangan dan ada beberapa aspek mengenai transhipment, bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia oleh Bank Indonesia akan berpotensi lebih rendah dari prakiraan,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Agustus 2025 secara daring di Jakarta, Rabu.

    Bank Indonesia menilai pengenaan tarif resiprokal akan menurunkan kinerja ekspor dan volume perdagangan antar negara, termasuk terkait dengan isu transhipment, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi AS dan menekan potensi pertumbuhan ekonomi global lebih rendah dari prakiraan.

    Penerapan kebijakan tarif resiprokal juga diprakirakan masih akan mengalami dinamika, meskipun tingkat tarif secara keseluruhan lebih rendah dibanding pengumuman awal pada 2 April 2025.

    Ketidakpastian mengenai dampak ke depan tetap tinggi dan sulit diprediksi, sehingga negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia, perlu untuk terus memantau perkembangan ini.

    Perry menambahkan, bank sentral Indonesia juga memprakirakan ekonomi dunia yang tumbuh lebih rendah akan terjadi pada 2026 dengan adanya kebijakan tarif resiprokal AS, meski dampaknya ke setiap negara bisa berbeda-beda.

    “Untuk Tiongkok, Eropa, dan Jepang, dampak pertumbuhan ekonominya kemungkinan juga lebih rendah dari prakiraan,” ujar dia.

    BI memandang bahwa penurunan permintaan akibat tarif AS mulai menekan inflasi global, termasuk di AS, lebih cepat daripada pengaruh keterbatasan pasokan (supply constraint).

    Kondisi ini membuat bank sentral di berbagai negara cenderung menerapkan kebijakan moneter akomodatif, termasuk Fed Funds Rate (FFR) yang diprakirakan turun dua kali masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) pada semester kedua 2025.

    “Tapi tentu saja, dalam jangka pendek karena ketidakpastian, kebijakan tarif itu masih dinamis, masih akan terus bergerak. Inilah yang membawa suatu ketidakpastian pasar keuangan global jangka pendek yang perlu harus tetap kita waspadai dan perlu kita respon, terutama di Indonesia,” kata Perry.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menambahkan bahwa Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS pada 2025 dari 2,1 persen menjadi 2 persen.

    Sementara ekonomi Eropa diprakirakan naik dari 0,9 persen ke 1 persen, Jepang dari 0,8 persen ke 1 persen, dan Tiongkok ke 4,6 persen. Adapun ekonomi India diproyeksikan turun dari 6,6 persen ke 6,5 persen karena kenaikan tarif lebih tinggi.

    “Semuanya ini mengakibatkan Bank Indonesia melihat pertumbuhan ekonominya berpotensi untuk lebih rendah daripada asesmen kami di global yang sekarang di 3 persen. Mengapa? Karena masih ada risiko transhipment yang bisa menambah pengenaan tarif. Kemudian negosiasi yang masih berlangsung. Semuanya ini tentunya mengakibatkan secara potensial risk dari skenario-nya bisa lebih rendah daripada 3 persen,” tutup Aida. 

    Sumber : Antara

  • Wow! 152.458 Pengunjung Pantau Karya Kreatif Indonesia 2025

    Wow! 152.458 Pengunjung Pantau Karya Kreatif Indonesia 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 152.458 pengunjung meramaikan gelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025. Terdiri dari 15.552 pengunjung yang hadir di JICC dan 136.906 pengunjung hadir secara daring melalui multikanal Bank Indonesia. 

    Antusiasme masyarakat tecermin dari omzet penjualan pada KKI 2025 yang mencapai Rp98,7 miliar. Terdiri dari Rp20 miliar penjualan di lokasi pameran, dan Rp78,7 miliar penjualan online melalui platform KKI.

    “Jadi banyak dari UMKM kita yang punya potensi khususnya apakah itu untuk food termasuk garmen termasuk fashion juga dan handicraft dan termasuk seperti kopi, cokelat. coklat sekarang banyak sekali permintaannya,” tutur Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti dalam gelaran KKI 2025 di JICC, Jakarta, Minggu (10/8/2025).

    Di sisi lain, KKI 2025 berhasil mencatatkan business matching (BM) ekspor dengan nilai transaksi Rp168,3 miliar. BM ekspor mempertemukan UMKM binaan BI dan kementerian/lembaga dengan 26 pembeli dan aggregator ekspor dari 17 negara.

    Angka BM pembiayaan juga menggembirakan, ditunjukkan dengan BM pembiayaan UMKM mencapai Rp224 miliar dan BM pembiayaan UMKM hijau sebesar Rp96 milar.

    Destry mengatakan, KKI 2025 menjadi komitmen Bank Indonesia dalam mendorong kemajuan UMKM Indonesia agar berdaya tahan dan berdaya saing global. KKI diselenggarakan berkolaborasi dengan 24 Kementerian/Lembaga, dan lebih dari 1.400 UMKM/pelaku usaha yang terlibat secara luring dan daring.

    “Kehadiran KKI diharapkan dapat menyuguhkan berbagai aktivasi secara inovatif dan memperbanyak kolaborasi internasional yang memperkenalkan karya kreatif Indonesia ke panggung global, sejalan dengan visi mendorong UMKM Indonesia naik kelas dan memperluas pangsa pasar UMKM di kancah global,” ujarnya.

    Sebelumnya, Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman menyampaikan bahwa, UMKM naik kelas, berdaya saing, maju, dan inovatif menjadi prasyarat utama dalam menembus pasar global. Pada 2024, pangsa UMKM dalam ekspor non migas tercatat sebesar 15,7%.

    “Bank Indonesia secara konsisten melakukan upaya mendorong UMKM go ekspor, terutama pada UMKM binaan Bank Indonesia, hingga pada 2024 mampu meraih omzet senilai Rp1,4 triliun,” kata dia.

    Capaian ini terus berlanjut. Pada periode triwulan I-2025, sebanyak 431 UMKM mencatat omzet ekspor senilai Rp452,5 miliar, meningkat 59,7% (yoy). 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani umumkan pansel calon ketua dan anggota DK LPS 2025-2030

    Sri Mulyani umumkan pansel calon ketua dan anggota DK LPS 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan panitia seleksi (pansel) calon ketua dan anggota dewan komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

    Dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pansel kali ini sama dengan pansel yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2025 tanggal 17 April 2025.

    Ketua merangkap Anggota Panitia Seleksi DK LPS dipegang oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

    Anggota panitia seleksi dari perwakilan pemerintah adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Perwakilan BI yaitu Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, perwakilan OJK adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, perwakilan perbankan Komisaris Utama Indonesia Financial Group (IFG) Fauzi Ichsan, serta perwakilan asuransi Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (IIFF) Rizal Bambang Prasetijo.

    Seleksi kali ini menyaring kandidat untuk jabatan ketua DK merangkap anggota serta anggota DK yang membidangi program penjaminan dan resolusi bank untuk periode jabatan lima tahun, yaitu 2025-2030.

    Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman: https://seleksi-dklps.kemenkeu.go.id pada 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB hingga 10 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.

    Pendaftar hanya diperkenankan memilih satu jabatan antara ketua DK atau anggota DK. Penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan pendaftar dapat dilihat di laman seleksi DK LPS.

    Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 65 UU P2SK, anggota DK LPS terdiri dari tujuh orang, yakni tiga perwakilan ex-officio dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta empat orang dari dalam atau luar LPS, dengan ketentuan minimal dua orang berasal dari luar LPS.

    Komisi XI DPR RI kemarin memutuskan untuk menunda penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 karena masih menunggu pengusulan tiga Anggota DK LPS lainnya sehingga seluruhnya dapat ditetapkan secara bersamaan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI tunda penetapan Wakil Ketua DK LPS, tunggu 3 calon lainnya

    Komisi XI tunda penetapan Wakil Ketua DK LPS, tunggu 3 calon lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI menunda penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 karena masih menunggu pengusulan tiga Anggota DK LPS lainnya sehingga seluruhnya dapat ditetapkan secara bersamaan.

    “Kalau kita sekarang menetapkan (Wakil Ketua DK LPS), sementara tiga lainnya belum, maka mereka (LPS) tidak bisa membuat pembagian tugas. Maka, penetapan yang 1 orang ini (Wakil Ketua DK LPS) kita tunda sampai kemudian yang 3 orang kita pilih secepatnya,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 UU P2SK, Anggota DK LPS harus berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat setingkat eselon I Kemenkeu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; 1 orang anggota DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditunjuk oleh Ketua DK OJK; 1 orang anggota Dewan Gubernur BI yang ditunjuk oleh Gubernur BI; serta 4 orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.

    “Empat orang melalui proses (fit and proper test dan ditetapkan) di DPR. Empat orang itu, yang tadi saya sampaikan, itu harus melalui proses penetapan di internal mereka (seleksi oleh panitia seleksi terlebih dahulu sebelum nama calon diserahkan ke Presiden dan DPR),” jelas Misbakhun.

    Menurut ketentuan Undang-Undang, panitia seleksi (pansel) dibentuk oleh pemerintah yaitu melalui Menteri Keuangan. Komisi XI DPR RI segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk membentuk pansel dalam rangka memilih 3 Calon Anggota DK LPS.

    “Tadi saya mendapatkan mandat untuk segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk segera membentuk pansel untuk 3 orang sekaligus. Karena 3 orang berikutnya ini harus segera, supaya LPS tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat komisioner,” kata Misbakhun.

    Sebagai informasi, jabatan Anggota DK LPS (Ex-Officio) yang berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan OJK telah diisi masing-masing yaitu Luky Alfirman, Aida S Budiman, dan Dian Ediana Rae.

    Sementara Anggota DK LPS yang tidak berasal dari tiga lembaga tersebut yakni Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat Ketua DK LPS serta Didik Madiyono yang menjabat Anggota DK Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank.

    Diketahui, Purbaya diangkat sebagai Ketua DK LPS pada September 2020. Sedangkan Didik resmi menjadi Anggota DK LPS sejak Oktober 2019. Dengan masa jabatannya ini, maka Purbaya dan Didik akan purnatugas dalam waktu dekat.

    Sebelum UU P2SK disahkan pada 2023, Anggota DK LPS total berjumlah 6 orang, termasuk 3 Ex-Officio. Namun, UU yang baru ini menambah jumlah Anggota DK LPS menjadi total 7 orang.

    Pada Rabu (2/7), Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan dua Calon Wakil Ketua DK LPS untuk menggantikan Lana Soelistianingsih yang sudah purnatugas pada Februari 2025. Pada hari yang sama, Komisi XI langsung melanjutkan Rapat Internal untuk menetapkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.

    Adapun Pansel yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan 5 Calon Wakil Ketua DK LPS. Nama tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk dikerucutkan menjadi 2 calon. Dua calon yang dipilih dan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR tersebut yakni Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.