Xcloud.id

Tag: Ahmad Yani

  • Gak Main-Main, PGE Bakal Kembangkan Pembangkit Panas Bumi Sampai 3 GW

    Gak Main-Main, PGE Bakal Kembangkan Pembangkit Panas Bumi Sampai 3 GW

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) memiliki potensi panas bumi hingga 3 Giga Watt (GW) yang siap untuk dikembangkan. Ditambah, perusahaan juga mempunyai peta jalan untuk pengembangan panas bumi sebagai sumber energi listrik.

    Direktur Operasi PGE, Ahmad Yani mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki milestone pengembangan, diantaranya seperti 1 GW pada 2026 dan dilanjutkan 1,5 GW pada 2030.

    “Resource sudah ada, tinggal kita akan monetize menjadi suatu realisasi untuk bagaimana, tentu saja dukungan semua pihak untuk bagaimana pengembangan green energy, khususnya geothermal ini, betul-betul mendapat suport yang bagus,” kata dia dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2025).

    Lebih lanjut, Ahmad Yani menilai bahwa PGE memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung pengembangan ini. Pasalnya, selain memiliki resource yang bagus, dari aspek finansial juga cukup kuat.

    “Kita afiliasi juga di Pertamina dan ini suatu keunggulan yang kita miliki dibandingkan dengan pengembangan-pengembangan lainnya. Untuk pengembangan geothermal Indonesia,” kata dia.

    Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa potensi panas bumi tidak hanya berguna sebagai sumber energi listrik melalui penggunaan secara tidak langsung (indirect use). Namun, energi ini juga mempunyai segudang manfaat melalui penggunaan secara langsung (direct use).

    Menurut dia, panas bumi selama ini lebih banyak dikenal hanya sebagai sumber penghasil listrik. Padahal, banyak peluang lain yang dapat dikembangkan lebih jauh melalui pemanfaatan energi ini.

    “Geothermal itu bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara seperti satu direct use, kita memanfaatkan langsung, seperti bisa kita gunakan untuk pengembangan bisnis geo agriculture misalnya, untuk food drying, kemudian untuk geotourism dan segala macam seperti Blue Lagoon di Iceland,” kata dia.

    (pgr/pgr)

  • Disporapar Jateng: Penerbangan baru ke Karimunjawa segera dibuka

    Disporapar Jateng: Penerbangan baru ke Karimunjawa segera dibuka

    penerbangan perdana maskapai ke Karimunjawa yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional itu akan dilaksanakan April 2025

    Semarang (ANTARA) – Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah menyebutkan bahwa rute penerbangan ke Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, bakal segera dibuka oleh salah satu maskapai penerbangan sehingga bisa semakin memudahkan akses kunjungan wisata.

    Kepala Disporapar Jateng Agung Hariyadi di Semarang, Senin, menjelaskan bahwa saat ini proses perizinan rute penerbangan tersebut masih berlangsung.

    Apabila perizinan berjalan lancar, kata dia, penerbangan perdana maskapai tersebut ke Karimunjawa yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) itu akan dilaksanakan pada April 2025.

    Ia mengatakan bahwa rute penerbangan ke Karimunjawa tersebut akan dilayani oleh Pesawat ATR Fly Jaya dengan kapasitas 70 orang.

    Rute yang bisa dilalui wisatawan adalah dari Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta – Karimunjawa, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang – Karimunjawa.

    Menurut dia, maskapai penerbangan itu akan melakukan percobaan terlebih dahulu selama tiga bulan yang akan dibantu penjualannya oleh Disporapar Jateng untuk memantik kunjungan wisatawan ke Pulau Karimunjawa.

    Apabila masa uji coba usai dan antusiasme masyarakat ternyata tinggi, kata dia, pihaknya juga bakal membuka rute dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta – Karimunjawa.

    “Pesawatnya ATR dengan kapasitas 70-an ‘seat’. Kalau separuhnya sekitar 40 seat terisi itu sudah balik modal. Karena kami punya kepentingan, selama masa ‘trial’ kami kasih stimulan, kami beli tiket selama tiga bulan itu,” katanya.

    Dengan dibukanya rute penerbangan ke Karimunjawa dari maskapai tersebut, ia berharap semakin memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung, sebab selama ini akses ke Kepulauan tersebut kebanyakan melalui jalur laut.

    Akses jalur udara masih terbatas, kata dia, sehingga banyak wisatawan asing yang juga kesulitan untuk menuju pulau tersebut dan akhirnya telantar di Jepara.

    “Kalau lancar perizinannya, April 2025. Mudah-mudahan menjadi penerbangan perdana ke Karimunjawa, meningkatkan segmen wisatawan mancanegara,” katanya.

    Diakuinya rute penerbangan itu segmentasinya memang untuk wisatawan mancanegara, tetapi tidak menutup kemungkinan wisatawan nusantara juga banyak yang menggunakannya.

    Apalagi, ia mengatakan bahwa animo masyarakat ke Karimunjawa sangat tinggi, dengan tingkat kunjungan setiap pekan rata-rata sekitar 3.000 sampai 4.000 pelancong.

    Untuk menarik semakin banyak wisatawan, Agung mengatakan bahwa pihaknya juga tengah menyiapkan beragam kegiatan pendukung pariwisata di Karimunjawa.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Keuangan Negara, Begini Uraiannya

    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Keuangan Negara, Begini Uraiannya

    GELORA.CO – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat beberapa tahun lalu terindikasi merugikan keuangan negara cukup besar.

    Pakar ekonomi Anthony Budiawan mengurai cara Jokowi mengeluarkan kebijakan pembangunan proyek kereta cepat itu secara instan. Padahal, sebelum ada proyek KCJB, sudah lebih dulu ada proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    “Jadi kalau kita lihat dari 2015, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kebijakan ini langsung dibuatkan perpres pelaksanaan kereta cepat. Ini dasar UU-nya apa?” kata Anthony Budiawan dalam kanal Youtube Bicara DR Ahmad Yani, dikutip Minggu, 12 Januari 2025.

    “Tapi kereta cepat ini ujug-ujug saja, yang kita tahu memang sudah ada trayek yang awalnya Jakarta-Surabaya, kemudian Jokowi naik jadi Jakarta-Bandung,” ucapnya.

    Kemudian, China masuk dan mendapatkan tender untuk menggarap kereta cepat tersebut. Lantas, tender itu dianggap tidak profesional lantaran adanya evaluasi yang bisa merugikan keuangan negara cukup besar. 

    “Kalau kita perhatikan dalam tender itu, ini ada evaluasi yang tidak profesional. Sehingga diduga merugikan keuangan negara. Artinya apa, beberapa faktor yang memenangkan proyek kereta cepat Jakarta,Bandung ini, akhirnya harus dikoreksi,” jelasnya.

    “Artinya pada saat itu tidak benar, tidak benar bisa dilihat juga unsur kesengajaan, untuk memenangkan untuk memberikan proyek itu dari China,” sambung dia.

    Ia mengurai proyek dari China itu tidak memiliki garansi yang dibebankan ke negara, sedangkan dari Jepang mendapatkan garansi dalam proyek tersebut. 

    “Apa yang saya maksud. Ini selisihnya 6 miliar dan  6,2 miliar proyeknya. Yang 6 miliar ini dimenangkan karena pihak China itu tidak mewajibkan, tidak memerkukan yang namanya garansi dari negara dari APBN, Jepang sudah minta ini proyek sekian harus ada garansi dia bilang tidak ada,” bebernya.

    Yang kedua, kata Anthony, 75 persen dari proyek ini, jika biayanya sebesar 6 miliar USD, artinya sekitar 4,5 miliar USD dibiayai oleh pinjaman dari China dengan bunga 2 persen per tahun. Dari Jepang 0,1 persen per tahun.

    “Berarti 20 kali lipat lebih mahal dari Jepang. Ini tidak dimasukkan ke dalam biaya proyek. Saya menghitung kalau ini dimasukkan biaya proyek at least 10 tahun karena 10 tahun itu grass period kita gak bayar cicilan. Ini proyek yang 6 miliar ini sudah melebihi karena apa kalau kita itung2 itu bisa 700-900 juta USD artinya 6,9 vs 6,2,” tutupnya.

  • Kasus Suap Hakim, Pengacara dan Ibu Ronald Tannur Segera Jalani Sidang

    Kasus Suap Hakim, Pengacara dan Ibu Ronald Tannur Segera Jalani Sidang

    Surabaya (beritajatim.com) – Lisa Rahmat (LR), pengacara Ronald Tannur, dan Meirizka Widjaja (MW), ibu kandung Ronald Tannur, akan segera menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hal ini menyusul rampungnya tahap dua penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, dalam siaran persnya menyatakan bahwa tahap dua telah selesai dilakukan pada Rabu (8/1/2024). “Pihak kami akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Jakarta Pusat untuk segera disidangkan,” ujar Harli.

    Menurut Kapuspenkum, kasus ini berawal pada 6 Oktober 2023 ketika MW, ditemani saksi Fabrizio Revan Tannur, menemui LR di kantor Lisa Associate di Jalan Kendal Sari Raya No. 51-52 Surabaya. Pertemuan tersebut membahas biaya yang diperlukan dan langkah-langkah untuk menangani kasus hukum yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur.

    Dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Agustus 2024, MW menyerahkan uang sekitar Rp1,5 miliar kepada LR atas permintaan LR untuk pengurusan kasus tersebut. Selain itu, pada Januari 2024, LR menghubungi saksi ZR melalui pesan WhatsApp untuk memperkenalkan dan membuat janji bertemu Ketua PN Surabaya.

    Pada 1 Juni 2024, LR menyerahkan amplop berisi 140 ribu SGD kepada saksi Erintuah Damanik di Gerai Dunkin’ Donuts, Bandara Ahmad Yani Semarang. Uang tersebut kemudian dibagi di ruangan saksi Mangapul dengan pembagian masing-masing: 38 ribu SGD untuk Erintuah, 36 ribu SGD untuk Mangapul, dan 36 ribu SGD untuk Heru Hanindyo.

    LR juga memberikan uang sejumlah 20 ribu SGD kepada Ketua PN Surabaya dan 10 ribu SGD kepada panitera Siswanto, meskipun uang tersebut belum diserahkan dan masih dipegang oleh saksi Erintuah.

    Pada 24 Juli 2024, majelis hakim yang terdiri dari Erintuah, Mangapul, dan Heru membacakan amar putusan yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Namun, pada 26 Agustus 2024, sidang pleno Komisi Yudisial menemukan bahwa ketiga hakim tersebut terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH). Komisi Yudisial mengusulkan pemberhentian tetap dengan hak pensiun bagi ketiganya.

    Surat usulan penjatuhan sanksi telah disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dengan nomor: 2013/PIM/LM.05/08/2024, dilampiri Putusan Sidang Pleno sebagai dokumen resmi keputusan Komisi Yudisial. [uci/beq]

  • Daftar Wilayah di Jateng yang Berpotensi Alami cuaca Ekstrem Akhir Pekan Ini, Cek Daerahmu

    Daftar Wilayah di Jateng yang Berpotensi Alami cuaca Ekstrem Akhir Pekan Ini, Cek Daerahmu

    TRIBUNJATENG.COM –  Berikut daftar wilayah di Jateng yang berpotensi alami cuaca ekstrem.

    Cuaca ekstrem tersebut diprediksi berpotensi terjadi di sejumlah daerah mulai Jumat (10/1/2025) hingga Minggu (12/1/2025). 

    Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani, Yoga Sambodo mengatakan, cuaca ekstrem disebabkan adanya bibit siklon 97S terpantau di Samudera Hindia selatan Banten.

     “(Bibit siklon 97S) menyebabkan pola belokan angin dan pertemuan angin (konvergensi) di wilayah Jawa Tengah,” kata Yoga kepada awak media, Jumat (10/1/2025).

    Aktifnya Gelombang Atmosfer Rossby Ekuatorial di Jawa bagian tengah, berkontribusi pada aktifitas pembentukan awan konvektif di wilayah Jawa Tengah.

    “Kelembapan udara di berbagai ketinggian cenderung basah sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan yang menjulang hingga ke lapisan atas,” ujar dia.

    Kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai petir atau kilat dan angin kencang. 

    “Kondisi labilitas udara yang cenderung labil di wilayah Jawa Tengah juga mempengaruhi,” ungkap Yoga.

    Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di wilayah rawan bencana untuk terus waspada dan siaga.

    “Terutama saat terjadi hujan lebat untuk mengantisipasi dampak yang dapat terjadi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan pohon tumbang,” ucap dia.

    Berikut sejumlah wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrem:

    Jumat, 10 Januari 2025 

    Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, Temanggung, Salatiga, Kab. Semarang, Brebes dan sekitarnya.

    Sabtu, 11 Januari 2025

    Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kab./Kota Magelang, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Kudus, Demak, Pati, Blora, Rembang, Kab./Kota Semarang, Temanggung, Salatiga, Kendal, Batang, Kota/Kab. Pekalongan, Pemalang, Kab. Tegal, Brebes, dan sekitarnya.

    Minggu, 12 Januari 2025

    Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kab./Kota Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, Sragen, Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, Pati, Blora, Rembang, Temanggung, Salatiga, Kab./Kota Semarang, Kendal, Batang, Kab. Pekalongan, Pemalang, Kab. Tegal, Brebes dan sekitarnya. (Kompas.com)

  • Bus Tewaskan 4 Orang di Batu karena Rem Blong, Ini Kata Ditjen Hubdat

    Bus Tewaskan 4 Orang di Batu karena Rem Blong, Ini Kata Ditjen Hubdat

    Jakarta –

    Gara-gara rem blong, bus di Batu Jawa Timur menabrak banyak kendaraan dan menewaskan empat orang. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan memberikan keterangannya mengenai kecelakaan bus pariwisata Sakhindra Trans dari Bali tersebut.

    “Ditjen Hubdat terus mengimbau perusahaan angkutan agar memeriksa armada secara periodik dan memastikan kendaraan yang dioperasikan dalam kondisi laik jalan dan berizin serta membawa pengemudi cadangan. Selain itu, diharapkan masyarakat agar dapat menyewa bus dari perusahaan yang terpercaya dan terlebih dulu mengecek kelayakannya melalui aplikasi mitra darat,” tulis Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, lewat siaran pers, Jumat (10/1/2025).

    Sebagaimana tertera di Google Play, aplikasi MitraDarat adalah aplikasi rilisan Ditjen Hubdat yang menyediakan beragam informasi soal pengawasan, perizinan, dan operasional bidang transportasi darat. Aplikasi ini dapat mengecek kelaikan jalan kendaraan, pelacakan bus yang terintegrasi dengan peta mudik, serta program mudik gratis.

    “Berdasarkan data yang dihimpun dari Aplikasi Mitra Darat, bus pariwisata tersebut status Kartu Pengawasannya sudah tidak berlaku dan status uji berkala sudah berakhir sejak 15 Desember 2023,” tulis Ahmad Yani.

    Kecelakaan itu terjadi di Kota Batu, Rabu (8/1) malam. Kecelakaan melibatkan 1 bus pariwisata bernomor polisi DK 7942 GB, 7 kendaraan minibus, dan 5 sepeda motor. Kecelakaan terjadi di depan Hotel Wonderland-Pertigaan Lippo Plaza, pukul 19.15 WIB.

    “Adapun kronologi kejadian ialah bus yang membawa rombongan siswa SMK TI Bali Global Badung, Bali sebanyak 39 siswa dan 3 guru tersebut diduga mengalami rem blong saat menuruni Jalan Imam Bonjol sehingga menabrak belasan kendaraan yang ada di depannya,” tulis Ahmad Yani.

    (dnu/zap)

  • KPK Sita Dokumen terkait Kasus Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    KPK Sita Dokumen terkait Kasus Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan furnitur rumah jabatan anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp120 miliar lebih.

    Penyitaan dilakukan saat penyidik memeriksa Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019–2022, Hiphi Hidupati, dan Purwadi selaku karyawan swasta, Senin (6/1/2025).

    “Penyidik hanya melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada rumah dinas anggota DPR,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

    KPK sebelumnya menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara dugaan korupsi pengadaan furnitur RJA DPR tahun anggaran 2020.

    Di mana dalam kasus itu KPK menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar,.sebagai salah satu tersangka.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan perkara itu tetap berproses.

    Pihaknya masih mengumpulkan informasi serta pemberian dokumen kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ini kan yang menghitung kerugian negaranya dari BPKP. BPKP itu butuh dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

    Akibat pemenuhan dokumen untuk BPKP itu, lanjut Asep, membuat KPK belakangan ini belum lagi melakukan pemeriksaan saksi. 

    Berdasarkan catatan, tim penyidik terakhir kali memanggil saksi pada Rabu, 22 Mei 2024.

    Terlebih lagi, kata Asep, tim satuan tugas (satgas) penyidik perkara RJA DPR sama dengan kasus suap dana hibah Jawa Timur.

    “Nah ini yang sedang kita penuhi. Mungkin disini kalau pemeriksaan saksi-saksinya selama ini belum ada lagi. Jadi kita sedang memenuhi itu,” katanya.

    “Dan kebetulan juga satgasnya adalah satgas yang menangani perkara di Jatim, perkara DPRD. Jadi dia sedang menangani itu juga,” Asep melanjutkan.

    Indra Iskandar sempat melawan status tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Namun, tak lama berselang, Indra mencabut gugatannya itu.

    Indra Iskandar sendiri diperiksa tim penyidik KPK pada Rabu, 15 Mei 2024.

    Mantan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik menyelisik peran Indra Iskandar dalam pengadaan dimaksud terkait jabatannya selaku sekjen DPR.

    Selain itu, penyidik KPK turut mencecar Indra soal vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan furnitur RJA DPR.

    “Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI), saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI,” kata Ali dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

    “Termasuk dikonfirmasi pula dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di DPR,” imbuhnya.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar hingga ruangan biro dan staf, Selasa, 30 April 2024.

    Pada Senin, 29 April 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah empat lokasi berbeda di Jakarta, yaitu yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran. 

    Lokasi itu merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Dari semua lokasi yang digeledah tersebut, tim penyidik KPK menyita beragam alat bukti berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan RJA DPR RI tahun anggaran 2020. Diduga kerugian negara hingga miliaran rupiah.

    Modus korupsinya diduga terkait penggelembungan harga atau mark up.

    Proyek yang dikorupsi meliputi peralatan-peralatan rumah jabatan.

    Dari peralatan ruang tamu, tempat makan, pengadaan kursi, lemari, dan sejenisnya.

    Berdasar penelusuran dari la­man Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pada 2020 terdapat empat proyek pengadaan kelengkapan RJA DPR.

    Proyek-proyek yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR ini diperuntukkan dua kompleks perumahan anggota parlemen di Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan dan di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Pertama, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Ulu­jami dengan nilai pagu paket Rp9.963.500.000, sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp9.962.630.700. Proyek ini dimenangkan PT Hagita Sinar Lestari Megah dengan nilai penawaran Rp9.752.255.700. Perusahaan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 32 RT 006 RW 006, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini menggeser 87 peserta lelang lain.

    Kedua, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A dan B dengan nilai pagu paket Rp39.730.600.000. sementara HPS sebesar Rp39.727.710.000. Proyek dimenangkan Dwitunggal Bangun Persada yang memasukkan harga penawaran sebesar Rp38.928.186.000. Perusahaan yang terletak di Jalan Olympic Raya Kavling B Commercial Area In­dustri Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini sukses mengalahkan 69 peserta lelang.

    Berikutnya, Pengadaan Ke­lengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp37.744.100.000. Sementara nilai HPS sebesar Rp37.741.324.500. Pemenangnya PT Haradah Jaya Mandiri dengan penawaran har­ga sebesar Rp36.797.807.376. Perusahaan yang terletak di Kompleks Ruki Sentral Niaga Taman Kota, Jalan Raya Basmol Nomor 2D RT 001/05 Kembangan, Jakarta Barat ini menggeser 68 peserta lelang lain.

    Terakhir, Pengadaan Keleng­kapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp33.991.800.000, sementara nilai HPS sebesar Rp33.989.263.000. Proyek ini di­menangkan PT Paramitra Multi Prakasa yang memasukkan harga penawaran Rp32.863.600.000. Perusahaan ini terletak di Ruko Bojong Indah Lantai 2, Jalan Pakis Raya No. 88 N RT 009 RW 06, Cengkareng, Jakarta Barat ini, mempecundangi 70 peserta lelang lainnya.

    Berdasar penghitungan dari nilai HPS untuk keempat proyek yang diadakan Sekretariat Jen­deral DPR itu, jumlahnya men­capai Rp121.420.925.200.

    KPK sempat melakukan pencegahan keluar negeri terhadap tujuh orang dalam perkara ini selama enam bulan pertama.

    Mereka yakni Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar; Hiphi Hidupati, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI; Tanti Nugroho, Dirut PT Daya Indah Dinamika; dan Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada.

    Kemudian, Kibun Roni, Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya, Project Manager PT Integra Indocabinet; dan Edwin Budiman, swasta.

    Di sisi lain, sumber Tribunnews menyebut bahwa tujuh pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri itu berstatus sebagai tersangka.

    “Tersangka semua mereka,” katanya.
     

     

  • Tabung Gas 3 Kg Meledak di Bogor, 4 Orang Luka Bakar Megapolitan 6 Januari 2025

    Tabung Gas 3 Kg Meledak di Bogor, 4 Orang Luka Bakar Megapolitan 6 Januari 2025

    Tabung Gas 3 Kg Meledak di Bogor, 4 Orang Luka Bakar
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sebuah tabung gas meledak di sebuah rumah warga di Jalan Ahmad Yani, Gang Masjid, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/1/2025) dini hari.
    Ledakan tersebut membuat empat orang penghuni rumah atas nama Khodijah, Cicih Mintarsih, Raka Adipriadi, dan Abdul Halik, mengalami luka bakar sehingga harus dirawat di rumah sakit.
    Kejadian itu juga menghancurkan sebagian besar bagian rumah, yakni dinding, atap, dan dapur, sehingga tidak dapat ditempati kembali.
    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Hidayatullah mengatakan, satu orang penghuni rumah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta karena luka bakar yang dideritanya cukup serius.
    “Korban luka bakar empat orang. Tiga orang dirawat di RSUD Kota Bogor, satu orang dirujuk ke RSCM,” sebut Hidayatullah, saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).
    Ledakan tersebut terjadi diduga karena tabung gas 3 kilogram yang berada di rumah itu bocor.
    “Jadi, saat salah satu penghuni rumah menyalakan kompor, tiba-tiba muncul percikan yang menyambar pada sisa gas yang ada di dalam tabung sehingga menyebabkan ledakan,” ujar dia.
    Petugas telah selesai melakukan assessment termasuk mengusulkan perbaikan rumah ke Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor melalui anggaran bantuan sosial atau BSTT.
    “Hampir semua bagian rumah rusak kan dan sudah tidak bisa ditempati lagi. Kita sudah usulkan untuk relokasi ke huntara (hunian sementara),” kata Hidayatullah.
    “Kami juga menyayangkan, ini kan kejadiannya di hari Minggu. Tapi baru dilaporkan hari ini (Senin). Makanya saya minta buat yang di wilayah harus tanggap,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simak Harga Asli Pertalite dan LPG 3 Kg Jika Tidak Disubsidi – Halaman all

    Simak Harga Asli Pertalite dan LPG 3 Kg Jika Tidak Disubsidi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap harga asli BBM Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg) jika tidak disubsidi oleh pemerintah.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa Pertalite dan LPG 3 kg adalah dua barang yang mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Manfaat APBN yang dinikmati langsung oleh masyarakat dalam konteks menikmati harga bbm, LPG, harga listrik, harga pupuk karena APBN memberikan subsidi,” katanya dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Untuk solar, Suahasil mengungkapkan bahwa harganya seharusnya pada 2024 adalah Rp 11.950 per liter.

    Namun, berkat subsidi pemerintah, masyarakat hanya membayar Rp 6.800 per liter. Selisih harga sebesar Rp 5.150 per liter tersebut ditanggung oleh APBN.

    “Jadi kalau teman-teman beli solar 20 liter, itu setelah beli, itu ibaratnya baru terima uang dari APBN Rp 100 ribu. Rp 100 ribu enggak ke penerima, tapi dibayari negara,” ujar Suahasil.

    Realisasi subsidi solar pada 2024 mencapai Rp 89,7 triliun, yang dimanfaatkan oleh sekitar 4 juta kendaraan.

    Untuk Pertalite, harga seharusnya adalah Rp 11.700 per liter, sedangkan harga yang dibayar masyarakat hanya Rp 10.000 per liter.

    Dengan subsidi, APBN menanggung selisih Rp 1.700 per liter. Realisasi subsidi Pertalite pada 2024 mencapai Rp 56,1 triliun. Subsidi ini dinikmati oleh sekitar 157,4 juta kendaraan.

    Kemudian, harga minyak tanah yang seharusnya sebesar Rp 11.150 per liter, harga yang dibayar masyarakat hanya Rp 2.500 per liter.

    “Sehingga selisihnya cukup besar, yaitu Rp 8.650 per liter, tetapi konsumisnya relatif sedikit,” ujar Suahasil.

    Secara total, realisasi 2024 subsidi minyak tanah adalah Rp 4,5 triliun untuk dipakai oleh sekitar 1,8 juta rumah tangga.

    Kemudian, Suahasil mengatakan subsidi untuk LPG 3 kg atau gas melon sangat besar.

    Harga asli gas melon adalah Rp 42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750 per tabung.

    Subsidi yang diberikan pemerintah mencapai Rp 30 ribu per tabung atau sekitar 70 persen dari harga aslinya.

    Total subsidi untuk gas melon pada 2024 diperkirakan mencapai Rp 80,2 triliun, yang dimanfaatkan oleh sekitar 40,3 juta pelanggan, termasuk UMKM dan rumah tangga.

    Petugas mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU jalan Ahmad Yani, Kota Semarang, Jateng,.

    Selain BBM dan LPG, pemerintah juga memberikan subsidi untuk listrik dan pupuk.

    Untuk listrik dengan daya 900 VA, harga yang seharusnya dibayar adalah Rp 1.800 per kWh, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 600 per kWh untuk yang subsidi, dan yang non subsidi Rp 1.400 per kwh.

    Subsidi yang ditanggung oleh APBN pada 2024 untuk listrik ini diperkirakan mencapai Rp 156,4 triliun, yang dapat dinikmati oleh sekitar 90 juta pelanggan.

    Pemerintah juga memberikan subsidi untuk pupuk, seperti pupuk urea yang harga seharusnya Rp 5.558 per kg, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 2.250 per kg.

    Begitu pula dengan pupuk NPK yang harga aslinya Rp 10.791 per kg, sedangkan harga yang dibayar masyarakat hanya Rp 2.300 per kg.

    Subsidi ini membuat APBN menanggung selisih harga hingga 59 persen untuk pupuk urea dan 78 persen untuk pupuk NPK, dengan total subsidi pupuk pada 2024 mencapai Rp 47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk yang disalurkan kepada petani.

  • KPK Panggil Hiphi Hidupati terkait Kasus Korupsi Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    KPK Panggil Hiphi Hidupati terkait Kasus Korupsi Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019–2022, Hiphi Hidupati, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan furnitur rumah jabatan anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020, Senin (6/1/2025).

    Selain Hiphi, penyidik turut memanggil saksi Purwadi selaku karyawan swasta.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya.

    KPK sebelumnya menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara dugaan korupsi pengadaan furnitur RJA DPR tahun anggaran 2020.

    Di mana dalam kasus itu KPK menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar,.sebagai salah satu tersangka.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan perkara itu tetap berproses.

    Pihaknya masih mengumpulkan informasi serta pemberian dokumen kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ini kan yang menghitung kerugian negaranya dari BPKP. BPKP itu butuh dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

    Akibat pemenuhan dokumen untuk BPKP itu, lanjut Asep, membuat KPK belakangan ini belum lagi melakukan pemeriksaan saksi. 

    Berdasarkan catatan, tim penyidik terakhir kali memanggil saksi pada Rabu, 22 Mei 2024.

    Terlebih lagi, kata Asep, tim satuan tugas (satgas) penyidik perkara RJA DPR sama dengan kasus suap dana hibah Jawa Timur.

    “Nah ini yang sedang kita penuhi. Mungkin disini kalau pemeriksaan saksi-saksinya selama ini belum ada lagi. Jadi kita sedang memenuhi itu,” katanya.

    “Dan kebetulan juga satgasnya adalah satgas yang menangani perkara di Jatim, perkara DPRD. Jadi dia sedang menangani itu juga,” Asep melanjutkan.

    Indra Iskandar sempat melawan status tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Namun, tak lama berselang, Indra mencabut gugatannya itu.

    Indra Iskandar sendiri diperiksa tim penyidik KPK pada Rabu, 15 Mei 2024.

    Mantan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik menyelisik peran Indra Iskandar dalam pengadaan dimaksud terkait jabatannya selaku sekjen DPR.

    Selain itu, penyidik KPK turut mencecar Indra soal vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan furnitur RJA DPR.

    “Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI), saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI,” kata Ali dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

    “Termasuk dikonfirmasi pula dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di DPR,” imbuhnya.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar hingga ruangan biro dan staf, Selasa, 30 April 2024.

    Pada Senin, 29 April 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah empat lokasi berbeda di Jakarta, yaitu yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran. 

    Lokasi itu merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Dari semua lokasi yang digeledah tersebut, tim penyidik KPK menyita beragam alat bukti berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan RJA DPR RI tahun anggaran 2020. Diduga kerugian negara hingga miliaran rupiah.

    Modus korupsinya diduga terkait penggelembungan harga atau mark up.

    Proyek yang dikorupsi meliputi peralatan-peralatan rumah jabatan.

    Dari peralatan ruang tamu, tempat makan, pengadaan kursi, lemari, dan sejenisnya.

    Berdasar penelusuran dari la­man Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pada 2020 terdapat empat proyek pengadaan kelengkapan RJA DPR.

    Proyek-proyek yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR ini diperuntukkan dua kompleks perumahan anggota parlemen di Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan dan di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Pertama, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Ulu­jami dengan nilai pagu paket Rp9.963.500.000, sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp9.962.630.700. Proyek ini dimenangkan PT Hagita Sinar Lestari Megah dengan nilai penawaran Rp9.752.255.700. Perusahaan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 32 RT 006 RW 006, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini menggeser 87 peserta lelang lain.

    Kedua, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A dan B dengan nilai pagu paket Rp39.730.600.000. sementara HPS sebesar Rp39.727.710.000. Proyek dimenangkan Dwitunggal Bangun Persada yang memasukkan harga penawaran sebesar Rp38.928.186.000. Perusahaan yang terletak di Jalan Olympic Raya Kavling B Commercial Area In­dustri Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini sukses mengalahkan 69 peserta lelang.

    Berikutnya, Pengadaan Ke­lengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp37.744.100.000. Sementara nilai HPS sebesar Rp37.741.324.500. Pemenangnya PT Haradah Jaya Mandiri dengan penawaran har­ga sebesar Rp36.797.807.376. Perusahaan yang terletak di Kompleks Ruki Sentral Niaga Taman Kota, Jalan Raya Basmol Nomor 2D RT 001/05 Kembangan, Jakarta Barat ini menggeser 68 peserta lelang lain.

    Terakhir, Pengadaan Keleng­kapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp33.991.800.000, sementara nilai HPS sebesar Rp33.989.263.000. Proyek ini di­menangkan PT Paramitra Multi Prakasa yang memasukkan harga penawaran Rp32.863.600.000. Perusahaan ini terletak di Ruko Bojong Indah Lantai 2, Jalan Pakis Raya No. 88 N RT 009 RW 06, Cengkareng, Jakarta Barat ini, mempecundangi 70 peserta lelang lainnya.

    Berdasar penghitungan dari nilai HPS untuk keempat proyek yang diadakan Sekretariat Jen­deral DPR itu, jumlahnya men­capai Rp121.420.925.200.

    KPK sempat melakukan pencegahan keluar negeri terhadap tujuh orang dalam perkara ini selama enam bulan pertama.

    Mereka yakni Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar; Hiphi Hidupati, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI; Tanti Nugroho, Dirut PT Daya Indah Dinamika; dan Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada.

    Kemudian, Kibun Roni, Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya, Project Manager PT Integra Indocabinet; dan Edwin Budiman, swasta.

    Di sisi lain, sumber Tribunnews menyebut bahwa tujuh pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri itu berstatus sebagai tersangka.

    “Tersangka semua mereka,” katanya.