Xcloud.id

Tag: Ahmad Yani Basuki

  • ​Kerja Sama UPH dan Kemendag Dorong Wawasan dan Kontribusi Mahasiswa

    ​Kerja Sama UPH dan Kemendag Dorong Wawasan dan Kontribusi Mahasiswa

    Mohamad Mamduh • 26 Agustus 2025 16:58

    Jakarta: Sebagai wujud komitmen memperluas wawasan akademik sekaligus memperkuat kontribusi nyata bagi bangsa, Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar Kuliah Umum  istimewa bersama Dr. Budi Santoso, M.Si., Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pada 25 Agustus 2025 di Auditorium D-501, Kampus UPH Lippo Village, Karawaci. Acara ini dihadiri lebih dari 500 mahasiswa lintas fakultas dengan topik utama “Kebijakan Perdagangan Indonesia.”
     
    Kuliah umum dipandu oleh Dra. Gracia Shinta S. Ugut, MBA., Ph.D., Executive Dean for the College of Business and Technology sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPH. Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami arah serta dinamika kebijakan perdagangan nasional secara langsung dari pengambil kebijakan.
     
    Dalam paparannya, Dr. Budi menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global, dengan ekspor sebagai salah satu motor utama. “Hingga semester I 2025 (Januari–Juni), kinerja ekspor Indonesia tumbuh 7,7% dengan nilai mencapai US$ 135,41 miliar atau sekitar Rp 2.220 triliun. Surplus perdagangan meningkat menjadi US$ 19,48 miliar (Rp 319 triliun). Capaian ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi unggul di kawasan ASEAN,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa struktur ekspor Indonesia kini semakin beragam dan bernilai tambah. Jika 15 tahun lalu ekspor didominasi bahan mentah, saat ini 83% berasal dari industri pengolahan, disusul pertambangan dan pertanian. Beberapa komoditas utama meliputi kakao dan produk olahannya, kopi, teh, rempah, timah, aluminium, serta produk kimia. Sementara itu, negara tujuan dengan pertumbuhan ekspor tertinggi antara lain Swiss, Arab Saudi, Thailand, Bangladesh, dan Singapura.
     
    Strategi Pasar Global dan Tantangan Tarif
    Dalam kesempatan tersebut, Dr. Budi juga menyoroti dinamika perdagangan global, termasuk kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor hingga 19 persen bagi sejumlah produk asal Indonesia. Menurutnya, meskipun aturan tersebut cukup berat, hal ini sekaligus mencerminkan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar internasional.

    Untuk menghadapinya, pemerintah terus memperkuat strategi perdagangan melalui perundingan internasional dan upaya membuka pasar baru, termasuk ke Uni Eropa, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat. “Tujuan utama kita bukan sekadar meningkatkan ekspor, tetapi juga menarik investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Dr. Budi.

    Selain menekankan ekspor berskala besar, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan saat ini mengusung tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan akses pasar ekspor, serta peningkatan kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar global. “Semua ini dirancang agar ekosistem ekonomi kita berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Penandatanganan MoU UPH dan Kemendag RI
    Usai sesi kuliah umum, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UPH dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Penandatanganan dilakukan secara resmi oleh Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., Rektor UPH, dan Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI.

    Dalam sambutannya, Rektor UPH menegaskan orientasi global yang diusung universitas. “UPH memiliki visi yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mempersiapkan lulusan untuk berkontribusi di kancah internasional. Program keperawatan maupun pendidikan guru, misalnya, dirancang agar para lulusan siap mengabdi di Indonesia maupun di luar negeri. Karena itu, kami sangat berbahagia menyambut kehadiran Bapak Menteri di kampus ini. Harapan kami, mahasiswa UPH semakin siap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mengabdi bagi bangsa,” ungkap Dr. Parapak.

    Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang perdagangan. Ruang lingkupnya meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pengembangan sumber daya manusia di sektor perdagangan; serta penguatan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM.

    Penandatanganan MoU turut disaksikan oleh Dr. Stephanie Riady, B.A., M.Ed., selaku President of UPH, bersama jajaran pimpinan universitas, antara lain Dr. Jerry Sambuaga, B.A., M.I.A. (Vice Rector of External Affairs); Eric Jobiliong, Ph.D. (Vice President of Academics, Research, & Innovation); dan Dr. Andry Panjaitan, S.T., M.T., CPHCM. (Associate Vice President of Student Development, Alumni, and Corporate Relations).

    Kehadiran jajaran pejabat kunci dari Kemendag RI semakin menegaskan pentingnya sinergi ini, termasuk Dr. Sukoco, S.TP., M.S.E. (Kepala Biro Perencanaan); Ni Made Kusuma Dewi, S.H., M.E. (Kepala Biro Hubungan Masyarakat); serta Dewi Rokhayati, S.S. (Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri).

    Melalui kuliah umum bersama Mendag RI serta penandatanganan kerja sama strategis dengan Kementerian Perdagangan RI, UPH menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan mahasiswa tidak hanya dengan wawasan akademik, tetapi juga pengalaman nyata di bidang terkait. Sinergi ini menjadi langkah nyata bagi UPH dalam mencetak generasi muda yang takut akan Tuhan, unggul dalam kompetensi, dan berdampak bagi bangsa serta dunia.

    Jakarta: Sebagai wujud komitmen memperluas wawasan akademik sekaligus memperkuat kontribusi nyata bagi bangsa, Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar Kuliah Umum  istimewa bersama Dr. Budi Santoso, M.Si., Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pada 25 Agustus 2025 di Auditorium D-501, Kampus UPH Lippo Village, Karawaci. Acara ini dihadiri lebih dari 500 mahasiswa lintas fakultas dengan topik utama “Kebijakan Perdagangan Indonesia.”
     
    Kuliah umum dipandu oleh Dra. Gracia Shinta S. Ugut, MBA., Ph.D., Executive Dean for the College of Business and Technology sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPH. Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami arah serta dinamika kebijakan perdagangan nasional secara langsung dari pengambil kebijakan.
     
    Dalam paparannya, Dr. Budi menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global, dengan ekspor sebagai salah satu motor utama. “Hingga semester I 2025 (Januari–Juni), kinerja ekspor Indonesia tumbuh 7,7% dengan nilai mencapai US$ 135,41 miliar atau sekitar Rp 2.220 triliun. Surplus perdagangan meningkat menjadi US$ 19,48 miliar (Rp 319 triliun). Capaian ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi unggul di kawasan ASEAN,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa struktur ekspor Indonesia kini semakin beragam dan bernilai tambah. Jika 15 tahun lalu ekspor didominasi bahan mentah, saat ini 83% berasal dari industri pengolahan, disusul pertambangan dan pertanian. Beberapa komoditas utama meliputi kakao dan produk olahannya, kopi, teh, rempah, timah, aluminium, serta produk kimia. Sementara itu, negara tujuan dengan pertumbuhan ekspor tertinggi antara lain Swiss, Arab Saudi, Thailand, Bangladesh, dan Singapura.
     
    Strategi Pasar Global dan Tantangan Tarif
    Dalam kesempatan tersebut, Dr. Budi juga menyoroti dinamika perdagangan global, termasuk kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor hingga 19 persen bagi sejumlah produk asal Indonesia. Menurutnya, meskipun aturan tersebut cukup berat, hal ini sekaligus mencerminkan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar internasional.
     
    Untuk menghadapinya, pemerintah terus memperkuat strategi perdagangan melalui perundingan internasional dan upaya membuka pasar baru, termasuk ke Uni Eropa, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat. “Tujuan utama kita bukan sekadar meningkatkan ekspor, tetapi juga menarik investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Dr. Budi.
     
    Selain menekankan ekspor berskala besar, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan saat ini mengusung tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan akses pasar ekspor, serta peningkatan kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar global. “Semua ini dirancang agar ekosistem ekonomi kita berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Penandatanganan MoU UPH dan Kemendag RI
    Usai sesi kuliah umum, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UPH dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Penandatanganan dilakukan secara resmi oleh Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., Rektor UPH, dan Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI.
     
    Dalam sambutannya, Rektor UPH menegaskan orientasi global yang diusung universitas. “UPH memiliki visi yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mempersiapkan lulusan untuk berkontribusi di kancah internasional. Program keperawatan maupun pendidikan guru, misalnya, dirancang agar para lulusan siap mengabdi di Indonesia maupun di luar negeri. Karena itu, kami sangat berbahagia menyambut kehadiran Bapak Menteri di kampus ini. Harapan kami, mahasiswa UPH semakin siap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mengabdi bagi bangsa,” ungkap Dr. Parapak.
     
    Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang perdagangan. Ruang lingkupnya meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pengembangan sumber daya manusia di sektor perdagangan; serta penguatan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM.
     
    Penandatanganan MoU turut disaksikan oleh Dr. Stephanie Riady, B.A., M.Ed., selaku President of UPH, bersama jajaran pimpinan universitas, antara lain Dr. Jerry Sambuaga, B.A., M.I.A. (Vice Rector of External Affairs); Eric Jobiliong, Ph.D. (Vice President of Academics, Research, & Innovation); dan Dr. Andry Panjaitan, S.T., M.T., CPHCM. (Associate Vice President of Student Development, Alumni, and Corporate Relations).
     
    Kehadiran jajaran pejabat kunci dari Kemendag RI semakin menegaskan pentingnya sinergi ini, termasuk Dr. Sukoco, S.TP., M.S.E. (Kepala Biro Perencanaan); Ni Made Kusuma Dewi, S.H., M.E. (Kepala Biro Hubungan Masyarakat); serta Dewi Rokhayati, S.S. (Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri).
     
    Melalui kuliah umum bersama Mendag RI serta penandatanganan kerja sama strategis dengan Kementerian Perdagangan RI, UPH menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan mahasiswa tidak hanya dengan wawasan akademik, tetapi juga pengalaman nyata di bidang terkait. Sinergi ini menjadi langkah nyata bagi UPH dalam mencetak generasi muda yang takut akan Tuhan, unggul dalam kompetensi, dan berdampak bagi bangsa serta dunia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (MMI)

  • Gerakan Strategis Menuju Kedaulatan AI Indonesia

    Gerakan Strategis Menuju Kedaulatan AI Indonesia

    Jakarta –

    Graduation Laskar AI Lintasarta tak sekadar acara kelulusan para talenta AI, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam mewujudkan kedaulatan AI bagi Indonesia.

    Hal ini disampaikan President Director & CEO Lintasarta Bayu Hanantasena saat diskusi panel ‘Membangun Talenta AI Unggul untuk Kedaulatan Digital Indonesia’ di acara ‘Graduation Laskar AI 2025’, di Gedung Arcadia, Menara Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).

    “Laskar AI bukan sekedar pelatihan, tetapi sebuah gerakan untuk membangun Indonesia yang berdaulat di bidang AI, inklusif bagi seluruh kalangan, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Laskar AI adalah program beasiswa inisiatif dari Lintasarta yang bekerja sama dengan Dicoding dan NVIDIA. Program ini bertujuan mencetak talenta digital yang mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi AI. Program ini menggabungkan pelatihan intensif dalam Machine Learning & Data Science sebagai dasar pengembangan AI.

    Bayu menyebutkan bahwa perluasan akses terhadap pendidikan AI tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga untuk membekali masyarakat luas dengan literasi terkait AI.

    “Dengan adanya Laskar AI, semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memahami, memanfaatkan, hingga mengembangkan AI secara positif dan mandiri-sebuah langkah krusial menuju ekosistem AI yang inklusif dan inovatif,” kata Bayu.

    (Ki-Ka) Founder dan CEO Dicoding Narenda Wicaksono, Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI Boni Pudjianto PhD, Presiden Direktur dan CEO Lintasarta Bayu Hanantasena, Direktur Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Prof. Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, M.Si., Enterprise Business Country Manager NVIDIA Andry Gunawan. Foto: Lintasarta

    Founder dan CEO Dicoding Narenda Wicaksono menambahkan, kurikulum Laskar AI dirancang relevan dengan perkembangan industri, sehingga lulusannya benar-benar siap kerja.

    “Bersama Lintasarta, kami merancang kurikulum yang relevan dengan perkembangan industri dan didukung infrastruktur mutakhir, seperti GPU Merdeka. Kolaborasi ini tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan teknis, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi talenta siap pakai yang mampu mendorong inovasi di berbagai sektor,” ujarnya.

    Ia berharap, talenta lulusan Laskar AI nantinya terus bertumbuh dan berkembang dengan berkontribusi menyebarkan dan mengajarkan ilmunya.

    “Teman-teman yang sudah lulus saya ingatkan ilmu itu paling tinggi kalau kita mengajarkannya lagi ke orang. Jadi ditunggu partisipasinya untuk menjadi fasilitator, mentor, untuk ngajarin lagi ke adik-adiknya kelak, supaya kita bisa terus berkolaborasi ke depannya,” ujarnya.

    “Karena memang talenta AI ini juga salah satu kunci negara kita bisa berdaulat, dan kita nggak bisa sendiri. Kebutuhannya juga banyak, jadi jangan belajar jadi hebat sendiri, kita hebat bareng-bareng, sukses bareng-bareng,” imbuhnya.

    Dengan kelulusan 412 AI Engineer siap kerja, Laskar AI menegaskan bahwa kolaborasi erat antara industri, akademisi dan pemerintah mampu melahirkan SDM digital berdaya saing global.

    Ke depan, Lintasarta akan terus memperkuat komitmen ini melalui gerakan AI Merdeka yang meliputi Laskar AI, Semesta AI dan AI use case- mendorong lahirnya solusi AI lokal dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di era kecerdasan artifisial.

    (rns/rns)

  • Lulus dengan Nilai Memuaskan, 400 Lebih Laskar AI Lintasarta Siap Kerja

    Lulus dengan Nilai Memuaskan, 400 Lebih Laskar AI Lintasarta Siap Kerja

    Jakarta –

    Lintasarta, sebagai AI Factory di bawah naungan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), hari ini resmi mengumumkan kelulusan lebih dari 400 AI Engineer dari program beasiswa Laskar AI. Lulusan ini siap diserap sebagai tenaga kerja di Lintasarta, mitra strategis, dan mitra bisnis lintas sektor.

    Laskar AI merupakan bagian dari gerakan AI Merdeka yang diluncurkan Lintasarta bersama Dicoding dan NVIDIA. Program ini dirancang untuk mencetak talenta digital unggul di bidang AI dari berbagai penjuru Indonesia.

    Talenta Siap Kerja

    Menurut Laporan UNESCO AI Readiness Assessment, Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan merupakan salah satu dari lima klaster strategis utama untuk mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Laskar AI tidak hanya membekali keterampilan teknis, tetapi juga membuka jalur karier nyata, mengubah peserta dari pembelajar menjadi pelaku industri.

    “Lintasarta percaya bahwa penguasaan teknologi AI akan menjadi faktor penting meningkatkan daya saing bangsa di ranah global. Melalui Laskar AI, kami tidak hanya membuka akses pendidikan berkualitas, tetapi juga menjembatani talenta terbaik Indonesia menuju peluang kerja nyata di sektor digital,” kata President Director & CEO Lintasarta Bayu Hanantasena, berbicara di acara ‘Graduation Laskar AI 2025’, di Gedung Arcadia, Menara Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).

    (Ki-Ka) Presiden Direktur dan CEO Lintasarta Bayu Hanantasena, Direktur Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Prof. Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, M.Si., Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI Boni Pudjianto PhD, Enterprise Business Country Manager NVIDIA Andry Gunawan, Founder dan CEO Dicoding Narenda Wicaksono. Foto: LintasartaPerjalanan Laskar AI

    Sejak dibuka pada November 2024, Laskar AI telah menarik lebih dari 13 ribu pendaftar dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 657 peserta lolos seleksi dan mengikuti pelatihan intensif sejak Februari 2025, terdiri dari 547 mahasiswa aktif dan fresh graduate dari 197 kampus, serta 110 profesional dan dosen dari 70 institusi di seluruh Indonesia.

    Berlangsung selama hampir satu semester untuk mahasiswa, atau setara 958 jam pembelajaran dan 626 jam pelatihan untuk profesional dan dosen, Laskar AI mengusung kurikulum berbasis industri dengan metode project-based learning.

    Program ini membekali para peserta dengan keterampilan AI, pemrograman, pengolahan data, machine learning, dan kurikulum berbasis industri. Laskar AI tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga pengalaman nyata yang mempersiapkan peserta untuk langsung terjun ke dunia kerja.

    Sebagai puncak pembelajaran, peserta mahasiswa berkewajiban menyelesaikan Capstone Project berdurasi 250 jam yang menghasilkan lebih dari 100 portofolio proyek AI, dengan 13 proyek di antaranya diakui sebagai pengganti skripsi oleh perguruan tinggi asal peserta. Ini adalah sebuah pengakuan atas kualitas dan relevansi nyata dari materi yang dipelajari.

    (rns/rns)

  • Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 Resmi Dibuka!

    Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 Resmi Dibuka!

    Muhammad Syahrul Ramadhan • 13 Agustus 2025 17:44

    Jakarta: Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 resmi dibuka hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Ajang internasional yang menghadirkan solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.

    EDRR Indonesia 2025 secara resmi dibuka oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) didampingi Andy Wismarsyah selaku CEO Seven Event dan juga Fiona Bai selaku Vice President of Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd (SIEC) – CPIT Shanghai. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pameran, conference, workshop, dan diskusi strategis yang akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.

    Pratikno mengapresiasi gelaran EDRR Indonesia 2025. Ia pun menyampaikan harapannya agar pameran ini bisa menjadi wadah kolaborasi serta membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa.

    “Saya sangat senang dapat menjadi Co Host dari EDRR 2025. Kita belajar ke Tiongkok untuk melihat teknologi-teknologi terbaru, dan kami tidak hanya ingin membeli produk, tetapi mari kita berinovasi bersama, mari kita produksi bersama,” kata Pratikno.

    “Saya berharap EDRR tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang lebih mendalam, untuk belajar, berinovasi, menciptakan teknologi baru, dan membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Pratikno.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Andy Wismarsyah, CEO Seven Event, yang menyoroti pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebencanaan global. 

    “Pameran dan forum EDRR 2025 diselenggarakan di Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, kita menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks dan terus meningkat. Melalui EDRR, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan nasional dengan menghadirkan teknologi terbaru, inovasi, serta kerja sama strategis lintas sektor,” ujar Andy.

    Sementara itu, Fiona Bai, Vice President dari Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd – CPIT Shanghai, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi yang sangat besar dari sektor industri dan pemerintah Indonesia. 

    “Kami sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mendukung agenda tanggap bencana global. EDRR tidak hanya menjadi pameran teknologi, tapi juga jembatan diplomasi dan solidaritas internasional. Kolaborasi yang terjalin di sini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara,” ujar Fiona.

    Sebagai informasi pameran ini diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium. Penyelenggaraan EDRR 2025 mendapat dukungan penuh dari sebelas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD Jakarta). Kehadiran dan dukungan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis pada teknologi terkini.
     

     

    Hadirkan Forum dan Perusahaan Terkemuka
    EDRR 2025 menghadirkan lebih dari 200 merek peserta dari peserta internasional dan 44 peserta nasional yang akan menampilkan pencapaian terbaru di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Berbagai solusi terkini seperti sistem pengendalian banjir dan drainase kota, peralatan pemadam kebakaran, perlindungan keselamatan, penyelamatan terpadu, teknologi keselamatan industri, layanan medis darurat, hingga pelatihan dan simulasi tanggap darurat dipamerkan dalam ajang ini. 

    Pada penyelenggaraan EDRR Indonesia 2025 tahun ini terdapat area khusus bertajuk Green and Innovation Cooperation, yang secara khusus menampilkan teknologi canggih dari sektor energi baru Tiongkok, kecerdasan buatan (AI), manufaktur mutakhir, serta layanan kesehatan pintar yang dapat memperkuat efektivitas respons bencana secara lebih efisien dan terukur.

    Partisipasi pelaku industri global yang terdiri dari nama-nama besar seperti Changsha Dewater Machinery Technology Co., Ltd., JiuGe Technology, San Group, BGT Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing Terra-Legend Information Technology Co., Ltd., Moonlightia Balloon Light Co., Ltd., Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd., Shanghai Dogood Industry Co., Ltd., Shanghai WaterFun Outdoor Supplies Co., Ltd., Soarscape Technologies Co., Ltd., Creatiphage Biotechnology Co., Ltd. Shanghai, Fenan Safety (Shanghai) Co., Ltd., Safety Plus Industrial Co., Ltd., Shenzhen Safewill Co., Ltd., Shanghai Zhe Xiang Business Management Co., Ltd., Xinle Huabao Medical Products Co., Ltd., Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Shanghai Huiying Industry Co., Ltd., Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd., Fujian Sundoor Group, Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd., Fujian Centerm Information Co., Ltd., Hangzhou Dotek Technology Co., Ltd., T-Max (Hangzhou) Technology Co., Ltd., Hunan Weiping Technology and Development Co., Ltd., Lisheng Communications Co., Ltd., Stanley, Shanghai Baoya Safety Equipment Inc., HR Intelligent Equipment (Huangshan) Co., Ltd., Flysky Technology Co., Ltd., CDPH (Hainan) Company Limited, Jiaxing Sky Patrol Optoelectronics Co., Ltd., Wuhu Shipyard Co., Ltd., Shanghai Fonzie Technology Co., Ltd., Jiangsu Hongyun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang Chengshi Robot Co., Ltd., hingga Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd. 

    Kehadiran pelaku industri global ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung akan berbagai inovasi teknologi kebencanaan terbaru, namun juga membuka peluang kerja sama lintas negara serta memperluas pengembangan pasar di Indonesia. Kehadiran para peserta ini memperkuat posisi EDRR Indonesia sebagai platform kolaborasi utama dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan dinamis.

    “Selama tiga hari penyelenggaraan, EDRR juga menghadirkan 13 forum dan workshop strategis, yang menjadi wadah diskusi kebijakan, inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan,” ujar Andy. 

    Salah satu kegiatan yang menjadi agenda unggulan adalah workshop bertema “Early Warning for All”. Workshop ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, sebagai Keynote Speaker.

    Selain itu, diskusi strategis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang kompeten di bidangnya, termasuk Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M. CHRMP., Kepala Basarnas, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Plt. Kepala BMKG, Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., Kepala Badan Geologi, Fifi Aleyda Yahya dari Kemenkominfo, Dr. H. Safrizal ZA dari Kementerian Dalam Negeri, Dra. Prasinta Dewi dari BNPB, serta Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).

    Workshop “Early Warning for All” menjadi ruang strategis menguatkan kolaborasi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat sistem peringatan dini. Hal ini sangat penting sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif dan sebagai fondasi kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan. 

    Melalui acara ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

    EDRR Indonesia 2025 membuka kesempatan bagi umum maupun profesional untuk dapat mengakses berbagai inovasi dan diskusi kebencanaan ini dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi www.edrri.com. Pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan kebencanaan Indonesia yang lebih siap, kolaboratif, dan berbasis teknologi mutakhir.

    Jakarta: Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 resmi dibuka hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Ajang internasional yang menghadirkan solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.
     
    EDRR Indonesia 2025 secara resmi dibuka oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) didampingi Andy Wismarsyah selaku CEO Seven Event dan juga Fiona Bai selaku Vice President of Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd (SIEC) – CPIT Shanghai. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pameran, conference, workshop, dan diskusi strategis yang akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.
     
    Pratikno mengapresiasi gelaran EDRR Indonesia 2025. Ia pun menyampaikan harapannya agar pameran ini bisa menjadi wadah kolaborasi serta membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa.

    “Saya sangat senang dapat menjadi Co Host dari EDRR 2025. Kita belajar ke Tiongkok untuk melihat teknologi-teknologi terbaru, dan kami tidak hanya ingin membeli produk, tetapi mari kita berinovasi bersama, mari kita produksi bersama,” kata Pratikno.
     
    “Saya berharap EDRR tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang lebih mendalam, untuk belajar, berinovasi, menciptakan teknologi baru, dan membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Pratikno.
     
    Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Andy Wismarsyah, CEO Seven Event, yang menyoroti pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebencanaan global. 
     
    “Pameran dan forum EDRR 2025 diselenggarakan di Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, kita menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks dan terus meningkat. Melalui EDRR, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan nasional dengan menghadirkan teknologi terbaru, inovasi, serta kerja sama strategis lintas sektor,” ujar Andy.
     
    Sementara itu, Fiona Bai, Vice President dari Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd – CPIT Shanghai, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi yang sangat besar dari sektor industri dan pemerintah Indonesia. 
     
    “Kami sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mendukung agenda tanggap bencana global. EDRR tidak hanya menjadi pameran teknologi, tapi juga jembatan diplomasi dan solidaritas internasional. Kolaborasi yang terjalin di sini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara,” ujar Fiona.
     
    Sebagai informasi pameran ini diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium. Penyelenggaraan EDRR 2025 mendapat dukungan penuh dari sebelas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD Jakarta). Kehadiran dan dukungan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis pada teknologi terkini.
     

     

    Hadirkan Forum dan Perusahaan Terkemuka
    EDRR 2025 menghadirkan lebih dari 200 merek peserta dari peserta internasional dan 44 peserta nasional yang akan menampilkan pencapaian terbaru di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Berbagai solusi terkini seperti sistem pengendalian banjir dan drainase kota, peralatan pemadam kebakaran, perlindungan keselamatan, penyelamatan terpadu, teknologi keselamatan industri, layanan medis darurat, hingga pelatihan dan simulasi tanggap darurat dipamerkan dalam ajang ini. 
     
    Pada penyelenggaraan EDRR Indonesia 2025 tahun ini terdapat area khusus bertajuk Green and Innovation Cooperation, yang secara khusus menampilkan teknologi canggih dari sektor energi baru Tiongkok, kecerdasan buatan (AI), manufaktur mutakhir, serta layanan kesehatan pintar yang dapat memperkuat efektivitas respons bencana secara lebih efisien dan terukur.
     
    Partisipasi pelaku industri global yang terdiri dari nama-nama besar seperti Changsha Dewater Machinery Technology Co., Ltd., JiuGe Technology, San Group, BGT Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing Terra-Legend Information Technology Co., Ltd., Moonlightia Balloon Light Co., Ltd., Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd., Shanghai Dogood Industry Co., Ltd., Shanghai WaterFun Outdoor Supplies Co., Ltd., Soarscape Technologies Co., Ltd., Creatiphage Biotechnology Co., Ltd. Shanghai, Fenan Safety (Shanghai) Co., Ltd., Safety Plus Industrial Co., Ltd., Shenzhen Safewill Co., Ltd., Shanghai Zhe Xiang Business Management Co., Ltd., Xinle Huabao Medical Products Co., Ltd., Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Shanghai Huiying Industry Co., Ltd., Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd., Fujian Sundoor Group, Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd., Fujian Centerm Information Co., Ltd., Hangzhou Dotek Technology Co., Ltd., T-Max (Hangzhou) Technology Co., Ltd., Hunan Weiping Technology and Development Co., Ltd., Lisheng Communications Co., Ltd., Stanley, Shanghai Baoya Safety Equipment Inc., HR Intelligent Equipment (Huangshan) Co., Ltd., Flysky Technology Co., Ltd., CDPH (Hainan) Company Limited, Jiaxing Sky Patrol Optoelectronics Co., Ltd., Wuhu Shipyard Co., Ltd., Shanghai Fonzie Technology Co., Ltd., Jiangsu Hongyun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang Chengshi Robot Co., Ltd., hingga Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd. 
     
    Kehadiran pelaku industri global ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung akan berbagai inovasi teknologi kebencanaan terbaru, namun juga membuka peluang kerja sama lintas negara serta memperluas pengembangan pasar di Indonesia. Kehadiran para peserta ini memperkuat posisi EDRR Indonesia sebagai platform kolaborasi utama dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan dinamis.
     
    “Selama tiga hari penyelenggaraan, EDRR juga menghadirkan 13 forum dan workshop strategis, yang menjadi wadah diskusi kebijakan, inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan,” ujar Andy. 
     
    Salah satu kegiatan yang menjadi agenda unggulan adalah workshop bertema “Early Warning for All”. Workshop ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, sebagai Keynote Speaker.
     
    Selain itu, diskusi strategis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang kompeten di bidangnya, termasuk Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M. CHRMP., Kepala Basarnas, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Plt. Kepala BMKG, Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., Kepala Badan Geologi, Fifi Aleyda Yahya dari Kemenkominfo, Dr. H. Safrizal ZA dari Kementerian Dalam Negeri, Dra. Prasinta Dewi dari BNPB, serta Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).
     
    Workshop “Early Warning for All” menjadi ruang strategis menguatkan kolaborasi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat sistem peringatan dini. Hal ini sangat penting sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif dan sebagai fondasi kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan. 
     
    Melalui acara ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih cepat, tepat, dan efisien.
     
    EDRR Indonesia 2025 membuka kesempatan bagi umum maupun profesional untuk dapat mengakses berbagai inovasi dan diskusi kebencanaan ini dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi www.edrri.com. Pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan kebencanaan Indonesia yang lebih siap, kolaboratif, dan berbasis teknologi mutakhir.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Revisi UU PPMI Harus Memberikan Perlindungan Menyeluruh Pekerja Migran

    Revisi UU PPMI Harus Memberikan Perlindungan Menyeluruh Pekerja Migran

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). 

    “Langkah revisi UU PPMI harus memperhatikan berbagai dimensi perlindungan yang belum diatur sepenuhnya untuk meminimalisir berbagai penyimpangan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran: Lebih Progresif atau Regresif? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 13 Agustus 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Irjen Pol. Dr. Dwiyono, S.I.K., M.Si. (Sekjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Martin Manurung (Wakil Ketua Badan Legislasi /Baleg DPR RI), dan Syofyan S.H (Ketua Umum Serikat Awak kapal transportasi Indonesia / SAKTI) sebagai penanggap. 

    Selain itu hadir pula Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM) sebagai penanggap.

    Menurut Lestari, pekerja migran menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. 

    Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, potensi ekonomi melalui pendapatan negara dari para pekerja migran itu tidak luput dari berbagai masalah. 

    Masalah yang dihadapi, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya perlindungan PMI dan keluarganya secara menyeluruh. 
     

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mesti menjiwai proses revisi UU PPMI saat ini. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dwiyono mengungkapkan, latar belakang revisi UU PPMI agar kita mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI. 

    Diakui Dwiyono, sistem perlindungan yang berjalan saat ini belum berjalan maksimal. Sejumlah upaya, jelas dia, harus segera diupayakan dengan penguatan tata kelola dalam pelayanan PMI. 

    Salah satunya, ujar Dwiyono, perlu penguatan atase ketenagakerjaan di sejumlah negara yang sebelumnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja, agar dalihkan ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

    Menurut Dwiyono, isu strategis dalam revisi UU PPMI ini terkait jangkauan dan arah kebijakan dalam melindungi PMI, sehingga dibutuhkan perbaikan kelembagaan dan tata kelola dalam pelayanan PMI. 

    Pemerintah, tegas Dwiyono, tetap concern terhadap perlindungan PMI perempuan yang bekerja sebagai domestic worker sejak mendaftar hingga bekerja di luar negeri. 

    Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan, revisi UU PPMI merupakan usulan dari Baleg DPR RI yang melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI. 

    Diaku Martin, PMI yang menghadapi masalah umumnya berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar. 

    Menyikapi kondisi tersebut, menurut Martin, diperlukan upaya revisi UU PPMI sebagai landasan hukum yang kuat agar negara mampu memperbaiki tata kelola pelayanan dan memberikan perlindungan PMI secara menyeluruh. 

    Saat ini, ungkap Martin, Baleg sudah membentuk Panja dan pada rapat pleno Baleg 17 Maret 2025  disepakati RUU PPMI sebagai RUU usulan DPR RI. 

    Selain itu, tambah dia, pemerintah juga sudah mengirimkan Surat Presiden terkait pembuatan DIM dalam revisi RUU PPMI ke pimpinan DPR RI. 

    Martin berpendapat, RUU PPMI harus sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi PMI  dan mengurangi keberadaan PMI non prosedural dengan mengubah menjadi PMI yang prosedural. 

    Ketua Umum SAKTI, Syofyan mengungkapkan perlindungan yang dibutuhkan pelaut mencakup perlindungan pada saat pra penempatan, pada masa kerja, dan purnakerja. 

    Revisi UU PPMI, tegas Syofyan, harus mampu memberi perlindungan dalam bentuk kepastian hukum. 

    Karena, ujar Syofyan, sejatinya UU Pelayaran yang ada saat ini tidak mengatur pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing. 

    Syofyan mengungkapkan, perlindungan pra penempatan yang diharapkan pelaut dalam bentuk proses rekrutmen yang adil, informasi yang transparan, pelatihan dan sertifikasi, jaminan sosial dan asuransi, serta dokumen perjalanan yang lengkap. 

    Syofyan mengusulkan agar dalam revisi UU PPMI memasukkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan ILO Convention 180 sebagai konsideran dan norma dalam pengaturan bagi pelaut. 

    Selain itu, tambah dia, menghapus Pasal 64 UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur pekerja yang mengalami masalah dalam penempatan dan/atau selama bekerja di luar negeri dan selanjutnya mengatur pelaut dalam UU PPMI yang baru. 

    Terpenting, tegas Syofyan, harus ada lembaga tripartit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaut. 

    Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah berpendapat diskusi yang melibatkan sejumlah pihak terkait permasalahan PMI ini sangat penting dalam upaya revisi UU PPMI. 

    Prinsip-prinsip HAM, tegas Anis, harus bisa dimasukkan dalam proses revisi UU PPMI. 

    Menurut Anis, sejumlah potensi pelanggaran HAM kerap terjadi pada proses pra penempatan kerja terkait hak-hak PMI, karena informasi yang diberikan kepada PMI di sektor informal, perikanan, dan perkebunan misalnya, tidak komperhensif. 

    Anis menegaskan, upaya pengawasan dalam penerapan regulasi yang berlaku kelak harus konsisten dilakukan, karena banyak celah aturan dalam penempatan PMI yang disalahgunakan. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat berharap, dengan dibentuknya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak ada lagi saling lempar antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI. 

    Menurut Saur, akses hukum di negara penempatan PMI harus diperkuat dan dimudahkan prosesnya. 

    Selain itu, tegas Saur, hak PMI untuk menyimpan paspor harus diperhatikan. Karena, tambah dia, bila paspor disimpan oleh perusahaan atau majikan tempat bekerja akan terjadi permasalahan baru. 

    Sebaik-baiknya tempat penyimpanan paspor PMI, menurut Saur, adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). 
     
    “Langkah revisi UU PPMI harus memperhatikan berbagai dimensi perlindungan yang belum diatur sepenuhnya untuk meminimalisir berbagai penyimpangan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran: Lebih Progresif atau Regresif? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 13 Agustus 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Irjen Pol. Dr. Dwiyono, S.I.K., M.Si. (Sekjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Martin Manurung (Wakil Ketua Badan Legislasi /Baleg DPR RI), dan Syofyan S.H (Ketua Umum Serikat Awak kapal transportasi Indonesia / SAKTI) sebagai penanggap. 

    Selain itu hadir pula Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM) sebagai penanggap.
     
    Menurut Lestari, pekerja migran menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. 
     
    Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, potensi ekonomi melalui pendapatan negara dari para pekerja migran itu tidak luput dari berbagai masalah. 
     
    Masalah yang dihadapi, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya perlindungan PMI dan keluarganya secara menyeluruh. 
     

     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mesti menjiwai proses revisi UU PPMI saat ini. 
     
    Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dwiyono mengungkapkan, latar belakang revisi UU PPMI agar kita mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI. 
     
    Diakui Dwiyono, sistem perlindungan yang berjalan saat ini belum berjalan maksimal. Sejumlah upaya, jelas dia, harus segera diupayakan dengan penguatan tata kelola dalam pelayanan PMI. 
     
    Salah satunya, ujar Dwiyono, perlu penguatan atase ketenagakerjaan di sejumlah negara yang sebelumnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja, agar dalihkan ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 
     
    Menurut Dwiyono, isu strategis dalam revisi UU PPMI ini terkait jangkauan dan arah kebijakan dalam melindungi PMI, sehingga dibutuhkan perbaikan kelembagaan dan tata kelola dalam pelayanan PMI. 
     
    Pemerintah, tegas Dwiyono, tetap concern terhadap perlindungan PMI perempuan yang bekerja sebagai domestic worker sejak mendaftar hingga bekerja di luar negeri. 
     
    Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan, revisi UU PPMI merupakan usulan dari Baleg DPR RI yang melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI. 
     
    Diaku Martin, PMI yang menghadapi masalah umumnya berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar. 
     
    Menyikapi kondisi tersebut, menurut Martin, diperlukan upaya revisi UU PPMI sebagai landasan hukum yang kuat agar negara mampu memperbaiki tata kelola pelayanan dan memberikan perlindungan PMI secara menyeluruh. 
     
    Saat ini, ungkap Martin, Baleg sudah membentuk Panja dan pada rapat pleno Baleg 17 Maret 2025  disepakati RUU PPMI sebagai RUU usulan DPR RI. 
     
    Selain itu, tambah dia, pemerintah juga sudah mengirimkan Surat Presiden terkait pembuatan DIM dalam revisi RUU PPMI ke pimpinan DPR RI. 
     
    Martin berpendapat, RUU PPMI harus sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi PMI  dan mengurangi keberadaan PMI non prosedural dengan mengubah menjadi PMI yang prosedural. 
     
    Ketua Umum SAKTI, Syofyan mengungkapkan perlindungan yang dibutuhkan pelaut mencakup perlindungan pada saat pra penempatan, pada masa kerja, dan purnakerja. 
     
    Revisi UU PPMI, tegas Syofyan, harus mampu memberi perlindungan dalam bentuk kepastian hukum. 
     
    Karena, ujar Syofyan, sejatinya UU Pelayaran yang ada saat ini tidak mengatur pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing. 
     
    Syofyan mengungkapkan, perlindungan pra penempatan yang diharapkan pelaut dalam bentuk proses rekrutmen yang adil, informasi yang transparan, pelatihan dan sertifikasi, jaminan sosial dan asuransi, serta dokumen perjalanan yang lengkap. 
     
    Syofyan mengusulkan agar dalam revisi UU PPMI memasukkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan ILO Convention 180 sebagai konsideran dan norma dalam pengaturan bagi pelaut. 
     
    Selain itu, tambah dia, menghapus Pasal 64 UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur pekerja yang mengalami masalah dalam penempatan dan/atau selama bekerja di luar negeri dan selanjutnya mengatur pelaut dalam UU PPMI yang baru. 
     
    Terpenting, tegas Syofyan, harus ada lembaga tripartit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaut. 
     
    Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah berpendapat diskusi yang melibatkan sejumlah pihak terkait permasalahan PMI ini sangat penting dalam upaya revisi UU PPMI. 
     
    Prinsip-prinsip HAM, tegas Anis, harus bisa dimasukkan dalam proses revisi UU PPMI. 
     
    Menurut Anis, sejumlah potensi pelanggaran HAM kerap terjadi pada proses pra penempatan kerja terkait hak-hak PMI, karena informasi yang diberikan kepada PMI di sektor informal, perikanan, dan perkebunan misalnya, tidak komperhensif. 
     
    Anis menegaskan, upaya pengawasan dalam penerapan regulasi yang berlaku kelak harus konsisten dilakukan, karena banyak celah aturan dalam penempatan PMI yang disalahgunakan. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berharap, dengan dibentuknya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak ada lagi saling lempar antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI. 
     
    Menurut Saur, akses hukum di negara penempatan PMI harus diperkuat dan dimudahkan prosesnya. 
     
    Selain itu, tegas Saur, hak PMI untuk menyimpan paspor harus diperhatikan. Karena, tambah dia, bila paspor disimpan oleh perusahaan atau majikan tempat bekerja akan terjadi permasalahan baru. 
     
    Sebaik-baiknya tempat penyimpanan paspor PMI, menurut Saur, adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Gelar Munas III di Jakarta, Aspeksindo Harap Kepengurusan Baru Perkuat Pembangunan di Wilayah Pesisir

    Gelar Munas III di Jakarta, Aspeksindo Harap Kepengurusan Baru Perkuat Pembangunan di Wilayah Pesisir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025). Agenda ini menjadi forum penetapan ketua umum baru untuk periode kepengurusan mendatang.

    “Jadi Munas Ketiga Aspeksindo diselenggarakan dalam rangka menghadirkan kepemimpinan baru di tubuh Aspeksindo,” ujar Ketua Panitia Munas III Aspeksindo, Dr. Andi Fajar Asti.

    Andi Fajar, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Aspeksindo, menegaskan pemilihan kepengurusan baru penting dilakukan untuk penyegaran organisasi.

    “Ini penting untuk menyegarkan kepengurusan. Sebagian pengurus Aspeksindo sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala daerah, sehingga membutuhkan penyegaran kepengurusan,” tuturnya.

    Munas kali ini dihadiri sedikitnya 87 kepala daerah dari seluruh Indonesia. Mereka akan bermusyawarah untuk memilih satu di antara mereka sebagai ketua umum.

    “Bentuk yang paling diinginkan dari kami di forum ini adalah penetapannya secara aklamasi. Sebab untuk menghindari kelompok-kelompok di tubuh Aspeksindo. Kita ingin organisasi ini guyup dan gotong royong untuk kemajuan di sektor kelautan dan perikanan, khususnya kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir di Indonesia,” tambah Andi Fajar.

    Ketua Umum Aspeksindo, Dr. H. Andi Harun, S.T., S.H., M.Si., berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan cita-cita organisasi untuk membangun wilayah pesisir.

    “Bagi pengurus yang baru, dipilih dari dan oleh seluruh peserta yang hadir, kita harapkan mampu melanjutkan cita-cita besar Aspeksindo yang diusung sejak awal untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk menjadikan wilayah laut dan pesisir sebagai basis perencanaan pembangunan kita. Agar kita tidak semakin tertinggal dari negara lain, sebab selama ini selalu hanya darat yang menjadi basis perencanaan pembangunan di Indonesia,” ujarnya.

  • Menuju Pusat Eksyar Dunia: BI dan Muhammadiyah Teken Kerja Sama Strategis – Page 3

    Menuju Pusat Eksyar Dunia: BI dan Muhammadiyah Teken Kerja Sama Strategis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (NK) untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Selasa (6/8/2025).

    Acara ini juga disaksikan oleh jajaran Majelis, Lembaga, Biro PP Muhammadiyah, serta para rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jabodetabek. Kesepakatan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

    Dalam sambutannya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan wujud ikhtiar bersama untuk memperkuat eksyar secara menyeluruh.

    “Nota Kesepahaman ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, menjadi payung kebijakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pendalaman pasar keuangan syariah. Kedua, mendorong transfer pengetahuan antara BI dan PP Muhammadiyah agar pengembangan ilmu eksyar terdokumentasi dan berkembang. Ketiga, sebagai panduan tata kelola kerja sama yang baik,” ujarnya.

    Ia menambahkan, sinergi antara BI dan Muhammadiyah diharapkan bisa meningkatkan pemahaman publik mengenai eksyar serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

     

  • Bukan Cuma Tugas Pemerintah! EDRR 2025 Ajak Swasta Terlibat Aktif Tangani Bencana

    Bukan Cuma Tugas Pemerintah! EDRR 2025 Ajak Swasta Terlibat Aktif Tangani Bencana

    Jakarta: Sektor swasta didorong untuk andil dalam sistem penanggulangan bencana nasional yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Fokusnya tak lagi sekadar reaktif, tapi juga proaktif dan preventif. 

    Melalui pameran dan forum Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 akan kembali digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Hall A1-A3 Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, terdapat salah satu agenda unggulannya adalah workshop berjudul “Private Sector Roles in Disaster Management: Building a Culture of Resilience”.

    Acara yang akan berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025 itu mempertemukan dunia usaha, pemerintah, akademisi, hingga lembaga kemanusiaan, EDRR 2025 ingin menumbuhkan budaya tangguh menghadapi bencana di semua lini.

    Sektor swasta mitra strategis Sektor industri dan pelaku usaha bukan hanya berperan dalam ekonomi, tapi juga bisa menjadi mitra strategis dalam kesiapsiagaan bencana. 
     

    Untuk itu, EDRR 2025 menghadirkan para pembicara berpengalaman dari berbagai lembaga, antara lain Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, S.IP., M.Si. Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan, tokoh akademisi di bidang penanggulangan bencana nasional

    Lalu, Tomy Hendrajati Presiden Human Initiative, lembaga kemanusiaan aktif di respons dan rehabilitasi bencana, Afda Rizal Armashita, Ketua Umum KEIND (Komunitas Ekonomi Indonesia), fokus pada kapasitas pelaku usaha nasional, Erik Hidayat, Ketua Umum HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), mewakili suara dunia usaha dalam isu strategis termasuk manajemen risiko

    Diskusi ini akan dimoderatori oleh Victor Rembeth, dari Komite Teknis Kebencanaan BSN–BNPB, yang akan memfasilitasi dialog strategis antara para pemangku kepentingan.

    Tak hanya sebatas wacana, kegiatan ini juga akan menghadirkan penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama (MOU) sebagai bentuk konkret kolaborasi antar lembaga. Beberapa di antaranya DOBU MASK x Singulariti tentang penyedia alat pelindung dan solusi inovatif kebencanaan,  Universitas Pertahanan x KEIND x HIPPI tentang program pelatihan dan riset bersama di bidang manajemen bencana.

    Selanjutnya antara Universitas Pertahanan x DOBU MASK tentang Program beasiswa dan peningkatan kapasitas pendidikan. Kemudian antara Human Initiative x KEIND x HIPPI tentang implementasi program penanggulangan bencana langsung ke masyarakat terdampak

    Keterlibatan sektor swasta dalam kebencanaan bukan cuma soal kontribusi sosial, tapi juga soal penguatan merek (branding) dan mitigasi risiko bisnis. Melalui forum seperti EDRR, perusahaan bisa menemukan peluang membangun jaringan strategis, memperkuat program tanggung jawab sosial (CSR), mendapatkan wawasan mitigasi risiko yang aplikatif, dan menjadi bagian dari sistem nasional yang lebih tangguh.

    Project Director EDRR Indonesia 2025, Sri Vista Limbong, menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam manajemen kebencanaan.

    “Kami sangat mendukung terselenggaranya kegiatan yang bersifat informatif seperti workshop Private Sector Roles in Disaster Management karena peran sektor swasta dalam penanggulangan bencana masih sangat potensial untuk dioptimalkan. Melalui forum ini, kami berharap tercipta kesepahaman bersama tentang pentingnya integrasi dunia usaha dalam sistem manajemen bencana nasional, baik dari sisi logistik, teknologi, maupun pemulihan ekonomi pasca-bencana,” ungkapnya.

    Jakarta: Sektor swasta didorong untuk andil dalam sistem penanggulangan bencana nasional yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Fokusnya tak lagi sekadar reaktif, tapi juga proaktif dan preventif. 
     
    Melalui pameran dan forum Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 akan kembali digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Hall A1-A3 Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, terdapat salah satu agenda unggulannya adalah workshop berjudul “Private Sector Roles in Disaster Management: Building a Culture of Resilience”.
     
    Acara yang akan berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025 itu mempertemukan dunia usaha, pemerintah, akademisi, hingga lembaga kemanusiaan, EDRR 2025 ingin menumbuhkan budaya tangguh menghadapi bencana di semua lini.

    Sektor swasta mitra strategis Sektor industri dan pelaku usaha bukan hanya berperan dalam ekonomi, tapi juga bisa menjadi mitra strategis dalam kesiapsiagaan bencana. 
     

    Untuk itu, EDRR 2025 menghadirkan para pembicara berpengalaman dari berbagai lembaga, antara lain Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, S.IP., M.Si. Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan, tokoh akademisi di bidang penanggulangan bencana nasional
     
    Lalu, Tomy Hendrajati Presiden Human Initiative, lembaga kemanusiaan aktif di respons dan rehabilitasi bencana, Afda Rizal Armashita, Ketua Umum KEIND (Komunitas Ekonomi Indonesia), fokus pada kapasitas pelaku usaha nasional, Erik Hidayat, Ketua Umum HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), mewakili suara dunia usaha dalam isu strategis termasuk manajemen risiko
     
    Diskusi ini akan dimoderatori oleh Victor Rembeth, dari Komite Teknis Kebencanaan BSN–BNPB, yang akan memfasilitasi dialog strategis antara para pemangku kepentingan.
     
    Tak hanya sebatas wacana, kegiatan ini juga akan menghadirkan penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama (MOU) sebagai bentuk konkret kolaborasi antar lembaga. Beberapa di antaranya DOBU MASK x Singulariti tentang penyedia alat pelindung dan solusi inovatif kebencanaan,  Universitas Pertahanan x KEIND x HIPPI tentang program pelatihan dan riset bersama di bidang manajemen bencana.
     
    Selanjutnya antara Universitas Pertahanan x DOBU MASK tentang Program beasiswa dan peningkatan kapasitas pendidikan. Kemudian antara Human Initiative x KEIND x HIPPI tentang implementasi program penanggulangan bencana langsung ke masyarakat terdampak
     
    Keterlibatan sektor swasta dalam kebencanaan bukan cuma soal kontribusi sosial, tapi juga soal penguatan merek (branding) dan mitigasi risiko bisnis. Melalui forum seperti EDRR, perusahaan bisa menemukan peluang membangun jaringan strategis, memperkuat program tanggung jawab sosial (CSR), mendapatkan wawasan mitigasi risiko yang aplikatif, dan menjadi bagian dari sistem nasional yang lebih tangguh.
     
    Project Director EDRR Indonesia 2025, Sri Vista Limbong, menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam manajemen kebencanaan.
     
    “Kami sangat mendukung terselenggaranya kegiatan yang bersifat informatif seperti workshop Private Sector Roles in Disaster Management karena peran sektor swasta dalam penanggulangan bencana masih sangat potensial untuk dioptimalkan. Melalui forum ini, kami berharap tercipta kesepahaman bersama tentang pentingnya integrasi dunia usaha dalam sistem manajemen bencana nasional, baik dari sisi logistik, teknologi, maupun pemulihan ekonomi pasca-bencana,” ungkapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (ANN)

  • Jejak Kapolda Metro Jaya Baru Irjen Asep Edi Suheri: Perannya Penting dalam Kasus Sambo dan Fredy Pratama – Page 3

    Jejak Kapolda Metro Jaya Baru Irjen Asep Edi Suheri: Perannya Penting dalam Kasus Sambo dan Fredy Pratama – Page 3

    Berikut daftar mutasi Polri terbaru dan nama-namanya:

    a. Jabatan PJU Mabes Polri 8 personel:

    1) Wakapolri (KJP Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.)

    2) Irwasum Polri (KJP Drs. Wahyu Widada, M.Phil.)

    3) Kabareskrim Polri (KJP Drs. Syahardiantono, M.Si.)

    4) Kabaintelkam Polri (KJP Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M.)

    5) Astamaops Kapolri (KJP Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si.)

    6) Kabaharkam Polri (IJP Karyoto, S.I.K.)

    7) Kadivhubinter Polri (BJP Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H.)

    8) Kapusjarah Polri (KBP V. Bagas Uji Nugroho, S.I.K.)

    b. Jabatan Kapolda 7 personel:

    1) Kapolda Metro Jaya (IJP Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si.)

    2) Kapolda Sulbar (IJP Adi Deriyan Jayamarta, S.I.K.)

    3) Kapolda Kaltara (BJP Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.)

    4) Kapolda Gorontalo (IJP Drs. Widodo, S.H., M.H.)

    5) Kapolda Maluku (IJP Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K., S.H., M.Si.)

    6) Kapolda Banten (BJP Hengki, S.I.K., M.H.)

    7) Kapolda Aceh (BJP Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M.)

    c. Jabatan IB/Irjen Pol : 3 personel

    d. Jabatan IIA/Brigjen Pol : 13 personel

    e. Jabatan IIB1/Kombes Pol : 3 personel

  • Harta Kekayaan Wakapolri Baru Komjen Dedi Prasetyo Tercatat Rp11 Miliar, Ini Deretan Koleksi Garasinya – Page 3

    Harta Kekayaan Wakapolri Baru Komjen Dedi Prasetyo Tercatat Rp11 Miliar, Ini Deretan Koleksi Garasinya – Page 3

    Berikut Daftar Lengkap Mutasi Polri Agustus 2025Berikut daftar dan nama-namanya:

    a. Jabatan PJU Mabes Polri 8 personel:

    1) Wakapolri (KJP Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.)

    2) Irwasum Polri (KJP Drs. Wahyu Widada, M.Phil.)

    3) Kabareskrim Polri (KJP Drs. Syahardiantono, M.Si.)

    4) Kabaintelkam Polri (KJP Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M.)

    5) Astamaops Kapolri (KJP Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si.)

    6) Kabaharkam Polri (IJP Karyoto, S.I.K.)

    7) Kadivhubinter Polri (BJP Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H.)

    8) Kapusjarah Polri (KBP V. Bagas Uji Nugroho, S.I.K.)

    b. Jabatan Kapolda 7 personel:

    1) Kapolda Metro Jaya (IJP Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si.)

    2) Kapolda Sulbar (IJP Adi Deriyan Jayamarta, S.I.K.)

    3) Kapolda Kaltara (BJP Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.)

    4) Kapolda Gorontalo (IJP Drs. Widodo, S.H., M.H.)

    5) Kapolda Maluku (IJP Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K., S.H., M.Si.)

    6) Kapolda Banten (BJP Hengki, S.I.K., M.H.)

    7) Kapolda Aceh (BJP Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M.)

    c. Jabatan IB/Irjen Pol : 3 personel

    d. Jabatan IIA/Brigjen Pol : 13 personel

    e. Jabatan IIB1/Kombes Pol : 3 personel

    Memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik lebaran 2025, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter sepanjang koridor Jakarta sampai Cirebon, Jawa Barat, Jumat siang.