Xcloud.id

Tag: Ahmad Yani Basuki

  • ASN Diminta Kuasai Regulasi, Wali Kota Mojokerto: Dasar Pelaksanaan Program Harus Paham Aturan

    ASN Diminta Kuasai Regulasi, Wali Kota Mojokerto: Dasar Pelaksanaan Program Harus Paham Aturan

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terus belajar dan memahami regulasi sebagai dasar pelaksanaan setiap program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.

    Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Perwali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2026 dan Perwali Nomor 33 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2026.

    Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa ASN tidak boleh enggan mempelajari aturan. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi merupakan tanggung jawab dasar yang melekat pada setiap aparatur negara.

    “Aturan pemerintah ini dinamis, maka wajib dipahami. ASN harus menguasai regulasi,” ungkapnya di ruang pertemuan BPKPD Kota Mojokerto, Rabu (8/10/2025).

    Karena itu, lanjutnya, dasar dalam menentukan pelaksanaan program, baik di OPD maupun unit kerja. Jika tidak, akan menjadi celah fraud (manipulasi). Ning Ita menambahkan, kesadaran ASN untuk terus belajar dan memahami regulasi akan menciptakan roda pemerintahan yang lebih kondusif. Mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program.

    “Jika berlandaskan aturan yang berlaku, hasilnya akan lebih baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Belajar aturan itu wajib. Kalau tidak paham, harus terbuka untuk belajar. Dengan begitu, program bisa berjalan baik dari awal hingga akhir. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto semakin sigap dan cermat dalam memahami aturan, sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana dengan baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

    Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yaitu Dr. Sutikno, M.Si., Kepala Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS, serta Cahyono Bintang Nurcahyo, S.T., M.T., Tenaga Ahli Sipil ITS.

    Keduanya memberikan pemaparan dari sisi akademis dan teknis untuk memperkuat pemahaman ASN terhadap penerapan SSH dan ASB dalam penyusunan program kerja tahun 2026. [tin/ian]

  • Sosialisasi HKI, Beberapa Kesenian di Tuban Telah Tercatat di Kekayaan Intelektual Komunal

    Sosialisasi HKI, Beberapa Kesenian di Tuban Telah Tercatat di Kekayaan Intelektual Komunal

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tuban gelar sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengusung tema “Urgensi Pengelolaan Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah dalam Mendorong Kreativitas dan Daya Saing Daerah”.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., menyampaikan bahwa era globalisasi, daya saing menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Sehingga, langkah strategis yang perlu dilakukan yakni penguatan sinergi antar sektor pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

    “Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Tuban dalam memperkuat inovasi daerah melalui perlindungan hukum atas kekayaan intelektual,” ujar Sekda Tuban. Rabu (08/10/2025).

    Menurutnya, inovasi menjadi elemen penting untuk mendorong lahirnya ide dan gagasan baru yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

    “Dengan potensi yang dimiliki, Kabupaten Tuban diharapkan mampu bersaing dengan daerah lain, terutama dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang, khususnya ekonomi,” terang Budi sapanya.

    Lanjut, sosialisasi HKI ini merupakan langkah konkret Pemkab Tuban dalam meningkatkan pemahaman serta kapasitas pemerintah daerah dalam melindungi hasil inovasi melalui mekanisme hukum yang tepat. Serta, Perlindungan HKI untuk menjaga orisinalitas, keberlanjutan, dan potensi komersialisasi dari inovasi daerah.

    “Melalui pendaftaran HKI yang sah, inovasi daerah dapat diakui dan diproteksi secara nasional bahkan global, serta memberikan kesempatan lisensi, investasi, dan perlindungan terhadap pembajakan,” bebernya.

    Sekda juga menyampaikan terimakasih kepada Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yang telah memfasilitasi penerbitan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk kesenian Sandur dan Sindir Tuban pada tahun 2025. Sebelumnya, Kabupaten Tuban juga telah mencatatkan sejumlah KIK seperti Thak-thakan, Ongkek, Gendruwon Ayon-ayon, Wayang Krucil, dan Kentrung Bate.

    Sedangkan saat ini, Pemkab Tuban tengah memproses perlindungan indikasi geografis Batik Tulis Tenun Gedhog Tuban, sebagai bentuk komitmen menjaga kekayaan budaya dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional. [dya/kun]

  • Telkomsel Umumkan Pemenang Kompetisi Riset Nasional by tSurvey & by.U

    Telkomsel Umumkan Pemenang Kompetisi Riset Nasional by tSurvey & by.U

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telkomsel, melalui platform survei digital tSurvey dan brand serba digital by.U, resmi mengumumkan tiga pemenang Kompetisi Riset Nasional 2025. Kompetisi yang didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ini berhasil menjaring 495 pendaftar dari mahasiswa Strata-1 (S1) di seluruh Indonesia, menandai antusiasme tinggi generasi muda terhadap riset berbasis data.

    Kompetisi ini dirancang secara strategis untuk mencapai beberapa tujuan utama, mendukung penguatan kapasitas riset akademik yang kredibel. Kemudian membudayakan praktik riset yang baik dan benar melalui pelatihan, pemanfaatan tSurvey sebagai platform pendukung riset akademik, serta diskusi hasil riset melalui presentasi di hadapan dewan juri profesional dan mendorong lahirnya ide inovatif berbasis data di kalangan mahasiswa dengan topik yang relevan bagi masyarakat.

    Vice President Data Solutions and Digital Financial Services Telkomsel, Alfian Manullang, mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang yang telah menunjukkan dedikasi dan kualitas riset yang luar biasa.

    “Kompetisi ini menegaskan komitmen Telkomsel lewat tSurvey untuk mendukung mahasiswa menghasilkan riset berbasis data yang akurat dan berdampak. Antusiasme ratusan peserta yang mendaftar menunjukkan potensi besar talenta muda Indonesia dalam membangun ekosistem riset digital di Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Alfian dalam keterangan resmi, Rabu (8/10/2025).

    Seleksi Ketat dan Pelatihan Intensif untuk Hasilkan Riset Terbaik

    Kompetisi Riset Nasional 2025 by tSurvey dan by.U menerapkan proses seleksi yang ketat dan berjenjang sejak dibuka pada Mei 2025. Dari ratusan pendaftar, terpilih 100 peserta terbaik yang berhak mengikuti pelatihan eksklusif “Riset Kuantitatif dengan Online Survey”.

    Dari 100 peserta, disaring kembali menjadi 10 finalis yang mempresentasikan hasil riset mereka di hadapan dewan juri profesional di bidangnya, yaitu Marvin Mahadarma (Head of tSurvey), Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D (Perwakilan Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi), dan Reza Felix Citra (Litbang Kompas).

    Tiga Penelitian Terbaik Pemenang Kompetisi Riset Nasional 2025 by tSurvey dan by.U
    Setelah melalui penilaian yang mencakup kedalaman analisis, kejelasan metodologi, orisinalitas, dan potensi dampak bagi masyarakat, dewan juri menetapkan tiga penelitian terbaik sebagai pemenang:
    ● Juara 1 – Lukman Al Rasyid, Robincar Tua Tambunan, dan Dzikri Tsabit Imani (Institut Teknologi Bandung), mendapatkan uang tunai Rp20 Juta dan e-sertifikat.
    Judul Penelitian: “Implementasi Model Persamaan Struktur untuk Mengetahui Pengaruh Iklan. Layanan Publik Berbasis Artificial Intelligence (AI) oleh Institusi Pemerintah terhadap Persepsi Masyarakat Indonesia.”
    ● Juara 2 – Anisa Eka Febrianti, Aveny Raisa Maarif, dan Jihan Afifah Rizki Nabila (Universitas Airlangga), mendapat uang tunai Rp15 Juta dan e-sertifikat.
    Judul Penelitian: “Pengaruh Persepsi Risiko Generative AI dan Upaya Adaptabilitas terhadap Kepuasan Finansial Pekerja Gig Digital Artist.”
    ● Juara 3 – Muhammad Feryansyah (Universitas Asahan), mendapat uang tunai Rp 10 Juta dan e-sertifikat.
    Judul penelitian: “Beli Sekarang Bayar Nanti Vs Menabung Sekarang Beli Nanti; Dampak Perilaku Konsumtif pada Gen Z.”

    Selain hadiah utama, ketiga pemenang juga memperoleh kesempatan magang di Telkomsel, voucher by.U, dan poin tSurvey. Sementara tujuh finalis lainnya masing-masing mendapatkan uang tunai senilai Rp500 ribu, e-sertifikat, dan voucher by.U senilai Rp240 ribu. Tidak hanya itu, 100 peserta terpilih juga memperoleh tSurvey Points senilai Rp7,5 juta dan akses Kompas.id Digital Premium selama 1 bulan.

    Perwakilan Juara 1 Institut Teknologi Bandung, Lukman AI Rasyid, mengatakan, kompetisi ini tidak hanya mempermudah kami dalam mengumpulkan data yang akurat dan sesuai kebutuhan, tetapi juga memperluas wawasan kami mengenai pentingnya riset berbasis data.

    “Kami berharap kompetisi seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak mahasiswa, sehingga semakin banyak ide inovatif yang lahir untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan Indonesia,” kata Lukman.

    Keberhasilan kompetisi ini menegaskan posisi tSurvey sebagai solusi Beyond Telco dari Telkomsel yang memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan, sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi Telkomsel dalam membangun talenta digital dan ekosistem riset Indonesia yang lebih matang dan berdampak.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Musibah Al Khoziny Sidoarjo, GP Ansor Pusat Minta Pimpinan Daerah Punya Empati

    Musibah Al Khoziny Sidoarjo, GP Ansor Pusat Minta Pimpinan Daerah Punya Empati

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pernyataan kepala daerah yang seakan menyoroti soal bangunan lantai 3 milik Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran yang roboh dan ratusan santri menjadi korban saat salat ashar, mendapatkan kecaman dari PW GP Ansor Jawa Timur.

    Menurut Wakil Ketua GP Ansor Pusat M Hasan Basri, tidak elok kala pengasuh pesantren dan keluarga berduka, seorang Bupati melontarkan sorotan soal bangunan yang roboh tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

    “Mestinya yang harus ditunjukkan oleh seorang kepala daerah itu empati di saat pihak pesantren berduka dan keluarga korban menunggu evakuasi korban. Ini kok malah pemimpin daerah berstatement bangunan yang roboh tidak memiliki ijin,” ucapnya Selasa (30/9/2025).

    Ketua Banser Korwil IX Jawa Timur itu kesal karena pernyataan kepala daerah itu dilihatnya sendiri saat di depan kamera media.

    Parahnya hal sama juga dilontarkan saat mendampingi Kapolda Jatim  Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. saat berkunjung  mengucapakan berduka atas musibah ini.

    “Mari kita fokuskan untuk penanganan korban dalam musibah ini, bukan malah mencari kesalahan. Sangat tidak terpuji itu,” tambahnya tegas.

    Menurut Hasan Basri, saat pembangunan di pesantren-pesantren, banyak pemerintah tidak hadir. Saat ada musibah seperti ini, pihak pondok disalahkan.

    Memang bangunan tidak ber IMB dinilainya hal yang salah. Namun sebagai pemerintah harus mengerti, karena tidak mendampingi pihak pesantren saat adanya pembangunan.

    “Ingat Lembaga Pesantren Al Khoziny ini termasuk pesantren yang usianya tua dan banyak menelorkan ulama-ulama besar. Jasa pendiri dan pengasuh pesantren Al Khoziny sangat besar, harus dihargai semuanya. Jangan ada musibah seperti ini, berulang-ulang menyoroti soal IMB. Bantu dampingi pesantren-pesantren itu agar bangunan yang ada bisa berIMB. Jangan ada musibah seperti ini kesalahan yang ada disoroti pemerintah dengan tajam,” urainya kesal.

    Mewakili pengurus GP Ansor pusat, Hasan Basri mengucapka turut berduka yang mendalam dan seluruh korban bisa diketemukan secara baik-baik, serta pihak keluarga diberikan kesabaran.

    Masih kata Hasan Basri, untuk tindakan Ansor pusat setiap hari berkordinasi dengan PC GPAnsor Sidoarjo untuk memberikan bantuan tenaga dan lainnya.

    “Sejak kejadian sampai hari ini, Ansor terus berkecimpung untuk membantu atau meringankan beban musibah yang ada,” paparnya. (isa/ted)

  • Sekda Kota Blitar Gugur di Seleksi Sekda Bojonegoro, Tak Lolos Administrasi dan Rekam Jejak

    Sekda Kota Blitar Gugur di Seleksi Sekda Bojonegoro, Tak Lolos Administrasi dan Rekam Jejak

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi dan rekam jejak dalam tahapan seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro. Dari lima kandidat yang mendaftar, satu orang dinyatakan gugur.

    Pengumuman tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025. Keputusan itu disampaikan melalui pengumuman nomor 015/PANSEL-JPT-SEKDA/BJN/2025 tanggal 29 September 2025.

    Dari hasil seleksi tersebut, empat pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan rekam jejak, sehingga berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sementara satu peserta lainnya, yakni Sekretaris Daerah Kota Blitar Priyo Suhartono, dinyatakan tidak lolos.

    “Empat nama pelamar yang lolos adalah Dra. Eka Atikah, Edi Susanto, S.Sos., M.Si., Drs. Sukaemi, M.Si., dan Mahmudi, S.Sos., M.M,” ujar Kepala BKPP Bojonegoro Hari Kristianto, Selasa (30/9/2025).

    Hari menambahkan, alasan gugurnya Priyo Suhartono karena tidak melengkapi berkas persyaratan administrasi. “Yang bersangkutan tidak mengirimkan berkas lengkap,” ujarnya.

    Priyo Suhartono sendiri merupakan pejabat asal Kabupaten Nganjuk yang menjabat sebagai Sekda Kota Blitar sejak 2021. Dengan kegagalannya ini, langkahnya untuk ikut bersaing dalam seleksi Sekda Bojonegoro terhenti sejak awal tahapan.

    Sementara itu, empat pelamar yang lolos memiliki rekam jejak jabatan strategis di pemerintahan. Eka Atikah saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Blitar. Edi Susanto merupakan Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro. Sukaemi menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro. Sedangkan Mahmudi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Bojonegoro. [lus/beq]

  • Sebanyak 195 Aparatur di Tuban Terima SK Pengangakatan PPPK Tahap 2

    Sebanyak 195 Aparatur di Tuban Terima SK Pengangakatan PPPK Tahap 2

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada 195 orang.

    Adapun penyerahan SK dilaksanakan di Pendapa Kridha Manunggal Tuban, dihadiri Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., serta pimpinan OPD dan camat.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Tuban dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Pemkab Tuban terus berkomitmen memberikan kesempatan bagi para honorer untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tutur Mas Lindra. Senin (29/09/2025).

    Menurutnya, seleksi PPPK tahap 2 ini, Pemkab Tuban memberikan kesempatan kepada pegawai yang telah lama berkontribusi dan mengabdi di lingkungan Pemkab Tuban.

    “Ini menjadi bukti konkret komitmen Pemkab dalam meningkatkan kualitas SDM ASN, sehingga saya berpesan kepada seluruh ASN agar amanah yang diterima dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Mas Lindra.

    Pihaknya juga meminta para PPPK menjadikan jabatan tersebut sebagai wujud pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Tuban.

    “Jadikan amanah ini sebagai bentuk pengabdian dan kontribusi bagi bangsa, terutama kepada warga Kabupaten Tuban,” imbuhnya.

    Sebab, ASN adalah pondasi bagi Pemkab Tuban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setelah ini, pihaknya juga akan melakukan evaluasi rutin setiap tahun terhadap kinerja ASN, termasuk PPPK.

    “Tujuannya untuk memastikan personel yang ditempatkan di unit kerja bekerja sebagaimana mestinya, sekaligus menstimulus ASN untuk berkontribusi lebih besar melalui terobosan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pesan saya segera beradaptasi dan bekerja profesional,” serunya. [dya/ian]

  • PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas Nasional 28 September 2025

    PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas Nasional 28 September 2025

    PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Presiden PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa Munas kali ini merupakan kelanjutan dari Majelis Syuro yang telah berlangsung pada 26-27 September 2025.
    “Munas ini adalah rangkaian dari Majelis Syuro kami yang berlangsung 2 hari yang lalu, 26-27, dan 28-29 kita lanjutkan dengan acara Munas pada hari ini,” kata Muzammil dalam konferensi pers, Minggu sore.
    Muzammil mengatakan, pada Minggu pagi sekitar pukul 10.00 WIB, PKS telah mengukuhkan kepengurusan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), dan Dewan Syariah Pusat (DSP) untuk periode 2025-2030.
    “Alhamdulillah seluruh kepengurusan 2025-2030 di seluruh levelnya, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, berlangsung lancar, damai, dan menampung aspirasi pilihan publik PKS,” kata dia.
    Selain pengukuhan kepengurusan, Munas PKS juga akan dihadiri sejumlah tokoh politik.
    Muzammil menyebut Presiden RI Prabowo Subianto diundang hadir pada Senin (29/9/2025) besok.
    “Alhamdulillah, insyaallah Munas ini akan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto, beliau besok hadir insya Allah. Malam hari ini juga kita mengundang berbagai pimpinan partai politik dan pejabat lembaga negara,” imbuhnya.
    Berikut ini adalah susunan lengkap DPP PKS periode 2025–2030:
    Presiden: Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Kholid, S.E., M.Si.

    Bendahara Umum: Noerhadi, S.Pd., M.A.

    Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan: Iman Firmansyah, S.E.I, M.M.

    Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Administrasi dan Literasi Kepartaian: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP.

    Wakil Sekretaris Jenderal Data dan Teknologi Informasi: Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot, M.Sc.

    Wakil Sekretaris Jenderal Personalia, Rumah Tangga, Standarisasi Kegiatan Partai: M. Iqbalur Ramadan C.P., S.K.M.

    Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program: Tomy Agus Maymuftianto, S.Si.

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Penerimaan: Alwan Fauzi

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Pengeluaran: Kaslan, Ak

    Wakil Bendahara Umum Bidang Pembiayaan: Sugeng Susilo, Ak
    – Badan Pembinaan Pejabat Publik
    Ketua: Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

    Sekretaris: dr. Pamungkas Hendra Kusuma
    – Badan Penelitian dan Pengembangan
    Ketua: Haryo Setyoko, M.P.A.

    Sekretaris: Dr. Hj. Astriana Baiti Sinaga
    – Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri
    Ketua: Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

    Sekretaris: Muhammad Arfian, M.B.A.
    – Badan Legislasi Partai
    Ketua: Zainudin Paru, S.H., M.H.

    Sekretaris: Ruli Margianto, S.H., M.H.
    – Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah
    Ketua: Umar, S.IP., M.A.

    Sekretaris: Muhammad Wajdi Rahman, S.IP., M.Si.
    – Bidang Advokasi Partai
    Ketua: Nurul Amalia, S.H., M.H.

    Sekretaris: Ahmar Ihsan, S.H.
    – Bidang Relawan dan Saksi Nasional
    Ketua: Bachtiar Firdaus, S.T., M.P.P.

    Sekretaris: Dr. Indra Kusumah, S.Psi., M.Si
    – Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
    Ketua: Agoes Poernomo, S.IP.

    Sekretaris: Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.
    – Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
    Ketua: Dr. Handi Risza, S.E., M.E.

    Sekretaris: Dr. Azis Budi Setiawan, S.E.I., M.M.
    – Bidang Pendidikan dan Kesehatan
    Ketua: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, S.Pd., M.Si.

    Sekretaris: dr. Gamal, S.Ked., M.Biomed.
    – Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
    Ketua: Dr. Agus Ismail, M.Eng.

    Sekretaris: Dr. Hj. Paramitha Messayu, S.Si., M.Sc.
    – Bidang Pemenangan PEMILU dan PILKADA
    Ketua: Dr. Mardani Ali Sera, S.T., M.Eng.

    Sekretaris: Dr. Irfan Aulia, S.Psi., M.Psi.
    – Bidang Ketenagakerjaan
    Ketua: Indra, S.H., M.H.

    Sekretaris: Muhamad Rusdi, A.Md. Graf.
    – Bidang Petani, Peternak dan Nelayan
    Ketua: Riyono, S.Kel., M.Si

    Sekretaris: Abdurrokhim, S.Pt.
    – Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif
    Ketua: H. Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., M.M.

    Sekretaris: dr. Burhanuddin Hamid, M.Kes.
    – Bidang Koperasi dan Desa
    Ketua: Reni Astuti, S.Si., M.PSDM

    Sekretaris: Yoandro Edwar, S.T., M.B.A
    – Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
    Ketua: Defrizal, S.Or.

    Sekretaris: Dedi Sarwanto, A.Md.
    – Bidang Komunikasi dan Digital
    Ketua: Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.

    Sekretaris: Eko Febrianto, S.Sos.I., M.I.Kom.
    – Bidang Pembinaan Masyarakat Lemah dan Disabilitas
    Ketua: Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si.

    Sekretaris: Ir. Nur Indah Harahap
    – Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama
    Ketua: DR. H. Ali Akhmadi, MA.

    Sekretaris: Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.
    – Bidang Kepanduan dan Bela Negara
    Ketua: Taufik Jayadi

    Sekretaris: Hendra Wijaya
    – Bidang Seni dan Budaya
    Ketua: Ahmad Mabruri Mei Akbari, S.Sos., M.M.

    Sekretaris: Afwan Riadi Widianto SKM
    – Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa
    Ketua: Aang Kunaifi, S.T., M.Si.

    Sekretaris: Henda Yusamtha, S.T.
    – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
    Ketua: Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.

    Sekretaris: Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.Si.
    – Bidang Kaderisasi Anggota Partai
    Ketua: Tjahyadi Takariawan, S.Si.

    Sekretaris: Muh Lili Nur Aulia, S.Pd.I., MM.E.
    – Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai
    Ketua: Muhammad Iqbal, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

    Sekretaris: H. Ahmad Rachmawan, S.Sos., M.Si.
    – Kantor Staf Presiden PKS
    Ketua: H. Pipin Sopian, S.Sos., IMRI.

    Sekretaris: Rangga Kusumo, S.IP., M.IP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Tuban Evaluasi Program MBG Usai Enam Siswa SMKN Palang Keracunan

    Pemkab Tuban Evaluasi Program MBG Usai Enam Siswa SMKN Palang Keracunan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Komandan Kodim 0811 Tuban menggelar evaluasi pasca kejadian enam siswa SMK Negeri Palang mengalami keracunan setelah memakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi dipimpin Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, bersama Dandim 0811/Tuban Letkol Inf Dicky Purwanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., Satgas MBG Tuban, pimpinan OPD, camat, serta perwakilan 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Tuban.

    Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, menegaskan evaluasi ini untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan program MBG yang berjalan beberapa minggu terakhir.

    “Hasilnya, evaluasi program, kami minta agar seluruh SPPG di Kabupaten Tuban terus menjaga dan meningkatkan kualitas, keamanan, dan kesehatan pangan,” ucapnya, Jumat (26/9/2025).

    Ia menambahkan, Pemkab bersama Satgas MBG dan OPD akan melakukan visitasi serta peninjauan secara berkala ke seluruh SPPG. “Kami akan meninjau mulai dari bahan baku, sarana-prasarana, dan kandungan gizi makanan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pangan bagi pelajar,” tegasnya.

    Selain itu, Pemkab Tuban menyiapkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai regulasi dan ketentuan pangan. SOP ini akan menjadi acuan pelaksanaan program MBG, baik bagi SPPG maupun Satgas MBG, dengan fokus pada aspek keselamatan dan kesehatan makanan agar kualitas gizi tetap terjaga.

    “Kami akan memastikan higienis makanan dan minuman benar-benar terjaga sebelum disalurkan ke penerima,” kata Joko.

    Lebih jauh, ia menyampaikan Pemkab akan memberikan bantuan serta pendampingan kepada SPPG, khususnya jika terjadi situasi krisis yang berdampak pada masyarakat. Dengan begitu, program MBG menjadi tanggung jawab bersama demi keselamatan dan kesehatan siswa. [dya/beq]

  • BMKG Sebut Gempabumi Banyuwangi dan Bali Tidak Berpotensi Tsunami

    BMKG Sebut Gempabumi Banyuwangi dan Bali Tidak Berpotensi Tsunami

    Surabaya (beritajatim.com) – Wilayah Jawa Timur (Banyuwangi sekitarnya) dan Bali diguncang oleh gempa tektonik dengan magnitude 5,7 pada Kamis, 25 September 2025, sekitar pukul 16.04 WIB. Namun, hasil analisis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperbarui magnitudo gempa tersebut menjadi M5,3.

    Gempa ini terjadi di koordinat 7,87° LS dan 114,45° BT, yang terletak di laut 40 km timur laut wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, dengan kedalaman 12 km.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono, S.Si., M.Si., menjelaskan bahwa jenis gempabumi yang terjadi adalah gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Meskipun guncangan terasa cukup kuat di beberapa wilayah, pihak BMKG menegaskan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

    Gempa ini dirasakan di berbagai daerah dengan intensitas yang berbeda. Di Banyuwangi dan Penebel, getaran dirasakan dengan skala intensitas IV MMI, yang berarti gempa terasa nyata dalam rumah, terutama pada siang hari.

    Di beberapa wilayah lain seperti Lumajang, Kuta, Denpasar, dan Buleleng, getaran terasa dengan intensitas III MMI, seolah-olah truk berlalu. Sedangkan di daerah seperti Jember, Bondowoso, Pasuruan, Surabaya, dan beberapa wilayah lainnya, getaran dirasakan lebih ringan dengan intensitas II-III MMI, yaitu getaran yang terasa seperti truk berlalu.

    Meskipun dampaknya terasa cukup luas, gempa ini tidak menyebabkan tsunami, berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan BMKG. Hingga pukul 16.40 WIB, BMKG mencatat sudah ada lima aktivitas gempabumi susulan dengan magnitudo terbesar M3,3.

    Rekomendasi dari BMKG

    BMKG menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa dan memastikan bangunan rumah tetap aman untuk dihuni.

    Pemeriksaan terhadap struktur bangunan sangat penting untuk memastikan tidak ada kerusakan yang membahayakan kestabilan rumah.

    BMKG juga menegaskan agar masyarakat hanya mempercayai informasi resmi yang disebarkan melalui kanal komunikasi yang terverifikasi, seperti Instagram dan Twitter (@infoBMKG), website resmi BMKG (www.bmkg.go.id), serta aplikasi mobile BMKG (IOS dan Android). [suf]

  • Paripurna DPR Sahkan 9 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA 2025

    Paripurna DPR Sahkan 9 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA 2025

    JAKARTA – DPR RI mengesahkan persetujuan terhadap 9 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September. 

    Pengesahan tersebut diputuskan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pimpinan Rapat Paripurna atas laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 

    “Kepada Pimpinan Komisi III DPR RI, yang terhormat Saudara Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H., kami persilakan untuk menyampaikan Laporan terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025,” ujar Puan dalam rapat paripurna. 

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana mengatakan bahwa pada 11 Agustus 2025 ada usulan nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung dari Komisi Yudisial. Kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah (Bamus) pada 25 Agustus 2025. 

    Lalu pada 3 September 2025, Komisi III DPR RI telah melaksanakan rapat pleno tahapan uji kelayakan dan kepatutan diantaranya membahas rancangan, mekanisme dan tata tertib, rancangan jadwal, rancangan pengumuman di media cetak dan rancangan judul makalah dalam melaksanakan persiapan tahapan uji kelayakan.

    Pada 18 September 2025, Komisi III DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan panitia seleksi atau pansel Komisi Yudisial calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA tahun 2025 untuk mendapatkan pelaksanaan terkait proses seleksi. Selanjutnya Komisi III DPR RI memulai uji kelayakan dengan pengambilan nomor urut dan para calon hakim dan dilanjutkan dengan pembuatan makalah yang ditujukan untuk mengetahui visi dan misi calon apabila terpilih sebagai Hakim Agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025.  

    Komisi III DPR RI telah selesai melaksanakan sesi wawancara uji kelayakan terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA pada 15 September 2025. 

    “Selanjutnya Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno pada tanggal 16 September 2025 dengan agenda mengambil keputusan atau memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung dan ad hoc HAM pada Mahkamah Agung,” kata Dede Indra. 

    Setelah mendengar pandangan 8 fraksi yang ada di Parlemen, komisi III DPR RI kemudian menyetujui 9 calon hakim agung dan 1 calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025. 

    “Sidang Dewan yang kami hormati, Sekarang kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 tersebut dapat disetujui?,” tanya Puan diikuti persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir. 

    Berikut nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025:

    1. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Pidana

    2. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Perdata

    3. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Agung Kamar Perdata

    4. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Agama

    5. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Agama

    6. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara

    7. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

    8.  Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

    9. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Militer

    10.  Dr. Moh. Puguh Haryogi, S.H. Sp.N., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc HAM

    ​

    “Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 semoga Saudara-Saudari dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, profesional, berintegritas, dan amanah,” tutup Puan.