Tag: Ahmad Yani Basuki

HUT ke-75 Polairud, Kapolda Jatim Tekankan Modernisasi Sarana dan Peningkatan Kapasitas Personel

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., menekankan pentingnya peningkatan kemampuan personel dan modernisasi sarana prasarana dalam menghadapi tantangan penegakan hukum dan dinamika keamanan di wilayah maritim serta udara. Penegasan tersebut disampaikan Irjen Pol Nanang saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Polisi Air dan Udara (Polairud) di Mako Ditpolairud Polda Jatim.

Arahan Kapolda Jatim tersebut menjadi fokus utama di tengah perayaan hari jadi Polairud yang kini memasuki usia ke-75 tahun. Irjen Pol Nanang menyoroti bahwa perkembangan teknologi dan kompleksitas wilayah perairan menuntut kesiapan sarana dan SDM yang jauh lebih adaptif.

“Ke depan, Polairud diharapkan terus meningkatkan kapasitas, memperkuat sinergi dengan stakeholder terkait, dan responsif terhadap perkembangan teknologi agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol Nanang.

Upacara yang mengusung tema ‘Polairud Presisi, Menuju Indonesia Maju’ tersebut berlangsung khidmat. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce, Pejabat Utama Polda Jatim, Kapolres jajaran, serta tamu undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Kapolda Jatim juga membacakan pesan dari Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Karyoto. Melalui pesan tersebut, Polri menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan pengabdian seluruh personel Polairud dalam menjaga keamanan perairan dan udara Indonesia selama tujuh setengah dekade.

Disampaikan bahwa selama 75 tahun, Polairud telah menunjukkan profesionalisme dan komitmen tinggi dalam menjaga keselamatan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan di wilayah perairan dan udara. Selain itu, fungsi Polairud juga disorot dalam perannya yang strategis, seperti saat hadir dalam pengiriman bantuan logistik dari udara ke lokasi bencana yang terisolir.

Upacara peringatan HUT Polairud ke-75 ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh personel untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan soliditas dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, khususnya pada fungsi kepolisian perairan dan udara. [uci/beq]

02/12/2025 10:22
Riset Ungkap Banjir di Indonesia Terjadi Lebih Sering dan Makin Parah

Jakarta –

Banjir bandang yang terjadi di Sumatra pada November 2025 menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Kejadian ini menunjukkan tren bencana hidrometeorologi cenderung makin parah.

Hal ini disampaikan Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU. Disebutkan Hatma, penataan dan pengendalian kawasan yang lemah turut berpengaruh mengakibatkan maraknya perambahan hutan dan alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit, serta illegal logging di kawasan hulu sehingga menjadi penyebab berbagai bencana hidrometeorologi kerap muncul di wilayah tersebut.

Hutan-hutan lindung di ekosistem Batang Toru yang semestinya menjadi area tangkapan air banyak dikonversi menjadi perkebunan, atau dibabat oleh para pembalak liar mengakibatkan saat hujan lebat, air yang melimpah tak bisa lagi tertahan secara alami di hulu dan langsung menghantam pemukiman di hilir.

“Banjir bandang di November 2025 di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat mungkin tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah beberapa dekade terakhir. Kejadian ini menunjukkan tren bencana hidrometeorologi cenderung makin parah seiring akumulasi deforestasi dan perubahan iklim,” ujarnya seperti dikutip dari situs UGM, Senin (1/12/2025).

Secara geografis, Pulau Sumatra beriklim tropis basah, dan hal ini akan selalu rentan terhadap hujan lebat. Sementara kerusakan lingkungan seperti pembukaan hutan di pegunungan dan penyempitan sungai menjadikan wilayah ini ibarat menyimpan bom waktu bencana. Tanpa pembenahan serius, setiap puncak musim hujan bisa mendatangkan petaka serupa di masa mendatang.

“Alam memiliki kapasitas daya dukung dan daya tampung yang terbatas untuk menahan gempuran cuaca ekstrem, dan kapasitas itu sangat bergantung pada kelestarian lingkungannya. Ketika manusia merusak lingkungan melebihi ambang batas maka alam akan ‘membalas’ dengan bencana yang dahsyat. Oleh sebab itu, upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana ke depan harus menyeimbangkan antara pendekatan struktural (infrastruktur teknis) dan pendekatan ekologis,” paparnya.

Banjir Lebih Parah

Peringatan banjir akan terjadi lebih sering dan lebih parah sudah sering disuarakan ilmuwan dan para pemerhati lingkungan. Laporan sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal Ecology and Society pada Agustus 2020 mengungkapkan penyebab kenapa Indonesia dilanda bencana banjir lebih sering dan lebih parah.

Riset ini menyebutkan bahwa perubahan tata guna lahan yang cepat di Indonesia telah berdampak pada siklus air lokal di negeri ini, salah satu dampaknya adalah berupa banjir. Riset multidisiplin ilmu yang dikerjakan tim peneliti gabungan dari University of Göttingen, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ini menunjukkan bahwa perluasan perkebunan monokultur, seperti perkebunan kelapa sawit dan karet, menyebabkan banjir di Indonesia terjadi lebih sering dan lebih parah.

Dalam laporannya, tim peneliti menjelaskan bahwa peningkatan frekuensi dan keparahan banjir terkait dengan proses ekohidrologi dan sosial yang saling memengaruhi, termasuk degradasi tanah di area pertanian monokultur, perluasan perkebunan kelapa sawit ke area lahan basah, dan pembangunan bendungan pelindung banjir.

Dalam studi ini, para peneliti melakukan hampir 100 wawancara dengan petani kecil Indonesia, penduduk desa, dan para pengambil keputusan di Provinsi Jambi, Sumatra. Mereka kemudian membandingkan dan melengkapi analisis hasil-hasil ini dengan pengukuran ilmiah curah hujan, muka air sungai dan air tanah, sifat-sifat tanah, serta pemetaan penggunaan lahan dari wilayah tersebut.

“Banyak studi tentang hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan banjir hanya didasarkan pada analisis dari masing-masing disiplin ilmu dan dengan demikian hanya memberikan wawasan yang terpisah-pisah tentang proses yang mendasarinya,” ujar penulis utama studi Jennifer Merten, dari Department of Human Geography, University of Göttingen, dikutip dari Science Daily.

“Oleh karena itu, penting bagi kami untuk menggunakan data seluas mungkin dari berbagai disiplin ilmu dan juga untuk memasukkan observasi dari penduduk setempat,” sebutnya.

Dalam laporan hasil riset ini, para ilmuwan dari German-Indonesian Collaborative Research Centre EFForTS (Ecological and Socio-Economic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems) menunjukkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit dan karet saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap siklus air lokal.

“Perubahan penggunaan lahan skala besar menyebabkan pemadatan tanah, sehingga lebih sedikit hujan yang diserap oleh tanah dan air dengan cepat mengalir ke permukaan. Secara khusus, penghancuran lahan di daerah rawan banjir yang semakin parah berdampak besar dalam proses siklus air lokal ini,” jelas Christian Stiegler dari Bioclimatology Group di University of Göttingen yang juga menjadi anggota peneliti dalam tim riset ini.

Dari perspektif penduduk desa, pembangunan bendungan banjir dan saluran drainase juga berkontribusi pada perubahan pola banjir lokal. Karena perkebunan-perkebunan kelapa sawit semakin banyak dibudidayakan di lahan basah seperti dataran bantaran sungai atau lahan gambut. Pemilik perkebunan yang lebih besar kemudian mencoba mengendalikan banjir di lahan mereka melalui pembangunan konstruksi semacam itu.

“Namun, bendungan seperti itu sering kali menyebabkan peningkatan banjir di perkebunan petani kecil di sekitarnya,” jelas Merten, melaporkan berdasarkan pengamatan dan pengalamannya selama mengunjungi daerah tersebut.

Menurutnya, peningkatan banjir semacam ini pada akhirnya juga menyebabkan ketegangan sosial dan konflik baru di antara lapisan masyarakat. Terutama antara petani kecil dengan pemilik perkebunan sawit yang lebih besar.

Untuk mengurangi dampak perubahan penggunaan lahan pada siklus air, para peneliti dalam riset ini menyarankan perlindungan tanah dan perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik, terutama di daerah rawan banjir dan lahan basah. Hal ini sangat penting diterapkan karena dapat berpengaruh besar dalam mencegah banjir.

Selain itu, penting juga untuk mengatur lanskap wilayah dan mengontrol pembangunan saluran air untuk perlindungan banjir terhadap masyarakat. Kalau hal ini tidak diatur dan dikontrol, masyarakat sekitar dan golongan miskin menjadi kalangan yang paling terdampak oleh efek peningkatan banjir, seperti yang terjadi saat ini.

(rns/rns)

01/12/2025 17:00
Cara Pemerintah Bikin SDM Industri Makin Unggul & Siap Kerja

Jakarta –

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) industri yang unggul. Salah satu langkah proaktif pemerintah, yakni memperkuat kesiapan angkatan kerja memasuki pasar kerja nasional maupun global

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia saat ini berada pada titik krusial bonus demografi, dengan penduduk usia produktif mencapai lebih dari 218 juta orang. Momentum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengakselerasi industrialisasi dan memperluas kesempatan kerja.

“Tingkat pengangguran yang masih berada pada kisaran lima persen mendorong pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memperkuat kesiapan angkatan kerja memasuki pasar kerja nasional maupun global,” ujar Agus dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

Oleh karena itu, dalam konteks memperkuat SDM industri nasional, Agus menekankan bahwa arah pembangunan pendidikan vokasi selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan penguatan pendidikan vokasi merupakan strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan.

“Bapak Presiden menekankan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional agar lulusan dapat memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di pasar global,” terangnya.

Hal ini juga selaras dengan Asta Cita pemerintah sebagai misi pembangunan nasional, yang menempatkan pembangunan manusia unggul, percepatan industrialisasi berbasis nilai tambah, penguatan hilirisasi berkelanjutan, serta transformasi digital dan inovasi teknologi sebagai agenda strategis.

“Semua agenda besar tersebut hanya dapat dicapai apabila Indonesia memiliki SDM industri yang kompeten, adaptif, produktif, dan siap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.

Ia memaparkan pihaknya telah menyusun Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka pembangunan industri nasional ke depan. Strategi ini menempatkan transformasi industri dalam empat arah besar, yang meliputi peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi, pembangunan industri yang lebih hijau dan berkelanjutan, percepatan penerapan teknologi digital dalam proses manufaktur, serta pembangunan industri yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat industrialisasi.

“Seluruh arah tersebut hanya dapat berjalan apabila Indonesia memiliki SDM yang unggul dan inovatif dalam mengelola kemajuan teknologi dan dinamika pasar global,” tutur Agus.

Dalam rangka memastikan kebutuhan SDM industri terpenuhi, Kemenperin telah membangun ekosistem vokasi yang terintegrasi melalui jaringan 13 Politeknik dan Akademi Komunitas, 9 Sekolah Menengah Kejuruan, serta 7 Balai Diklat Industri. Seluruh lembaga ini memiliki spesialisasi pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sektor industri secara langsung.

Kemenperin juga terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri melalui kurikulum link and match, teaching factory, magang industri, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik untuk memastikan pendidikan vokasi selalu selaras dengan perkembangan teknologi terbaru.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi dalam laporannya menyampaikan bahwa dari total 2.993 lulusan tahun ini, sebanyak 49,28 persen telah terserap bekerja, melanjutkan studi, atau menjalankan usaha mandiri.

Selain itu, sebanyak 151 lulusan Program Setara Diploma 1 yang merupakan hasil kerja sama dengan industri, seluruhnya telah terserap bekerja. Hal ini menjadi bukti kuat atas meningkatnya kepercayaan sektor industri terhadap kualitas pendidikan vokasi Kemenperin.

Doddy juga menjelaskan bahwa BPSDMI terus mendorong transformasi kelembagaan dengan memperluas status Badan Layanan Umum (BLU) bagi Politeknik di bawah Kemenperin, serta meningkatkan akreditasi nasional dan internasional. Langkah ini diambil untuk memastikan lembaga pendidikan vokasi memiliki tata kelola yang unggul, fleksibel, dan mampu bersaing di kancah global.

Pada kesempatan yang sama, Agus telah mengukuhkan dua Guru Besar baru, yaitu Prof. Dr. Candra Irawan, M.Si. dari Politeknik AKA Bogor dan Prof. Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T. dari Politeknik STMI Jakarta. Keduanya memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan riset di bidang kimia bahan alam, teknik industri otomotif, serta inovasi proses industri.

Agus menyampaikan bahwa pengukuhan Guru Besar ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi para akademisi, tetapi juga menjadi kebanggaan institusional karena akan memperkuat peran perguruan tinggi vokasi dalam menghasilkan riset terapan yang relevan bagi kebutuhan industri.

(rea/kil)

30/11/2025 22:30
Tim Gabungan TNI, BPBD, dan PLN Turun Percepat Pemulihan Kelistrikan Aceh

Aceh: Percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Aceh memasuki fase pendistribusian material dari berbagai kota di Indonesia menuju Aceh. Sebelumnya banjir dan cuaca ekstrem menyebabkan 12 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) roboh dan 2 tower SUTT mengalami kerusakan di sejumlah lokasi.

Ratusan personel gabungan dari berbagai instansi memberikan dukungan untuk pemulihan sistem kelistrikan Aceh. Kolaborasi TNI, BPBD, serta Kodam Iskandar Muda (IM) memperkuat proses recovery secara gotong royong, dari proses pengangkutan material tower pengganti, mobilisasi hingga proses pengerjaan perbaikan di lokasi terdampak.

Tim gabungan dilengkapi dengan perlengkapan safety, peralatan kerja berat, perlengkapan pendakian tower, hingga material Emergency Restoration System untuk pembangunan tower darurat di titik-titik paling kritis. Setelah material berhasil dikirim menggunakan pesawat herkules, saat ini seluruh kekuatan ini bergerak bersama Pemerintah Daerah Aceh agar pemulihan kondisi kelistrikan dapat berlangsung cepat, aman, dan terkoordinasi.

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menyampaikan pihaknya siap berkolaborasi bersama PLN dalam percepatan pemulihan kelistrikan Aceh.

“Kodam Iskandar Muda akan terus mendukung percepatan pemulihan kelistrikan ini. Prajurit kami siap membantu membuka akses, mengamankan lokasi, dan memastikan distribusi material berjalan lancar. Pemulihan listrik sangat penting agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Aceh, Teuku Nara Setia, S.E., Ak., M.Si., menjelaskan timnya akan memastikan kondisi lapangan aman bagi tim teknis yang bekerja selama 24 jam.

“BPBD akan melakukan pemetaan risiko, memastikan kondisi lapangan aman, dan mendukung penuh tim siaga PLN serta TNI di lapangan. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak,” ujarnya.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra, menyampaikan apresiasi, bahwa dukungan TNI AU dan Kodam Iskandar Muda, menjadi elemen kunci dalam pembukaan akses, pengamanan lokasi, hingga percepatan distribusi material tower yang dikirim dari berbagai daerah.

“Sinergi ini luar biasa. Kehadiran ratusan personel gabungan dari unit-unit PLN di seluruh Indonesia, didukung Kodam Iskandar Muda, TNI AU, dan BPBD, mempercepat pendistribusian material serta penanganan di titik tower roboh yang aksesnya sangat menantang,” ujar Eddi.

PLN juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap potensi bahaya kelistrikan selama cuaca ekstrem dan segera melaporkan kondisi berbahaya melalui aplikasi PLN Mobile.

Aceh: Percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Aceh memasuki fase pendistribusian material dari berbagai kota di Indonesia menuju Aceh. Sebelumnya banjir dan cuaca ekstrem menyebabkan 12 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) roboh dan 2 tower SUTT mengalami kerusakan di sejumlah lokasi.

Ratusan personel gabungan dari berbagai instansi memberikan dukungan untuk pemulihan sistem kelistrikan Aceh. Kolaborasi TNI, BPBD, serta Kodam Iskandar Muda (IM) memperkuat proses recovery secara gotong royong, dari proses pengangkutan material tower pengganti, mobilisasi hingga proses pengerjaan perbaikan di lokasi terdampak.

Tim gabungan dilengkapi dengan perlengkapan safety, peralatan kerja berat, perlengkapan pendakian tower, hingga material Emergency Restoration System untuk pembangunan tower darurat di titik-titik paling kritis. Setelah material berhasil dikirim menggunakan pesawat herkules, saat ini seluruh kekuatan ini bergerak bersama Pemerintah Daerah Aceh agar pemulihan kondisi kelistrikan dapat berlangsung cepat, aman, dan terkoordinasi.

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menyampaikan pihaknya siap berkolaborasi bersama PLN dalam percepatan pemulihan kelistrikan Aceh.

“Kodam Iskandar Muda akan terus mendukung percepatan pemulihan kelistrikan ini. Prajurit kami siap membantu membuka akses, mengamankan lokasi, dan memastikan distribusi material berjalan lancar. Pemulihan listrik sangat penting agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Aceh, Teuku Nara Setia, S.E., Ak., M.Si., menjelaskan timnya akan memastikan kondisi lapangan aman bagi tim teknis yang bekerja selama 24 jam.

“BPBD akan melakukan pemetaan risiko, memastikan kondisi lapangan aman, dan mendukung penuh tim siaga PLN serta TNI di lapangan. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak,” ujarnya.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra, menyampaikan apresiasi, bahwa dukungan TNI AU dan Kodam Iskandar Muda, menjadi elemen kunci dalam pembukaan akses, pengamanan lokasi, hingga percepatan distribusi material tower yang dikirim dari berbagai daerah.

“Sinergi ini luar biasa. Kehadiran ratusan personel gabungan dari unit-unit PLN di seluruh Indonesia, didukung Kodam Iskandar Muda, TNI AU, dan BPBD, mempercepat pendistribusian material serta penanganan di titik tower roboh yang aksesnya sangat menantang,” ujar Eddi.

PLN juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap potensi bahaya kelistrikan selama cuaca ekstrem dan segera melaporkan kondisi berbahaya melalui aplikasi PLN Mobile.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

28/11/2025 16:34
Polresta Banyuwangi Bongkar Arena Sabung Ayam di Singojuruh, Tak Ada Toleransi untuk Perjudian

Banyuwangi (beritajatim.com) – Polresta Banyuwangi membongkar total sebuah arena sabung ayam yang digunakan sebagai lokasi praktik perjudian di Dusun Karangasem, Desa Alasmalang, Kecamatan Singojuruh. Pembongkaran ini dilakukan sebagai respon cepat atas laporan masyarakat yang menyebut adanya aktivitas breng brengan sabung ayam di wilayah tersebut.

Tim gabungan yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna, S.I.K., S.H., M.H., bersama anggota Resmob dan Polsek Singojuruh langsung melakukan pengecekan lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya praktik perjudian.

Tindakan tegas ini menjadi bukti komitmen Polresta Banyuwangi yang tidak memberi ruang bagi segala bentuk perjudian. Upaya ini juga untuk menepis isu negatif yang beredar di masyarakat mengenai dugaan pembiaran sabung ayam di wilayah tersebut.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., melalui Kasat Reskrim, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna menegaskan bahwa pihaknya bertindak cepat terhadap setiap laporan. “Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Polresta Banyuwangi berkomitmen memberantas perjudian tanpa pandang bulu,” tegasnya Kamis (27/11/2025).

Kapolsek Singojuruh, AKP Achmad Rudy, S.H., menjelaskan bahwa dalam operasi tersebut petugas mendapati sarana arena perjudian sabung ayam. Namun, para pelaku berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Meski demikian, tindakan penertiban tetap dilanjutkan dengan membongkar seluruh arena dan mengamankan berbagai barang bukti.

Barang bukti yang diamankan antara lain terpal, karpet, kain alas arena, bak air, timba, dan sejumlah perlengkapan lain yang digunakan sebagai fasilitas praktik sabung ayam. “Seluruh barang bukti telah dibawa ke Polsek Singojuruh untuk proses lebih lanjut,” jelasnya.

Selain penindakan, Polresta Banyuwangi juga meningkatkan patroli dan langkah pencegahan di titik-titik yang berpotensi dijadikan lokasi sabung ayam. Masyarakat diminta terus aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang melanggar hukum.

“Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” pungkas AKP Rudy. [alr/beq]

27/11/2025 13:58
Baleg DPR Terima Usulan Larangan Perdagangan Daging Anjing-Kucing, Dukungan Politik Menguat

Jakarta: Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) bersama Center for Law and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Usulan Bab Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.

Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (RUU Linkesrawan) yang diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

“Tujuan pembentukan peraturan bukan hanya melindungi hewan, tetapi juga mengubah perilaku sosial masyarakat agar lebih beradab dan berkelanjutan,” ujar Ketua CLDS FH UI, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., dalam sambutannya.

Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum pidana Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H yang memaparkan perlindungan hukum hewan dalam KUHP baru serta urgensi delik khusus untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing.

Sementara itu, Sangkyung Lee, International Coalition Member Dog Meat Free Indonesia, Campaign Manager Humane World for Animals Korea, turut berbagi pengalaman Korea Selatan dalam memperjuangkan legislasi pelarangan perdagangan daging anjing. Ia menekankan pentingnya strategi politik dan legislasi yang matang dalam menghadapi industri besar yang telah mengakar.

Pembicara lainya, Savitri Nur Setyorini, S.H., M.H., pengajar Hukum Lingkungan FH UI, menjelaskan pentingnya pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing dari perspektif hukum lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Dukungan politik datang dari berbagai fraksi partai di DPR-RI. Salah satunya, Shanti Shamdasani dari Partai NasDem menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, hewan, dan lingkungan hidup, serta perlunya pengembangan konsentrasi ilmu kesejahteraan hewan di Fakultas Hukum.

Sementara itu, Lirabica dari Partai Golkar juga mendukung penuh pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. “Kepedulian terhadap kesejahteraan hewan merupakan ciri bangsa yang beradab,” tegasnya.

Baleg DPR-RI siap dorong legislasi

Penyerahan simbolis Naskah Akademik dan RUU diterima langsung oleh Debbra Natassia, S.H., M.Si. (Han), Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Badan Legislasi menyambut baik usulan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan, dan berkomitmen untuk mengedepankan meaningful participation dalam proses legislasi.

RUU ini telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 Nomor Urut 41, berdasarkan Surat Ketetapan DPR Nomor 24/DPR RI/I/2025–2026.

“Perjuangan bersama ini belum selesai. Mari kita kawal hingga pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing disahkan menjadi undang-undang,” jelas pernyataan resmi Koalisi Dog Meat Free Indonesia.

Koalisi DMFI menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi partai pendukung (NasDem, Golkar, PDI-P, PAN), CLDS FH UI, serta seluruh aktivis, komunitas, dan individu yang terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang lebih beradab dan berbelas kasih terhadap hewan.

Jakarta: Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) bersama Center for Law and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Usulan Bab Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.

Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (RUU Linkesrawan) yang diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

“Tujuan pembentukan peraturan bukan hanya melindungi hewan, tetapi juga mengubah perilaku sosial masyarakat agar lebih beradab dan berkelanjutan,” ujar Ketua CLDS FH UI, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., dalam sambutannya.

Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum pidana Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H yang memaparkan perlindungan hukum hewan dalam KUHP baru serta urgensi delik khusus untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing.

Sementara itu, Sangkyung Lee, International Coalition Member Dog Meat Free Indonesia, Campaign Manager Humane World for Animals Korea, turut berbagi pengalaman Korea Selatan dalam memperjuangkan legislasi pelarangan perdagangan daging anjing. Ia menekankan pentingnya strategi politik dan legislasi yang matang dalam menghadapi industri besar yang telah mengakar.

Pembicara lainya, Savitri Nur Setyorini, S.H., M.H., pengajar Hukum Lingkungan FH UI, menjelaskan pentingnya pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing dari perspektif hukum lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Dukungan politik datang dari berbagai fraksi partai di DPR-RI. Salah satunya, Shanti Shamdasani dari Partai NasDem menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, hewan, dan lingkungan hidup, serta perlunya pengembangan konsentrasi ilmu kesejahteraan hewan di Fakultas Hukum.

Sementara itu, Lirabica dari Partai Golkar juga mendukung penuh pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. “Kepedulian terhadap kesejahteraan hewan merupakan ciri bangsa yang beradab,” tegasnya.

Baleg DPR-RI siap dorong legislasi

Penyerahan simbolis Naskah Akademik dan RUU diterima langsung oleh Debbra Natassia, S.H., M.Si. (Han), Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Badan Legislasi menyambut baik usulan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan, dan berkomitmen untuk mengedepankan meaningful participation dalam proses legislasi.

RUU ini telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 Nomor Urut 41, berdasarkan Surat Ketetapan DPR Nomor 24/DPR RI/I/2025–2026.

“Perjuangan bersama ini belum selesai. Mari kita kawal hingga pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing disahkan menjadi undang-undang,” jelas pernyataan resmi Koalisi Dog Meat Free Indonesia.

Koalisi DMFI menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi partai pendukung (NasDem, Golkar, PDI-P, PAN), CLDS FH UI, serta seluruh aktivis, komunitas, dan individu yang terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang lebih beradab dan berbelas kasih terhadap hewan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

27/11/2025 05:01
Lestari Moerdijat Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.

“Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi.

Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim.

Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata.

Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm.

Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan.

Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi.

Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi.

Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.

Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan.

Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang.

“Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis.

Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor.

Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.

Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.

“Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi.

Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim.

Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata.

Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm.

Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan.

Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi.

Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi.

Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.

Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan.

Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang.

“Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis.

Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor.

Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

27/11/2025 03:56
Lembaga Penggerak Keterbukaan Informasi dan Dialog Publik Digital

Jakarta –

Medsos DPR RI meraih Detikcom Awards 2025 sebagai Lembaga Penggerak Keterbukaan Informasi dan Dialog Publik Digital. Penghargaan ini diberikan dalam event Detikcom Awards 2025 yang diadakan di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (25/11/2025) dan diterima oleh Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I. Kom selaku Sekretaris Jenderal DPR RI.

DPR RI menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja komunikasi publik melalui media sosial khususnya pada platform Instagram. Akun resmi DPR RI telah berhasil mencapai lebih dari 1 juta pengikut, menjadikannya salah satu lembaga negara dengan jumlah pengikut tertinggi dibandingkan lembaga-lembaga lainnya.

Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi komunikasi digital DPR dalam menjangkau masyarakat luas dan memperluas akses publik terhadap informasi parlemen.

Upaya keterbukaan tersebut juga tercermin dari keberlanjutan ruang interaksi publik yang disediakan DPR RI. Saat munculnya isu nasional pada Agustus lalu, akun DPR RI tetap membuka kolom komentar tanpa pembatasan sehingga masyarakat dapat menyampaikan pandangan, kritik, maupun pertanyaan secara langsung.

Medsos DPR RI Raih Detikcom Awards 2025: Lembaga Penggerak Keterbukaan Informasi dan Dialog Publik Digital. Foto: Detikfoto

Hal ini merupakan upaya DPR untuk menjaga akses komunikasi dua arah dan mengakomodasi aspirasi publik melalui kanal digital.

Selain itu, transparansi DPR RI juga ditunjang oleh kebiasaan menyiarkan rapat-rapat kerja melalui akun YouTube resmi DPR. Publik dapat mengikuti jalannya rapat secara real time, termasuk pembahasan isu-isu strategis yang sedang dibahas bersama kementerian dan mitra kerja.

Konsistensi dalam menyediakan berbagai jalur informasi digital tersebut memperlihatkan peran DPR RI dalam mendorong transparansi parlemen dan komunikasi publik melalui platform daring. Melalui jangkauan media sosial yang luas, ruang interaksi yang tetap dibuka, serta publikasi rapat yang mudah diakses, DPR RI memperkuat keterhubungan antara lembaga dan masyarakat di ranah digital.

detikcom Awards 2025 digelar untuk memberikan apresiasi bagi yang berkontribusi nyata untuk Indonesia. Tahun ini, ajang penghargaan mengusung tema ‘Apresiasi Karya Insan Nusantara, Merajut Indonesia Gemilang’.

Penghargaan ini ditujukan bagi individu, pelaku usaha, dan unsur pemerintah yang telah menorehkan prestasi serta memberi dampak signifikan bagi bangsa.

Awards ini menyoroti karya, tata kelola, dan pencapaian unggul di berbagai bidang. Ajang ini menjadi salah satu cara detikcom untuk menjaga semangat berkarya, berdedikasi, dan bertransformasi dalam ‘rumah besar’ Indonesia.

(fyk/fay)

25/11/2025 21:44
Jalankan Putusan MK, Mabes Polri Tarik Irjen Argo dari Kementerian UMKM

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri telah menarik kembali Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penarikan kembali ini merupakan penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025.

“Untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono S.I.K M.Si. berdasarkan surat Kapolri 20 November 2025,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

Dia menambahkan penarikan kembali polisi dengan pangkat bintang dua ke lingkungan Polri itu terjadi usai Kelompok Kerja (Pokja) besutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kajian cepat.

Kajian cepat yang dimaksud yaitu dilakukan terhadap putusan MK dan berkoordinasi dengan dengan stakeholder terkait seperti MK, Kemenkeu, Kemenkum, BKN hingga Menpan RB.

“Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” imbuhnya.

Trunoyudo menegaskan Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

“Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.

20/11/2025 20:38
Arsul Sani Dilaporkan terkait Dugaan Ijazah Palsu, Bambang Pacul: Secara Asas Legitimasi Clear

GELORA.CO – Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, buka suara soal tudingan ijazah palsu yang menyasar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani.

Bambang Pacul, sapaan akrab Bambang Wuryanto, merupakan Ketua Komisi III DPR RI periode 2019-2024, yang ikut melakukan uji kelayakan dan kepaturan terhadap Arsul Sani, sebagai calon hakim MK usulan DPR.

Bambang Pacul menegaskan secara asas legitimasi tidak ada permasalahan.

“Secara asas legitimasi clear. Jelas. Asas legalitas ya clear. Memenuhi syarat. Tetapi tentu tidak pakai forensik, enggak ada,” kata Bambang kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Asas legitimasi adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah atau pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang sah.

Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bambang mengungkapkan, Arsul sudah menunjukkan ijazah, saat mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR.

Namun dia mengatakan Komisi III DPR tidak memiliki kemampuan forensik untuk mengecek ijazah tersebut.

“Legalisasinya sudah ada. Menunjukkan ijazah asli, legalisasi. Itu udah clear di Komisi III. Tapi tentu kita tidak punya ahli forensik,” ujarnya.

Bambang menilai seharusnya hal tersebut bisa dibawa ke mekanisme yang ada di MKMK terlebih dahulu.

“Supaya enggak bikin kegaduhan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait terkait dugaan ijazah palsu.

Pelaporan itu dilakukan pada Jumat (14/11/2025).

Pengadu mengeklaim memiliki bukti-bukti berkenaan ijazah program doktor Arsul Sani yang diduga palsu.

MKMK Lakukan Pendalaman

Sementara itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tengah melakukan pendalaman isu terkait ijazah hakim konstitusi Arsul Sani.

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman berkenaan adanya tudingan ijazah palsu Arsul Sani itu.

Pendalaman itu dimulai sejak kemunculan pertama berita yang menyoal isu tersebut dimuat oleh sebuah media sosial sekira satu bulan yang lalu.

“MKMK telah mendalaminya hingga saat ini,” kata Palguna, kepada Tribunnews.com, Minggu (16/11/2025).

“Dengan segala keterbatasan yang ada pada kami (MKMK), kami berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan perihal ada tidaknya persoalan isu dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi Yang Mulia Arsul Sani,” tambahnya.

Palguna mengatakan hasil pendalaman MKMK belum bisa disampaikan saat ini.

Sebab Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) mengatur hal itu harus dilakukan secara tertutup.

Selain itu, MKMK juga perlu menjaga harkat, martabat, dan kehormatan Arsul Sani dari sesuatu yang sama sekali belum jelas kebenarannya.

Mantan hakim konstitusi itu menyebut hasil pendalaman akan diumumkan ke publik nantinya.

“Pasti akan dirilis ke publik. Itu wajib. Tetapi belum bisa kami sampaikan sekarang. Selain karena PMK-nya menyatakan harus tertutup, jika belum apa-apa sudah diberitakan, khawatirnya yang bersangkutan telah dihakimi untuk sesuatu yang sama sekali belum jelas. Padahal kami harus menjaga harkat, martabat, dan kehormatannya,” tuturnya.

Sosok Arsul Sani

Arsul Sani diangkat jadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sejak 18 Januari 2024.

Sebelumnya Arsul Sani dikenal sebagai politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Wakil Ketua MPR RI.

Pemilik nama lengkap Dr. H. Arsul H. Arsul Sani, SH, M.Si., Pr.M ini lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 8 Januari 1964.

Karier politik:

Sekjen DPP PPP (2016–2021)

Anggota DPR RI (2014–2024)

Wakil Ketua MPR RI (2019–2024)

Ijazah doktor yang disorot

Arsul Sani menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia (UI) dan melanjutkan studi di berbagai negara, termasuk Australia, Jepang, Inggris, Skotlandia, dan Polandia.

Ia juga disebut sebagai lulusan University of Cambridge. Namun gelar doktor yang diklaimnya kini dipersoalkan.

Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Arsul ke Bareskrim Polri pada 14 November 2025.

Dengan dugaan ijazah doktor yang diduga palsu, terutama terkait universitas di Polandia

17/11/2025 10:11

Tag: Ahmad Yani Basuki

Baleg DPR-RI siap dorong legislasi