Tag: Ahmad Sahroni

  • Salsa Erwina Tanggapi Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni, Sebut Dampak Kesenjangan Sosial: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

    Salsa Erwina Tanggapi Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni, Sebut Dampak Kesenjangan Sosial: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

    FAJAR.CO.ID — Diaspora Indonesia, Salsa Erwina Hutagalung turut menanggapi aksi penjarahan yang terjadi di rumah politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, dan anggota DPR lainnya.

    Salsa Erwina Hutagalung yang merupakan pemengaruh atau influencer yang menetap di Aarhus, Denmark, menilai penjarahan yang terjadi, bukti adanya rasa ketidakadilan akibat kesenjangan sosial yang terlalu besar antara anggota DPR dan rakyat yang diwakilinya.

    Melalui akun pribadinya @salsaer di platform media sosial Instagram, Salsa Erwina Hutagalung membagian pandangannya mengenai peristiwa penjarahan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

    “Saya tidak membenarkan adanya penjarahan maupun perampasan dan lain sebagainya. Tetapi saya memahami kenapa masyarakat sampai semarah itu terhadap pihak-pihak atau politikus yang sudah menyakiti hati rakyat,” tutur Erwina melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya dan dikutip fajar.co.id pada Minggu (31/8/2025).

    Sosok Salsa Erwina mencuri perhatian warganet di media sosial setelah dengan lantang menantang anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, untuk debat secara terbuka.

    Salsa menyampaikan tantangan debat terbuka menyikapi pernyataan Ahmad Sahroni yang dinilai merendahkan rakyat. Ahmad Sahroni yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan pelayan publik, menyebut orang yang menuntut DPR dibubarkan adalah “orang tolol sedunia”.

    Setelah massa melakukan penjarahan di kediaman Ahmad Sahroni yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, influencer Indonesia yang juga terkenal melalui podcast “Jadi Dewasa 101” itu memberikan pandangannya.

  • Dinonaktifkan Partai, Hendri Satrio Pertanyakan Nasionalisme Sahroni Cs, Harusnya Mundur Secara Sukarela

    Dinonaktifkan Partai, Hendri Satrio Pertanyakan Nasionalisme Sahroni Cs, Harusnya Mundur Secara Sukarela

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI per 1 September 2025.

    Keputusan ini diambil menyusul pernyataan dan gestur kontroversial keempat politisi tersebut yang memicu aksi protes masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

    Sebelumnya, analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai seharusnya Sahroni, Nafa, Eko, dan Uya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan mereka. Menurutnya, langkah itu tidak hanya akan meredam gejolak publik, tetapi juga menjadi ujian bagi rasa nasionalisme mereka.

    “Kini nasionalisme mereka diuji. Mereka harusnya mendengarkan rakyat dengan mundur dari kursi mereka, atau selamanya akan terus terjadi situasi seperti saat ini, aksi di mana-mana,” kata Hensa kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

    Pendapat serupa disampaikan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof R. Siti Zuhro. Ia menilai keempat politisi tersebut sebaiknya mundur secara sukarela tanpa harus menunggu diberhentikan partai.

    “Iya benar (soal mundur itu), termasuk saya mengusulkan di Indonesia ini memang belum ada tradisi atau budaya malu dan mundur. Kalau sudah tidak becus, tidak mumpuni untuk mengembangkan amanah tadi, seyogyanya yang bersangkutan itu pamit, mundur dan berhenti. Itu jauh lebih elegan daripada diberhentikan,” ujar Siti Zuhro saat dihubungi, Minggu (31/8/2025).

    Meski demikian, ia menegaskan partai politik memiliki kewenangan penuh untuk menonaktifkan kadernya dari jabatan di parlemen. Namun, keputusan itu tetap harus mempertimbangkan dampak publik.

  • Ahmad Sahroni Murka! Dua Rumah Dijarah Massa, Siap Tempuh Jalur Hukum

    Ahmad Sahroni Murka! Dua Rumah Dijarah Massa, Siap Tempuh Jalur Hukum

    GELORA.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, akhirnya buka suara setelah dua rumah pribadinya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi sasaran penjarahan massa pada Sabtu (30/8/2025) malam.

    Peristiwa ini terjadi setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI berujung ricuh. Massa yang tak terkendali menyerbu kediaman Sahroni dan merusak sejumlah fasilitas.

    Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui media sosial, Sahroni mengecam keras tindakan massa tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan keluarga dan keamanan properti pribadi harus dijaga. 

    Ia menambahkan, aksi penjarahan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

    Sahroni menegaskan bakal membawa kasus ini ke ranah hukum agar para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan serta hilangnya barang-barang di rumahnya.

    Dia juga berharap pihak berwenang segera mengusut tuntas insiden tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Melalui akun media sosial pribadinya, Sahroni meluapkan kekecewaan mendalam.

    “Kalau kecewa sama saya, ya hadapi saya. Jangan tempat tinggal saya dan barang-barang keluarga saya!!!” tulis Sahroni.

    Ia juga menyebut tidak akan tinggal diam. “Saya, Ahmad Sahroni. Dengan ini tidak menerima penjarahan dan akan membawa hal ini ke ranah hukum,” tegasnya.

    Dalam unggahan lainnya, Sahroni menulis, “Ya Allah.. kenapa jadi sampai kayak gini ???????,” ia juga menyebut pelaku dengan kata-kata keras: “Bedebah kalian, mainnya penjarahan!!!”

    Insiden penyerangan rumah pribadi legislator NasDem tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI berakhir ricuh. 

    Massa yang tersulut emosi menyerbu dua kediaman Sahroni sekaligus, merusak fasilitas, serta menjarah berbagai barang mewah.

  • Pemuda Indonesia Center kutuk kericuhan yang timbulkan kerusakan

    Pemuda Indonesia Center kutuk kericuhan yang timbulkan kerusakan

    Jakarta (ANTARA) – Pemuda Indonesia Center (PIC) mengutuk keras kericuhan yang terjadi saat demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Jakarta yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum, pembakaran kendaraan dan penjarahan.

    “Kami dari Pemuda Indonesia Center mengutuk keras dengan adanya sejumlah aksi perusakan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bahkan sampai ada penjarahan. Aksi ini jelas sudah keluar dari koridor,” kata Ketua Umum Pemuda Indonesia Center Ahmad Rifaldi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, aksi yang seharusnya bertujuan menolak kenaikan gaji anggota DPR, namun malah meluas dengan penyerangan sejumlah kantor polisi yang terjadi pada Jumat (29/8) malam.

    “Ini sudah jelas aksi yang sudah tidak terarah. Kami duga aksi ini ditunggangi oleh sejumlah oknum massa yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin membuat kericuhan, terutama di wilayah Jakarta,” kata Rifaldi.

    Terkait dengan insiden itu, kata dia, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menindak tegas para pelaku yang membuat anarkis yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

    Sebelumnya, terjadi sejumlah unjuk rasa di Jakarta, termasuk di depan Gerbang Utama DPR/MPR/DPD RI.

    Namun pada Kamis (28/8) malam, Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di tengah kericuhan antara demonstran dan petugas Kepolisian di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

    Kericuhan di Pejompongan tersebut terjadi setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipukul mundur oleh polisi.

    Kericuhan pun terus meluas dan terjadi hingga Minggu dini hari di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Mako Brimob Kwitang (Senen) hingga Tanjung Priok.

    Selain itu, rumah milik sejumlah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya serta rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani pun dijarah oleh massa.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan kadernya sebagai anggota DPR RI, kini giliran Partai Golkar yang melakukan langkah yang sama.

    Melalui surat yang diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR Fraksi Partai Golkar.

    Penonaktifkan Adies Kadir tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 31 Agustus 2025.

    “Menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025,” demikian surat dari DPP Golkar seperti dikutip Minggu (31/8).

    Dalam suratnya, DPP Partai Golkar menyatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan menjadikan aspirasi rakyat sebagai perjuangan partainya.

    “Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar,” demikian pernyataan partai.

    DPP Partai Golkar juga menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah rakyat saat demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025.

    “Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar,” demikian pernyataan partai tersebut.

    Beberapa partai pada Minggu (31/8) ini telah menonaktifkan sejumlah legislator DPR RI setelah demonstrasi 25 dan 28 Agustus 2025.

    NasDem tercatat menonaktifkan dua legislator, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sebagai anggota DPR RI.

    Langkah NasDem itu lantas diikuti PAN. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan atau Zulhas itu menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio serta Surya Utama (Uya Kuya). (fajar)

  • Ahmad Khozinudin Prediksi Rumah Jokowi di Solo Bisa Jadi Target Berikutnya

    Ahmad Khozinudin Prediksi Rumah Jokowi di Solo Bisa Jadi Target Berikutnya

    GELORA.CO –  Ahmad Khozinudin, buka suara terkait viralnya penjarahan rumah sejumlah pejabat dan selebritis usai gelombang aksi massa semakin tak terkendali.

    Ia menilai situasi yang terjadi mencerminkan kemarahan publik yang sudah tak terbendung.

    Dikatakan Ahmad, warganet kini tidak lagi fokus pada demo di gedung DPR atau kantor polisi.

    “Sosial media ramai, bukan lagi mengabarkan demo ke gedung DPR atau kantor Polisi. Hari ini, video viral hilir mudik mengabarkan sejumlah penjarahan di rumah pejabat publik,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).

    Pengacara Roy Suryo ini menyebut, rumah Ahmad Sahroni menjadi lokasi pertama yang diserbu massa. Barang-barang mewah politisi yang dikenal sebagai Crazy Rich Priok itu dijarah habis.

    “Sejumlah aset milik ‘Crazy Rich’ Priok dijarah. Dari jam mahal Richard Mill, tas mewah Luis Vitton, hingga Robot Iron Man,” bebernya.

    Tak hanya itu, Ahmad menambahkan, brankas berisi uang rupiah hingga mata uang asing pun dihamburkan dan dibagi kepada massa.

    Mobil-mobil mewah Sahroni ikut dirusak. Bahkan, ada yang nekat berenang di kolam renang rumah anggota DPR dari NasDem tersebut.

    Lebih jauh, ia menyinggung hal yang menurutnya memalukan, yakni penjarahan koleksi pribadi yang bersifat sensitif.

    “Ada yang menjarah sejumlah CD Porno koleksi Anggora Dewan dari Nasdem ini. Bahkan, ijazah ‘tolol’ kebanggaannya, dengan nilai mayoritas 6 (mewah) turut dijarah dan dipamerkan kepada publik,” sindirnya.

    Ahmad mengatakan, Sahroni marah besar setelah mengetahui rumahnya ludes dijarah. Namun, ia meyakini bila Sahroni tidak kabur, nyawanya pun bisa ikut terancam.

    “Dari tempat kabur, Sahroni marah-marah gak karuan. Marah, karena barangnya dijarah. Padahal, klo dia tidak kabur, kuat dugaan nyawa Sahroni pun bakal ‘dijarah’ massa,” tegasnya.

    Peristiwa serupa, lanjut Ahmad, juga menimpa rumah Eko Patrio. Kediaman anggota DPR dari PAN itu hancur berantakan.

    “Rumah yang menjadi simbol kemewahan sekaligus kesombongan Aleg PAN ini, turut diluluhlantakkan. Nyaris tak bersisa, kecuali lantai, dinding dan langit-langit rumah yang tak bisa dijarah,” kata Ahmad.

    Tidak berhenti di situ, rumah Uya Kuya pun tak luput dari amukan massa. Semua harta benda diangkut hingga hewan peliharaan ikut raib.

    “Semua diangkut, hingga kucing Uya Kuya juga dibawa massa,” ungkap Ahmad.

    Ia menambahkan, Uya Kuya hanya bisa pasrah menyaksikan rumahnya hancur melalui media sosial.

    “Mau melawan? Siapa yang mau dilawan? Berani melawan massa yang jumlahnya tak bisa dihitung?” timpalnya.

    Sastrawan politik ini juga mengungkap, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro menjadi sasaran. Ia menyindir ironi situasi ini.

    “Ustadzah yang memberikan nasehat, dibalik harta kita ada hak orang lain, kini wejangan dan tausiah itu dipraktikan oleh massa. Dibalik harta Ibu Menteri Kekurangan, ada hak rakyat, maka massa mengesahkan UU perampasan aset, untuk mengambil hak rakyat dari harta pejabat. Tak terkecuali rumah Sri Mulyani,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ahmad memprediksi rumah siapa lagi yang akan jadi target berikutnya.

    “Entah, rumah siapa lagi yang menjadi target. Kabarnya, rumah Jokowi di Solo hari ini juga akan didemo. Mungkin saja, kembali berujung penjarahan,” terangnya.

    Ia menyoroti reaksi publik di media sosial yang justru mendukung aksi ini.

    “Anehnya, mayoritas Netizen berkomentar bangga dan bahagia. Bangga, pada keberanian massa yang mengesahkan RUU perampasan aset, yang tak kunjung disahkan oleh DPR. Bahagia, menyaksikan kekayaan wakil rakyat diambil kembali secara paksa oleh rakyat,” tandasnya.

    Ahmad bilang, massa terlihat begitu percaya diri dan tanpa rasa takut saat menjarah.

    “Saat menjarah, massa terlihat gembira dan bersuka cita. Tak ada sedikitpun wajah takut. Anggota TNI yang ada di TKP, hanya bisa angkat tangan. Anggota Polisi? Apa lagi,” kuncinya.

  • Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

    Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan para ketua umum partai politik untuk mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai bermasalah. 

    Mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing sebagai bentuk komitmen menjaga integritas wakil rakyat.

    “Saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.

    Selain itu, pimpinan DPR juga dikabarkan akan meninjau ulang sejumlah kebijakan yang selama ini menuai sorotan publik, mulai dari besaran tunjangan hingga penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR bersama ketua umum partai politik telah menyampaikan bahwa seluruh anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo.

    Sebelum pernyataan Prabowo disampaikan, Partai Nasdem telah resmi menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, yang terpilih menjadi anggota DPR RI. 

    Keputusan itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim pada Minggu siang.

    Langkah serupa juga ditempuh Partai Amanat Nasional (PAN). Beberapa jam setelah pengumuman Nasdem, PAN menyatakan mencopot dua anggotanya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, dari kursi DPR RI.

    Keputusan tersebut diteken langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Sekjen PAN Viva Yoga Mauladi.

  • Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa

    Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, merespons unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota besar Indonesia beberapa hari terakhir.

    Unjuk rasa ini bukan sekadar menyampaikan aspirasi, namun pengunjuk rasa yang bertahan hingga malam hari melakukan pembakaran gedung hingga penjarahan di rumah pejabat.

    Informasi yang dihimpun, rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani menjadi sasaran massa pengunjuk rasa.

    “Segera cabut semua keputusan kenaikan gaji dan tunjangan anggota ⁦DPR RI⁩,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).

    Bukan hanya itu, kata Herwin, Presiden Prabowo Subianto mesti berani melakukan evaluasi di lingkungan kabinetnya.

    “Reshuffle kabinet, bersihkan kabinet dari pengaruh Solo. Copot Kapolri, makzulkan Fufufafa,” sebutnya.

    Dikatakan Herwin, aksi unjuk rasa 2025 ini meskipun terbilang besar-besaran, namun berbeda dengan aksi pada 1998 lalu.

    “1998 rakyat melihat sosok (meski belum sempurna) yang bisa diproyeksikan sebagai simbol perubahan. Harapan itu yang jadi bahan bakar demonstrasi,” Herwin menuturkan.

    “Di 2025, gelombang protes besar memang ada, tapi yang hilang adalah trust reservoir, tidak ada figur yang mampu menampung aspirasi,” tambahnya.

    Kata Herwin, tidak ada wajah yang dipercaya bisa menyalurkan energi massa menuju perubahan politik yang nyata saat ini di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ini membuat demo terasa seperti ledakan spontan tanpa arah jelas. Rakyat sudah terlalu skeptis pada elit. Seolah semua pilihan sama busuknya,” tandasnya.

  • TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta Nasional 31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI dan Polri melakukan patroli keliling Kota Jakarta mulai Minggu (31/8/2025) sore hari ini.
    Patroli dimulai oleh TNI AD dari kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
    “Kita sudah menyusun pasukan TNI bersama Polri untuk mengamankan wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Ada lima wilayah, baik di Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, maupun Timur,” kata Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi di Monas.
    “Kita bersama TNI-Polri menjamin keamanan, keselamatan masyarakat,” sambungnya.
    Deddy mengatakan, patroli dilakukan TNI AD karena beberapa hari terakhir banyak kejadian yang mengganggu keamanan maupun kenyamanan masyarakat.
    “Saya lihat beberapa waktu kebelakang, ini sudah banyak sekali mengganggu terhadap keamanan maupun kenyamanan,” ujarnya.
    Deddy mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta untuk saling menjaga karena keamanan dan kenyamanan milik seluruh masyarakat.
    “Saya mengimbau kepada masyarakat yang ada, khususnya di wilayah Jakarta sekitarnya, untuk sama-sama saling menjaga. Karena keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kota Jakarta itu milik kita semua. Jadi, saling jaga,” ucap dia.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memrpotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.

    Gedung-gedung dan fasilitas publik dibakar, termasuk Gedung DPRD Makassar hingga Gedung Grahadi di Surabaya.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Susul Nasdem, PAN Juga Copot Eko Patrio dan Uya Kuta

    Susul Nasdem, PAN Juga Copot Eko Patrio dan Uya Kuta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas terhadap kadernnya di DPR RI yang telah mencederai perasaan rakyat Indonesia. Kedua partai itu mencopot kadernya dari jabatan di DPR RI.

    Dari PAN, partai tersebut menonaktifkan dua anggota legislatifnya yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utana atau Uya Kuya. Keduanya dinilai menantang kritikan masyarakat soal sikapnya berjoget ria di DPR RI, termasuk pernyataannya terkait tunjangan anggota dewan.

    Penonaktifan keduanya tertuang dala surat DPP PAN yang ditandatangani ketum partai mereka Zulkifli Hasan atau Zulhas. “Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” demikian petikan surat yang dikonfirmasi Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/8).

    Terkait kondisi yang terjadi saat ini, PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada Presiden RI Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan bangsa.

    “Secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” demikian pernyataan PAN.

    Sebelumnya, Partai NasDem lebih dahulu mengumumkan penonaktifan legislator DPR RI atas nama Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    NasDem beralasan beberapa legislator menyampaikan pernyataan yang mencederai perasaan rakyat, sehingga parpol membuat kebijakan menonaktifkan Sahroni dan Nafa.

    Keputusan tersebut diungkapkan setelah terbit surat yang ditandatangani Ketua Umum NasDem, Surya Paloh. Sekjen NasDem Hermawi Taslim telah mengonfirmasi bahwa DPP NasDem menerbitkan surat terkait penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbach.