Tag: Ahmad Rizal Ramdhani

  • Bulog Pastikan Beras Bantuan Pangan hingga SPHP Tak Rusak – Page 3

    Bulog Pastikan Beras Bantuan Pangan hingga SPHP Tak Rusak – Page 3

    Sebelumnya, pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan beras premium di toko ritel modern dipastikan aman.

    Demikian disampaikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seperti dikutip dari Antara, Minggu (14/9/2025).

    Ia juga menuturkan, penyaluran beras SPHP sudah berjalan lancar dan stok yang selalu terjaga.

    “Jadi kami dari pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk menyalurkan beras-beras, baik SPHP maupun beras premium ke ritel-ritel yang ada di Jakarta dan sekitarnya, maupun di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, NTT, termasuk juga yang ada di Maluku maupun yang ada di Papua,” ujar Rizal.

    Rizal mengatakan beras-beras tersebut, terutama SPHP dijual dengan harga yang sesuai dengan ketentuan, yaitu  Rp 62.500 per 5 kilogram.

    Untuk beras premium, seperti Punokawan, Befood Setra Ramos, serta SLVP Super terpantau dijual dengan harga Rp74.500 per 5 kilogram atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

     

  • Bulog Gelontorkan 400.000 Ton Beras SPHP ke KopDes-Ritel

    Bulog Gelontorkan 400.000 Ton Beras SPHP ke KopDes-Ritel

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mencatat telah menggelontorkan hampir 400.000 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hingga gerai ritel modern.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan masyarakat kini sudah banyak mengonsumsi beras SPHP. Hal ini terlihat dari realisasi penyaluran beras SPHP yang mencapai 400.000 ton. Meski begitu, realisasinya masih jauh dari total 1,31 juta ton yang ditargetkan hingga akhir tahun.

    “Untuk update penyalurannya sampai dengan hari ini [Minggu, 14 September 2025], lebih kurang sudah masuk hampir 400.000 ton [beras SPHP],” kata Rizal seusai meninjau beras SPHP dan beras medium di beberapa gerai ritel di sekitaran Jl. Radio Dalam, Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2025).

    Rizal menuturkan, 400.000 ton beras SPHP itu telah disalurkan ke berbagai saluran, mulai dari pengecer pasar, KopDes Merah Putih, hingga ritel modern.

    “Itu seluruh, mulai dari pengecer pasar, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian dengan institusi pemerintah lainnya TNI Polri, kemudian dengan ritel-ritel modern, maupun RPK-RPK [Rumah Pangan Kita]. Jadi itu hampir 400.000 ton [beras SPHP],” tuturnya.

    Untuk DKI Jakarta, ungkap Rizal, realisasi beras SPHP yang telah disalurkan ke ritel modern mencapai 16,9% atau 26.071 ton.

    Masih di DKI, realisasi beras SPHP yang telah disalurkan ke pengecer lebih besar, yakni mencapai 55,32%, program gerakan pangan murah (GPM) 5,51%, dan kegiatan lainnya sebanyak 22,27%. 

    Rizal menjelaskan, Bulog tetap menyalurkan beras SPHP. Hal ini mengingat stok beras yang dimiliki Bulog mencapai 3,9 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Jadi memang ini [beras SPHP] kan tergantung yang beli. Jadi bukan karena kita tidak menyalurkan. Kita stok banyak dan bahkan kita siap 6.000 ton per hari untuk siap untuk didistribusikan,” tuturnya.

    Rizal memastikan beras SPHP milik Bulog terjaga dari sisi kualitas, seiring dengan pemeliharaan yang dilakukan di tingkat harian, mingguan, bulanan, triwulan, hingga semester.

    “Jadi dengan pemeliharaan yang sedemikian bertingkat, bertahap, dan berlanjut ini. Kami jamin beras-beras kita ini betul-betul sehat, bersih, tidak berkutu, dan tidak berkuman,” imbuhnya.

    Dalam hal skema penyaluran, Rizal menjelaskan bahwa beras SPHP yang dikeluarkan Bulog menggunakan sistem First In, First Out (FIFO), serta secara kualitas beras tersebut.

    Lebih lanjut, dia membeberkan, kadang kala beras baru yang disimpan di gudang Bulog harus segera disalurkan, lantaran masa panen yang terburu-buru.

    “Jadi belum tentu beras yang lama harus segera dikeluarkan. Nah, kadang beras yang baru pun harus segera dikeluarkan. Kenapa? Karena yang beras yang baru ini kadang-kadang juga ada yang cepat rusak. Karena waktu mungkin panennya dulu nggak bagus. Belum waktunya panen sudah dipanen, sehingga begitu diolah jadi beras, cepat menguning,” terangnya.

    Sehingga, sambung dia, Bulog akan melakukan seleksi sesuai dengan aturan. Di samping itu, Bapanas juga memberikan aturan petunjuk teknis (juknis), yakni memberikan ketentuan mixing.

    “Jadi Bulog diberikan izin untuk mixing beras, baik beras yang lama dan baru di mixing untuk mencapai preferensi rasa. Karena kita kan harus mengikuti seleranya pasar,” pungkasnya.

  • Bos Bulog Sidak Beras SPHP-Premium di Alfamart Cs, Begini Kondisinya

    Bos Bulog Sidak Beras SPHP-Premium di Alfamart Cs, Begini Kondisinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa gerai ritel modern seperti Alfamart Cs di sekitaran Jl. Radio Dalam, Jakarta Selatan, untuk mengecek harga dan stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    Setidaknya, ada tiga gerai ritel modern yang disidak Bulog bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan, yakni Alfamart, Indomaret, dan Grand Lucky.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pemerintah telah menyalurkan beras SPHP dan beras premium ke Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

    “Kami dari pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk menyalurkan beras-beras, baik SPHP maupun beras premium ke ritel-ritel yang ada di Jakarta dan sekitarnya,” kata Rizal seusai meninjau beras SPHP dan beras medium di beberapa gerai ritel di sekitaran Jl. Radio Dalam, Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2025).

    Rizal juga memastikan beras SPHP dan beras premium tersedia di seluruh gerai ritel modern, termasuk di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Bali, hingga Papua.

    Berdasarkan sidak pada Minggu (14/9/2025), beras SPHP dan merek beras premium milik Bulog seperti Sentra Ramos dan Punokawan berjejer di gerai Alfamart di Jl. Radio Dalam, Jakarta Selatan.

    Untuk beras SPHP, dibanderol Rp62.500 per kemasan 5 kilogram. Harganya sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

    Khusus untuk beras SPHP, Bulog membatasi hanya boleh membeli 2 pack kemasan per orang. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Sementara itu, beras Setra Ramos dan Punokawan masing-masing dibanderol Rp74.500 per kemasan 5 kilogram. Harganya sesuai dengan HET.

    Begitu pula dengan beras premium swasta merek Raja yang dibanderol Rp74.500 per kemasan 5 kilogram, atau harganya sesuai dengan HET premium.

    Masih di wilayah yang sama, Bulog kembali meninjau ketersediaan beras SPHP dan beras premium di gerai Indomaret.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, berjejer berbagai merek beras, mulai dari beras SPHP, Setra Ramos, Punokawan, Sania, Sumo, hingga Topi Koki. Terlihat, harga beras SPHP dibanderol Rp62.500 per kemasan 5 kilogram.

    Terakhir, Bulog mengunjungi Grand Lucky di Jl. Radio Dalam, Jakarta Selatan. Di sana, terdapat beras SPHP, Setra Ramos, Punokawan, Anak Raja, SLYP Super, hingga Hok-1 berjejer di rak etalase Grand Lucky.

    “Jadi teman-teman bisa lihat bukan hanya beras Bulog. Tapi juga ada beras-beras swasta. Beras Anak Raja, beras Topi Koki, beras Hok-1, dan lain sebagainya,” ujar Rizal.

    Rizal menyebut, keberadaan berbagai merek beras di gerai ritel modern merupakan upaya pemerintah agar beras tak lagi langka.

    “Ini menunjukkan bahwa pemerintah mendorong sepenuhnya untuk penyaluran beras ke seluruh ritel-ritel modern maupun nanti ke pasar-pasar. Supaya isu terkait dengan kelangkaan beras bisa dijawab dengan apa yang ada sekarang saat ini,” tuturnya.

    Ke depan, Rizal berharap keberadaan stok beras akan terus berlanjut hingga akhir tahun sehingga masyarakat dapat dengan murah mendapatkan beras, termasuk di gerai ritel modern.

  • Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Jakarta

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka-bukaan perkembangan Perum Bulog akan menjadi badan di bawah Presiden. Rencana ini muncul sebulan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden, tepatnya pada November 2024.

    Rizal memastikan pembahasan Perum Bulog menjadi badan masih terus dilakukan antara Bulog dengan pemerintah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    “Intinya kita akan kan sedang mau direvisi itu Perpres 125. Mungkin ke depan Bulog akan diharapkan jadi badan,” kata dia ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jumat (12/9/2025).

    Saat ditanya kapan target realisasi rencana tersebut, Rizal mengatakan perubahan itu harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rizal juga enggan menanggapi terkait Bulog yang akan lepas dari Kementerian BUMN jika sudah menjadi badan sendiri.

    “Kita tergantung anggota dewan (DPR) nanti. Ya kan nanti harus persetujuan di sana. Kita ikutin aturan ada dari hasil itu bagaimana pertunjuknya,” tuturnya.

    Ia hanya berharap bahwa rencana tersebut dapar terealisasi secepatnya. “Ya kita harapkan seperti itu. Semuanya berharap as soon as possible. Kami belum berani ngomong (target) karena belum juga disidangkan,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Perum Bulog bakal ditransformasikan menjadi sebuah badan khusus di bawah Presiden Prabowo Subianto. Bulog bakal diubah statusnya tidak lagi jadi unit usaha BUMN.

    Informasi terkait pembahasan Perum Bulog menjadi badan berawal dari unggahan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko). Dalam story Instagramnya @tiko1973, dia mengunggah foto rapat di Kementerian PPN/Bappenas.

    Keterangan dalam unggahan tersebut, rapat itu membahas terkait tranformasi kelembagaan Bulog. Dalam rapat itu hadir juga Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rencan ini muncul pada November 2024. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah mengatakan rencana tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Atas persetujuan rapat dan izin bapak presiden, kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa. Agar Bulog karena swasembada pangan ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Eks Menteri Perdagangan itu juga menyinggung soal transformasi keuangan Bulog. Keuangan Bulog dirasa akan lebih baik bila nantinya menjadi sebuah badan khusus.

    (ada/rrd)

  • Komisi IV DPR RI dorong penguatan distribusi CBP demi stabilitas harga

    Komisi IV DPR RI dorong penguatan distribusi CBP demi stabilitas harga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong penguatan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan beras berkualitas bagi masyarakat.

    “Distribusi yang lancar akan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional,” kata Alex di sela meninjau Modern Rice Milling Plant Bulog Subang, Jawa Barat, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

    Alex menegaskan perlunya pembenahan alur distribusi cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog agar stok beras tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

    Menurutnya, kendala utama saat ini adalah Bulog sering kesulitan melakukan operasi pasar atau mekanisme sejenis, sehingga distribusi beras belum berjalan maksimal untuk menjangkau kebutuhan masyarakat luas.

    Selain menyoroti distribusi, ia memastikan masyarakat dapat menukarkan beras Bulog yang kualitasnya menurun atau cacat, sebagai bentuk transparansi sekaligus jaminan mutu bagi penerima manfaat.

    Langkah ini, kata Alex, menjadi bukti pemerintah terbuka terhadap masukan publik, sekaligus memastikan setiap keluarga yang menerima bantuan beras mendapatkan kualitas terbaik yang layak dikonsumsi tanpa keraguan.

    Dengan kolaborasi Komisi IV DPR RI, Badan Pangan Nasional dan Bulog, Alex optimistis sistem distribusi CBP yang lebih baik serta kepastian mutu beras akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pangan nasional.

    Diketahui, Komisi IV DPR RI membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi memastikan penyerapan gabah dan distribusi beras Perum Bulog dilakukan secara konsisten demi melindungi petani dan menjaga stabilitas harga komoditas itu di pasaran, sehingga masyarakat mudah mengakses dengan harga terjangkau.

    Arief mengatakan pihaknya telah menugaskan Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan gabah petani setara beras dari produksi dalam negeri, disertai program penyaluran stok beras bagi masyarakat.

    “Ini satu paket antara penyerapan dan penyaluran,” kata Arief, saat mendampingi Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI ke Modern Rice Milling Plant Bulog Subang.

    Sementara stok beras di gudang Perum Bulog hingga Senin (8/9) mencapai 3,97 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan langkah stabilisasi akan terus dilakukan tidak hanya memperkuat jaringan distribusi, tetapi juga menjaga konsistensi stok beras nasional dalam jumlah yang cukup.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga beras turun, Bulog terus jaga stabilitas

    Harga beras turun, Bulog terus jaga stabilitas

    Kami akan terus memperkuat distribusi, memperluas pasar, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar harga beras tetap terkendali,

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog berkomitmen untuk terus melakukan pengendalian stabilitas harga pangan, khususnya beras meski di sejumlah daerah telah mengalami penurunan secara signifikan.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, perusahaan akan terus memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi beras berjalan konsisten. Turunnya jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga, sekaligus meluasnya daerah dengan tren penurunan harga menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan mulai efektif.

    “Kami akan terus memperkuat distribusi, memperluas pasar, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar harga beras tetap terkendali,” ujar Rizal dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras sebanyak 100 kabupaten/kota, sementara dua pekan sebelumnya tercatat 214 kabupaten/kota.

    Sebaliknya, tren penurunan harga juga meluas. Dari yang sebelumnya hanya terjadi di 58 kabupaten/kota, pada minggu lalu penurunan harga beras tercatat di 105 kabupaten/kota.

    Dalam sepekan terakhir, Bulog mengambil langkah strategis dengan memperluas jaringan penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar-pasar strategis, termasuk yang masuk dalam pencatatan panel Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan.

    Langkah ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi utama yang mempengaruhi pergerakan indeks harga.

    Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada 214 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami lonjakan harga beras.

    Bulog menempatkan wilayah-wilayah tersebut sebagai prioritas intervensi melalui penyaluran beras SPHP yang lebih masif, guna menekan gejolak harga di tingkat konsumen.

    Bulog secara aktif berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk sinergi pentahelix menggandeng TNI dan Polri, ritel modern, pengecer di pasar tradisional dan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Kami tegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan, khususnya beras, adalah hasil kerja bersama berkat koordinasi dan sinergi Pentahelix,” ucap Rizal.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PalmCo salurkan 195 ton beras SPHP demi menjaga stabilitas harga

    PalmCo salurkan 195 ton beras SPHP demi menjaga stabilitas harga

    Jakarta (ANTARA) – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, subholding PTPN III (Persero) menyalurkan 195 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) demi menjaga stabilitas harga komoditas tersebut di pasaran.

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan distribusi beras murah melalui program SPHP dilakukan guna membantu Pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di tengah stok beras nasional dalam kondisi surplus dan aman menjelang akhir 2025.

    “Salah satu BUMN yang aktif mendukung program ini adalah PTPN IV PalmCo, dengan menyalurkan lebih dari 195 ton beras SPHP ke tiga pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” kata Jatmiko dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyebutkan hingga awal September 2025, pihaknya telah menyalurkan 195,6 ton beras SPHP melalui 107 titik distribusi yang tersebar di wilayah operasionalnya. Jumlah itu merupakan bagian dari target distribusi sebesar 900 ton beras melalui 150 titik hingga akhir tahun.

    “PalmCo selalu bergerak cepat memperluas jangkauan distribusi beras SPHP. Ini bentuk nyata dukungan kami terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujar Jatmiko.

    Beras SPHP yang dipasarkan salah satu BUMN tersebut dipatok dengan harga Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di beberapa wilayah. Skema itu dilakukan guna meredam potensi kenaikan harga akibat spekulasi atau praktik penimbunan.

    Ke depan, lanjut Jatmiko, pihaknya menargetkan perluasan titik distribusi hingga ke wilayah pelosok, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses yang sama terhadap bahan pangan pokok.

    “Dengan distribusi yang merata dan harga yang terjangkau, masyarakat tidak hanya mendapat akses terhadap pangan berkualitas, tetapi juga dilindungi dari fluktuasi harga yang bisa memicu inflasi,” imbuh Jatmiko.

    Sanim (38), seorang pengemudi ojek daring di Palembang mengaku terbantu dengan harga beras yang lebih terjangkau.

    “Biasanya harga beras cukup tinggi, apalagi menjelang akhir bulan. Tapi beras SPHP ini harganya lebih murah dan kualitasnya bagus. Ini sangat membantu untuk kami yang penghasilannya tidak tetap,” kata Sanim.

    Program beras SPHP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah melalui Perum Bulog dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas strategis nasional.

    Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beras SPHP disalurkan pihaknya melalui berbagai kanal distribusi mulai pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah pusat dan daerah, kios binaan dan gerakan pangan murah (GPM), TNI-Polri, termasuk BUMN.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali. Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 1,3 juta ton selama periode Juli-Desember 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penyaluran Beras SPHP Baru 327 Ribu Ton, 22% dari Target

    Penyaluran Beras SPHP Baru 327 Ribu Ton, 22% dari Target

    Jakarta

    Pemerintah melalui Perum Bulog terus mengintervensi kenaikan harga beras di pasaran melalui penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan kuota 1,5 juta ton beras SPHP untuk operasi pasar.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan 327.718 ton beras per hari ini. Jumlah ini setara 22% dari kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Total kami hari ini sampai 327.718 ton, yaitu setara dengan 22% dari total 1,5 juta ton yang diperintahkan kepada kami,” kata Ahmad saat mengunjungi Gudang Bulog Kanwil DKI dan Banten, Jakarta Utara, Sabtu (6/9/2025).

    Ia mengatakan penyaluran SPHP ini dilakukan melalui berbagai saluran seperti pengecer di pasar-pasar tradisional, Koperasi Desa Merah Putih, melalui lembaga pemerintah seperti Kementerian hingga TNI-Polri, outlet binaan BUMN dan Bulog, hingga retail modern.

    “Memang kan yang namanya penyaluran, distribusinya kan perlu waktu, tidak bisa langsung. Sedangkan yang butuh kan besar, demand-nya besar, penyalurannya yang kami akan masif kan,” tegasnya.

    Untuk diketahui, beras SPHP merupakan produk pemerintah yang diproduksi oleh Perum Bulog. Beras SPHP berasal dari penyerapan yang dilakukan pemerintah melalui Perum Bulog dari petani.

    Dalan prosesnya, harga beras SPHP akan menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona. Misalnya untk zona 1 HET Rp 12.500/kg terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Beras SPHP didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan penjualan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.

    Dalam catatan detikcom, penyaluran beras murah ini diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga beras. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 214 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025.

    (igo/fdl)

  • Mendagri minta Pemda stablikan harga pangan untuk kendalikan inflasi

    Mendagri minta Pemda stablikan harga pangan untuk kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga stabilitas harga pangan guna menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5 persen.

    “Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat

    Instruksi tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 Daerah, yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta seluruh jajaran pejabat daerah di Indonesia.

    Tito menjelaskan, tingkat inflasi tahunan dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen sementara dari Juli hingga Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar -0,08 persen atau deflasi.

    Untuk menjaga stabilitas harga beras, Tito meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua minggu sekali. Operasi ini dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    Program penyaluran beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 direncanakan mencapai 1,3 juta ton.

    Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan tiga zona wilayah:

    Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, dan NTB — Rp12.500/kg

    Zona 2: Sumatera, NTT, dan Kalimantan — Rp13.100/kg

    Zona 3: Maluku dan Papua — Rp13.500/kg

    Tito juga meminta agar beras SPHP diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras. Ia mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras melalui skema kontinjensi, yaitu pembayaran dilakukan setelah beras terjual di masyarakat.

    “Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin,” ujarnya.

    Tito menyampaikan bahwa upaya penyaluran beras SPHP mulai menunjukkan hasil positif. Pada minggu keempat Agustus, harga beras menurun di 58 kabupaten/kota.

    Namun, ia tetap mengingatkan Pemda untuk waspada terhadap komoditas pangan lain yang harganya masih tinggi, seperti, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beras Bulog Rentan Turun Mutu, Program Serap Gabah Jadi Sorotan

    Beras Bulog Rentan Turun Mutu, Program Serap Gabah Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian Syaiful Bahari menilai bahwa kualitas beras Bulog yang terancam mengalami penurunan mutu tak lepas dari program serap gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram (kg).

    Hal ini disampaikannya merespons pernyataan Ombudsman RI terkait 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog terancam mengalami penurunan mutu hingga tidak layak konsumsi (disposal).

    Di satu sisi, dia menilai program serap gabah ini bagus karena mendorong penggilingan padi kecil menengah bisa hidup kembali setelah kalah saing mendapatkan gabah dengan penggilingan padi besar. 

    Menurutnya, skema serap gabah yang melibatkan penggilingan padi kecil menengah ikut menyuplai ke Bulog lebih diminati, meskipun posisi mereka hanya sebagai maklon produksi beras. Namun, dia menilai program ini tidak disertai dengan kontrol kualitas gabah dan beras yang dihasilkan.

    “Karena memang sebagian besar penggilingan padi kecil menengah tidak memiliki teknologi pengeringan gabah dan rice mill yang modern,” kata Syaiful kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

    Dia melanjutkan, masalah ini berakibat kepada hasil produksi beras dari penggilingan kecil yang dinilai berada di bawah kualitas dan tidak dapat disimpan dalam waktu lama. 

    Syaiful berpendapat bahwa hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah, khususnya Bulog. Dia menyebut, program serap gabah petani harus diintegrasikan dengan modernisasi penggilingan padi kecil, agar mereka bisa meningkatkan kualitas beras tersebut.

    Pasalnya, penggilingan padi besar dinilai menjadi pihak yang paling menikmati program serap gabah berharga murah tersebut, mengingat kemampuan mereka dalam memenuhi standar beras Bulog.

    Dia menerangkan bahwa penggilingan padi besar bisa dengan leluasa menyimpan beras Bulog dengan pembayaran yang bagus, dan membeli lagi jika harga beras di pasar sedang tinggi. 

    “Jadi, semua ini harus dikaji secara mendalam dan melihat dari semua faktor, agar negara tidak dirugikan dan petani maupun industri penggilingan rakyat tetap terselamatkan,” tuturnya.

    Di samping itu, dia menilai hal ini juga berpengaruh terhadap distribusi beras, khususnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belum optimal. Kualitas beras yang turun menjadi faktor keraguan pemangku kepentingan untuk melakukan penyaluran karena dikhawatirkan menimbulkan protes masyarakat.

    Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa kondisi 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp4 triliun apabila menjadi tak layak konsumsi.

    Pihaknya mencermati bahwa jumlah 300.000 ton tersebut diduga tidak hanya bersumber dari stok beras impor yang terakhir kali dilakukan pada tahun lalu, melainkan juga dari gabah at any quality yang diserap Bulog.

    “Taksiran kerugiannya kita lihat, ini hitungan kasar saja lah ya, bisa mencapai Rp4 triliun,” katanya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (2/9/2025).

    Menanggapi hal ini, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa kondisi beras yang disimpan di gudang Bulog saat ini dalam keadaan yang bagus, seraya menekankan bahwa pemeliharaan stok terus dilakukan secara berkala.

    “Bagus [keadaannya], nanti teman-teman media akan kami bawa lihat ke gudang, supaya melihat kondisi beras kita dan pemeliharaannya seperti apa, baik pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, triwulan, bahkan semester,” kata Rizal kepada wartawan di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Terkait masih adanya stok beras dari aktivitas impor yang terakhir dilakukan pada tahun lalu, Rizal mengatakan bahwa proses penyaluran terus dilakukan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, beras tersebut menjadi bagian dari penyaluran program bantuan pangan yang telah tersalurkan ke masyarakat hingga periode Juli 2025.

    Saat ini, Rizal mengungkapkan bahwa penyaluran beras bantuan pangan pemerintah telah mencapai 99%, sementara 1% sisanya merupakan penyaluran untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Terutama di 3T tersebut, termasuk yang daerah-daerah rawan konflik seperti di Papua Pegunungan dan lain sebagainya. Ini yang juga sedang kami upayakan dengan satgas-satgas yang ada di depan,” tutur purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.