Xcloud.id

Tag: Ahmad Rizal Ramdhani

  • Beli Beras SPHP Rusak-Kurang Timbangan? Kata Mentan Langsung Tukar Aja

    Beli Beras SPHP Rusak-Kurang Timbangan? Kata Mentan Langsung Tukar Aja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat yang menerima beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kondisi rusak berhak menukarkannya langsung.

    Amran mengklaim hasil panen petani sebenarnya baik, sehingga jika ditemukan kerusakan pada beras SPHP, besar kemungkinan penyebabnya berasal dari proses penyimpanan di gudang Perum Bulog.

    Sebagai catatan, beras SPHP merupakan program pemerintah yang dikelola Perum Bulog. Beras tersebut diperoleh melalui penyerapan langsung dari petani untuk menjaga ketersediaan sekaligus stabilitas harga di pasaran.

    “Gini, yang kalau ditemukan (beras) rusak. Ini diskresi saya sebagai Mentan, karena kami produksi semua beras baik. Mungkin penyimpanannya (yang bermasalah). Ditukar aja langsung. Kalaupun kemasannya sudah dibuka, (kemudian dilihat) merah, (boleh) ditukar,” tegas Amran ditemui di Kementerian Pertanian, dikutip dari detikFinance, Selasa (2/9/2025).

    “(Jika ditemukan) rusak berasnya, sudah digunting, (minta) ganti oleh Bulog,” tambahnya.

    Kurang Timbangan Juga Boleh Tukar

    Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, beras program SPHP yang beratnya kurang dari 5 kilogram (kg) bisa ditukar. Ia menekankan, semua pedagang wajib menyediakan timbangan untuk memastikan konsumen tidak dirugikan.

    “Sebelum dipasarkan keluar dari gudang Bulog, itu sudah kita kemas dalam bentuk 5 kg, dan diyakinkan 5 kg. Tidak boleh ada yang di bawah 5 kg,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Ia menyebut standar minimum yang dijamin Bulog adalah 5 kg per kemasan. “Saya bilang, minimal 5 kg, lebih dikit boleh,” lanjutnya.

    Jika ada konsumen yang membeli beras SPHP namun ternyata beratnya kurang dari 5 kg, Rizal menegaskan, pembeli berhak menukarnya.

    “Karena di counter pas habis beli, semua harus timbang. Konsumen timbang, yakinkan 5 kg. Kalau kurang, tukar yang 5 kg,” tegas dia.

    Rizal mengatakan, pihak pengecer pun bisa mengajukan penggantian ke gudang Bulog apabila terdapat sejumlah kemasan yang kurang takaran.

    “Nanti yang jual atau retailernya, komplain lagi ke gudang Bulog, ‘Pak, ini ada sekian kotak nih, sekian packaging yang belum 5 kg’. Boleh begitu,” ujarnya.

    Sejalan dengan itu, ia menyoroti pentingnya ketersediaan timbangan di setiap tempat penjualan beras SPHP.

    “Semua wajib punya timbangan yang jualan. Kalau nggak punya timbangan, bagus nggak usah jualan. Jangan merugikan masyarakat,” tegas Rizal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos Bapanas Usul HET Beras SPHP Naik tapi Ditolak

    Bos Bapanas Usul HET Beras SPHP Naik tapi Ditolak

    JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengaku mengusulkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras SPHP Bulog. Namun, usulan tersebut ditolak dalam rapat koordinasi (rakor) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan.

    Arief menjelaskan kenaikan HET beras SPHP yang diusulkan sebesar Rp1.000 per kilogram (kg), dari yang awalnya Rp12.500 per kg menjadi Rp13.500 per kg.

    Lebih lanjut, Arief mengatakan usulan tersebut disampaikan berkaca pada harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) yang sudah mengalami kenaikan menjadi Rp6.500 per kg.

    “Jadi saya mengusulkan harusnya kalau GKP naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kg, maka beras Bulog yang dilepas harganya juga dinaikkan. Nah, hasil rakortas (rapat koordinasi terbatas) bilang ‘Pak Arief enggak usah’. Jadi tidak ada kenaikan untuk seluruh beras Bulog,” ujar Arief usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus.

    Kata Arief, Perum Bulog membeli beras dengan harga mahal, kemudian dijual dengan harga murah. Tentunya, kata Arief, akan memengaruhi subsidi yang dikeluarkan pemerintah.

    “Jadi Bulog itu belinya mahal, jualnya murah. Itu berapapun angkanya akan mempengaruhi subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Kalau pemerintah dalam rakortas, Kemenkeu menyetujui, ya enggak apa-apa dong,” kata Arief.

    Meski harga beras SPHP tak naik, Arief bilang pemerintah menetapkan HET beras medium (non-SPHP) naik menjadi Rp13.500 per kg dari Rp12.500 per kg.

    Arief bilang kenaikan HET beras medium ini tidak bisa dihindari. Sebab, sudah tidak memungkinkan ketika HPP GKP naik menjadi Rp6.500 per kg.

    “Karena sudah enggak memungkinkan dengan harga GKP Rp6.500, apalagi seperti hari ini sudah ada yang di atas Rp7.000, harga mediumnya Rp12.500. Jadi pemerintah meng-adjust menjadi Rp13.500,” ucap Arief.

    Terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani memastikan perusahaannya tetap menjual beras SPHP dengan harga Rp12.500 per kg, meski HET beras medium naik.

    “Tetap Rp12.500 per kg, tidak boleh dinaikkan. Karena masyarakat sudah susah sekarang, jangan dinaikkan lagi,” kata Rizal.

  • Banyak Keluhan Beras SPHP Rusak, Mentan: Langsung Tukar!

    Banyak Keluhan Beras SPHP Rusak, Mentan: Langsung Tukar!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bagi masyarakat yang mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam keadaan rusak, diperbolehkan untuk langsung menukar.

    Amran mengklaim hasil produksi dari petani dalam keadaan bagus, jika terjadi kerusakan pada beras SPHP maka kemungkinan terjadi dari sisi penyimpanan di gudang Perum Bulog.

    Untuk diketahui, beras SPHP merupakan produk pemerintah yang diproduksi oleh Perum Bulog. Beras SPHP berasal dari penyerapan yang dilakukan Bulog dari petani.

    “Gini, yang kalau ditemukan (beras) rusak. Ini diskresi saya sebagai Mentan, karena kami produksi semua beras baik. Mungkin penyimpanannya (yang bermasalah). Ditukar aja langsung. Kalaupun sudah dikemasannya dibuka, (kemudian dilihat) merah, (boleh) ditukar,” tegas dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Amran meyakini, masyarakat dapat menukar beras SPHP meski telah dibuka kemasannya. “(Jika ditemukan) rusak berasnya, sudah digunting, (minta) ganti oleh Bulog,” tambahnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga pernah mengatakan masyarakat dapat menukar beras SPHP jika memang tidak mendapat sesuai takaran 5 kilogram (kg).

    Rizal menjelaskan, semua tempat yang menjual beras SPHP harus dilengkapi dengan timbangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan beras SPHP ini sampai ke konsumen sesuai dengan takarannya.

    “Karena setelah beli, semua (beras) harus ditimbang. Timbangan ini untuk meyakinkan konsumen (takarannya) 5 kg. Kalau kurang (dari 5 kg), (konsumen) bisa tukar dengan yang 5 kg,” kata Ahmad Rizal, dalam peluncuran beras SPHP di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan.

    Kemudian, pedagang juga bisa menukar beras yang tidak sesuai takaran tersebut kepada Perum Bulog. Pedagang tinggal mengkalkulasikan jumlah pack beras SPHP yang tidak sesuai takaran.

    “Nanti yang jual atau retailernya, komplain lagi ke gudang Bulog, ‘pak ini ada sekian kotak nih, sekian packaging yang belum 5 kg’. Boleh begitu,” jelasnya.

    (ada/eds)

  • Turunkan Harga Beras-Minyak Goreng, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Ribuan Titik

    Turunkan Harga Beras-Minyak Goreng, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Ribuan Titik

    Jakarta –

    Pemerintah menggelar operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di 4.320 kecamatan di Indonesia. Dalam operasi pasar ini, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dijual di bawah harga eceran tertinggi.

    Misalnya untuk harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hanya Rp 60.000/5 kilogram (kg), di bawah harga jika sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), Rp 62.500/kg.

    Kemudian harga Minyakita dijual Rp 15.500/liter, di bawah HET Rp 15.700/liter. Lalu ada telur ayam yang dijual RP 26.000/kg, di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) Rp 30.000/kg.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. GPM juga digelar di Kementerian Pertanian hari ini.

    Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

    “Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata untuk menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik,” kata Amran di Kementan, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Selain di ribuan titik kecamatan, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.

    Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan bahwa gerakan pangan murah dilakukan untuk memastikan stabilitas untuk keterjangkauan harga dan menjaga inflasi.

    “Gerakan ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat. GPM menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi gerakan stabilisasi harga pangan ini. Ia mendukung penuh dan siap mendorong berbagai daerah di Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

    “Operasi pangan yang sebelumnya dilakukan telah memberikan hasil yang baik. Data 4 minggu lalu menunjukkan terdapat kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Kemudian per Senin kemarin saat rapat inflasi, itu kenaikan turun menjadi 200 daerah. Artinya gerakan stabilitas harga pangan murah menggunakan stok Bulog cara yang sudah paling tepat,” jelasnya.

    (ada/eds)

  • Bulog-Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke

    Bulog-Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat, serta mendukung kesejahteraan warga setempat.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kampung Wogekel dan Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    “Penyaluran bantuan pangan di Kampung Wanam dan Kampung Wogekel merupakan wilayah operasional dari Kantor Bulog Cabang Merauke,” kata Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat dari lembaga lainnya yang hadir dalam kegiatan itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo; Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi; dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

    Dia menyampaikan bahwa Perum Bulog melakukan amanah penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan bantuan pangan alokasi bulan Juni dan Juli tahun 2025 kepada para Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah ditentukan datanya dari Kementerian Sosial.

    Rizal menyebutkan untuk wilayah Kampung Wanam dan Kampung Wogekel penyaluran tersebut disalurkan kepada 161 PBP, di mana setiap PBP menerima 10 kg beras, atau total sejumlah 20 kg untuk dua bulan alokasi Juni dan Juli.

    Ia menuturkan penyaluran di kedua kampung tersebut menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dari geografis dan cuaca ekstrem yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyaluran.

    Perum Bulog bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke, Papua Selatan, Rabu (27/8/2025). ANTARA/HO-Humas Perum Bulog

    Penyaluran di Papua Selatan ini, lanjut Rizal, menjadi bagian dari rangkaian program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan pemerataan akses pangan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di wilayah terluar dan terpencil.

    Kendati demikian, Rizal menegaskan distribusi bantuan pangan hingga ke Papua Selatan adalah bukti kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan masyarakat.

    “Bulog berkomitmen penuh menghadirkan ketersediaan pangan yang merata,” tegas Rizal,

    Ia mengatakan kehadiran Bulog di Merauke membuktikan distribusi bantuan tidak hanya terfokus di kota besar atau wilayah barat Indonesia, tetapi benar-benar menjangkau pelosok negeri, termasuk Papua Selatan.

    Lebih lanjut Rizal menyebutkan Kantor Bulog Cabang Merauke memiliki wilayah operasional meliputi lima kabupaten, yaitu Merauke, Asmat, Boven Digoel, Mappi, dan Yahukimo dengan jumlah penerima sebanyak 65.774 PBP.

    Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Juni dan Juli di Kantor Bulog Cabang Merauke telah mencapai 989.560 kg atau 75,22 persen dari total pagu dua alokasi.

    “Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, program bantuan pangan ini juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Papua Selatan,” ucap Rizal.

    Ia menambahkan bahwa dengan dukungan lintas kementerian, penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara Bulog dan kementerian terkait dalam menjaga ketersediaan pangan nasional, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tanpa terkecuali,” kata Rizal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan tinjau stok dan stabilitas harga beras di Pasar Bulu Semarang

    Mentan tinjau stok dan stabilitas harga beras di Pasar Bulu Semarang

    Sabtu, 23 Agustus 2025 12:37 WIB

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kedua kanan) berbincang dengan pedagang sembako saat meninjau Pasar Bulu di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025). Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Kota Semarang, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) berbincang dengan pedagang sembako saat meninjau Pasar Bulu di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025). Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Kota Semarang, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

    Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. ANTARA/Harianto

    Dirut Bulog: Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 07:43 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 25 Agustus 2025 mencapai 8 ribu ton dalam sehari, sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

    “Kami mencatat penyaluran harian beras SPHP di tanggal 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan angka itu cukup tinggi sebab rata-rata distribusi harian beras subsidi tersebut mencapai 6-7 ribu ton per hari. Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

    “Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen,” ujarnya.

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ke-3 bulan Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah.

    Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp14.332/kg pada minggu ke-2 menjadi Rp14.239/kg pada minggu ke-3.

    “Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” tuturnya.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran resmi dan terintegrasi. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

    “Data penurunan harga di hampir 200 kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” katanya.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jaringan yang luas dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

    Distribusi tidak hanya melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

    Bulog juga bekerja sama dengan kantor dan outlet BUMN seperti ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company yang berperan sebagai pengecer.

    Selain itu, penyaluran turut dilakukan melalui instansi pemerintah seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, sehingga akses masyarakat terhadap beras SPHP dapat semakin terjamin.

    Selain menjaga stabilisasi harga, Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP tetap sesuai standar dan terdistribusi secara merata di seluruh daerah.

    “Kolaborasi erat antara Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Daerah, BUMN pangan, serta mitra distribusi diharapkan dapat semakin memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional,” imbuh Rizal.

    Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia pangan strategis tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian harga beras sebagai komoditas utama kebutuhan pokok.

    Sumber : Antara

  • Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto

    Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. ANTARA/Harianto

    Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:29 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan masyarakat yang membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak perlu difoto, karena mekanisme pembelian hanya melalui pemesanan sederhana tanpa syarat tambahan yang memberatkan.

    “Enggak ada. Sekarang udah nggak ada itu, isu-isu aja tuh,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Rizal meluruskan isu pembelian beras SPHP harus difoto, dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak pernah berlaku dalam mekanisme distribusi.

    Menurutnya kebijakan yang sempat beredar mengenai kewajiban foto bagi pembeli justru berasal dari program bantuan pangan beras 10 kilogram, bukan dalam penyaluran beras program SPHP yang juga dilakukan Bulog.

    Ia menegaskan, pembelian beras SPHP hanya melalui mekanisme pemesanan biasa tanpa foto pembeli, karena sistem distribusinya memang disederhanakan agar tidak memberatkan masyarakat maupun pengecer.

     “Itu yang foto tuh bantuan pangan. SPHP enggak? Banpang (bantuan pangan) itu yang di foto,” tuturnya.

    Rizal menjelaskan, aplikasi Klik SPHP hanya mencatat pesanan sebagai bentuk ketelusuran, sehingga Bulog bisa mengetahui siapa pemesan, jumlah yang diminta, dan jalur distribusinya.

    Sistem ini, lanjutnya, dipastikan lebih efisien dan ramah bagi pengecer, terutama mereka yang berusia lanjut, tanpa harus terbebani proses dokumentasi seperti foto pembeli.

    Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir atau bingung terhadap isu kewajiban foto saat membeli beras SPHP, karena mekanisme distribusi berjalan normal dan sederhana.

    Rizal juga menegaskan pihaknya terus menyempurnakan sistem distribusi beras SPHP, dengan memastikan keterjangkauan, ketepatan sasaran, serta kenyamanan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan pokok.

    Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog ditarget menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

    Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP hingga pekan ketiga Agustus 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali.

    Sumber : Antara

  • Dirut Bulog pastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur “FIFO”

    Dirut Bulog pastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur “FIFO”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan proses penyaluran beras impor yang tersimpan di gudang BUMN pangan tersebut sudah mengikuti sistem FIFO (first in first out) untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan.

    “Semua kan sudah proses, sedang proses. Ya ini sedang proses. Jadi, kita kan menggunakan sistem kalau pergudangan FIFO, first in first out,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Bahkan dia menyampaikan sebelum dipasarkan, beras impor diperiksa secara ketat, termasuk kebersihan, kemungkinan kutu, hingga uji kelayakan konsumsi, untuk memastikan produk aman dan layak dikonsumsi masyarakat.

    “Kalau nggak dikeluarin nanti rusak, busuk, nanti negara rugi. Iya nggak? Oleh karena itu harus dikeluarkan, tapi sebelum dikeluarkan dicek dulu kebersihannya. Dicek dulu ada kutunya apa enggak. Dicek dulu berkuman atau tidak. Itu dilakukan tahapan-tahapan itu,” ujarnya.

    Setelah melewati pemeriksaan, beras dibersihkan, dikemas, kemudian disalurkan melalui berbagai skema distribusi, termasuk bantuan pangan serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dirut Bulog juga mengungkapkan sebagian besar beras impor sudah tersalurkan melalui berbagai jalur, sehingga sisa stok yang ada di gudang kini tinggal sedikit dan terus dipantau ketat.

    “Ya sudah, sekarang di pasaran kan sebagian beras itu. Sekarang tinggal sedikit. Kan sudah dipakai sama bantuan pangan, dipakai untuk SPHP, kan sudah habis banyak itu,” tuturnya.

    Penyaluran beras impor diprioritaskan agar tidak terjadi penumpukan, sekaligus mendukung stabilitas harga beras di pasar, sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan kebutuhan masyarakat.

    Meski begitu, Rizal belum menyebutkan jumlah stok beras impor yang dikelola di gudang Perum Bulog.

    “Jumlahnya berapa? Ntar gue cek dulu nanti ya. Nanti gue kabarin deh,” tuturnya.

    Lebih lanjut Bulog menegaskan perannya hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, bukan menentukan asal beras, sehingga penyaluran beras impor sepenuhnya mengikuti instruksi Bapanas dan kementerian terkait.

    Dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik, Bulog memastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur, menjaga kualitas, dan mendukung stabilitas pasokan pangan nasional secara berkelanjutan.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyoroti stok beras impor yang lama dikeluarkan dari gudang Bulog.

    Titiek menegaskan pentingnya prinsip first in, first out (FIFO) agar beras lama segera disalurkan ke masyarakat sebelum kualitasnya menurun.

    Dia menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog di Jakarta, Kamis (21/8).

    Dalam forum tersebut, Ia mempertanyakan alasan Bulog menahan stok lama di gudang, sementara yang baru justru lebih dulu dikeluarkan. Karena itu, ia mendesak Bulog segera menyalurkan beras lama terlebih dahulu sebelum kualitasnya menurun lebih jauh.

    “Kenapa harus ditahan-tahan ya Pak? Ya ini tolong dijadikan perhatian, untuk apa namanya manajemen dari pada perputaran stok Bulog ini? Mana yang first in, first out lah itu, ya jangan yang terakhir masuk yang dikeluarin dulu gitu,” kata Titiek.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

    Dirut Bulog: Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 25 Agustus 2025 mencapai 8 ribu ton dalam sehari, sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

    “Kami mencatat penyaluran harian beras SPHP di tanggal 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan angka itu cukup tinggi sebab rata-rata distribusi harian beras subsidi tersebut mencapai 6-7 ribu ton per hari. Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

    “Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen,” ujarnya.

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ke-3 bulan Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah.

    Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp14.332/kg pada minggu ke-2 menjadi Rp14.239/kg pada minggu ke-3.

    “Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” tuturnya.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran resmi dan terintegrasi. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

    “Data penurunan harga di hampir 200 kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” katanya.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jaringan yang luas dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

    Distribusi tidak hanya melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

    Bulog juga bekerja sama dengan kantor dan outlet BUMN seperti ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company yang berperan sebagai pengecer.

    Selain itu, penyaluran turut dilakukan melalui instansi pemerintah seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, sehingga akses masyarakat terhadap beras SPHP dapat semakin terjamin.

    Selain menjaga stabilisasi harga, Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP tetap sesuai standar dan terdistribusi secara merata di seluruh daerah.

    “Kolaborasi erat antara Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Daerah, BUMN pangan, serta mitra distribusi diharapkan dapat semakin memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional,” imbuh Rizal.

    Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia pangan strategis tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian harga beras sebagai komoditas utama kebutuhan pokok.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.