Xcloud.id

Tag: Ahmad Rizal Ramdhani

  • BULOG Luncurkan Beras BeFood dan SPHP, Ini Bedanya

    BULOG Luncurkan Beras BeFood dan SPHP, Ini Bedanya

    Liputan6.com, Jakarta Pagi ini menjadi momen bersejarah bagi dunia pangan nasional. Perum BULOG secara resmi meluncurkan dua merek beras unggulan nasional, yakni BeFood dan SPHP, di sela gelaran Car Free Day (CFD) di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (2/11/2025).

    Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, jajaran Dewan Pengawas, serta sejumlah mitra strategis dari berbagai sektor.

    Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rizal menandai dimulainya langkah baru BULOG dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperluas pilihan konsumen terhadap produk beras berkualitas tinggi.

    Menurutnya, peluncuran BeFood dan SPHP bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata dari komitmen BULOG untuk terus berinovasi, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dan menghadirkan produk yang menjawab kebutuhan pasar domestik.

    “Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini dengan rahmat Allah subhanahu wa ta’ala, kita launching beras BeFood dan SPHP, dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim,” ucap Rizal.

    Kehadiran dua produk ini menegaskan transformasi BULOG dari lembaga yang berfokus pada stabilisasi harga pangan, menjadi entitas modern dengan daya saing komersial kuat, tanpa meninggalkan misi sosialnya.

    Melalui BeFood dan SPHP, BULOG ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat  dari masyarakat kota hingga pedesaan memiliki akses terhadap beras yang sehat, aman, dan berkualitas.

     

  • Bulog perluas penyaluran beras SPHP untuk MBG

    Bulog perluas penyaluran beras SPHP untuk MBG

    Gianyar, Bali (ANTARA) –

    Perum Bulog memperluas penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk program makan bergizi gratis (MBG) guna mempercepat sirkulasi stok di gudang.

    “Kami meningkatkan penyaluran beras SPHP maupun bantuan pangan serta menambah saluran di antaranya melalui BGN (Badan Gizi Nasional),” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Gudang Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

    Selain itu, penyaluran juga dilakukan untuk memasok seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Saluran lainnya, imbuh dia, sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) beras dari BUMN pangan itu juga disalurkan kepada pengecer pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pemerintah daerah dan pusat melalui gerakan pangan murah.

    Selain itu, sejumlah BUMN juga melaksanakan penyaluran mulai PT Pos, Pegadaian, PTPN, hingga instansi pemerintah melalui koperasi, imbuhya lagi.

    “Instansi pemerintah baik pusat dan daerah termasuk TNI Polri boleh jual beras SPHP,” ucapnya.

    Ia juga mengusulkan agar kebijakan natura yang dulu pernah diberikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI/Polri dihidupkan kembali untuk mempercepat penyerapan beras sehingga tidak banyak menumpuk di gudang.

    “Ke depan kalau diizinkan pemerintah seperti zaman dulu kami sarankan ada natura untuk ASN, TNI dan Polri itu akan lebih mempercepat sirkulasi perputaran beras,” imbuhnya.

    Pihaknya akan memaksimalkan penyaluran hingga kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton beras sebelum memasuki musim panen raya mulai Maret-Mei 2026.

    Khusus untuk di Bali, lanjut dia, kapasitas gudang Bulog mencapai 18.850 ton dan kapasitas gudang sewa mencapai 2.700 ton.

    Ada pun stok beras di Bali saat ini mencapai 13.295 ton sehingga ada sisa ruang untuk menampung stok mencapai 8.255 ton.

    Rizal menambahkan posisi stok beras saat ini secara nasional mencapai 3,76 juta ton.

    Rata-rata usia simpanan cadangan beras pemerintah (CBP) nasional di gudang per 26 Oktober 2025, lanjut dia, beras di atas 12 bulan ada 257.148 ton, usia 7-12 bulan ada 1,13 juta ton, kemudian 4-6 bulan ada 1,84 juta ton, beras 2-3 bulan ada 319.937 ribu ton dan beras 0-1 bulan ada 204.951 ton.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI minta beras di gudang Bulog maksimal enam bulan

    DPR RI minta beras di gudang Bulog maksimal enam bulan

    “Jangan menyimpan beras terlalu lama apalagi lebih dari satu tahun. Paling lama, tolong dilihat lagi, mungkin enam bulan sudah harus berputar lagi,”

    Gianyar, Bali (ANTARA) –

    Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog agar stok beras di gudang paling lama enam bulan untuk memastikan kualitas kebutuhan pokok itu terjaga saat diterima konsumen.

    “Jangan menyimpan beras terlalu lama apalagi lebih dari satu tahun. Paling lama, tolong dilihat lagi, mungkin enam bulan sudah harus berputar lagi,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di sela meninjau gudang Bulog di Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

    Ia mengapresiasi stok beras di Bulog secara nasional menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah yakni 3,88 juta ton.

    Namun, ia mengingatkan tidak hanya mencatat sebagai rekor, namun juga memperhatikan kualitas beras yang ada di gudang BUMN pangan itu.

    Di sela meninjau gudang tersebut, rombongan wakil rakyat tersebut sempat memeriksa beras secara acak.

    Titiek menyebutkan di gudang Batubulan, terdapat 1.200 ton beras impor salah satunya bertuliskan Pakistan dan 150 ton beras lokal.

    Beras impor itu sudah berada di gudang tersebut sejak Desember 2024 dan masih dalam kondisi bagus dari hasil pemeriksaan sementara.

    Sedangkan beras lokal, lanjut dia, dari hasil pemeriksaan acak sementara ditemukan dalam kondisi pecah-pecah.

    Bulog memperkirakan beras lokal yang pecah tersebut mencapai sekitar 25 persen.

    “Tidak semua beras lokal di Indonesia ini kurang bagus tapi kebetulan di sini yang pecah 25 persen, kemungkinan lebih,” imbuhnya.

    Untuk itu, ia merekomendasikan untuk beras yang sudah hampir satu tahun di gudang untuk segera disalurkan di antaranya dalam bentuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    Sedangkan beras yang pecah-pecah, imbuh dia, agar dicampur dengan beras yang memiliki kualitas lebih bagus itu salah satunya dapat disalurkan untuk beras bantuan.

    “Jadi beras yang kualitas kurang baik bisa di-mix (campur), ini bukan dioplos, supaya masyarakat yang menikmati itu tidak kecewa,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengaku sudah menyiapkan solusi agar beras yang ada di gudang tidak disimpan lama.

    Apalagi, lanjut dia, periode Maret-Mei 2026 sudah memasuki musim panen raya sehingga akan ada tambahan stok baru yang masuk.

    Untuk itu, pihaknya meningkatkan penyaluran beras SPHP maupun beras untuk bantuan pangan. Selain itu, kata dia, menambah saluran kepada kementerian/lembaga termasuk untuk program prioritas pemerintah.

    “Kami akan maksimalkan sampai menjelang Februari 2026 harus keluar satu juta ton minimal bahkan 1,5 juta ton, dengan tujuan bisa menyerap panen Maret 2026,” katanya.

    Rizal menambahkan posisi stok beras saat ini secara nasional mencapai 3,76 juta ton.

    Ada pun usia simpanan cadangan beras pemerintah (CBP) nasional di gudang per 26 Oktober 2025, lanjut dia, beras usia di atas 12 bulan ada 257.148 ton, usia 7-12 bulan ada 1,13 juta ton, kemudian 4-6 bulan ada 1,84 juta ton, beras 2-3 bulan ada 319.937 ribu ton dan beras 0-1 bulan ada 204.951 ton.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah.

    Tito menjelaskan tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.

    Menurut Tito, Pemda berperan dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan.

    “(Pemda) operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    “Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” sambungnya.

    Tito juga menekankan pentingnya sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

    “Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1% kenaikannya,” ujar Tito.

    Selain membahas stabilisasi beras, Tito juga menyinggung perkembangan inflasi nasional. Ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 dibanding September 2024 tercatat sebesar 2,65%.

    Angka ini dinilai cukup baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di antaranya emas perhiasan.

    “Harga emas naik 40% saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” kata Tito.

    Untuk kelompok makanan, Tito menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun harga beras secara umum masih terkendali, namun tetap membutuhkan perhatian khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan di atas 2%.

    “Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga (beras)-nya mungkin di atas 2% lah. Nah, kalau di atas 2%, jadi hanya 8 kabupaten, (terdiri dari) Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah,” ungkap Tito.

    Sebagai informasi, Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

    Hadir secara langsung antara lain Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.

    (akd/ega)

  • Imparsial Soroti Menguatnya Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil pada Era Prabowo-Gibran Nasional 20 Oktober 2025

    Imparsial Soroti Menguatnya Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil pada Era Prabowo-Gibran Nasional 20 Oktober 2025

    Imparsial Soroti Menguatnya Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil pada Era Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Imparsial menilai ada penguatan militerisme di ruang sipil di dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya melalui penempatan prajurit aktif dalam jabatan-jabatan sipil strategis.
    Imparsial menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Pasal 39 dan Pasal 47 yang melarang prajurit aktif menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kemiliteran.
    “Pengangkatan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 39 dan Pasal 47, yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan,” kata Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
    Imparsial menyoroti sejumlah penunjukan pejabat berlatar militer aktif, antara lain dua perwira tinggi TNI yang sempat memimpin Perum Bulog, yaitu Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
    Novi Helmy sempat menjabat Direktur Utama Bulog sebelum kembali berdinas di TNI, sementara posisi itu kini diisi Ahmad Rizal yang juga masih berstatus perwira aktif.
    Menurut Imparsial, praktik semacam ini menyalahi ketentuan hukum dan menandai kemunduran reformasi sektor pertahanan yang telah diperjuangkan sejak dua dekade terakhir.
    “Pengangkatan ini tidak hanya mencederai semangat reformasi TNI, tetapi juga menunjukkan pengabaian terhadap prinsip supremasi hukum,” ujarnya.
    Imparsial juga mengaitkan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dengan fenomena yang lebih luas, yakni meningkatnya pelibatan militer dalam urusan nonpertahanan.
    Hal itu antara lain terlihat dari pelibatan TNI dalam proyek Food Estate di Papua dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai di luar fungsi utama pertahanan.
    “Perluasan pelibatan TNI dalam ranah sipil atas nama operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu contoh menonjol adalah keterlibatan TNI dalam proyek strategis nasional (PSN) Food Estate di Merauke,” jelas dia.
    Atas temuan tersebut, Imparsial mendesak Presiden Prabowo dan parlemen untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan yang dinilai gagal menjaga prinsip reformasi sektor pertahanan.
    “Presiden dan parlemen untuk mengevaluasi secara serius Menteri Pertahanan karena beberapa kebijakannya yang cenderung tidak fokus membangun sektor pertahanan dan lebih fokus mengurusi masalah sosial politik,” ungkapnya.
    Lembaga itu juga menyerukan konsolidasi masyarakat sipil guna menghentikan berbagai kebijakan yang dianggap berpotensi membangkitkan militerisme dan membahayakan demokrasi serta hak asasi manusia.
    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menilai seluruh pelibatan prajurit dalam operasi militer selain perang (OMSP) justru tertuang dalam UU TNI.
    Menurutnya, setiap pelibatan TNI dalam kegiatan pemerintahan atau pembangunan adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan negara.
    “Keterlibatan TNI dalam program nasional seperti ketahanan pangan atau pembangunan infrastruktur dan lain-lain dilakukan atas permintaan pemerintah, demi kepentingan rakyat dan ketahanan nasional, tanpa mengurangi profesionalisme prajurit,” kata Freddy kepada wartawan, Senin.
    Ia menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung pembangunan nasional merupakan kontribusi pertahanan untuk memperkuat kemandirian bangsa.
    Hal itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kehadiran negara bahkan sampai di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal.
    Kendati demikian, Freddy tetap berterima kasih atas masukan berbagai pihak, termasuk Imparsial.
    Karena itu, TNI disebut akan terus memperkuat komitmen profesionalisme, netralitas dan pengabdian kepada rakyat.
    “Karena bagi TNI, mengabdi kepada negara berarti mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia. TNI percaya bahwa sinergi antara militer, pemerintah, dan masyarakat sipil merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan nasional dan memperkuat demokrasi Indonesia,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Kaji Perubahan Bulog Jadi Badan Khusus

    Istana Kaji Perubahan Bulog Jadi Badan Khusus

    Jakarta –

    Perum Bulog rencananya bakal diubah menjadi sebuah badan khusus di bawah pemerintah. Bulog saat ini berstatus Perusahaan Umum yang menjadikannya sebagai salah satu perusahaan pelat merah atau BUMN di Indonesia.

    Istana menyatakan perubahan status Bulog menjadi sebuah badan khusus sudah mulai dikaji pemerintah. Pada intinya, perbaikan akan dilakukan pada Bulog.

    “Nanti kita kaji ya nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki,” beber Prasetyo usai rapat terbatas dengan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2025) malam kemarin.

    Rencana Bulog diubah jadi badan khusus sudah santer terdengar sejak Prabowo menjabat sebagai presiden akhir tahun 2024 yang lalu.

    Belum lama ini, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga buka-bukaan perkembangan Perum Bulog akan menjadi badan di bawah Presiden.

    Menurutnya, pembahasan Perum Bulog menjadi badan masih terus dilakukan antara Bulog dengan pemerintah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    “Intinya kita akan kan sedang mau direvisi itu Perpres 125. Mungkin ke depan Bulog akan diharapkan jadi badan,” kata dia ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jumat (12/9/2025) yang lalu.

    Saat ditanya kapan target realisasi rencana tersebut, Rizal mengatakan perubahan itu harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rizal juga enggan menanggapi terkait Bulog yang akan lepas dari Kementerian BUMN jika sudah menjadi badan sendiri.

    “Kita tergantung anggota dewan (DPR) nanti. Ya kan nanti harus persetujuan di sana. Kita ikuti aturan ada dari hasil itu bagaimana pertunjuknya,” tutur Rizal.

    Ia hanya berharap bahwa rencana tersebut dapat terealisasi secepatnya. “Ya kita harapkan seperti itu. Semuanya berharap as soon as possible. Kami belum berani ngomong (target) karena belum juga disidangkan,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Bulog Siapkan Beras Untuk Keperluan MBG

    (hal/kil)

  • Instruksi Tegas Wapres Gibran Usai Tanam Jagung Bareng Mentan Amran di Banten

    Instruksi Tegas Wapres Gibran Usai Tanam Jagung Bareng Mentan Amran di Banten

    “Izin Pak Wapres, tahun ini produksi jagung kita meningkat 1,5 juta ton dibanding tahun lalu. Tahun 2024 kita produksi 15 juta ton, dan tahun ini ditargetkan mencapai 16,6 juta ton. Kenaikan ini berkat kerja keras Polri, TNI, dan seluruh petani Indonesia,”kata Mentan.

    Tidak hanya itu, kenaikan produksi jagung juga berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani. Dengan harga rata-rata Rp5.500 per kilogram, tambahan pendapatan petani dari jagung diperkirakan mencapai lebih dari Rp8 triliun.

    Mentan Amran juga menyampaikan bahwa tren positif ini juga terjadi pada komoditas beras nasional yang meningkat dari 30 juta ton menjadi 34 juta ton, dengan estimasi kenaikan pendapatan petani mencapai Rp113 triliun.

    “Alhamdulillah, dengan kolaborasi kita semua mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah produksi pangan nasional terus meningkat. Ini bukti nyata bahwa kerja bersama membawa hasil yang besar bagi petani berhasil mendorong peningkatan produksi pangan nasional,” tukas Mentan Amran.

    Kegiatan ini merupakan salah satu program Polri dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional. Program ini menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektor antara Polri, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta masyarakat petani dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis wilayah.

    Diketahui turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.

  • Bulog dan GP Ansor sinergi distribusi pangan demi stabilitas harga

    Bulog dan GP Ansor sinergi distribusi pangan demi stabilitas harga

    Bulog berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor menjalin sinergi membangun jaringan distribusi pangan yang kuat guna menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan gejolak harga, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga secara berkelanjutan.

    “Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas semangat sinergi yang terjalin. Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pangan nasional yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10).

    Perum Bulog bersama GP Ansor secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai sinergi dalam pengadaan dan penyaluran pangan. Penandatanganan itu telah dilakukan di Kantor Pusat Perum Bulog Jakarta.

    Menurut Rizal, kerja sama strategis itu menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui upaya bersama menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas pasokan dan harga pangan.

    “Bulog berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, kerja sama itu selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan ketahanan pangan sebagai pilar kemandirian dan kedaulatan bangsa.

    Oleh karena itu, kata Rizal lagi, Perum Bulog terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk GP Ansor yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

    Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi sinergi pengadaan pangan, kolaborasi stabilisasi harga, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM), pengembangan jaringan kemitraan, serta program literasi dan inklusi pangan.

    “Ke depan berbagai bentuk kerja sama tambahan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya pula.

    Ketua Umum GP Ansor Assin Jauharuddin menegaskan dukungannya terhadap kolaborasi tersebut sebab Perum Bulog selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjaga pangan nasional.

    “Kerja sama ini bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kader dan unit usaha GP Ansor, tetapi juga memiliki nilai sosial dalam memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.

    Dia menuturkan, GP Ansor memiliki basis jaringan kuat dengan lebih dari 8 juta kader yang tersebar di 34 pimpinan wilayah (provinsi), 483 pengurus cabang (kabupaten/kota), 4.886 pimpinan anak cabang (kecamatan), hingga 22.542 pimpinan ranting (desa/kelurahan).

    Menurutnya, dukungan jaringan itu akan menjadi kekuatan tambahan bagi Perum Bulog dalam menjalankan penugasan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh Indonesia.

    Sebagai langkah awal implementasi kerja sama, GP Ansor telah mendaftarkan 116 unit usaha dan anggota sebagai Rumah Pangan Kita (RPK) hingga 2 Oktober 2025. Jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan tingginya minat kader GP Ansor untuk berperan aktif sebagai mitra distribusi pangan Bulog.

    Untuk menjamin transparansi, setiap transaksi antara anggota GP Ansor sebagai Sahabat RPK dengan Bulog akan melibatkan perbankan, khususnya dalam rangka penugasan yang terkait penganggaran dari pemerintah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Temukan Beras Rusak, Bos Bulog: Kami Cuci Ulang

    DPR Temukan Beras Rusak, Bos Bulog: Kami Cuci Ulang

    Jakarta –

    Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menanggapi terkait temuan 1.200 ton beras tidak layak konsumsi. Temuan itu merupakan hasil inspeksi mendadak (sidak) Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto ke Gudang Perum Bulog Tabahawa, Maluku Utara.

    Rizal mengatakan telah menggunakan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dalam perawatan beras di gudang. Menurutnya, pemeliharaan beras sudah dilakukan secara lengkap, mulai dari triwulan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Selain it, pihaknya juga mengecek secara acak terhadap kualitas beras-beras tersebut.

    “Sehingga diharapkan dari langkah-langkah kami yang bertingkat, bertahap, dan berlanjut ini bisa menyajikan beras-beras yang layak dan betul-betul sehat dikonsumsi oleh masyarakat,” kata Rizal saat ditemui di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Saat ini, pihaknya melakukan pendalaman terhadap kondisi beras rusak di gudang. Ia pun memastikan beras yang rusak akan melalui tahap reprocessing.

    “Intinya kami akan melaksanakan reprocessing. Reprocessing ini kami bersihkan, kami cuci ulang,” jelas Rizal.

    Usai melalui tahap tersebut, Rizal menyebut pihaknya akan melakukan uji laboratorium ulang untuk mengecek kelayakannya. Apabila memenuhi standar, dapat dikonsumsi masyarakat. Jika tidak, dapat digunakan untuk pakan ternak.

    “Kalau layak kita konsumsikan kepada masyarakat. Kalau yang tidak layak nanti kita sisakan untuk diolah menjadi pakan ternak,” imbuhnya.

    Namun, ia belum bisa memastikan jumlah pasti beras yang rusak, termasuk wilayah yang mengalami beras rusak.

    “Yang namanya, mohon maaf. Kita membeli arah beras kan banyak ya. Kita aja kalau punya anak lebih dari 2-3 kan pasti anak-anaknya. Ada yang bandel, ada yang pintar, ada yang gini kan, macam-macam,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Perum Bulog Tabahawa, Maluku Utara. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) di daerah, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penurunan kualitas beras bantuan.

    Dalam sidak tersebut, Tim Komisi IV menemukan sekitar 1.200 ton beras yang tersimpan sejak Mei 2024. Berdasarkan pengecekan visual, sebagian beras impor yang disimpan lebih dari satu tahun masih terjaga kualitasnya. Namun, beras lokal terlihat berubah warna menjadi abu-abu dan dinilai menurun kualitasnya.

    (rea/rrd)

  • Pemerintah Buka Peluang Menu MBG Pakai Beras Bulog

    Pemerintah Buka Peluang Menu MBG Pakai Beras Bulog

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka peluang agar beras milik Perum Bulog masuk dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, hal ini dapat dilakukan jika ekosistem pangannya dibangun.

    Arief menerangkan Bulog mempunyai dua skema dalam penyaluran beras. Pertama, cadangan beras pemerintah (CBP) di mana menawarkan kualitas medium. Kedua, beras komersil dengan kualitas premium.

    Arief menyebut kedua jenis beras tersebut bisa menjadi pilihan dalam pengadaan bahan baku program MBG. Namun, untuk menggunakan stok beras CBP perlu diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas lintas kementerian/lembaga.

    “Iya ada kemungkinan, tapi harus dibuat ekosistem pangannya,” kata Arief saat ditemui di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Arief menerangkan selama ini pasokan beras yang digunakan dalam program MBG disesuaikan oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendati begitu, ia menilai alangkah baiknya jika pasokan beras dibeli di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan begitu, tercipta ekosistem pangan di mana infrastrukturnya milik pemerintah.

    Sementara itu, Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menerangkan Badan Gizi Nasional (BGN) wajib menyerap beras Bulog. Bulog pun telah menyediakan dua opsi dalam penggunaan beras, yakni premium dan medium.

    “Jadi sesuai dengan Inpres, Bulog itu menyiapkan bahan dasar, khususnya beras. Dan di Inpres itu tertuang wajib bahwa BGN untuk menyerap beras Bulog,” ujar Rizal.

    Rizal menyerahkan pemilihan penggunaan beras pada program MBG sesuai keputusan BGN. Namun, ia memastikan kualitas beras yang sampai di masyarakat layak dikonsumsi.

    “Kita tawarkan ke beliau, terserah dari BGN akan menggunakan beras premium atau beras medium. Namun beras yang akan kami sajikan ini betul-betul berkualitas, higienis, sehat, dan memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” imbuh Rizal.

    Kendati begitu, BGN hingga saat ini belum sepenuhnya menggunakan beras Bulog. Ia pun akan mendorong BGN untuk memakai beras dari Bulog.

    (rea/rrd)