Xcloud.id

Tag: Ahmad Rizal Ramdhani

  • Praktik Beras Oplosan Terbongkar di Riau, Begini Modusnya

    Praktik Beras Oplosan Terbongkar di Riau, Begini Modusnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap praktik pengoplosan beras yang terjadi di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.

    Dalam kasus tersebut, polisi telah menyita 9 ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka.

    Oknum tersebut menjual beras di kisaran Rp5.000–Rp7.000 per kilogram, atau lebih mahal dari yang seharusnya. Bahkan, diperkirakan selisihnya dapat mencapai Rp9.000 jika dioplos menjadi beras premium. Selain itu, kualitas beras juga diduga berada di bawah standar mutu.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran menyebut praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Pengungkapan ini menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pangan, sesuai arahan yang kita diskusikan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).

    Padahal, Amran menjelaskan bahwa program SPHP untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi. Saya bangga Polda Riau bergerak cepat pasca diskusi kita,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan jajaran kepolisian di daerah.

    Selain itu, Amran juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

    “Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” ujarnya.

    Modus Operandi Beras Oplosan

    Untuk diketahui, operasi yang dipimpin Direktorat Reskrimsus Polda Riau di bawah Kombes Ade Kuncoro mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R.

    Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian dikemas ulang (repacking) menjadi beras SPHP.

    Kedua, pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemasnya ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan bahwa barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, 4 karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

    “Negara sudah memberikan subsidi, tapi dimanipulasi oknum untuk keuntungan pribadi. Ini bukan sekadar penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan anak-anak kita yang membutuhkan pangan bergizi,” ujar Herry.

    Herry menyampaikan bahwa tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

    Respons Bulog soal Beras Oplosan di Riau

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan beras yang dioplos dalam bentuk kemasan SPHP di Riau bukanlah beras SPHP. Adapun, oknum ini telah diringkus oleh Direktorat Pinwil Khusus Polda Riau pada 24 Juli 2025.

    Rizal menuturkan, modus operasi yang dilakukan oknum ini adalah dengan membeli kantong beras SPHP bekas dengan mengisinya dengan beras seharga Rp8.000 per kilogram di Pelalawan.

    “Kemudian dengan beras yang Rp8.000 [per kilogram] itu ditambah lagi beras reject yang pecahan-pecahan itu, dimasukkan ke dalam beras SPHP, dimasukkan ke dalam kantong beras packing SPHP,” ujar Rizal saat ditemui di Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Setelahnya, lanjut Rizal, oknum tersebut menjahit kemasan SPHP bekas dan menjualnya di pasar seharga Rp13.000 per kilogram.

    “Nah hasil pemeriksaan dan hasil penelitian bahwa yang bersangkutan mengaku itu [melakukan repacking]. Jadi bukan beras Bulog yang dijadikan oplosan, tapi kantongnya yang dipakai untuk jualan SPHP itu,” terangnya.

    Atas kejadian ini, Perum Bulog telah menerjunkan tim ke seluruh wilayah untuk mengontrol beras SPHP di pasaran, termasuk melibatkan Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

    Di samping itu, Bulog juga akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyediakan karung SPHP bekas dan melakukan repacking beras SPHP.

    “Dan kemudian juga kami libatkan teman-teman Koperasi Merah Putih juga untuk bantu-bantu ngawasin. Kalau ada yang nakal kasih tahu, laporin ke Satgas Pangan biar ada tindakan,” tandasnya.

  • Bos Bulog Geram, Karung Beras SPHP Dijual Bebas di Shopee dan TikTok-Tokopedia

    Bos Bulog Geram, Karung Beras SPHP Dijual Bebas di Shopee dan TikTok-Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengaku geram dengan adanya  karung beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) bekas yang dijual secara bebas di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penjualan karung beras SPHP merupakan tindakan ilegal, 

    “Bahaya itu. Nah ini makanya saya perintahkan Direktur Pengadaan hari ini untuk bertindak, jangan sampai ada jual-jual karung yang ilegal,” kata Rizal saat ditemui di Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Rizal menyatakan Bulog akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyediakan karung SPHP bekas dan melakukan repacking beras SPHP.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, terdapat beberapa penjual di Tokopedia yang menjual karung plastik beras SPHP laminasi ukuran 5 kilogram. Selain karung beras SPHP, penjual juga menjual karung plastik beras merek lain.

    Bisnis juga menemukan praktik penjualan karung SPHP di platform e-commerce Shopee, dengan harga satuan lebih murah. 

    Adapun Shopee dan TikTok-Tokopedia merupakan dua e-commerce terbesar di Indonesia saat ini dengan pangsa pasar di atas 20%. 

    Karung SPHP di Tokopedia

    Karung SPHP di Shopee

    Lebih lanjut, Rizal menuturkan, nantinya Bulog akan menambahkan hologram hingga identitas khusus yang menandakan bahwa beras tersebut merupakan beras SPHP asli. Dengan begitu, diharapkan masyarakat percaya dengan beras SPHP yang dipasarkan Bulog.

    “Nanti dari Direktur Pengadaan akan menambahkan hologram kah, atau id-id khusus kah, atau semacam kalau dulu ada semacam kertas yang ditempel di dalam itu. Sehingga nanti para pembeli beras SPHP itu yakin, oh ini beras betul-betul asli, berasnya Bulog. Kalau nggak ada tanda gini, berarti bukan beras Bulog nih, nah gitu,” tuturnya.

    Dia menyampaikan rencana penambahan hologram dan identitas khusus ini seiring dengan temuan beras oplosan yang dikemas ulang (repack) ke dalam kantong beras SPHP bekas di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.

    Adapun, oknum ini telah diringkus Direktorat Pinwil Khusus Polda Riau pada 24 Juli 2025. Rizal mengungkap modus operasi yang dilakukan oknum ini adalah dengan membeli kantong beras SPHP bekas dengan mengisinya dengan beras seharga Rp8.000 per kilogram.

    “Kemudian dengan beras yang Rp8.000 [per kilogram] itu ditambah lagi beras reject yang pecahan-pecahan itu, dimasukkan ke dalam beras SPHP, dimasukkan ke dalam kantong beras packing SPHP,” tuturnya.

    Setelahnya, sambung Rizal, oknum bakal menjahit kemasan SPHP bekas dan menjualnya di pasar seharga Rp13.000 per kilogram.

    “Nah hasil pemeriksaan dan hasil penelitian bahwa yang bersangkutan mengaku itu [melakukan repacking]. Jadi bukan beras Bulog yang dijadikan oplosan, tapi kantongnya yang dipakai untuk jualan SPHP itu,” terangnya.

    Adapun, Rizal menyatakan Perum Bulog telah menerjunkan tim ke seluruh wilayah untuk mengontrol beras SPHP di pasaran, termasuk melibatkan Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

    “Dan kemudian juga kami libatkan teman-teman Koperasi Merah Putih juga untuk bantu-bantu ngawasin. Kalau ada yang nakal kasih tahu, laporin ke Satgas Pangan biar ada tindakan,” pungkasnya.

  • Pengamat Blak-blakan Syarat Foto KTP Persulit Penyaluran Beras SPHP

    Pengamat Blak-blakan Syarat Foto KTP Persulit Penyaluran Beras SPHP

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai syarat pembelian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang diperketat justru mempersulit penyaluran program ini.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan beras SPHP periode Juli–Desember 2025 sebanyak 1,31 juta ton. Sementara itu, sampai dengan 21 Juli 2025 pukul 08.00 WIB, penyaluran beras SPHP baru mencapai 182.214 ton dari total pagu tahun 2025 sebesar 1,5 juta ton.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan penyaluran beras SPHP tahun ini jauh lebih ketat agar penyaluran sesuai tujuan.

    Dia menjelaskan bahwa warga harus membawa KTP untuk keperluan foto dan diunggah di aplikasi Klik SPHP saat mitra menjual beras SPHP ke konsumen.

    Selain itu, pengecer juga harus menandatangani surat pernyataan di atas meterai. Namun, dia menuturkan bahwa persyaratan super ketat seperti ini belum diberlakukan pada tahun sebelumnya. 

    “Hampir bisa dipastikan karena skema super ketat ini yang membuat penyaluran SPHP seret,” kata Khudori dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).

    Lebih lanjut, Khudori menyampaikan bahwa pengecer harus mendaftar dan direkomendasikan oleh dinas ketahanan pangan dan unit pengelola teknis (UPT) pengelola pasar sebelum menjadi mitra penyalur SPHP.

    Pendaftaran ini kemudian diajukan ke kantor pusat Perum Bulog untuk mendapatkan persetujuan. Jika disetujui, maka mitra harus mengunduh aplikasi Klik SPHP. Aplikasi ini juga dirancang untuk memesan beras SPHP.

    Namun, pengecer akan ditindak sesuai Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar jika melanggar ketentuan.

    Selain itu, pelanggaran oleh pengecer juga terancam hukuman sebagaimana tertuang dalam Pasal 139 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yakni sanksi penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

    “Akibat persyaratan ini, sejumlah calon pengecer mundur teratur. Mereka khawatir tak bisa memastikan beras di konsumen tak dijual lagi,” ujar Khudori.

    Di sisi lain, Khudori mengatakan bahwa harga beras terus naik. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga beras pada Juli 2025 merambat ke atas setiap minggunya.

    “Kalau harga terus naik itu pertanda pasokan beras di pasar terbatas. Beras SPHP yang diharapkan mengguyur pasar dalam jumlah besar, masif, dan menjangkau wilayah luas ternyata jauh dari harapan,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Perum Bulog mewajibkan masyarakat mengunggah foto setiap melakukan pembelian beras SPHP agar tidak melakukan penyelewengan. Adapun, bukti foto ini nantinya harus diunggah ke dalam aplikasi Klik SPHP.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan syarat foto ini merupakan bentuk pengetatan Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pembeli beras SPHP juga dibatasi pembeliannya maksimal dua kemasan ukuran lima kilogram dan tidak boleh dijual kembali.

    “Setiap pembelian [beras SPHP] sekarang juga sudah diperintahkan itu difoto, siapa yang beli difoto dan difoto itu nanti di-upload di aplikasi,” kata Rizal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Unggahan foto ini merupakan tanda bukti pembeli pernah membeli beras SPHP. “… sehingga apabila di kemudian hari ada pemeriksaan dan lain sebagainya, ada bukti-bukti otentik bahwa memang pembelian tersebut ada dokumentasinya dan lain sebagainya,” terangnya.

    Dia menjelaskan pengetatan syarat penyaluran beras SPHP dilakukan agar tidak dimanfaatkan oknum yang tak bertanggungjawab. Alhasil, Perum Bulog bersama Bapanas telah membuat aturan bahwa setiap ritel atau kios-kios yang menjual beras membuat surat pernyataan.

    “Surat pernyataan itu bahwa sanggup untuk tidak melanggar aturan sesuai dengan Juknis, dan yang kedua, apabila melanggar, siap diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” terangnya.

    Adapun, aturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Rizal menyatakan pelanggaran terhadap penyaluran beras program SPHP bisa dikenai dendanya hingga Rp2 miliar atau hukuman penjara maksimal empat tahun.

    “Ini yang untuk memberikan shock therapy kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyelewengkan beras-beras SPHP ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa setiap pengecer wajib masuk dalam aplikasi klik SPHP dengan mencantumkan identitas berupa KTP hingga surat izin usaha. “Sehingga yang menyalurkan itu betul-betul teridentifikasi dengan baik, tidak ilegal ataupun yang diyakinkan pasti legal,” ujarnya.

    Selanjutnya, pemesanan dari masing-masing pasar pengecer maksimal sebesar dua ton. Namun, pengecer tidak boleh melakukan pemesanan jika stok beras SPHP belum terjual habis. “Kira-kira tinggal 10% atau tinggal 5% baru boleh pesan yang kedua kalinya,” pungkasnya.

  • Kolaborasi BULOG dan TNI Terus Berlanjut Lewat Gerakan Pangan Murah di YONIF 328/Dirgahayu, Cilodong – Page 3

    Kolaborasi BULOG dan TNI Terus Berlanjut Lewat Gerakan Pangan Murah di YONIF 328/Dirgahayu, Cilodong – Page 3

    Sebagai bentuk komitmen terhadap program ini, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, turun langsung meninjau pelaksanaan di lapangan. “Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya BULOG dalam memastikan tersedianya pangan pokok dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat dan keluarga besar TNI. BULOG mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas dukungan dari Jajaran TNI yang luar biasa kepada BULOG,” ungkap Rizal saat memberikan keterangan.

    Pada kegiatan ini, BULOG menyediakan sejumlah komoditas dengan harga stabil, yaitu Beras SPHP sebanyak 10 ton dengan harga Rp12.500/kg atau Rp62.500,00 per bag, Minyak Goreng Minyak Kita sebanyak 2 ton dengan harga Rp15.700/liter dan Gula Pasir sebanyak 1 ton dengan harga Rp17.500/kg. Pembelian beras SPHP dibatasi maksimal dua kemasan per konsumen. Mekanisme ini diterapkan agar beras SPHP dapat dijangkau oleh masyarakat lebih merata, tepat sasaran dan tidak diperjualbelikan kembali secara ilegal.

    Pihak TNI menunjukkan dukungan kepada BULOG dalam berbagai penugasan pemerintah, utamanya dalam dukungan logistik. “Kami sangat mendukung program ini, karena sangat dirasakan oleh masyarakat langsung, terlihat dari animo pengunjung baik masyarakat sekitar maupun keluarga besar TNI,” ujar Kasdivif 1 Kostrad, Brigadir Jenderal TNI Vivin Alvianto.

  • Bulog sebut stok beras akan bertambah usai catat rekor 4,2 juta ton

    Bulog sebut stok beras akan bertambah usai catat rekor 4,2 juta ton

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memberikan keterangan di Makodam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Bulog sebut stok beras akan bertambah usai catat rekor 4,2 juta ton
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 23:19 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog menyebutkan stok beras nasional akan bertambah lagi usai mencatat rekor tertinggi stok beras sebesar 4,2 juta ton hingga pertengahan tahun 2025.

    Penambahan ini diprediksi terjadi saat panen raya pada Agustus 2025 yang diperkirakan menambah stok nasional hingga 1 juta ton.

    “Jadi masyarakat dijamin punya beras. Tidak ada yang perlu khawatir,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/7).

    Catatan 4,2 juta ton beras yang berhasil disimpan oleh Perum Bulog, disebut Ahmad merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia Merdeka, dan menjadi tonggak penting dalam misi besar menuju swasembada pangan.

    “Serapan Bulog luar biasa. Stok kita saat ini sekarang 4,2 juta ton, ini rekor sejarah. Kita kumpulkan sampai Juni 2025,” ujar Ahmad.

    Untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang, lanjut dia, pemerintah bersama Bulog mendukung pengembangan lahan sawah baru di berbagai wilayah strategis.

    “Lahan baru sedang diproses. Di Merauke 1 juta hektare, Kalimantan Tengah 1 juta hektare, dan Sumatera Selatan juga 1 juta hektare. Ini akan menjadi kantong logistik pangan nasional,” ucapnya.

    Pemerintah, kata dia, telah menetapkan tiga target besar, swasembada pangan dalam waktu dekat, ekspor pangan dalam dua tahun ke depan, dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia pada tahun ketiga.

    Saat ditanya mengenai pembangunan infrastruktur seperti gudang Bulog di lahan baru, Ahmad tidak menjawab dengan pasti, namun pihaknya memastikan Bulog akan hadir di ujung rantai produksi.

    “Bulog pasti akan menyerap seluruh hasil pertanian masyarakat. Karena Bulog ini milik negara, milik rakyat,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Ahmad juga memberikan apresiasi pada para petani yang telah berkontribusi besar bagi stabilitas pangan nasional lewat kinerja mereka yang luar biasa.

    “Rata-rata panen petani sekarang dua kali dalam setahun, bahkan ada yang sampai tiga hingga empat kali. Ini prestasi luar biasa dan harus dipertahankan agar Indonesia tetap surplus pangan, khususnya beras dan jagung,” tuturnya.

    Diketahui, serapan beras Bulog hingga Juni 2025 mencapai 2,65 juta ton, hampir mendekati target 3 juta ton.

    Hal ini membuat Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengusulkan tambahan target untuk Bulog menyerap beras menjadi 4,5 juta ton pada 2025.

    Sumber : Antara

  • Dapat Beras Oplosan-Tak Sesuai Takaran, Segera Tukar!

    Dapat Beras Oplosan-Tak Sesuai Takaran, Segera Tukar!

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan masyarakat bisa meminta ganti rugi jika mendapatkan beras yang tidak sesuai mutu atau tidak sesuai takaran pada label kemasan. Untuk menukar dengan yang kualitas bagus, masyarakat bisa menunjukkan bukti belanja atau faktur.

    “Minta faktur dong kalau setiap kali kita pembelian kan pasti ada faktur, bon gitu ya itu bukti bahwa dia belanja di situ, barang itu terus selanjutnya dia minta tukar ke tempat dia beli,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jumat (18/7/2025).

    Hal ganti rugi ini telah tertuang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam aturan tersebut terdapat peraturan hak dan kewajiban konsumen.

    “Pasal 4, hak konsumen hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi, hak untuk memilih barang, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar dan mendapat hak untuk mendapatkan pembinaan. Ini yang di bawahnya hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi,” jelasnya.

    Moga menegaskan, jika masyarakat yang meminta ganti rugi dipersulit bisa mengadukan keluhan tersebut ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

    “Bisa (laporkan), kan ada LPKSM ada BPSK,” tuturnya.

    Dapat Beras SPHP Tak Sesuai Takaran Bisa Ditukar

    Selain beras premium, masyarakat juga bisa menukar jika mendapat beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak sesuai takaran. Hal ini dipastikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Ahmad Rizal menjelaskan, semua tempat yang menjual beras SPHP harus dilengkapi dengan timbangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan beras SPHP ini sampai ke konsumen sesuai dengan takarannya.

    “Karena setelah beli, semua (beras) harus ditimbang. Timbangan ini untuk meyakinkan konsumen (takarannya) 5 kg. Kalau kurang (dari 5 kg), (konsumen) bisa tukar dengan yang 5 kg,” kata Ahmad Rizal, dalam peluncuran beras SPHP di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan.

    Kemudian, pedagang juga bisa menukar beras yang tidak sesuai takaran tersebut kepada Perum Bulog. Pedagang tinggal mengkalkulasikan jumlah pack beras SPHP yang tidak sesuai takaran.

    “Nanti yang jual atau retailernya, komplain lagi ke gudang Bulog, ‘pak ini ada sekian kotak nih, sekian packaging yang belum 5 kg’. Boleh begitu,” jelasnya.

    Ahmad Rizal juga mengatakan, penjualan beras SPHP diperketat dan dibatasi. Konsumen yang akan membeli harus menunjukkan foto KTP, kemudian akan diunggah di KlikSPHP, aplikasi untuk mendata penyaluran beras operasi pasar tersebut.

    “Kan ada KTP difoto dan sebagainya. Nanti di-upload di KlikSPHP. Di-upload sama pengecernya. Tujuannya, kalau nanti ada pengecekan dan sebagainya, ada buktinya,” pungkasnya.

    (ada/fdl)

  • Jadi Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani Ajukan Pensiun dari TNI – Page 3

    Jadi Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani Ajukan Pensiun dari TNI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengonfirmasi bahwa dirinya telah mengajukan pensiun dari dinas militer Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menyatakan pengajuan pensiun tersebut sudah disampaikan kepada Panglima TNI dan kini tengah dalam proses.

    “Sudah (diproses). Saya sudah purna tugas, sudah mengajukan pensiun per 1 Juni 2025 lalu ke Panglima TNI. Jadi saya sudah siap purna. (Pengajuan pensiun) sedang proses,” kata Ahmad Rizal Ramdhani dikutip dari ANTARA, Jumat (18/7/2025).

    Ia menambahkan, “Saya sudah mengajukan per 1 Juni. Nanti saya kasih surat pribadi saya untuk mengajukan pensiun dini.”

    Siap Tinggalkan TNI dan Fokus Pimpin Bulog

    Meski proses persetujuan pensiun masih berlangsung, Ahmad Rizal menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas di luar institusi militer. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap profesional dalam menjalani amanah baru sebagai pimpinan di Perum Bulog.

    “Kita siap mengikuti aturan yang berlaku. Sebagai prajurit yang profesional, ya karena harus purna, ya kita siap purna. Yang penting kan mengabdi tidak harus di TNI, bisa mengabdi di instansi lainnya juga,” ujarnya.

     

  • Bulog pastikan masyarakat bisa tukar beras SPHP jika tak sesuai berat

    Bulog pastikan masyarakat bisa tukar beras SPHP jika tak sesuai berat

    Semua (pengecer/retailer) wajib punya timbangan kalau nggak punya timbangan, tidak usah jualan. Jangan merugikan masyarakat…,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan masyarakat bisa menukar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jika tidak sesuai dengan berat yang ditentukan.

    Ahmad Rizal, saat ditemui di Jakarta, Jumat, mengatakan, seluruh beras SPHP telah ditimbang dan dikemas dalam bentuk 5 kilogram (kg).

    Sebelum membeli, masyarakat diperkenankan untuk menimbang beras SPHP terlebih dahulu di gerai yang dituju.

    “Stoknya (beras) banyak. Karena di counter (gerai) habis beli, semua harus timbang. Konsumen timbang, yakinkan (beratnya) 5 kg. Kalau kurang, tukarkan yang (beratnya benar) 5 kg,” katanya.

    “Semua (pengecer/retailer) wajib punya timbangan kalau nggak punya timbangan, tidak usah jualan. Jangan merugikan masyarakat. Jadi timbangnya di tempat,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Ahmad Rizal mengingatkan bahwa setiap transaksi pembelian beras SPHP pun disertai proses verifikasi menggunakan identitas diri pembeli.

    Setelah konsumen menimbang dan melakukan pembayaran, identitasnya akan difoto dan diunggah ke laman web resmi SPHP milik Bulog.

    “Tujuannya, kalau nanti ada pengecekan dan sebagainya, ada buktinya. Ini, lho (buktinya),” kata dia.

    Di sisi lain, Ahmad Rizal mengungkapkan target penyaluran SPHP bulan Juli adalah sebesar 98.912.002 kg (98 ribu ton).

    Adapun total target program SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 adalah sebesar 1.318.800 kg atau 1,3 juta ton.

    “Per hari ini telah terealisasi sekitar 860.680 kg (860 ton) dalam waktu lima hari, atau sekitar 0,97 persen dari target bulanan. Realisasi harian 310.665 kg (310 ton),” ujar Ahmad Rizal.

    Sementara itu, untuk target penyaluran bantuan pangan Perum Bulog periode Juni dan Juli 2025 adalah sebesar 365.541.660 kg (365 ribu ton).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog Mayjen Ahmad Rizal: Sekarang Saya Mengabdi di Sipil

    Dirut Bulog Mayjen Ahmad Rizal: Sekarang Saya Mengabdi di Sipil

    Dirut Bulog Mayjen Ahmad Rizal: Sekarang Saya Mengabdi di Sipil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Utama
    Perum Bulog
    Mayjen
    TNI

    Ahmad Rizal Ramdhani
    menegaskan bahwa telah mengajukan pengunduran diri secara resmi dari dinas aktif di TNI sejak 1 Juni 2025.
    Ahmad Rizal menyatakan, meski mundur dari TNI, ia sama-sama mengabdi demi bangsa dan negara, tetapi kini di lingkungan sipil pada sektor pangn.
    “Dulu kami mengabdi dengan adik-adik kami di TNI. Nah, sekarang saya mengabdi dengan teman-teman semuanya. Di lingkungan sipil. Yang penting, kita mengabdi untuk bangsa dan negara, mewujudkan swasembada pangan,” kata Rizal di Markas Kopassus, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
    Ia menuturkan, meski proses administratif di Mabes TNI masih berjalan, dirinya saat ini sudah tidak aktif lagi di lingkungan militer dan tengah beralih mengabdi di sektor sipil.
    Ahmad Rizal juga mengaku  belum menerima Surat Keputusan (SK) resmi dari Mabes TNI mengenai status purnawirawannya.
    “Nunggu Skep (Surat Keputusan) dulu. Kan belum keluar Skep-nya, Mas,” ujarnya.
    Diketahui, Ahmad Rizal mulai menjabat sebagai
    Dirut Perum Bulog
    sejak Juli 2025.
    Penunjukkan Ahmad Rizal sebagai dirut BUMN itu menjadi persoalan karena jabatan dirut BUMN tidak termasuk dalam 14 posisi sipil yang dapat diduduki anggota TNI sebagaimana diatur dalam UU TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beras SPHP Resmi Dijual di Pasar-Kopdes, Mentan Pastikan Tak Dioplos

    Beras SPHP Resmi Dijual di Pasar-Kopdes, Mentan Pastikan Tak Dioplos

    Jakarta –

    Pemerintah resmi meluncurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasaran. Sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP akan dijual ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500/kilogram (kg) atau Rp 62.500/5kg.

    Beras SPHP ini akan dijual ke pasar tradisional, kios pangan pemerintah, hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Masyarakat bisa mendapatkan dalam kemasan 5 kg dan pembelian dibatasi 10 kg atau 2 pack.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan beras SPHP dari pemerintah sesuai standar dan bukan oplosan. Beras tersebut diproduksi oleh BUMN Pangan yakni Perum Bulog.

    “Oh kalau ini nggak (bukan oplosan), nggak berani, ini pelat merah ini. Semua, nggak berani. Ini perintah Bapak Presiden, nggak berani ada yang oplos,” kata dia dalam peluncuran beras SPHP di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    “Saya saja nggak berani, apa lagi beliau-beliau ini, mana berani mau oplos. Ini sesuai standar 1,3 juta sesuai yang ada di kemasan,” tambahnya.

    Amran menerangkan, bahwa langkah penyaluran beras SPHP ini diambil guna menekan gejolak harga beras di masyarakat. Ia meyakini, harga beras akan turun satu sampai dua minggu lagi.

    “Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” terangnya.

    Untuk penyaluran, pemerintah menggandeng jaringan Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan target penyaluran beras SPHP Juli 98.912.002 kg (98 ribu ton).

    “Rotal realisasi sampai dengan hari ini sudah berjalan 5 hari Itu 860.680 kg (860 ton) persentase sekitar 0,97%. Realisasi harian 310.665 kg (310 ton),” ungkapnya.

    Selain penyaluran beras SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan. Ahmad Rizal menerangkan penyaluran bantuan pangan ditargetkan selama Juni-Juli 365.541.660 kg (365 ribu ton).

    “Total realisasi sampai dengan hari ini sudah 3 hari ini 5.176.400 kg (5.176 ribu ton). Itu dalam waktu 3 hari, di seluruh Indonesia, untuk persentasenya baru 1,42%,” pungkasnya.

    Tonton juga video “BPOM Bicara Kasus Beras Oplosan, Sebut Belum Ada Laporan Keracunan” di sini:

    (ada/fdl)