Xcloud.id

Tag: Ahmad Rizal Ramdhani

  • Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Bisnis.com, BEKASI — Perum Bulog menyiapkan sejumlah langkah terkait percepatan target swasembada beras oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada tahun ini.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan bahwa dirinya telah menginstruksikan jajarannya untuk menata kembali pengelolaan beras, mulai dari proses penyerapan hingga penyaluran.

    “Kaitan dengan percepatan ini Bulog akan menata, mulai dari penyerapannya, kemudian nanti penyimpanan dan pergudangannya,” kata Rizal saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).

    Terkait penyaluran beras, purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini menjelaskan bahwa Bulog juga berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti TNI, Polri, hingga Kejaksaan Agung.

    Rizal menyampaikan ketiga instansi itu juga menerima tugas untuk terlibat dalam mendorong ketahanan pangan dalam negeri, sehingga sinergi perlu dilakukan.

    Ketika ditanya perihal penyesuaian target serapan dan penyaluran beras dalam lingkup Bulog, dia menyampaikan masing-masing tetap dipatok sebanyak 4 juta ton penyerapan dan 1,5 juta ton penyaluran.

    Menurut Rizal, jumlah tersebut dipastikan cukup sebagai beras cadangan bagi masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi kontingensi maupun hal darurat lainnya.

    “Stok kita kan 4,2 juta ton, kemudian serapan kami selama ini sudah 4 juta ton. Yang sudah keluar barang untuk beras SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] maupun bantuan pangan rencananya adalah 1,5 juta ton,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun ini dengan sejumlah syarat, antara lain terkait impor beras dan kondisi iklim.

    Dia menjelaskan bahwa syarat pertama yang telah dipenuhi berkaitan dengan stok beras yang saat ini berkisar 4 juta ton di Perum Bulog, mengungguli capaian tahun lalu yang berkisar 1 juta ton.

    “Kata kunci pertama stok [beras] kita tertinggi, dulu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton. Kedua adalah [beras] tidak diimpor, mudah-mudahan 4 bulan lagi bertahan tidak diimpor,” katanya di tempat yang sama.

    Dia kemudian menyinggung perihal faktor iklim. Amran berharap tidak ada keadaan cuaca yang dapat mengguncang produksi beras hingga akhir tahun ini.

    Jika sesuai skenario tersebut, dia meyakini bahwa swasembada beras akan tercapai dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target empat tahun yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

    Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

    Bisnis.com, BEKASI — Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah pemangku kepentingan lain melakukan panen raya program Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada hari ini.

    Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Reda Manthovani menyampaikan bahwa sebanyak 32 ton gabah dihasilkan dari empat hektare lahan sitaan kasus korupsi dana investasi PT Asabri periode 2012–2019 atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro.

    “Luasan aset keseluruhan [Benny Tjokro] di Kabupaten Bekasi ini sejumlah kurang lebih 330 hektare yang terdiri dari 414 bidang tanah,” kata Reda dalam konferensi pers di lokasi, Selasa (19/8/2025).

    Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa Kejagung memanfaatkan lahan sitaan yang dalam proses pelelangan ini untuk mendukung program ketahanan pangan.

    Angka 32 ton gabah didapatkan dari empat hektare lahan padi dengan varietas Cakrabuana yang masing-masing menghasilkan hingga 8 ton. Dengan demikian, dari keseluruhan lahan Benny yang disita, masih terdapat potensi panen gabah hingga mencapai 2.640 ton.

    “Dapat dibayangkan jika dari 330 hektare aset di Kabupaten Bekasi ini semua ditanami padi, maka potensi hasil panen bisa mencapai 2.640 ton gabah atau senilai Rp17,16 miliar per 3 bulan, atau Rp51,48 miliar per tahun,” tuturnya.

    Reda juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan, program Jaksa Mandiri Pangan sejauh ini telah menghasilkan 65 ton gabah yang dibeli oleh Perum Bulog sesuai standar pemerintah seharga Rp6.500 per kg. Total pembelian pun mencapai Rp364 juta.

    Pada saat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa Korps Adhyaksa berdampak besar dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya dari aspek percepatan distribusi pupuk hingga cetak sawah.

    Menurut Amran, ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementan pun memproyeksikan swasembada beras dapat tercapai pada tahun ini, seiring dengan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat.

    “Mudah-mudahan tidak ada guncangan dalam empat bulan kemudian. Target Bapak Presiden empat tahun swasembada [beras], hampir pasti. Jika empat bulan ke depan tidak ada guncangan, itu satu tahun kita bisa rebut,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya langsung menyerap hasil panen dari lahan sitaan Kejagung tersebut sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) pemerintah.

    “Yang empat hektare ini pasti kami langsung serap, tadi saya perintahkan Pinwil Jabar itu langsung menyerap, kemudian nanti ditindaklanjuti untuk lahan-lahan sisanya yang 300 hektare tadi,” katanya saat ditemui wartawan.

    Menurut Rizal, Bulog bakal menjadi off-taker dari hasil panen para petani setempat, sehingga rakyat dapat merasakan manfaatnya. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan.

  • Mentan Sebut Harga Beras Berangsur Turun – Page 3

    Mentan Sebut Harga Beras Berangsur Turun – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan empat skema untuk mempercepat penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (beras SPHP). Langkah ini diambil untuk membantu mengendalikan harga beras di pasaran.

    Rizal menjelaskan, Bulog telah mendapat penugasan khusus untuk segera menyalurkan beras SPHP. Skema pertama dilakukan melalui pengecer pasar yang menggunakan aplikasi SPHP, dengan kewajiban mematuhi aturan yang berlaku.

    “Yang pertama ke pengecer-pengecer pasar. Itu mereka menggunakan aplikasi SPHP, jadi pengecer-pengecer tersebut itu harus mengikuti aturan SPHP,” kata Rizal di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Empat Skema Distribusi Beras SPHP

    Selain lewat pengecer pasar, skema kedua adalah penyaluran melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dengan jumlah disesuaikan kebutuhan tiap daerah. Skema ketiga dilakukan melalui koperasi di kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk koperasi TNI/Polri.

     

  • Penyaluran Beras Murah Masih Seret, Ini Penyebabnya

    Penyaluran Beras Murah Masih Seret, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    Penyaluran beras murah melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih minim. Realisasinya baru mencapai 16.741 ton, dari total target tahun ini 1,3 juta ton.

    Salah satu penyebabnya adalah kesulitan penggunaan aplikasi bernama Klik SPHP oleh pedagang, sehingga memerlukan sosialisasi.

    “Betul (masih jauh dari target). Memang satu karena semua ini menggunakan aplikasi (Klik SPHP), namanya ini mohon maaf kan perlu sosialisasi, teman-teman pengecer-pengecer di pasar kan sudah sepuh-sepuh, handphone yang digunakan masih jadul, sehingga nggak ada handphone android dan sebagainya,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Meski begitu, pihaknya mengklaim terus membantu pedagang untuk mendapatkan beras SPHP. Kemudian, karena kendala penerapan aplikasi pada pedagang, untuk mempercepat penyaluran, gudang Bulog di wilayah melakukan penjualan beras SPHP.

    “Namanya kita jualan terbatas ini kan, sampai kita nih jualnya gudang-gudang Bulog yang ada di wilayah itu juga jualan, operasi pasar, bawa truk sampai ke pasar-pasar,” terangnya.

    Sebagai informasi, beras SPHP merupakan salah satu program pemerintah untuk melakukan intervensi harga beras saat tinggi. Beras tersebut dijual dalam kemasan 5 kg, dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg atau Rp 62.500/5 kg.

    Sebelumnya dalam rapat inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengungkap penyaluran SPHP baru mencapai 1% dari total target 1,3 juta ton tahun ini. Dalam datanya realisasinya baru 16.7412.

    “Saluran kita gunakan itu pengecer di pasar rakyat. Jumlah yang sudah menyalurkan beras SPHP 3.223 pengecer dengan kuantum 9.632, outlet binaan Pemda 722 oulet, kemudian instansi pemerintah melalui GPM, TNI Polri dan instansi lain ada 326 titik,” jelasnya, dalam rapat inflasi di Kementerian Dalam Negeri.

    (kil/kil)

  • Prabowo Rapat Isu Keamanan, Ketahanan Pangan dengan BIN-BGN

    Prabowo Rapat Isu Keamanan, Ketahanan Pangan dengan BIN-BGN

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk rapat membahas isu-isu strategis, termasuk di antaranya situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan rapat terbatas itu berlangsung tertutup diikuti oleh sejumlah pejabat seperti Kapolri Jenderal  Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn.) M. Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Dalam rapat yang sama, Seskab Teddy dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengikuti rapat terbatas tersebut.

    Presiden Prabowo, dalam rapat tersebut, mendengarkan laporan dari jajarannya mengenai situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional, serta isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Seskab Teddy dilansir ANTARA, Selasa, 12 Agustus.

    Selepas rapat bersama Presiden, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut dirinya melaporkan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis per 11 Agustus 2025. Dadan menyebut realisasi APBN untuk MBG per hari ini mencapai Rp8,2 triliun.

    Dari realisasi anggaran untuk MBG itu, BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan.

    Dadan kemudian menjelaskan Rp8,2 triliun yang digelontorkan untuk MBG itu difokuskan untuk mengintervensi asupan gizi kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil di berbagai daerah Indonesia.

    BGN sendiri menargetkan hingga akhir Agustus 2025 ada 8.000 SPPG beroperasi, terutama yang dibiayai oleh APBN, dengan target penerima sampai dengan mendekati 20 juta.

    “Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi, kami sudah lebih dari 2 minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dadan mengungkap strateginya untuk mencapai target mendekati 20 juta penerima MBG pada akhir Agustus 2025.

  • Badan Gizi Catat 14 Ribu Dapur MBG Baru Dibangun Tanpa APBN, TNI-Polri hingga BIN Ikut jadi Mitra – Page 3

    Badan Gizi Catat 14 Ribu Dapur MBG Baru Dibangun Tanpa APBN, TNI-Polri hingga BIN Ikut jadi Mitra – Page 3

    Saat ini, kata Dadan, sejumlah pemilik restoran, kafe, katering, bahkan hotel ada yang memilih untuk berubah fungsi menjadi SPPG dan ikut menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Jadi, juga banyak sekarang ini restoran, kafe, kemudian katering, bahkan ada hotel yang berubah fungsi dari melayani customer umum, (menjadi) melayani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan mengirimkan makanan ke berbagai penerima manfaat. Jadi, kalau satu restoran biasanya melayani mungkin ya sekitar 500 pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi, dan tidak ada satu pun yang parkir di restoran tersebut. Jadi, makanan dikirim ke sekolah, atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui (busui), dan anak balita. Itu yang saya laporkan (kepada Bapak Presiden, Red.),” ujar Dadan pula.

    Kepala BGN bersama sejumlah pejabat lainnya seperti Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn) M Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, mengikuti rapat terbatas mengenai keamanan dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Rapat itu berlangsung tertutup.

  • Ombudsman Soroti Risiko Politik di Balik Kelangkaan Beras

    Ombudsman Soroti Risiko Politik di Balik Kelangkaan Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman mengkhawatirkan kelangkaan beras imbas kasus beras oplosan akan melebar ke hal lain, termasuk ke ranah politik.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengungkap kelangkaan maupun ketiadaan stok beras itu terkonfirmasi dari pertemuan yang telah dilakukan Ombudsman dengan pelaku usaha beras.

    Berdasarkan informasi yang ia terima, kelangkaan maupun ketiadaan stok beras terkonfirmasi. Di mana, penggilingan besar yang biasanya memiliki stok 30.000 ton setiap hari, kini hanya memiliki 2.000 ton.

    Padahal, Yeka menilai, ketersediaan pangan merupakan hal yang penting dibandingkan yang lain. Menurut Yeka, pemerintah harus segera mengatasi kelangkaan beras  agar tak merembet ke persoalan lain.

    “Ketersediaan pangan ini akhirnya menjadi hal penting, hal utama dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Karena kalau sampai beras ini tidak ada, isunya bisa lari ke mana-mana, bisa ke persoalan politik dan lain sebagainya,” kata Yeka konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Untuk itu, Ombudsman mendorong agar pemerintah segera melepas cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog ke pasar. “Yang paling yang harus segera dirumuskan oleh pemerintah sekarang, masyarakat perlu ketersediaan beras,” ujarnya.

    Namun, Yeka menyebut pemerintah perlu menahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 (Perbadan 2/2023) tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, sebelum melepas CBP milik Bulog ke masyarakat.

    Sebab, ungkap Yeka, para penggilingan padi enggan menyerap gabah setara beras milik Bulog lantaran sebagian beras sudah lama tertimbun alias tak memenuhi persyaratan mutu dari Perbadan 2/2023.

    “Sebagian beras yang ada di Bulog itu, itu kan beras impor tahun lalu Ada yang berumur 1 tahun, Februari 2024, jadi sudah 1 tahun lebih. Otomatis pasti, mohon maaf, bau apek,” ujarnya.

    Di sisi lain, dalam Perbadan 2/2023 pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor beras untuk diedarkan wajib memenuhi persyaratan, minimal bebas hama, bebas bau apek, asam, dan bau asing lainnya, dan persyaratan keamanan.

    “Di dalam persyaratan mutu label, pelaku usaha dilarang mengolah ataupun juga menggunakan beras apek sebagai bahan baku untuk trading beras,” jelas Yeka.

    Oleh karena itu, sambung dia, Ombudsman meminta agar Bapanas menunda pemberlakuan Perbadan 2/2023 agar beras bisa tersedia di pasar.

    “Jadi orang bolehlah tidak sesuai, tidak memenuhi semua, tidak harus memenuhi semua persyaratan. Beberapa persyaratan seperti butir patah bisa, tetapi seperti bau apek, di Bulog berasnya sudah sebagian bau apek. Kalau itu dilarang, bagaimana?“ tuturnya.

    Meski begitu, Yeka menjelaskan bahwa beras apek tersebut masih bisa diproses lagi sebab ini hanya persoalan penyimpanan.

    Stok Beras Bulog Melimpah

    Dalam catatan Bisnis, Perum Bulog mengungkap total stok yang dikuasai telah mencapai 4,2 juta ton beras per 14 Juli 2025.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok beras jumbo yang dikuasai Bulog itu terdiri dari CBP dan stok komersial.

    “Per 14 Juli 2025, itu cadangan beras pemerintah adalah totalnya 4.237.120 ton. Kemudian untuk stok komersialnya adalah 14.139 ton. Jadi total beras kita adalah sekitar 4.251.259 ton,” ujar Rizal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sementara itu, realisasi pengadaan gabah kering panen (GKP) telah mencapai 3,7 juta ton dan realisasi pengadaan beras sebesar 726.000 ton. Dengan demikian, total pengadaan beras dalam negeri pada 2025 mencapai 2.765.051 ton.

    “Untuk pengadaan gabah menyumbang sekitar 75% dari total realisasi pengadaan beras yang mencerminkan fokus strategis Bulog dalam mendukung petani secara langsung,” jelasnya.

    Adapun seiring dengan stok beras di gudang Perum Bulog yang menumpuk, Rizal memastikan pihaknya secara rutin melakukan perawatan setiap bulan, mulai dari fumigasi, pengemasan ulang (repackaging), hingga penyemprotan.

    Selain itu, dia juga memastikan Bulog melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) dalam hal perawatan beras di gudang Bulog. “Supaya ini bisa long time, long term itu berasnya,” imbuhnya.

    Rizal menyebut dana yang digelontorkan Perum Bulog untuk mengelola beras di dalam gudang tergantung dari kapasitas gudang dan jumlah beras. Namun, dia enggan memberikan informasi secara detail berapa dana yang digelontorkan Bulog dalam melakukan perawatan di gudang. 

    “Gudang filial hampir di seluruh provinsi ada, karena kan jumlah yang sekarang 4,2 juta ton itu kan cukup besar. Mungkin di tempat kami juga sudah full, jadi ada beberapa pihak-pihak gudang yang rekanan dan sebagainya yang harus kita pinjam atau kita sewa,” pungkasnya.

  • Bulog sasar 18,3 juta penerima bantuan SPHP

    Bulog sasar 18,3 juta penerima bantuan SPHP

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Perum Bulog mengatakan sebanyak 18,3 juta penerima manfaat di Indonesia menjadi sasaran penyaluran program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada periode 2025.

    Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Tangerang, Sabtu mengatakan dari sasaran 18,3 juta penerima manfaat sekitar 1,3 juta ton beras.

    “Kami diperintahkan untuk menyalurkan beras SPHP ini ke seluruh Indonesia sejumlah 1,3 juta ton beras,” ujar dia.

    Ia mengatakan untuk pelaksanaan penyaluran bantuan pangan SPHP itu dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan melibatkan unsur TNI/Polri dan Koperasi Merah Putih melalui stimulus perekonomian periode bulan Juni dan Juli 2025.

    Upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan pangan berupa beras SPHP tersebut dilakukan sebagai menanggulangi terjadinya kenaikan harga pangan di tengah masyarakat, ujar dia.

    Lebih lanjut, ia mengatakan program SPHP itu menjadi solusi agar perolehan beras tetap dengan harga terjangkau, maksimal Rp12.500 per kilo gram (kg) atau Rp62.500 untuk 5 kg.

    “Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menurunkan fluktuatif harga betas dan untuk mengisi kekosongan beras-beras yang ada di pasaran,” katanya.

    Rizal mengatakan berdasarkan hasil pantauan lapangan, khususnya di wilayah Banten, distribusi beras SPHP berjalan optimal dan sesuai aturan berlaku. Di mana terdapat sekitar 8.000 ton beras SPHP akan diberikan untuk penerima manfaat bantuan pangan bulan Juni dan Juli 2025.

    “Untuk Banten sekitar 8.000 ton beras SPHP akan disalurkan dan untuk Tangerang Raya sendiri ada 5.000 ton beras,” ujar dia.

    Ia juga mengatakan untuk memastikan bantuan pangan tersebut tepat sasaran, Bulog menggunakan aplikasi khusus sebagai penyaluran kepada penerima manfaat. Mereka masing-masing akan memiliki kode (barcode) yang nantinya bisa dipindai dan data penerima dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    “Tentu dalam penyaluran SPHP ini kita jaga dan awasi bersama teman-teman TNI/Polri. Supaya tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai ini bisa kejadian seperti tahun-tahun lalu,” ujar dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog cek outlet hingga pasar pastikan SPHP tak disalahgunakan

    Dirut Bulog cek outlet hingga pasar pastikan SPHP tak disalahgunakan

    ANTARA – Guna memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau yang mudah diakses masyarakat, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, Sabtu (2/8), melakukan peninjauan outlet drive thru SPHP di Kantor Cabang Bulog Serang dan inspeksi ke sejumlah kios pedagang beras SPHP di Pasar Rau, Kota Serang, Banten. Kegiatan dilakukan dalam rangka memastikan beras SPHP disalurkan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. (Susmiatun Hayati/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menggandeng Kepolisian Negara RI (Polri) untuk mengawal penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar tepat sasaran, transparan, dan optimal dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya telah bertemu langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta dukungan dalam penyaluran beras SPHP.

    “Melalui pertemuan ini, kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai,” kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dalam pertemuan tersebut, Rizal yang didampingi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menuturkan pihaknya melakukan pembahasan langkah-langkah kongkret terkait sinergi antara Bulog dan Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan.

    Ia menambahkan, kolaborasi pihaknya bersama Polri menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan ekosistem pangan nasional yang tangguh, terjaga, dan berkelanjutan, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Rizal menambahkan, pihaknya bersama Polri juga bersinergi melaksanakan pengawasan terhadap peredaran beras di pasar guna memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Kami berterima kasih atas sambutan hangat Kapolri serta kesamaan visi dalam mendukung terwujudnya Astacita Presiden RI dengan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal.

    Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan SPHP di tahun 2025, saluran distribusi Beras SPHP dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya yaitu pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan gerakan pangan murah (GPM), outlet BUMN (Bulog dan ID Food).

    Selanjutnya PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company), Rumah Pangan Kita (RPK), toko ritel modern/swalayan, serta instansi pemerintah seperti TNI dan Polri melalui koperasi atau GPM.

    Program SPHP merupakan penugasan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.

    “Program ini berlangsung di periode bulan Juli sampai dengan Desember 2025 dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia,” kata Rizal.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan salah satu dukungan pihaknya yaitu dengan melakukan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat melalui gerakan pangan murah dan bazar jajaran Polri di seluruh Indonesia.

    Kapolri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan pertemuan secara virtual (video conference) dengan seluruh jajaran Polri dan Bulog untuk menyamakan persepsi dan memasifkan program SPHP.

    “Baik melalui Primkopol di masing-masing satuan jajaran Polri, maupun GPM dan bazar di masing-masing wilayah,” kata Listyo Sigit.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.