Xcloud.id

Tag: Ahmad Rizal Ramdhani

  • Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru

    Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membenarkan adanya penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    “Sudah (Dirut baru), kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru,” kata Erick di Jakarta, Selasa (8/7).

    Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.

    Erick tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penunjukan kembali anggota TNI sebagai Dirut Perum Bulog.

    Menurut dia, tugas penyerapan beras Bulog sudah tercapai, sehingga untuk penugasan berikutnya diserahkan kepada pemimpin Bulog yang baru.

    “Mereka (TNI) ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah, untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto resmi ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bulog menggantikan Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

    Berdasarkan keterangan resmi Perum Bulog diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, menyebutkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi melakukan pergantian Direktur Utama Perum Bulog.

    Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang sekaligus mengakhiri masa penugasan dan pengabdian Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karir dan pengabdian di institusi TNI.

    Dengan demikian, susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog yakni Direktur Utama Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq, Direktur Bisnis Febby Novita, Direktur Keuangan Hendra Susanto, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Mokhamad Suyamto dan Direktur SDM dan Umum Sudarsono Hardjosoekarto.

    Sumber : Antara

  • Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ahmad Rizal Ramdhani, seorang perwira tinggi TNI, menjadi Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). 

    Erick menjelaskan bahwa Ahmad Rizal menggantikan posisi Dirut Perum Bulog sebelumnya, Novi Helmy Prasetya yang dicopot dari jabatannya pada akhir Juni 2025. Novi juga merupakan perwira tinggi TNI.

    “Sudah kan kemarin Pak Novi diminta Panglima TNI untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya [Ahmad Rizal Ramdhani]. Sudah mungkin beberapa hari [menjabat],” kata Erick setelah agenda Rapat Kerja (Raker) Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2025).

    Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

    Dia juga merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

    Sebelumnya, Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, Erick telah memberhentikan Novi Helmy Prasetya dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog. Erick sempat mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Bulog.

    Pemerintah telah mengganti pucuk pimpinan Perum Bulog sebanyak lima kali dalam enam tahun terakhir sejak 2019. Sosok yang menjabat di perusahaan tidak pernah bertahan lama.  

    Masa jabatan Novi sebagai Dirut tergolong singkat, yakni sekitar empat bulan. Untuk diketahui, Novi diangkat sebagai Dirut pada Februari 2025, melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025. 

    Novi kala itu menggantikan posisi Wahyu Suparyono yang juga baru menjabat selama kurang lebih empat bulan lamanya, sejak pertama kali ditunjuk pada September 2024. 

    Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024 bulan September 2024, Wahyu resmi menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog. Mantan Dirut PT Asabri (Persero) itu menggantikan Bayu yang telah menduduki posisi Dirut Perum Bulog selama kurang lebih sembilan bulan lamanya. 

    Adapun, Budi Waseso menjadi Dirut dengan masa jabatan terlama sejak Erick menjabat sebagai Menteri BUMN. Di awal masa jabatan Erick, posisi Dirut Perum Bulog dipegang oleh Budi Waseso.  

    Buwas, sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog pada April 2018. Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018.  

    Terhitung sejak 27 April 2018, Buwas resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015. 

  • Erick Thohir Kembali Tunjuk Jenderal TNI Jadi Dirut Bulog, Kini Diisi Mayjen Ahmad Rizal

    Erick Thohir Kembali Tunjuk Jenderal TNI Jadi Dirut Bulog, Kini Diisi Mayjen Ahmad Rizal

    Erick Thohir Kembali Tunjuk Jenderal TNI Jadi Dirut Bulog, Kini Diisi Mayjen Ahmad Rizal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menunjuk perwira tinggi TNI sebagai direktur utama
    Perum Bulog
    .
    Kali ini, giliran Mayor Jenderal TNI
    Ahmad Rizal Ramdhani
    yang ditugaskan sebagai
    Dirut Bulog
    , setelah sebelumnya dijabat Letnan Jenderal TNI
    Novi Helmy Prasetya
    .
    Penunjukan Ahmad Rizal dilakukan setelah Novi Helmy mengakhiri masa tugasnya di Bulog per 3 Juli 2025 untuk kembali berdinas aktif di institusi TNI.
    Posisi Novi Helmy yang menjabat sejak 7 Februari 2025 itu pun digantikan sementara oleh Plt Dirut Bulog Prihasto Setyanto.
    “Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya (benar Mayjen TNI Ahmad Rizal),” ujar Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Erick menuturkan, Ahmad Rizal sudah mulai menjabat sebagai Dirut Bulog sejak beberapa hari terakhir.
    Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh alasan menunjuk figur dari militer untuk mengisi pucuk pimpinan BUMN sektor pangan tersebut.
    “Itu kan mereka ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap (hasil panen), untuk petani,” kata Erick.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi menjelaskan, Letjen TNI Novi Helmy kembali ke militer karena memutuskan tetap melanjutkan pengabdian di lingkungan TNI, sesuai aturan perundang-undangan.
    “Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI. Atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel, sehingga TNI menerima kembali Letjen TNI Novi Helmy Prasetya,” kata Kristomei kepada Kompas.com, Jumat (4/7/2025).
    Kristomei menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur penugasan prajurit TNI di luar institusi militer.
    Dalam pasal 47 UU tersebut, prajurit TNI yang ditugaskan di luar 14 instansi yang ditentukan harus mengundurkan diri atau pensiun dini.
    “Atas dasar kepentingan organisasi, pembinaan personel, dan pertimbangan keputusan Letjen TNI Novi Helmy tersebut, Panglima TNI bersurat ke
    Menteri BUMN
    pada 5 Juni 2025 untuk meminta persetujuan penarikan personel TNI atas nama Letjen TNI Novi Helmy Prasetya,” jelas Kristomei.
    Kementerian BUMN kemudian menyetujui penarikan tersebut melalui surat tertanggal 30 Juni 2025, dan secara resmi mengakhiri penugasan Novi Helmy di Bulog.
    Kristomei mengatakan, selama menjabat Dirut Bulog, Letjen Novi Helmy mencatat sejumlah capaian penting yang memperkuat peran Bulog dalam ketahanan pangan nasional.
    Dia juga menegaskan bahwa TNI tetap berkomitmen mendukung program-program strategis pemerintah, baik di dalam struktur militer maupun melalui penugasan di kementerian dan lembaga yang sesuai aturan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Erick Thohir Tunjuk Ahmad Rizal Ramdhani Jadi Dirut Bulog – Page 3

    Erick Thohir Tunjuk Ahmad Rizal Ramdhani Jadi Dirut Bulog – Page 3

    Lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1993, Novi Helmy Prasetya memilih kecabangan Infanteri, khususnya Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Hal ini menunjukkan komitmen dan dedikasinya yang tinggi terhadap tugas negara.

    Ia mengawali kariernya sebagai Komandan Peleton di Batalyon Infanteri 125/Simbisa dan Yonif 100/Prajurit Setia. Pengalaman memimpin pasukan di tingkat terdepan ini menjadi bekal berharga bagi kariernya selanjutnya.

    Puncak karier militernya ditandai dengan jabatan-jabatan strategis yang diembannya. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kopassus, sebuah posisi yang membutuhkan kemampuan analisis situasi strategis yang tajam dan ketelitian tinggi.

    Setelah itu, Novi Helmy Prasetya dipercaya memimpin sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda di Aceh. Jabatan ini menunjukkan kepercayaan tinggi atas kemampuannya dalam memimpin dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang cukup kompleks.

    Sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI (Aster Panglima TNI) sejak 21 Februari 2024. Jabatan ini menunjukan keahliannya dalam membangun hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat.

     

  • Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke Nasional 24 Januari 2025

    Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke Nasional 24 Januari 2025

    Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    secara khusus memberikan arahan kepada legislator dari partainya untuk mengawasi rencana proyek
    food estate
    di
    Merauke
    , Papua.
    Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menjelaskan bahwa Megawati cukup lama menyinggung proyek pemerintah yang banyak dikhawatirkan tersebut dalam acara pembekalan terhadap legislator PDI-P.
    “Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek
    food estate
    di Merauke,” ujar Deddy di sela-sela acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Fraksi PDI-P di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/1/2025).
    Menurut Deddy, Megawati meminta para legislator mengawasi program tersebut bisa berjalan dengan baik.
    “Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional atau
    food estate
    di Merauke, Papua Selatan.
    Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).
    Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.
    “Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara,” kata Ahmad Rizal.
    Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menegaskan pembangunan 2 juta hektar lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.
    “Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu,” katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
    Ribka menyebut food estate dijalankan untuk ketahanan pangan nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.
    Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate.
    Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.
    Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan pemerintah tidak tinggal diam.
    Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.
    Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.
    Karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Tegaskan Pembangunan “Food Estate” di Papua Selatan untuk Kebaikan Masyarakat

    Pemerintah Tegaskan Pembangunan “Food Estate” di Papua Selatan untuk Kebaikan Masyarakat

    Pemerintah Tegaskan Pembangunan “Food Estate” di Papua Selatan untuk Kebaikan Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri RI,
    Ribka Haluk
    , menegaskan bahwa pembangunan 2 juta hektar
    lumbung pangan
    atau
    food estate
    di
    Merauke
    , Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.
    “Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu,” katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
    Ribka menyebut food estate dijalankan untuk
    ketahanan pangan
    nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.
    Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate. Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.
    Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.
    “Kita sudah fasilitasi melalui gubernur, karena gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Saya pikir, sudah biasa lah. Puas atau tidak puas pasti berlanjut seperti itu. Tapi pengerjaannya sudah berjalan dan juga ada keterlibatan masyarakat adat di sana,” imbuhnya.
    Ribka mengatakan banyak pemuda setempat justru mendapatkan manfaat dari terciptanya lapangan kerja dalam proyek food estate ini.
    “Dia juga dapatkan penghasilan, ada pendapatannya, dibayar kerja, dan seterusnya,” imbuhnya.
    Ribka menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta mengambil lahan untuk kelompok tertentu.
    “Kalau ada masyarakat yang tidak puas, kita pemerintah bertanggung jawab untuk memediasi,” tandasnya.
    Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.
    Karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.
    Pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.
    Komandan Satgas BKO
    Ketahanan Pangan
    Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).
    Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.
    “Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara,” kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lumbung Pangan di Kampung Kaliki, Warga Merauke Optimias Kesejahteraan Meningkat

    Lumbung Pangan di Kampung Kaliki, Warga Merauke Optimias Kesejahteraan Meningkat

    Liputan6.com, Merauke – Program lumbung pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai membawa dampak positif bagi warga Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Merauke. Sejak Oktober 2024, lahan seluas 100 hektare telah digarap oleh masyarakat dengan pendampingan intensif dari TNI dan arahan langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Kami mulai menggarap lahan ini dengan pendekatan sistem hambur pada 24 Oktober. Langkah awal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Kasatgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan pers, Senin (9/12/24).

    Pendampingan rutin diberikan oleh TNI, didukung dengan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan benih padi secara gratis. Dukungan ini disambut antusias oleh masyarakat, terutama karena mayoritas warga masih belajar bertani.

    Sekretaris Kampung Kaliki, Nathan Ndiken, mengungkapkan kebanggaannya atas program ini yang membawa harapan baru bagi warga lokal.

    “Sebelumnya, kami hanya tahu pangkur sagu. Sekarang kami belajar menanam, memupuk, dan merawat tanaman padi. Kami sangat bersyukur dan berharap pemerintah terus mendampingi kami,” ujarnya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Nathan menambahkan, pendampingan berupa penyuluhan lapangan (PPL) dan pelatihan sangat penting untuk mendukung keberhasilan program ini. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan TNI, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

    Program lumbung pangan ini menjadi momentum penting bagi warga Kampung Kaliki untuk beralih menjadi petani produktif dan berdaya saing, sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional mewujudkan kemandirian pangan.

    Sementara itu, Ketua adat dari salah satu marga di Kampung Kaliki, Albertus Mahuse mengatakan bahwa warganya sangat senang dengan dibangunnya lumbung pangan dari tanah Papua. Menurutnya, masyarakat sudah mengajukan sejak 5 tahun lalu, agar lahan mereka dapat dioptimalkan.

    “Kami sepakat untuk membuka lahan persawahan. Yang siap dibuka ada 1.000 hektare dan yang sekarang ada 200 hektare kemudian 700 hektare ada di belakang yang sementara sudah dikerjakan dan 100 hektare nya di sini, di pertengahan,” katanya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Albertus menambahkan warga Distrik Kurik memang sudah memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan pertanain. Hal ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat, baik di bidang keuangan dan ekonomi.

    “Itu yang kami butuhkan. Kalau yang lain-lain, kami masih membelakangkan semuanya. Kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang ada di Kampung Kaliki ini, itu yang kami butuhkan,” katanya.

    Diketahui, piloting kegiatan cetak sawah di kampung Kaliki ini dilakukan di lahan milik lima marga. Di antaranya Marga Mahuze, Kaize, Balagaize, Ndiken, dan Gabze.

    “Jadi di sini kami sudah sepakat membuat persawahan di sini. Beberapa marga sudah sepakat sehingga kami siap untuk membuat persawahan di lahan ini,” katanya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) saat meninjau lokasi cetak sawah Merauke mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan swasembada pangan. Di antaranya adalah memperkuat program intensifikasi atau optimisasi lahan (oplah) dan juga mempercepat ekstensifikasi atau cetak sawah baru.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri mengaku puas dengan pelaksanaan oplah dan juga cetak sawah yang saat ini terus dikerjakan secara progresif. Dia pun yakin pelaksanaan ini dapat membawa hasil yang baik terutama untuk kepentingan bangsa, negara dan juga rakyat Indonesia.

    “Komisi IV dan seluruh rakyat Indonesia saya yakin mendukung penuh visi dari Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan dan salah satu jalan untuk mewujudkan swasembada pangan ini mencetak sawah di luar Jawa yang lahan garapannya cocok dan produktif,” jelasnya.

  • Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

    Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

     

    TRIBBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memenuhi produksi dalam negeri sehingga membuat harga-harga relatif stabil.

    Menurut Presiden, inisiasi Mentan Amran patut menjadi contoh bagi menteri dan kepala daerah lain untuk sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Diketahui, Mentan bergerak cepat melakukan pompanisasi disaat musim kering panjang atau el nino terparah sepanjang sejarah. 

    “Terimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) atas langkah cepat saudara sehingga membuat harga beras relatif aman. Padahal kita tau, kita baru saja menghadapi musim el nino yang berkepanjangan,” ujar Presiden dalam Rapat Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri, Senin, 9 Desember 2024.

    Mengenai hal ini, Presiden juga bersyukur karena pemerintahan yang dipimpinnya mampu mengendalikan negara dalam keadaan aman, disaat seluruh negara tengah menghadapi ketidakpastian.

    Oleh karena itu, Presiden yakin bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan mencapai target swasembada sehingga dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi mengambil kebijakan impor yang dapat merusak harga di tingkat petani.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada semua tingkatan, saya bersyukur bahwa kita bisa mengendalikan negara kita dalam keadaan di mana seluruh dunia menghadapi ketidakpastian. Dan saya yakin swasembada pangan bisa menjadi pengendali inflasi dan ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

    Presiden menambahkan bahwa pekerjaan sekecil apapun apabila dikerjakan secara terus menerus maka akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh, peningkatan produksi lewat pompanisasi mampu menambah cadangan beras nasional.

    “Hal hal yang kecil, hal hal yang vital kalau kita kerjakan terus bisa kita kendalikan sepeti pangan dan beras. Jadi saya terimakasih kepada semua yang bekeja,” jelasnya.

    Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif

    Tokoh Masyarakat Papua Selatan, John Gluba Gebze, menegaskan dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan di Merauke sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. 

    Ia menyoroti pentingnya program ini sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang mengangkat potensi lokal, memaksimalkan lahan produktif, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

    Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Merauke pada Sabtu (7/12/2024). Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    John Gluba Gebze, yang juga penggagas pemekaran Papua Selatan, menegaskan bahwa program lumbung pangan yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar agenda pemerintah pusat, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua Selatan. 

    Menurutnya, program ini mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tetap menghormati kearifan lokal dan kepemilikan tanah adat.

    Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    “Lahan yang digunakan bukan diambil dari masyarakat, melainkan lahan tidur yang selama ini belum dioptimalkan. Ini adalah kesempatan besar untuk mendorong kesejahteraan melalui pembangunan sektor pertanian,” ujar John.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong anak-anak muda Papua Selatan untuk lebih aktif menggarap lahan dengan teknologi modern. “Ini bukan hanya tentang beras, tetapi tentang bagaimana kita membangun ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri dari Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa program lumbung pangan di Merauke menjadi salah satu kunci pencapaian swasembada pangan nasional. “Kami percaya program ini mampu menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh program ini melalui mekanisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pengolahan hasil panen. “Sesuai arahan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti vertical dryer dan modernisasi alsintan agar hasil panen masyarakat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.

    Menepis Miskonsepsi dan Membangun Dialog

    Menanggapi isu penolakan yang muncul, John Gluba Gebze menegaskan bahwa isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. “Penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta. Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka,” tegasnya.

    Ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama, membangun dialog, dan mencari solusi yang terbaik. “Penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.

    Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat, John optimis bahwa program PSN Pangan akan membawa perubahan signifikan bagi Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang,” tutup John.

  • Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke

    Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke

    Liputan6.com, Merauke – Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam kunjungan kerja yang dihadiri oleh Komisi IV DPR RI, Pj Gubenur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, Forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan TNI Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya terobosan melalui pencetakan sawah di luar Pulau Jawa sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional.

    “Komisi IV dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi di berbagai aspek, mulai dari on-farm hingga hilirisasi, serta menekankan bahwa kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    “FAO pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa, harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan swasembada pangan dengan program optimalisasi lahan dan cetak sawah hingga tiga juta hektar. Khusus di Papua Selatan, pemerintah telah menyelesaikan optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar di distrik Kurik dan cetak sawah di kampung Wanam, distrik Ilwqyab, Kabupaten Merauke. Cetak sawah untuk lahan pertanian ini ditargetkan hingga satu juta hektar di Merauke hingga 2029.

     

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, menyampaikan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini untuk melihat secara langsung capaian dan upaya percepatan swasembada pangan yang dikebut pemerintah. Menurut Yudi, saat ini progres pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan stakeholder lainnya.

    “Kunjungan dan dukungan Komisi IV DPR RI ini sangat dibutuhkan untuk memberikan energi positif bagi masyarakat Papua Selatan. Saat ini masyarakat sangat antusias dan berharap program percepatan swasembada pangan ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat adat,” jelas Yudi.

    Yudi menambahkan pemerintah memberikan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan menjadikan mekanisasi pertanian sebagai solusi efektif.

    “Ke depan kita tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pengolahan di hilir. Tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan terus melakukan akselerasi optimalisasi lahan dan cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare sebagai salah satu upaya untuk percepatan swasembada pangan di Indonesia.

    “Bapak Presiden Prabowo meminta agar kita mengakselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada pangan. Dan kedua, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” kata Mentan Amran dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.

  • Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke

    Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Rokhmin Dahuri mendukung penuh pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan. Hal itu dinilai sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia.

    Rokhmin bahkan berani mengeklaim tidak hanya dirinya dan Komisi IV DPR, melainkan seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

    “Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Rokhmin menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Merauke, Sabtu. Turut mendampingi Rokhmin, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, jajaran forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rokhmin menyoroti tantangan yang dihadapi pada berbagai aspek, mulai dari on farm hingga hilirisasi. Dia juga menekankan kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    “FAO (Food and Agriculture Organization) pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” bebernya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyampaikan pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Insyaallah kami bersama TNI dan pemda akan membangun Merauke sebagai lumbung pangan Indonesia. Tadi kita sudah melihat progres yang ada. Namun, dukungan dari Komisi IV sangat dibutuhkan,” ujarnya demi terwujudnya swasembada pangan.

    Yudi menambahkan tantangan utama di lapangan, antara lain minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan) serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, mekanisasi pertanian menjadi solusi penting.

    “Ke depan, kita tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pengolahan di hilir. Pada tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Kunjungan itu menjadi momentum penting bagi Komisi IV DPR untuk memastikan program lumbung pangan di Merauke berjalan sesuai rencana.

    Dengan sinergi yang kuat antarberbagai pihak, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung tercapainya swasembada pangan di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus melakukan akselerasi cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare (ha).

    Pihaknya mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar Kementan mengakselerasi gagasan besar cetak sawah sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.

    “Selain itu, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat terkait lumbung pangan di Merauke dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” tegas Mentan Amran Sulaiman.