Tag: Ahmad Rizal Ramdhani

Jelang Nataru, 4.634 Ton Beras Disalurkan Bertahap ke Wilayah Papua Raya

Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.

Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025.

Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat.

Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru).

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.

Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

“Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.

Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025.

Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat.

Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru).

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.

Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

“Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

11/12/2025 00:02
Mentan: Suplai pangan tiga kali lipat bagi wilayah terdampak bencana

Kami pemerintah tidak akan biarkan satu pun masyarakat kekurangan beras karena stok nasional ini tertinggi sepanjang sejarah.

Tapanuli Tengah, Sumatera Utar (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah memastikan ketersediaan pangan bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) melalui suplai beras tiga kali lipat dari kebutuhan.

“Kebutuhan Sumatera Utara, Aceh, dan Padang (Sumatera Barat), kami suplai tiga kali lipat dari kebutuhan, kami pemerintah tidak akan biarkan satu pun masyarakat kekurangan beras karena stok nasional ini tertinggi sepanjang sejarah,” kata Mentan, di sela meninjau Gudang Bulog di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, Rabu.

Mentan menekankan seluruh langkah itu merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jaminan tanpa syarat agar tidak ada masyarakat kekurangan pangan di wilayah terdampak bencana tersebut.

Mentan menjelaskan pihaknya telah menandatangani persetujuan penyaluran 5.000 ton beras yang diajukan Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan penandatanganan tersebut dilakukan langsung di gudang Bulog bersama Pemerintah Provinsi Sumut sebagai bentuk percepatan layanan darurat.

Ia menegaskan dari pengajuan 5.000 ton tersebut, Bulog memperkuat cadangan hingga 15.000 ton untuk memastikan bantuan tetap tersedia dan siap disalurkan apabila sewaktu-waktu diperlukan tambahan secara mendadak.

“Sekarang ini kami setujui 5.000 ton sesuai permintaan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Kami siapkan. Tinggal beliau yang mengatur distribusi saja. Tetapi cadangan kami siapkan lagi. Kekuatannya kami siapkan tiga kali lipat. Jadi insya Allah nggak ada masalah,” ujarnya pula.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kedua kanan), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kedua kiri), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri), Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu (tengah), meninjau gudang beras milik Perum Bulog, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Selain beras, kata Amran lagi, pemerintah juga mengirim minyak goreng menggunakan pesawat Hercules dan akan dibagikan kepada masyarakat secara tertib sebagai bagian dari operasi pangan tanggap darurat yang terkoordinasi dengan baik.

Mentan memastikan pemerintah pusat bekerja selama 24 jam untuk memenuhi permintaan daerah, termasuk percepatan distribusi dengan dukungan penuh TNI-Polri dan berbagai unsur penanganan bencana lainnya.

Mentan menegaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional saat ini mencapai 3,8 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan mampu menopang kebutuhan seluruh wilayah terdampak.

“Selama kita bernegara stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Perlu kami sampaikan Aceh itu surplus (beras) 871 ribu ton. Sumatera Utara surplus 1 juta ton. Padang (Sumbar) surplus 500 ribu ton. Jadi ada surplus (beras),” kata Mentan.

Pemerintah berkomitmen menjaga kolaborasi lintas lembaga agar penyaluran pangan berlangsung optimal, memastikan seluruh warga terdampak menerima bantuan tanpa kekurangan melalui distribusi terarah dan suplai beras yang dijaga penuh pemerintah.

Amran juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang bekerja cepat menangani situasi darurat serta memastikan distribusi bantuan berjalan tertib tanpa hambatan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 19:33
Mentan: 40 ribu ha sawah terdampak banjir di Sumatera segera diatasi

seluruh sawah terdampak banjir di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, sekitar 40 ribu ha, akan langsung ditangani tanpa membebani petani

Tapanuli Tengah, Sumut (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan penanganan 40 ribu sawah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, melalui bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian, serta dukungan lapangan untuk memulihkan produksi pangan nasional.

“Pemerintah pusat memastikan seluruh sawah yang terdampak banjir di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, sekitar 40 ribu hektare, akan langsung ditangani tanpa membebani petani,” kata Mentan ditemui di sela meninjau kawasan sawah terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu.

Amran menegaskan skema pemulihan dilakukan menyeluruh, mulai dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih dan alsintan, hingga penanaman ulang sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

Saat meninjau kerusakan 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah, Amran menyampaikan pemerintah pusat mengambil alih penuh proses perbaikan. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada petani dan seluruh tahapan akan dipastikan berjalan cepat.

“Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali seperti jadi sawah dan kami kirim peralatan, bantuan, benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kanan), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kedua kiri), Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu (kiri), memberi keterangan kepada awak media seusai berdialog dengan warga yang sawahnya tergenang lumpur akibat bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan administrasi batas bidang agar rekonstruksi dapat dimulai.

“Kami beri waktu 1–2 minggu, selesaikan administrasi patok bidang-bidangnya mana, pemiliknya karena ini sawahnya rata. Kita akan perbaiki kembali. Itu tanggung jawab pusat. Kami yang ambil alih,” ucapnya.

Penanganan setiap lokasi dilakukan berbeda, sesuai tingkat kerusakan. Untuk sawah yang rata tersapu banjir, pemerintah melakukan pencetakan ulang; untuk sawah yang masih bisa diselamatkan, bantuan benih gratis dan alat pertanian disiapkan.

Pendekatan itu memastikan semua lahan kembali berfungsi secepat mungkin tanpa mengulang kerusakan yang sama.

“Jadi kami tanggung jawab ambil alih sampai selesai dan bukan saja di sini, tapi seluruh yang terdampak. Ada yang hanya ditanami, kami kirim benih dan traktor; ada yang seperti ini rusak, kita perbaiki kembali. Semua kita tangani sesuai kondisinya,” jelasnya.

Untuk mempercepat pekerjaan lapangan, Kementerian Pertanian (Kementan) memanfaatkan kontraktor lokal dengan pendanaan berasal sepenuhnya dari pemerintah pusat.

Hamparan sawah yang tergenang lumpur akibat bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Ia menargetkan pemulihan selesai dalam 1–2 bulan, menyesuaikan ketersediaan alat berat dan kesiapan administrasi di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan juga memastikan stok beras di wilayah terdampak berada pada kondisi sangat aman. Pemerintah telah menambah cadangan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan.

“Kami siapkan cadangan beras tiga kali lipat dari kebutuhan. Jadi tidak usah khawatir masalah cadangan beras,” ungkapnya.

Dengan kombinasi pemulihan sawah dan jaminan ketersediaan pangan, Kementerian Pertanian menegaskan kesungguhan pemerintah menangani dampak bencana sekaligus memastikan aktivitas produksi pertanian dapat kembali berjalan dalam waktu dekat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:57
Mentan Amran pastikan stok beras aman dan sawah rusak diperbaiki

Kebutuhannya di sini 5 ribu ton seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara. Kita siapkan tiga kali lipat cadangan

Tapanuli Tengah, Sumut (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional tetap aman sambil mengoordinasikan percepatan perbaikan lahan sawah rusak agar produksi pangan pulih optimal dan ketahanan pangan masyarakat terus terjaga stabil secara berkelanjutan.

“Kami siapkan cadangan beras tiga kali lipat dari kebutuhan. Kebutuhannya di sini 5 ribu ton seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara. Kita siapkan tiga kali lipat cadangan. Jadi tidak usah khawatir masalah cadangan beras,” kata Mentan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu.

Amran meninjau wilayah yang terdampak banjir di Sumatera Utara untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat.

Dua langkah utama ditekankan, yaitu penambahan cadangan beras dalam jumlah besar dan percepatan perbaikan sawah rusak.

Dalam kunjungan tersebut, Amran menekankan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, harus sepenuhnya terjaga.

Ia menyampaikan pemerintah menyiapkan cadangan beras dalam jumlah jauh lebih besar dari kebutuhan.

Selain itu, saat meninjau hamparan sawah rusak 82 hektare, Mentan menegaskan pemerintah pusat mengambil alih seluruh proses pemulihan. Sawah akan dibangun ulang, dicetak kembali, dan ditanami hingga siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

“Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali jadi sawah dan kami kirim peralatan serta bantuan benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan teknis, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan kontraktor lokal yang ditunjuk pemerintah daerah, sementara pembiayaan sepenuhnya ditanggung pusat.

“Kami kerja sama menggunakan kontraktor lokal. Pak Bupati tinggal tunjuk, Pak Gubernur nanti langsung kerjakan, pusat yang biayai. Bukan unitnya berapa, tapi sampai selesai. Jadi kami tanggung jawab ambil alih sampai selesai dan bukan saja di sini tapi seluruh yang terdampak,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan pejabat lainnya memberi keterangan kepada awak media di sela meninjau warga terdampak bencana banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Ia menjelaskan dukungan disesuaikan dengan kondisi sawah di setiap lokasi, termasuk bagi petani yang gagal panen akibat banjir.

Untuk lahan yang rata karena banjir, pemerintah akan bangun kembali sawahnya dan dilengkapi dengan bantuan benih serta alat pertanian lainnya.

Untuk lahan yang tidak mengalami kerusakan berat, pemerintah tetap menyalurkan bantuan sarana-prasarana produksi dan alsintan.

“Benih dari pemerintah, alat dari pemerintah, membangun sawahnya dari pemerintah pusat. Semua biaya pusat sampai kembali tanam,” jelas Mentan.

Ia menargetkan pemulihan dapat diselesaikan dalam 1–2 bulan mengingat anggaran sudah disiapkan.

Di lokasi, Mentan Amran juga berdialog dengan petani yang seharusnya memasuki masa panen sebelum banjir datang.

“Sabar ya Bapak, Ibu. Nanti kami cetak ulang. Tim kami turun, PPL (penyuluh pertanian lapangan)kawal, CPCL urus, diukur, dipercepat, langsung cetak sawah ulang,” ujar Mentan dan disambut positif oleh masyarakat.

Kementerian Pertanian menegaskan komitmen melindungi masyarakat dan petani di wilayah terdampak bencana dengan memastikan stok beras aman, distribusi terjaga, serta percepatan pemulihan lahan dan sarana produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:24
Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup Nasional 3 Desember 2025

Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan cadangan beras untuk para korban banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera relatif sudah cukup.
Tito menjelaskan bahwa berdasarkan data Bulog,
cadangan beras
nasional yang harus dikeluarkan hingga Desember masih mencukupi.
“Dari 1,3 juta ton dari bulan Agustus lalu, yang cadangan di Bulog yang harus dikeluarkan sampai dengan Desember untuk beras SPHP itu masih ada yang baru keluar kira-kira 800 ribu sampai 900 ribu ton, berarti ya cadangan masih ada 600 ribu ton,” ujar Tito di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Pemerintah pun memastikan bahwa stok logistik nasional, terutama beras, berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang terdampak bencana.
Tito kemudian mencontohkan daerah Lhokseumawe yang terisolir akibat jalan dan jembatan yang terputus.
Menurut Tito, pemerintah daerah awalnya berencana menarik pasokan beras dari wilayah sekitar.
Namun, setelah pengecekan di lapangan, ternyata terdapat cadangan besar di gudang Bulog setempat.
“Jadi sebetulnya tidak perlu mengambil beras ke tempat lain. Itu cukup untuk 9 bulan, sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana itu bisa dikeluarkan
unlimited
sepanjang ada surat permintaan dari Kepala Daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan Pak Amran, dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, serta Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengenai penyaluran bantuan tersebut.
Dia menyampaikan bahwa mekanisme permintaan bantuan kini jauh lebih sederhana untuk mempercepat penyaluran.
“Jadi tolong rekan-rekan Kepala Daerah banyak yang tidak tahu ini mungkin, rekan-rekan Kepala Daerah yang terdampak tolong lihat kondisi cadangan yang ada di Gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional Pak Amran melalui WhatsApp bisa, kalau tidak melalui saya juga bisa, nanti saya
forward
kepada Pak Amran dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog, Bulog akan langsung mengeksekusi,” imbuh dia.
Selain beras, Tito menegaskan persediaan minyak goreng bagi para korban juga aman.
Bantuan terkait logistik juga akan disalurkan dengan mekanisme yang sama seperti penyaluran beras.
Sementara terkait kebutuhan BBM, menurut Tito, Kementerian ESDM bersama Pertamina dan SKK Migas telah melakukan pemetaan untuk percepatan pengiriman suplai ke wilayah yang membutuhkan.
“Pak Bahlil turun bersama Pertamina, SKK Migas, semua bergerak untuk memetakan daerah-daerah yang kurang dan segera melakukan suplai, karena daerah-daerah yang terisolir terutama mereka sangat membutuhkan sekali, baik untuk genset maupun untuk kendaraan,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 18:11
Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa mengambil jatah beras dan minyak goreng untuk penanganan bencana di Bulog.

“Mereka (Bulog) bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana. Itu bisa dikeluarkan unlimited (tanpa batas), sepanjang ada sudah permintaan dari kepala daerah,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Tito menjelaskan kepala daerah bersangkutan dapat meminta beras dan minyak goreng kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dengan cara berkirim surat.

Surat dapat dikirimkan secara daring via aplikasi perpesanan. Setelah itu, Mentan Amran akan meneruskan surat tersebut kepada Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk dikoordinasikan lebih lanjut.

“Tinggal buat surat saja kepada Bapak Amran, melalui WhatsApp bisa. Kalau enggak, melalui saya saja juga bisa. Nanti saya forward (teruskan) kepada Pak Amran dan setelah itu, nanti langsung kepada Bulog. Bulog akan langsung mengeksekusi,” tuturnya.

Tito mengatakan langkah itu sudah dilakukan di Lhokseumawe, Aceh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, sekitar 100 ton beras langsung dikeluarkan Bulog setelah kepala daerahnya bersurat kepada Mentan.

“Jadi, sepanjang ada surat itu, langsung dieksekusi hari itu juga,” katanya.

Mendagri mengimbau kepala daerah mengecek stok di gudang-gudang Bulog. “Tolong rekan-rekan kepala daerah, banyak enggak tahu ini mungkin, rekan-rekan kepala daerah yang terdampak, ya, tolong lihat kondisi cadangan yang ada di gudang Bulog,” ucapnya.

Khusus terkait beras, Mendagri mengatakan persediaan di gudang-gudang Bulog relatif cukup. Sebab, dari 1,3 juta ton cadangan, total beras yang dikeluarkan baru sekitar 800–900 ribu ton. “Artinya, cadangan masih ada 600 ribu ton,” imbuhnya.

“Saya waktu itu di Lhokseumawe, kita berusaha, ini kan daerah terkunci karena jalan-jalan putus, jembatan putus, beras sudah menipis. Kemudian kita mau mencoba untuk cari beras dari Medan atau dari Riau dan Banda Aceh, tapi setelah saya datang ke Lhokseumawe, ternyata ada di gudang Bulog 28 ribu ton untuk konsumsi Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, yang tiga-tiganya terkunci. Jadi, sebetulnya enggak perlu ngambil beras ke tempat lain, itu cukup untuk sembilan bulan,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 17:17
Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi
Penulis

KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri dalam rilis persnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah.
Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat,
at any place
, di mana saja,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru.
Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.
Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian Mendagri, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Ia meminta pemda melakukan langkah antisipasi secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.
Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru.
Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.
“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.
Sebagai informasi, selain dihadiri Mendagri dan kepala daerah rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii.
Lalu hadir pula Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.
Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, serta pihak terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2025 18:34
Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pesan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

“Hari ini [kita membahas antisipasi] bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Perbesar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat, at any place, di mana saja,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru. Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga. Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.

Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Mendagri meminta agar langkah antisipasi dilakukan secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.

Perbesar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru. Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.

“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.

Rapat tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii; Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.

Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati; serta pihak terkait lainnya.

(*)

01/12/2025 17:50
Bulog: Stok Beras Premium Capai 150.000 Ton Sambut Nataru

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyebut ketersedian beras premium yang dikelola mencapai 150.000 ton menjelang periode hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya pihaknya terus menjaga stabilitas pasokan beras, khususnya pada periode permintaan tinggi di akhir tahun.

“Stok beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog saat ini berada pada tingkat yang sangat aman, yaitu 3,8 juta ton, termasuk kesiapan 150.000 ton beras premium yang tersebar di berbagai gudang besar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Rizal dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

Terbaru, Bulog telah melakukan pengiriman 48 ton beras premium ke kawasan Batam, antara lain terdiri dari dua jenis merek yakni Befood Setra Ramos 5 kg dan Befood Punokawan 5kg.

Beras tersebut dikirimkan dalam dua tahap, yakni pengiriman pertama sebanyak 24 ton menuju Gudang Bulog Batu Merah Batam, dan pengiriman berikutnya sebanyak 24 ton menuju gudang Bulog Sungai Raya Karimun.

Selain sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama Nataru, Rizal menyebut hal ini juga dilakukan agar masyarakat dapat menghindari potensi disinformasi terkait isu impor beras.

“Adapun total ketersediaan stok beras di wilayah Kanwil Riau dan Kepulauan Riau mencapai 19 Ribu ton,” jelas Rizal.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga bahan pangan menjelang Nataru tetap stabil.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini harga pangan masih normal dan tidak ada indikasi kenaikan signifikan. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

“Kan normal semua [harga pangan jelang Nataru], besok saya mau ke Solo mau ngecek harga [pangan]. Sementara sih normal semua,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

29/11/2025 22:37
Bulog Bakal Salurkan 1.245 Ton Beras ke Korban Banjir Aceh-Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog bakal menyalurkan 1.245 ton beras untuk membantu warga yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 1.245.255 kg beras atau 1.245 ton beras, untuk memenuhi kebutuhan pangan selama 14 hari bagi warga terdampak di tiga provinsi tersebut.

“Total untuk dukungan beras 14 hari ke depan di tiga provinsi adalah 1.245.255 kilogram beras,” kata Rizal dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Dia menuturkan, jumlah beras yang akan disalurkan itu berdasarkan pengajuan yang diusulkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, sehingga perhitungan kebutuhan beras dilakukan berdasarkan jumlah jiwa terdampak dan standar jatah konsumsi harian yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk Provinsi Aceh, tercatat 158.752 jiwa terdampak banjir dan membutuhkan pasokan sebesar 555.632 kilogram beras selama 14 hari, yang seluruhnya telah mulai disalurkan Bulog.

“Permohonan bantuan beras dampak banjir untuk Provinsi Aceh yang diajukan 158.752 jiwa, dikalikan 250 gram per hari, dikalikan 14 hari, sehingga total beras untuk masyarakat Aceh di tahap awal 14 hari ke depan ini adalah 555.632 kilogram beras,” ujarnya.

Sementara untuk Sumatra Barat ditujukan bagi 101.805 jiwa dengan kebutuhan mencapai 356.318 kilogram beras, yang pendistribusiannya segera diperkuat melalui jaringan gudang regional.

Kemudian untuk Sumatra Utara menerima alokasi 333.305 kilogram beras bagi 95.230 jiwa, sehingga seluruh wilayah terdampak dipastikan memperoleh pasokan sesuai perhitungan kebutuhan dua pekan.

Bulog menyiapkan seluruh stok bantuan melalui kantor wilayah dan cabang di setiap kabupaten dan kota, memastikan distribusi dilakukan cepat, tepat jumlah, dan aman hingga ke titik-titik bencana.

“Ini yang disiapkan Bulog di masing-masing Pinwil (Pimpinan Wilayah) ataupun Pinca (Pimpinan Cabang) yang ada di daerah kabupaten/kota masing-masing, yang tersedia di masing-masing gudang,” ucapnya.

Rizal menegaskan, seluruh laporan pendistribusian telah diterima dari tim Bulog daerah, memastikan bahwa bantuan berjalan lancar sebagai wujud kehadiran negara mendukung masyarakat di tengah bencana.

“Dan ini sudah terdata dan sudah terlaporkan oleh rekan-rekan Bulog yang ada di masing-masing kabupaten/kota yang terdampak bencana,” imbuhnya.

Sebelum adanya pengajuan beras itu, Rizal mengaku pihaknya sebelumnya telah menyalurkan bantuan beras 155.802 kilogram untuk korban bencana alam di tiga provinsi tersebut dengan rincian Aceh 73.193 kg; Sumatra Utara 40.000 kg; dan Sumatra Barat 42.609, 25 kg.

29/11/2025 18:48