Tag: Ahmad Rizal Ramdhani

Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup Nasional 3 Desember 2025

Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan cadangan beras untuk para korban banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera relatif sudah cukup.
Tito menjelaskan bahwa berdasarkan data Bulog,
cadangan beras
nasional yang harus dikeluarkan hingga Desember masih mencukupi.
“Dari 1,3 juta ton dari bulan Agustus lalu, yang cadangan di Bulog yang harus dikeluarkan sampai dengan Desember untuk beras SPHP itu masih ada yang baru keluar kira-kira 800 ribu sampai 900 ribu ton, berarti ya cadangan masih ada 600 ribu ton,” ujar Tito di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Pemerintah pun memastikan bahwa stok logistik nasional, terutama beras, berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang terdampak bencana.
Tito kemudian mencontohkan daerah Lhokseumawe yang terisolir akibat jalan dan jembatan yang terputus.
Menurut Tito, pemerintah daerah awalnya berencana menarik pasokan beras dari wilayah sekitar.
Namun, setelah pengecekan di lapangan, ternyata terdapat cadangan besar di gudang Bulog setempat.
“Jadi sebetulnya tidak perlu mengambil beras ke tempat lain. Itu cukup untuk 9 bulan, sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana itu bisa dikeluarkan
unlimited
sepanjang ada surat permintaan dari Kepala Daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan Pak Amran, dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, serta Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengenai penyaluran bantuan tersebut.
Dia menyampaikan bahwa mekanisme permintaan bantuan kini jauh lebih sederhana untuk mempercepat penyaluran.
“Jadi tolong rekan-rekan Kepala Daerah banyak yang tidak tahu ini mungkin, rekan-rekan Kepala Daerah yang terdampak tolong lihat kondisi cadangan yang ada di Gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional Pak Amran melalui WhatsApp bisa, kalau tidak melalui saya juga bisa, nanti saya
forward
kepada Pak Amran dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog, Bulog akan langsung mengeksekusi,” imbuh dia.
Selain beras, Tito menegaskan persediaan minyak goreng bagi para korban juga aman.
Bantuan terkait logistik juga akan disalurkan dengan mekanisme yang sama seperti penyaluran beras.
Sementara terkait kebutuhan BBM, menurut Tito, Kementerian ESDM bersama Pertamina dan SKK Migas telah melakukan pemetaan untuk percepatan pengiriman suplai ke wilayah yang membutuhkan.
“Pak Bahlil turun bersama Pertamina, SKK Migas, semua bergerak untuk memetakan daerah-daerah yang kurang dan segera melakukan suplai, karena daerah-daerah yang terisolir terutama mereka sangat membutuhkan sekali, baik untuk genset maupun untuk kendaraan,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 18:11
Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi
Penulis

KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri dalam rilis persnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah.
Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat,
at any place
, di mana saja,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru.
Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.
Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian Mendagri, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Ia meminta pemda melakukan langkah antisipasi secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.
Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru.
Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.
“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.
Sebagai informasi, selain dihadiri Mendagri dan kepala daerah rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii.
Lalu hadir pula Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.
Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, serta pihak terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2025 18:34
Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pesan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

“Hari ini [kita membahas antisipasi] bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Perbesar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat, at any place, di mana saja,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru. Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga. Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.

Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Mendagri meminta agar langkah antisipasi dilakukan secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.

Perbesar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru. Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.

“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.

Rapat tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii; Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.

Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati; serta pihak terkait lainnya.

(*)

01/12/2025 17:50
Bulog: Stok Beras Premium Capai 150.000 Ton Sambut Nataru

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyebut ketersedian beras premium yang dikelola mencapai 150.000 ton menjelang periode hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya pihaknya terus menjaga stabilitas pasokan beras, khususnya pada periode permintaan tinggi di akhir tahun.

“Stok beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog saat ini berada pada tingkat yang sangat aman, yaitu 3,8 juta ton, termasuk kesiapan 150.000 ton beras premium yang tersebar di berbagai gudang besar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Rizal dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

Terbaru, Bulog telah melakukan pengiriman 48 ton beras premium ke kawasan Batam, antara lain terdiri dari dua jenis merek yakni Befood Setra Ramos 5 kg dan Befood Punokawan 5kg.

Beras tersebut dikirimkan dalam dua tahap, yakni pengiriman pertama sebanyak 24 ton menuju Gudang Bulog Batu Merah Batam, dan pengiriman berikutnya sebanyak 24 ton menuju gudang Bulog Sungai Raya Karimun.

Selain sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama Nataru, Rizal menyebut hal ini juga dilakukan agar masyarakat dapat menghindari potensi disinformasi terkait isu impor beras.

“Adapun total ketersediaan stok beras di wilayah Kanwil Riau dan Kepulauan Riau mencapai 19 Ribu ton,” jelas Rizal.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga bahan pangan menjelang Nataru tetap stabil.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini harga pangan masih normal dan tidak ada indikasi kenaikan signifikan. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

“Kan normal semua [harga pangan jelang Nataru], besok saya mau ke Solo mau ngecek harga [pangan]. Sementara sih normal semua,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

29/11/2025 22:37
Bulog Bakal Salurkan 1.245 Ton Beras ke Korban Banjir Aceh-Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog bakal menyalurkan 1.245 ton beras untuk membantu warga yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 1.245.255 kg beras atau 1.245 ton beras, untuk memenuhi kebutuhan pangan selama 14 hari bagi warga terdampak di tiga provinsi tersebut.

“Total untuk dukungan beras 14 hari ke depan di tiga provinsi adalah 1.245.255 kilogram beras,” kata Rizal dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Dia menuturkan, jumlah beras yang akan disalurkan itu berdasarkan pengajuan yang diusulkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, sehingga perhitungan kebutuhan beras dilakukan berdasarkan jumlah jiwa terdampak dan standar jatah konsumsi harian yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk Provinsi Aceh, tercatat 158.752 jiwa terdampak banjir dan membutuhkan pasokan sebesar 555.632 kilogram beras selama 14 hari, yang seluruhnya telah mulai disalurkan Bulog.

“Permohonan bantuan beras dampak banjir untuk Provinsi Aceh yang diajukan 158.752 jiwa, dikalikan 250 gram per hari, dikalikan 14 hari, sehingga total beras untuk masyarakat Aceh di tahap awal 14 hari ke depan ini adalah 555.632 kilogram beras,” ujarnya.

Sementara untuk Sumatra Barat ditujukan bagi 101.805 jiwa dengan kebutuhan mencapai 356.318 kilogram beras, yang pendistribusiannya segera diperkuat melalui jaringan gudang regional.

Kemudian untuk Sumatra Utara menerima alokasi 333.305 kilogram beras bagi 95.230 jiwa, sehingga seluruh wilayah terdampak dipastikan memperoleh pasokan sesuai perhitungan kebutuhan dua pekan.

Bulog menyiapkan seluruh stok bantuan melalui kantor wilayah dan cabang di setiap kabupaten dan kota, memastikan distribusi dilakukan cepat, tepat jumlah, dan aman hingga ke titik-titik bencana.

“Ini yang disiapkan Bulog di masing-masing Pinwil (Pimpinan Wilayah) ataupun Pinca (Pimpinan Cabang) yang ada di daerah kabupaten/kota masing-masing, yang tersedia di masing-masing gudang,” ucapnya.

Rizal menegaskan, seluruh laporan pendistribusian telah diterima dari tim Bulog daerah, memastikan bahwa bantuan berjalan lancar sebagai wujud kehadiran negara mendukung masyarakat di tengah bencana.

“Dan ini sudah terdata dan sudah terlaporkan oleh rekan-rekan Bulog yang ada di masing-masing kabupaten/kota yang terdampak bencana,” imbuhnya.

Sebelum adanya pengajuan beras itu, Rizal mengaku pihaknya sebelumnya telah menyalurkan bantuan beras 155.802 kilogram untuk korban bencana alam di tiga provinsi tersebut dengan rincian Aceh 73.193 kg; Sumatra Utara 40.000 kg; dan Sumatra Barat 42.609, 25 kg.

29/11/2025 18:48
Bos Bulog Sidak Penyaluran Bantuan Pangan di Marunda, Ini Pesannya

Liputan6.com, Jakarta – Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan distribusi bantuan pangan untuk alokasi Oktober–November berjalan aman dan sesuai prosedur. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam sidak tersebut, Rizal menjelaskan, setiap penerima bantuan wajib membawa surat undangan dari Dinas Sosial yang dilengkapi barcode serta KTP. Jika bantuan diambil oleh anggota keluarga, wajib membawa KK dan KTP pendamping untuk memastikan kecocokan data. Hal ini merupakan ketentuan resmi dari Bapanas.

“Jadi setiap penerima bantuan pangan itu wajib membawa surat undangan dari dinas sosial yang sudah ada barcodenya kemudian juga membawa KTP apabila penerima bantuan pangan tersebut mengambil sendiri. Namun, apabila penerima bantuan pangan itu diambilkan oleh putranya atau saudaranya harus membawa KK dan KTP yang akan mengambil beras tersebut, sehingga bisa dicocokkan apakah masuk dalam keluarga atau tidak,” tutur Rizal, Kamis (27/11/2025).

Penyaluran bantuan di Marunda dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dilakukan hari ini dengan jumlah 750 penerima, sedangkan sisanya dilakukan pada hari berikutnya. Total penerima manfaat di Marunda mencapai 1.512 orang.

“Syukur Alhamdulillah hari ini dibagi dua gelombang gelombang pertama hari ini gelombang kedua keesokan harinya hari ini totalnya ada 750 penerima bantuan manfaat yaitu dengan total kampung atau desa Marunda ini ada sekitar 1.512 penerima bantuan manfaat Alhamdulillah ini terlaksana dengan aman tertib dan lancar,” ucap Rizal.

Rizal mengapresiasi pihak kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, Dinas Sosial, Satpol PP, serta tim Bulog yang telah menjaga jalannya penyaluran hingga berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Ia menegaskan, pola pengawasan langsung ini akan terus dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Sulawesi Selatan yang akan menjadi lokasi pengecekan berikutnya.

27/11/2025 15:50
Tunggu Perpres Terbit, Bulog Bidik Gudang Baru pada Maret 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menargetkan pembangunan gudang baru selesai pada Maret 2026. Namun, percepatan pembangunan masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pembangunan gudang harus dipercepat agar siap digunakan saat panen raya tahun depan dan memperkuat distribusi ke seluruh Indonesia.

“Karena diharapkan di bulan Maret itu gudang sudah jadi dan sudah masuk nanti pada saat panen raya tahun 2026. Itu kan panen raya bulan Maret, April, Mei,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Rizal mengatakan Bulog telah bertemu dengan BUMN Karya untuk membahas pembangunan gudang tersebut. Namun, percepatan ini memerlukan regulasi khusus agar proses pembangunan tidak memakan waktu hingga dua tahun.

Nantinya, dana pembangunan 100 gudang Bulog sepenuhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp5 triliun. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pembangunan gudang tersebut akan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kabupaten/kota yang belum memiliki gudang Bulog.

Apalagi, Rizal menyatakan pembangunan ini menjadi tambahan karena selama ini Bulog mengandalkan gudang yang dibangun zaman Presiden Soeharto.

Adapun, pelaksanaan pembangunan 100 gudang Bulog akan diprioritaskan oleh BUMN Karya, meski tetap membuka peluang untuk menggandeng swasta.

“Kami prioritaskan dulu BUMN, sesuai arahan Bapak Presiden supaya ada pertanggung jawabannya. Ini skemanya lagi diurus ini Perpresnya. Saya kan nggak bisa jawab ini karena Perpresnya belum keluar,” kata Rizal.

Dia juga memperkirakan, target serapan minimal sama dengan kinerja saat ini, yakni 3 juta ton atau bahkan bisa lebih.

Sebelumnya, Rizal menyampaikan tidak semua gudang dilengkapi dengan mesin penggiling padi (rice milling unit/RMU) maupun dryer, alias hanya gudang. Rizal menjelaskan, untuk lokasi daerah yang tidak sentra produksi pangan, Bulog hanya akan membangun gudang.

“Namun kalau yang wilayahnya punya sentra produksi pangan, itu dilengkapi dengan RMU, dryer, dan lain sebagainya,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

19/11/2025 19:21
Sidak Pasar di Solo Buntut Isu Harga Beras Naik, Mentan Amran: Jangan Politisasi Sektor Pangan

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga beras di berbagai wilayah, termasuk di Pasar Legi, Solo saat ini relatif stabil, bahkan ada yang dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sidak tersebut dilakukan buntut dari munculnya pernyataan sejumlah yang menyebut harga beras mengalami kenaikan.

Inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Legi Solo itu dilakukan bersama dengan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Direktur Utama (Dirut) Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan jajarannya pada Kamis (13/11/2025).

Selain itu sidak tersebut juga didampingi oleh Wali Kota Solo Respati Ardi. Dalam sidak tersebut Amran tampak mendatangi lapak penjual beras di pasar induk terbesar di Kota Solo itu.

“Alhamdulillah harga baik, stabil, itu kata pedagang di sini tadi. Namun ada beberapa pemberitaan yang menyatakan harga naik. Untuk itu hari ini kami turun ke lapangan bersama Pak Wamentan dan Bulog. Ada tadi beras SPHP harganya Rp 12 ribu per kilo, ada juga premium Rp13 ribu. HET kita untuk premium Rp14.900 dan untuk medium Rp13.500. Artinya sesuai, bahkan di bawah HET,” kata Mentan Amran di Pasar Legi, Solo pada Kamis (13/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengingatkan agar isu mengenai harga pangan tidak dijadikan bahan permainan politik atau dipolitisasi. Pasalnya banyak tokoh-tokoh nasional yang mengatakan bahwa harga pangan melambung tinggi. Hanya saja siapa saja tokoh tersebut, ia tidak menyebutkannya dengan detail.

“Jadi tolong untuk lebih berhati-hati memberikan pernyataan terkait harga. Kita harus jaga ini karena ini untuk rakyat kecil. Boleh berpolitik, tapi jangan dipolitisasi untuk sektor pangan. Ini untuk hajad hidup orang banyak,” ujar dia.

“Jangan dipolitisasi, tolong kalau mau politisasi yang lain karena kalau pangan bermasalah negara bisa bermasalah. Jangan kepentingan pribadi atau kelompok sehingga mengorbankan kepentingan rakyat kecil,” tambahnya.

13/11/2025 11:31
Dirut Bulog: Pembangunan 100 gudang baru libatkan BUMN Karya

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, rencana pembangunan 100 gudang baru akan melibatkan BUMN Karya guna mempercepat proses konstruksi dan memastikan standar kualitas penyimpanan pangan nasional terpenuhi.

Rizal menegaskan, sebagai sesama BUMN, Bulog akan memprioritaskan kolaborasi dengan BUMN Karya agar seluruh proses pembangunan berjalan efisien dan memberikan manfaat optimal bagi ketahanan pangan Indonesia.

“Oh pasti (melibatkan BUMN). Karena kita dari BUMN pasti ya akan kita prioritaskan adalah teman-teman BUMN Karya (yang) akan mengerjakan,” kata Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

Rizal menjelaskan, prinsip kerja sama tersebut mencerminkan semangat “dari negara untuk negara”, di mana proyek strategis nasional sepenuhnya dilaksanakan oleh entitas milik negara untuk kepentingan masyarakat luas.

“Insya Allah (BUMN Karya yang membangun 100 gudang baru Bulog). Jadi kita seperti itu supaya dari negara untuk negara juga,” ujarnya.

Bulog juga akan menjalankan fungsi supervisi dalam pembangunan guna memastikan setiap gudang yang dibangun memenuhi standar kelayakan, efisiensi, dan kualitas penyimpanan sesuai kebutuhan distribusi pangan nasional.

Terkait BUMN Karya yang akan dilibatkan, Rizal menyebut pihaknya belum menetapkan pilihan karena masih menunggu koordinasi lebih lanjut dan izin dari Menteri BUMN sebelum proses dimulai.

“Wah kita belum putus. Kita belum kumpul, nanti kita kumpulin,” beber Rizal.

Rencana pembangunan 100 gudang baru itu akan menggunakan anggaran Rp5 triliun dan menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menjangkau hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

“Kayak di kepulauan-kepulauan itu kan dia tidak ada sentra produksi pangannya, jadi hanya gudang saja. Namun kalau yang wilayahnya punya sentra produksi pangan itu dilengkapi dengan RMU, dryer, dan lain sebagainya,” bebernya.

Adapun setiap gudang yang akan dibangun memiliki kapasitas bervariasi, mulai dari 1.000 ton hingga 7.000 ton, menyesuaikan potensi daerah dan luas lahan persawahan di wilayah masing-masing, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

“Dengan harapan panen raya di 2026 nanti itu sudah ada gudang yang bisa menampung serapan gabah yang ada panen di tahun 2026 nanti,” kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/11/2025 00:23
Dirut Bulog: Warga 3TP bisa beli beras SPHP di atas dua pack per orang

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) dapat membeli beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih dari dua pack per orang.

Rizal mengatakan kebijakan khusus itu diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi warga di wilayah 3TP yang dinilai memiliki keterbatasan akses terhadap pangan dan logistik dibandingkan daerah lain.

“Kalau (warga) 3TP bisa lebih dua pack (membeli beras SPHP),” kata Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

Rizal menyampaikan kebijakan tersebut sebagai langkah afirmatif agar masyarakat di wilayah 3TP tetap mendapatkan ketersediaan beras dengan harga terjangkau melalui program SPHP.

“Karena kita memaklumi karena kondisinya memang betul-betul prihatinlah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meski warga di 3TP mendapat kelonggaran pembelian, masyarakat di luar wilayah tersebut tetap dibatasi maksimal dua pack beras SPHP per orang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bulog juga mengimbau agar beras SPHP yang telah disubsidi pemerintah tidak diperjualbelikan kembali, karena penetapan harga eceran tertinggi (HET) sudah diatur secara berbeda di tiap wilayah Indonesia.

Melalui kebijakan ini, Bulog berharap pemerataan akses pangan dapat terwujud hingga pelosok negeri, memastikan seluruh masyarakat, termasuk di daerah 3TP, menikmati manfaat program SPHP secara langsung dan berkeadilan.

Dia menambahkan hingga 10 November 2025, sepanjang tahun 2025 BUMN pangan itu telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton. Adapun target distribusi beras SPHP periode Januari hingga Desember 2025 sebanyak 1,5 juta ton.

Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jenis outlet atau gerai resmi yaitu pengecer di pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM); BUMN melalui gerai BUMN; instansi pemerintah (TNI-Polri); koperasi atau GPM; Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga ritel modern.

Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/11/2025 21:14