Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Alasan DPR Setujui Kenaikan PPN 12 Persen Lewat UU HPP

    Alasan DPR Setujui Kenaikan PPN 12 Persen Lewat UU HPP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap alasan DPR menyetujui kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12 persen lewat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 2021.

    UU HPP menjadi dasar hukum kenaikan PPN dari semula 10 persen pada 2021 menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan berlangsung secara bertahap dimulai pada 2022 yang naik menjadi 11 persen dan kini menjadi 12 persen.

    Menurut Muzani, UU HPP kala itu didorong saat negara dalam situasi pandemi Covid-19. Menurut dia, kondisi keuangan negara sedang tidak baik dan karenanya membutuhkan sumber pemasukan tambahan guna menopang APBN.

    “2021 ketika undang-undang ini dibahas, situasinya ketika itu sedang Covid. Negara ketika itu dalam kondisinya sedang dalam kondisi tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan penerimaan,” ucap Muzani di kompleks parlemen, Senin (23/12).

    Walhasil, pemerintah dan DPR kala itu berpikir untuk membuat aturan agar negara mendapat tambahan sumber penerimaan. Dalam UU HPP, sumber pendapatan salah satunya yakni dengan menaikkan pajak lewat pajak pertambahan nilai (PPN).

    “DPR bersama pemerintah ketika itu tahun 2021 melakukan pembahasan tentang kemungkinan penerimaan PPN yang bersumber dari masyarakat dari 10 persen, menjadi 11 persen sampai 12 persen. Kenaikan itu dilakukan secara bertahap,” kata Muzani.

    UU HPP diusulkan pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Awalnya, RUU itu bernama RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    RUU KUP didasarkan pada Surat Presiden (Surpes) Nomor R-21/Pres/05/2021 yang dikirim ke DPR pada 5 Mei 2021, serta Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor PW/08529/DPR RI/VI/2021 yang ditekan pada 22 Juni 2021.

    Sejak dimulai dibahas pada 28 Juni 2021, RUU HPP persis memakan waktu sekitar tiga bulan hingga kemudian disahkan di tingkat I pada 29 September 2021. Dalam rapat kerja yang turut dihadiri pemerintah, delapan fraksi menyetujui RUU HPP dibawa ke Paripurna.

    Mereka masing-masing yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, dan PPP. Hanya PKS yang menolak.

    Sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, Gerindra menurut Muzani menyetujui UU HPP. Dan kini, sebagai Presiden, Prabowo memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah untuk menaikkan PPN.

    Pada prosesnya, Muzani menganggap partai yang kini menolak kenaikan PPN sebagai dinamika yang lumrah. Menurut dia, hal itu sebagai bagian dari dinamika berdemokrasi.

    “Saya kira itu sebagai sebuah proses demokrasi sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi semua pandangan, kritik, saran yang berkembang di masyarakat kami terima sebagai sebuah catatan sebelum presiden mengambil keputusan,” katanya.

    Muzani mengatakan Prabowo memahami berbagai keberatan yang disampaikan masyarakat. Menurut dia, semua itu akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.

    “Dan Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan penaikan,” kata Muzani. 

    (thr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gerindra bantah serang PDIP soal kenaikan PPN 12 persen 

    Gerindra bantah serang PDIP soal kenaikan PPN 12 persen 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gerindra bantah serang PDIP soal kenaikan PPN 12 persen 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Desember 2024 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah partainya menyerang PDI Perjuangan terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan diterapkan mulai Januari 2025.

    “Enggak, enggak. Saya baca semuanya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menyebut bahwa beberapa pernyataan yang dikeluarkan kadernya terkait hal tersebut hanya menegaskan bahwa kebijakan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen yang menjadi amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan produk legislasi kolektif.

    “Teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama, jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya… Ya, ini kan produk bersama, gitu lho kira-kira,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menghargai sikap PDIP terhadap kebijakan kenaikan PPN 12 persen per 1 Januari 2025 sebagai sebuah pandangan yang lumrah.

    “Kalau mau memberi pandangan, ya pandangan saja. Kira-kira begitu. Enggak, enggak (nyerang),” ucapnya.

    Dia lantas menjelaskan proses pembahasan UU HPP yang menjadi dasar pengaturan kenaikan PPN 12 persen, yang mana saat mulai dibahas pada tahun 2021 situasi dunia sedang pandemi COVID-19.

    Untuk itu, lanjut dia, DPR bersama pemerintah berpikir bagaimana meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara.

    “Salah satu sumber penerimaannya adalah meningkatkan sektor penerimaan pajak dari PPN. DPR bersama pemerintah ketika itu tahun 2021 melakukan pembahasan tentang kemungkinan penerimaan PPN yang bersumber dari masyarakat, dari 10 persen, menjadi 11 persen, sampai 12 persen. Kenaikan itu dilakukan secara bertahap,” bebernya.

    Dia mengatakan bahwa pembahasan RUU HPP akhirnya setuju untuk diundangkan oleh partai-partai di Senayan bersama pemerintah.

    “Sebagai partai yang ikut dalam Koalisi Indonesia Maju ketika itu, Gerindra ikut bersama-sama dan memberi persetujuan. Karena itu, kami ikut menyetujui itu dan kami bersama-sama dengan partai yang lain dan kami setujui itu,” paparnya.

    Untuk itu, dia menyebut Presiden Prabowo Subianto hanya menjalankan amanat dari UU HPP untuk menerapkan PPN 12 persen pada 2025.

    “Sekarang Pak Prabowo jadi presiden. Sebagai kewajiban atas undang-undang yang sudah diputuskan maka kewajiban pemerintah adalah melaksanakan undang-undang tersebut,” katanya.

    Ketua MPR RI itu pun memandang polemik yang mengemuka di publik atas kebijakan kenaikan PPN 12 persen pada 2025 tak ubahnya sebagai bagian dari proses demokrasi.

    “Sekarang kemudian kita menemui protes, bahkan teman-teman partai yang tadi menyetujui sekarang ikut mempertanyakan dan seterusnya. Saya kira itu sebagai sebuah proses demokrasi, sesuatu yang wajar-wajar saja,

    Dia menyebut Presiden Prabowo menerima pula semua pandangan, kritik, dan saran yang berkembang di masyarakat tersebut sebagai sebuah catatan sebelum mengambil keputusan.

    “Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan itu semua, apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan kenaikan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Ketua MPR: Pemerintah bahas PPN 12 persen bila berdampak sektor mikro

    Ketua MPR: Pemerintah bahas PPN 12 persen bila berdampak sektor mikro

    Undang-undangnya memang tahun 2025 harus naik. Jadi ya itu masalahnya diundang-undang, maka kemudian pemerintah tahu, menyadari itu, maka yang diperlakukan adalah selektif. Apa itu selektif? Pilah-pilih. Apa itu pilah-pilih? Yang dianggap barang mewa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan ada peluang pemerintah untuk membahas kembali penerapan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen terhadap barang-barang mewah yang akan mulai berlaku pada Januari 2025 bila ternyata memberikan dampak terhadap sektor mikro.

    “Tapi ternyata (bila) pengenaan (PPN 12 persen) terhadap barang mewahnya ternyata juga masih berdampak kepada hal-hal yang sektor mikro. Ya, sudah kalau itu masih terjadi akan kami sampaikan, akan dibahas,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarya, Senin.

    Dia menyebut bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Undang-undangnya memang tahun 2025 harus naik. Jadi ya itu masalahnya diundang-undang, maka kemudian pemerintah tahu, menyadari itu, maka yang diperlakukan adalah selektif. Apa itu selektif? Pilah-pilih. Apa itu pilah-pilih? Yang dianggap barang mewah saja,” ucapnya.

    Dia pun menyebut pemerintah saat ini sedang merancang ulang stimulus ekonomi bagi rakyat guna mengantisipasi dampak yang muncul dari kebijakan kenaikan PPN 12 persen tersebut.

    “Sekarang desain tentang stimulus perekonomian bagi rakyat, sekarang lagi dihitung ulang, nanti akan disampaikan,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa pandangan ataupun keberatan rakyat terhadap kebijakan kenaikan PPN 12 persen pada 2025 itu akan diambil oleh Presiden Prabowo Subinato sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

    “Ya, semua kemungkinan pasti akan diambil yang terbaik oleh pemerintah, Pak Presiden Prabowo pasti akan mengambil segala kemungkinan yang terbaik bagi rakyat,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ahmad Muzani: Jokowi Berpeluang Jadi Kader Partai Gerindra Bandung 23 Desember 2024

    Ahmad Muzani: Jokowi Berpeluang Jadi Kader Partai Gerindra Bandung 23 Desember 2024

    Ahmad Muzani: Jokowi Berpeluang Jadi Kader Partai Gerindra
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal
    Partai Gerindra
    , Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa ada kemungkinan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
    Pernyataan ini disampaikan menyusul pemecatan Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDIP
    ) pada Senin, 16 Desember 2024, di mana ia dipecat bersama 26 kader PDI-P lainnya, termasuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Bobby Nasution.
    “Pada prinsipnya partai ini partai terbuka, siapa saja bisa bergabung,” kata
    Ahmad Muzani
    saat ditemui di Hotel Pullman, Kota Bandung, pada Senin, 23 Desember 2024.
    Muzani menegaskan bahwa jika Jokowi ingin menjadi kader Partai Gerindra, ia harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku di partai tersebut.
    “Yang penting satu menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra serta misi perjuangan yang disampaikan ketua umum dan Presiden Pak Prabowo Subianto,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi yang baik dengan Jokowi terkait kemungkinan bergabungnya mantan presiden tersebut ke Partai Gerindra.
    “(Komunikasi) Bagus, lancar, dan baik,” tambahnya.
    Sementara itu, meskipun belum ada kepastian mengenai keanggotaan Jokowi, Ahmad Muzani tidak menampik pernyataan Bobby Nasution, yang menyebutkan bahwa dirinya telah menjadi kader Partai Gerindra.
    “Ya, komunikasinya bagus,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dikritik PDIP Soal PPN 12, Muzani: Ini UU yang Disetujui Bersama

    Dikritik PDIP Soal PPN 12, Muzani: Ini UU yang Disetujui Bersama

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal alias Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ikut berkomentar soal ramainya politikus Gerindra yang disebut mengkritik balik PDI Perjuangan (PDIP).

    Muzani meluruskan bahwa pernyataan politikus-politikus Gerindra tersebut adalah sebatas ingin mengingatkan bahwa Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan persetujuan bersama.

    “Nggak [menyerang PDIP], saya baca semuanya, saya ikutin semuanya. Cuma teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).

    Muzani melanjutkan, jika memang ingin berkomentar lebih baik hanya sebatas memberi pandangan saja. Dia kembali menegaskan bahwa pihaknya tak sama sekali berniat seakan-akan “menyerang” PDIP.

    “Dan jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya ya ini kan produk bersama gitu loh kira-kira. Kalau mau beri pandangan ya pandangan saja gitu kira-kira seperti itu. Nggak, nggak, nggak,” urainya.

    Ketua MPR RI ini turut mengemukakan bahwa pastinya semua kemungkinan yang akan diambil oleh pemerintah, terutama presiden merupakan hal yang terbaik untuk rakyat Indonesia.

    “Ya semua kemungkinan pasti akan diambil yang terbaik oleh Pemerintah, Pak Presiden Prabowo pasti akan mengambil segala kemungkinan yang terbaik bagi rakyat,” tukasnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis  sebelumnya, sejumlah politkus Gerindra mengkritik balik PDI Perjuangan (PDIP) yang belakangan ini cukup sering melontarkan keberatan dengan keputusan pemerintah untuk tetap menaikan tarif PPN menjadi 12%.  

    Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan bahkan menyarankan agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera menyatakan diri sebagai oposisi.  

    Sebelum Hergun, politikus Gerindra lainnya yakni Wihadi Wiyanto dan Bahtra Banong juga mengungkapkan hal yang sama. Mereka mempertanyakan sikap PDIP yang berubah menentang tarif PPN 12%.

    Adapun Heru Gunawan menuding bahwa banyak politisi PDIP mengunakan isu PPN untuk menyampaikan kritik kepada pemerintahan Prabowo Subianto atas rencana kenaikan PPN 12% atas barang tertentu.

    “Menurutnya, PDIP tidak perlu bermain drama dengan berpura-pura membela rakyat kecil. Semua tahu, bahwa kenaikan PPN 12% merupakan tanggung jawab PDIP yang kala itu menjadi pimpinan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),” tuturnya lewat rilisnya, Minggu (22/12/2024).

  • Gerindra Bantah Pojokkan PDIP Soal Kenaikan PPN 12 Persen

    Gerindra Bantah Pojokkan PDIP Soal Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani membantah fraksi partainya di DPR tengah menyudutkan PDIP yang dianggap balik badan soal kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Muzani mengatakan Gerindra hanya mengingatkan bahwa kenaikan PPN 12 Persen merupakan amanat UU HPP yang sudah disetujui PDIP.

    “Enggak, saya baca semuanya, saya ikutin semuanya. Cuma teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senin (23/12).

    “Jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya ya ini kan produk bersama gitu loh kira-kira,” imbuhnya.

    Meski begitu, Muzani mengaku tak keberatan jika PDIP kemudian menyampaikan masukan soal kebijakan itu saat ini. Dia menganggap hal itu bagian dari dinamika berdemokrasi.

    “Kalau mau beri pandangan ya pandangan saja gitu kira-kira seperti itu. Enggak, enggak, enggak [menyerang],” kata Muzani.

    Muzani juga angkat suara soal peluang pemerintah kembali menurunkan PPN pada pada 2026 atau di tahun berikutnya karena RAPBN 2025 sudah disetujui. Peluang itu merujuk pada Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP.

    Di dalamnya menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5-15 persen (bisa menurunkan maupun menaikkan), dengan persetujuan DPR.

    Menurut Muzani, semua kemungkinan bisa terjadi. Dia memastikan bahwa Prabowo akan mengambil semua kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.

    “Ya semua kemungkinan pasti akan diambil yang terbaik oleh Pemerintah, Pak Presiden Prabowo pasti akan mengambil segala kemungkinan yang terbaik bagi rakyat,” katanya.

    (thr/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gerindra Sebut Prabowo Dengarkan Kritik soal PPN 12 Persen dan Bakal Ambil Sikap

    Gerindra Sebut Prabowo Dengarkan Kritik soal PPN 12 Persen dan Bakal Ambil Sikap

    Gerindra Sebut Prabowo Dengarkan Kritik soal PPN 12 Persen dan Bakal Ambil Sikap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra
    Ahmad Muzani
    memastikan, Presiden
    Prabowo Subianto
    mendengarkan kritik dan masukan terkait rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
    Menurut dia, kritik dan masukan, serta keberatan yang disampaikan publik akan menjadi pertimbangan Prabowo dalam mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.
    “Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya Beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan penaikan,” ujar Muzani kepada wartawan di Gedung MPR RI, Senin (23/12/2024).
    Dalam kesempatan itu, Muzani mengingatkan bahwa aturan soal kenaikan
    PPN 12 persen
    adalah produk yang disepakati bersama oleh partai di DPR RI dan pemerintah pada 2021.
    Ketika itu, kata Muzani, eksekutif dan legislatif mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara setelah terdampak Covid-19.
    “Pada 2021 ketika undang-undangnya ini dibahas, situasinya ketika itu sedang Covid-19. Negara saat itu dalam kondisi tidak memiliki kemampuan untuk memiliki penerimaan,” kata Muzani.
    “Sekarang kemudian kita menemui protes. Bahkan teman-teman partai yang tadi menyetujui sekarang ikut mempertanyakan dan seterusnya. Saya kira itu sebagai sebuah proses demokrasi sesuatu yang wajar-wajar saja,” katanya.
    Untuk itu, Muzani meyakini bahwa Prabowo akan mengambil sikap atas segala kritik dan masukan yang disampaikan terkait rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.
    “Pak Prabowo, pemerintah mendengar, menyimak semua pandangan-pandangan itu dengan saksama. Dan itu akan jadi masukan bagi Pak Presiden, nanti akan disampaikan oleh Presiden atau pemerintah pada waktunya,” kata Muzani.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
    Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).
    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga, dikutip dari siaran langsung akun YouTube Perekonomian RI, Senin.
    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerapkan kenaikan tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah.
    Menurutnya, barang dan jasa mewah ini dikonsumsi oleh penduduk terkaya dengan pengeluaran menengah ke atas yang masuk dalam kategori desil 9-10.
    “Kita akan menyisir kelompok harga barang dan jasa yang masuk kategori barang dan jasa premium tersebut,” katanya.
    Namun, keputusan pemerintah untuk menerapkan kebijakan tersebut menuai kritik dari banyak pihak.
    Sebab, kebijakan itu dikhawatirkan akan berdampak pula kepada masyarakat kecil.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemarin, kenaikan PPN hingga KPU-Bawaslu lembaga permanen

    Kemarin, kenaikan PPN hingga KPU-Bawaslu lembaga permanen

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (22/12), mulai dari perkembangan mengenai kenaikan PPN menjadi 12 persen hingga keinginan Ketua Komisi II DPR RI mempertahankan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang berstatus permanen.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Waka Banggar: Kebijakan kenaikan PPN 12 persen diinisiasi PDIP

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    “Kenaikan PPN 12 persen itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. PDIP minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan PPN 12 persen

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen.

    “Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Ketua MPR bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia bahas dunia Islam

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa membahas perkembangan dunia Islam, perdamaian hingga kemanusiaan, di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (21/12).

    “Peran Liga Muslim Dunia sangat dirasakan penting dan manfaatnya, khususnya dalam mengkampanyekan Islam yang rahmatan lil alamin dan toleransi, baik di dunia Islam maupun barat,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

    Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

    “Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Ketua Komisi II ingin pertahankan KPU-Bawaslu sebagai lembaga permanen

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa dirinya ingin mempertahankan status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga permanen, alih-alih lembaga ad hoc.

    Dia mengatakan, pembahasan untuk mengubah status kedua lembaga penyelenggara pemilu itu belum bergulir di parlemen. Akan tetapi, secara pribadi, Rifqi memilih menentang wacana perubahan status KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc.

    “Pembahasannya ‘kan belum dilakukan terkait dengan revisi sejumlah undang-undang. Ya kita tunggu saja nanti. Partai-partai politik juga belum menyampaikan sikap resminya kepada kami. Tapi, kalau ditanya secara pribadi, saya kira lebih baik kita pertahankan yang ada sekarang,” ujarnya menjawab ANTARA saat ditemui di Badung, Bali, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hernawan Wahyudono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua MPR Temui Sekjen Liga Muslim Dunia di Makkah, Bahas Apa Saja?

    Ketua MPR Temui Sekjen Liga Muslim Dunia di Makkah, Bahas Apa Saja?

    Jakarta: Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa, di Makkah Al-Mukarromah, Arab Saudi, Sabtu, 21 Desember 2024. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait dunia Islam.

    Syaikh Al-Isa memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa menjaga keberagaman dengan tetap mempertahankan persatuan kebangsaan. Dia menegaskan pentingnya kerja sama antara Liga Muslim Dunia dan Indonesia dalam mempromosikan nilai Islam yang rahmatan lil alamin di tingkat global.

    Syaikh Al-Isa mengatakan selama ini terjalin kerja sama yang baik antara Liga Muslim Dunia dan Indonesia dalam berbagai bidang, yang diperankan Ketua ASFA Foundation/Ketua Majelis Pakar DMI Komjen (Purn) Syafruddin Kambo.

    “Indonesia adalah contoh sukses bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk memelihara persatuan. Liga Muslim Dunia siap terus bekerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang strategis,” ujar Syaikh Al-Isa, dalam keterangannya, Minggu, 22 Desember 2024.
    Dukungan untuk Museum Rasulullah
    Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi berbagai program Liga Muslim Dunia, termasuk rencana pembangunan Museum Rasulullah di Indonesia. Rencana pembangunan museum yang digagas Liga Muslim Dunia dan Syafruddin Kambo itu juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. 

    “Pembangunan Museum Rasulullah akan menjadi ikon penting, tidak hanya bagi umat Islam di Indonesia tetapi juga dunia, sebagai pusat pembelajaran dan penguatan nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW,” kata Muzani.
     

    Di samping itu, Muzani menyoroti pentingnya percepatan pengembangan sumber daya manusia unggul di Indonesia, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dia berharap kerja sama dalam bidang pendidikan dengan Liga Muslim Dunia dapat diperluas, termasuk melalui pertukaran pelajar dan dukungan beasiswa.

    “Kami sangat berharap adanya kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam di Indonesia, sehingga dapat menghadapi tantangan global dengan SDM yang kompetitif,” ujar dia.

    Pada kesempatan tersebut, Muzani menyampaikan undangan resmi kepada Sekjen Liga Muslim Dunia untuk berkunjung ke Indonesia. Sekjen Al-Isa diharapkan dapat bertemu dengan berbagai pihak, termasuk Pimpinan MPR RI, tokoh agama, pimpinan organisasi Islam, perguruan tinggi, pesantren, serta tokoh-tokoh nasional.

    “Kunjungan ini akan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendiskusikan langkah strategis untuk memajukan umat Islam di Indonesia dan dunia,” ujar Muzani.

    Muzani juga menyampaikan penghargaan atas peran Liga Muslim Dunia mempromosikan perdamaian global dan menyebarkan nilai-nilai toleransi. 

    “Peran Liga Muslim Dunia sangat strategis, terutama dalam membangun jembatan perdamaian dan menyebarkan Islam yang damai, rahmatan lil alamin,” ujar Muzani.

    Dalam pertemuan ini, Muzani didampingi Wakil Ketua MPR Abcandra Akbar, Anggota MPR Himmatul Aliyah, Konjen RI Jeddah Yusron Ambari, dan Sekjen MPR Siti Fauziah. Kemudian, hadir jiga sejumlah tokoh Indonesia seperti Ali Hasan Al-Bahar dari ASFA Foundation, dan KH. Anizar Masyhadi dari Pondok Modern Tazakka Batang.

    Jakarta: Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa, di Makkah Al-Mukarromah, Arab Saudi, Sabtu, 21 Desember 2024. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait dunia Islam.
     
    Syaikh Al-Isa memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa menjaga keberagaman dengan tetap mempertahankan persatuan kebangsaan. Dia menegaskan pentingnya kerja sama antara Liga Muslim Dunia dan Indonesia dalam mempromosikan nilai Islam yang rahmatan lil alamin di tingkat global.
     
    Syaikh Al-Isa mengatakan selama ini terjalin kerja sama yang baik antara Liga Muslim Dunia dan Indonesia dalam berbagai bidang, yang diperankan Ketua ASFA Foundation/Ketua Majelis Pakar DMI Komjen (Purn) Syafruddin Kambo.
    “Indonesia adalah contoh sukses bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk memelihara persatuan. Liga Muslim Dunia siap terus bekerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang strategis,” ujar Syaikh Al-Isa, dalam keterangannya, Minggu, 22 Desember 2024.
    Dukungan untuk Museum Rasulullah
    Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi berbagai program Liga Muslim Dunia, termasuk rencana pembangunan Museum Rasulullah di Indonesia. Rencana pembangunan museum yang digagas Liga Muslim Dunia dan Syafruddin Kambo itu juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. 
     
    “Pembangunan Museum Rasulullah akan menjadi ikon penting, tidak hanya bagi umat Islam di Indonesia tetapi juga dunia, sebagai pusat pembelajaran dan penguatan nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW,” kata Muzani.
     

    Di samping itu, Muzani menyoroti pentingnya percepatan pengembangan sumber daya manusia unggul di Indonesia, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dia berharap kerja sama dalam bidang pendidikan dengan Liga Muslim Dunia dapat diperluas, termasuk melalui pertukaran pelajar dan dukungan beasiswa.
     
    “Kami sangat berharap adanya kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam di Indonesia, sehingga dapat menghadapi tantangan global dengan SDM yang kompetitif,” ujar dia.
     
    Pada kesempatan tersebut, Muzani menyampaikan undangan resmi kepada Sekjen Liga Muslim Dunia untuk berkunjung ke Indonesia. Sekjen Al-Isa diharapkan dapat bertemu dengan berbagai pihak, termasuk Pimpinan MPR RI, tokoh agama, pimpinan organisasi Islam, perguruan tinggi, pesantren, serta tokoh-tokoh nasional.
     
    “Kunjungan ini akan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendiskusikan langkah strategis untuk memajukan umat Islam di Indonesia dan dunia,” ujar Muzani.
     
    Muzani juga menyampaikan penghargaan atas peran Liga Muslim Dunia mempromosikan perdamaian global dan menyebarkan nilai-nilai toleransi. 
     
    “Peran Liga Muslim Dunia sangat strategis, terutama dalam membangun jembatan perdamaian dan menyebarkan Islam yang damai, rahmatan lil alamin,” ujar Muzani.
     
    Dalam pertemuan ini, Muzani didampingi Wakil Ketua MPR Abcandra Akbar, Anggota MPR Himmatul Aliyah, Konjen RI Jeddah Yusron Ambari, dan Sekjen MPR Siti Fauziah. Kemudian, hadir jiga sejumlah tokoh Indonesia seperti Ali Hasan Al-Bahar dari ASFA Foundation, dan KH. Anizar Masyhadi dari Pondok Modern Tazakka Batang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Temui Sekjen Liga Muslim, Ketua MPR Jelaskan Program Makan Bergizi Gratis

    Temui Sekjen Liga Muslim, Ketua MPR Jelaskan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelajar Indonesia termasuk para santri sebagai generasi muda.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (21/12/2024). Turut hadir Wakil Ketua MPR Akbar Supratman, Konjen RI Yusron Bahauddin Ambary dan Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah.

    “Kami sedang menyiapkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar, termasuk para santri. Ini sebuah harapan untuk meyiapkan generasi Indonesia Emas,” jelas Muzani.

    Muzani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan upaya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tentu diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh.

    “Kami saat ini berupaya terus menerus untuk menggalang persatuan, karena tidak ada kesejahteraan apabila tidak ada persatuan,” jelas Muzani.

    “Agama adalah tentang kesejahteraan,” tambah Muzani.

    “Presiden menyambut gembira rencana pembangunan museum Rasulullah di Indonesia,” ujar Muzani.

    Dalam kesempatan tersebut Muzani menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan paham Islam yang toleran, moderat serta Islam yang menghargai perbedaan. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak lahir menghargai perbedaan.

    Tidak lupa dalam kesempatan tersebut, Muzani mengajak Sekjen Liga Muslim Dunia berserta tokoh-tokoh Islam dunia datang ke Indonesia untuk melihat secara langsung pengembangan Islam yang rahmatanlilalamin.

    “Ini adalah cara kami merawat Islam dengan cara Indonesia,” ungkap Muzani.

    Menurut Muzani, merawat Indonesia harus juga merawat agama lain di Indonesia. Karena 6 agama yang diakui di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

    “Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembentukan liga muslim dunia untuk memperjelas pesan agama Islam dan membangun kerja sama yang islami dan berkemanusiaan serta meningkatkan persahabatan antarmanusia,” tutup Muzani.

    (rfs/dek)