Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Ketua MPR RI dorong OKI lebih aktif perjuangkan Palestina

    Ketua MPR RI dorong OKI lebih aktif perjuangkan Palestina

    Sumber foto: Antara

    Ketua MPR RI dorong OKI lebih aktif perjuangkan Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 20:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendorong agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar memainkan peran lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi negara-negara Islam dan anggotanya, salah satunya Palestina.

    Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokratis yang penuh keberagaman bisa dijadikan contoh dalam promosi perdamaian yang dilakukan OKI dan organisasi lainnya ke depan.

    “Ada tiga hal yang ingin saya tekankan terkait isu Palestina. Pertama mendorong perwujudan gencatan senjata di Gaza. Kedua, menjaga solusi dua negara (two-state solutions). Dan yang ketiga, kita tidak boleh membiarkan krisis dan konflik di kawasan lebih meluas,” kata Muzani dalam pertemuan dengan Sekjen OKI di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (18/12) malam.

    Dia mengatakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam mendukung kemerdekaan negara Palestina. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

    Dia pun menekankan pentingnya mewujudkan negara Palestina yang merdeka, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat global. Bagi Indonesia, kata dia, tujuan ini merupakan amanat yang berakar dari Konferensi Asia-Afrika yang belum terpenuhi.

    Menurut dia, Indonesia memiliki nilai-nilai persatuan dan keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesejahteraan, kata dia, merupakan hal yang diprioritaskan sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang kuat dan kohesif.

    Pada pertemuan tersebut, dia juga menyampaikan apresiasi kepada OKI karena telah berperan penting dalam kontribusi meningkatkan hubungan kerjasama antar negara-negara Islam.

    OKI, kata dia, telah bekerja dengan baik dalam mengawal perjuangan negara-negara Islam dalam menghadapi tantangan global, termasuk penyelesaian konflik di Palestina.

    Sumber : Antara

  • Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan agar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memperkuat persatuannya. Menurut Ibas, karena Islam mencintai kedamaian dan kesejahteraan.

    Ia menegaskan bahwa segala bentuk konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir. Pengeboman, pembunuhan, dan jangan sampai ada tangisan lebih banyak lagi di dunia. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama (OKI) Islam di Jeddah, Arab Saudi (18/12).

    “Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbicara dengan kami hari ini. Nama saya Edhie Baskoro. Saya dari Indonesia,” kata Ibas ketika mengawali penyampainnya, dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Ibas, Indonesia dan OKI memiliki semangat yang sama dalam kepedulian, khususnya semangat ukhuwah islamiyah.

    “Kita adalah satu. Indonesia dan negara-negara OKI berbagi kepedulian terhadap banyak hal yang serupa. Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, bersatu dalam persaudaraan nilai-nilai Islam,” ungkapnya.

    “Kita telah melakukan banyak diskusi dan merumuskan berbagai solusi. Kini, saatnya melanjutkan langkah bersama dengan memperkuat upaya politik, komitmen, dan kebersamaan kita demi menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan, konflik, serta isu kemanusiaan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya” lanjut Ibas.

    “Kita tidak ingin melihat lebih banyak pengeboman. Kita tidak ingin melihat lebih banyak pembunuhan. Kita tidak ingin melihat banyak pertempuran. Kita tidak ingin melihat lebih banyak tangisan,” kata Ibas.

    “Hal ini terutama bagi saudara-saudara kita Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan negara anggota OKI lainnya yang masih dilanda konflik atau pertikaian,” imbuhnya.

    “Saya juga ingin menyampaikan dukungan untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan melawan segala bentuk Islamofobia,” ujarnya.

    Menurut Ibas, perlunya perubahan nyata dalam diskusi global mengenai hal ini.

    “Sehingga Islam dapat dipahami sebagai agama yang menawarkan kehidupan, harapan, dan persaudaraan,” ungkapnya.

    “Islam adalah kehidupan, pemuda, dan keluarga. Islam adalah cinta. Islam adalah kedamaian. Islam adalah keramahan. Islam senang dalam kemajuan; dan Islam juga bersahabat dalam produktifitas,” lanjut Ibas.

    Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan dukungan kita pada berbagai agenda penting, termasuk keamanan, kesehatan, ekonomi, sosial, sains, teknologi, kemanusian, pelestarian budaya, dan pendidikan. Hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi melalui bantuan nyata, dialog terbuka, dan tindakan kuat.

    “Semua ini demi menyelamatkan dunia, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, tidak hanya dalam Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia,” katanya.

    Di akhir pemaparannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRI ini menjelaskan tiga point utama yang perlu diperjuangkan bersama.

    “Pertama mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian, mendorong genjatan senjata, dan memberikan bantuan kemanusian khusus. Terakhir menyukseskan solusi dua negara sebagai jalan damai,” tuturnya.

    Ibas menutup dengan semangat optimisme untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah.

    “Dengan semangat persaudaraan dan kerja sama ini, saya yakin kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi dunia Islam dan umat manusia secara keseluruhan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

    OKI bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak muslim di seluruh dunia. Memajukan perdamaian dan stabilitas internasional, serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara muslim. Berfokus juga pada isu global seperti perdamaian, HAM, kemiskinan, hingga pendidikan.

    Lebih lanjut, pada pertemuan ini hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua MPR dari PAN Eddy Soeparno; dan Wakil Ketua MPR dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    (akn/ega)

  • ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia.
    Menurut dia, usulan tersebut menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi ICMI dalam menyusun rekomendasi terhadap penataan ulang sistem demokrasi di Indonesia.
    “Itu salah satu bagian penting adalah tentang apakah nanti pemilihan gubernur simetris-asimetris dan lain sebagainya, apakah tertutup-terbuka dan lain sebagainya, itu saya kira akan dikaji,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).
    Nantinya, kata Arif, hasil kajian soal pentingnya penataan ulang sistem politik di Indonesia, termasuk usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk dijadikan bahan pertimbangan.
    “Dan kemarin kami sudah mendiskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan insya Allah ICMI akan bersama-sama untuk melakukan kajian, sehingga kajian ini, 2025 bisa kita serahkan kepada pemerintah, termasuk kepada DPR, MPR, terkait dengan format politik ke depan akan seperti apa,” kata Arif.
    Dia berharap hasil kajian ICMI bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR dalam membahas perbaikan sistem politik di Indonesia.
    “Karena apapun juga yang kita harapkan adalah demokrasi yang lebih substansial, bukan demokrasi yang transaksional seperti yang terjadi sekarang ini,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani meminta ICMI turut mengkaji usulan soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.
    “Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Sementara itu, Arif Satria mendorong penataan ulang terhadap sistem politik di Indonesia Sebab, sistem yang dijalankan saat ini masih cenderung bersifat transaksional.
    “ICMI kemarin sudah mendiskusikan, terkait dengan soal evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia. Jadi ICMI akan melakukan kajian tentang perlunya menata ulang sistem politik di Indonesia,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Menurut Arif, persoalan tersebut tidak terlepas dari mahalnya ongkos untuk penyelenggaraan Pemilu, khususnya Pilkada. Hal ini akhirnya memunculkan banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
    Berdasarkan data yang dimiliki ICMI, sekitar 600 kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah sejak Pilkada digelar pada 2004 lalu.
    “Apalagi demokrasi di Indonesia, pilkada yang kita rasakan sebuah proses yang sangat mahal, kemudian transaksional, sehingga kita juga bisa melihat dari 2004 sampai 2024, ada 600 lebih kasus korupsi yang ada di kabupaten/kota, ada 167 bupati wali kota yang masuk KPK,” kata Arif.
    Arif berpandangan, sistem transaksional ini juga jelas terlihat dari maraknya praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi, demi mendapatkan dukungan dan memenangkan kontestasi.
    Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang selama ini dijalankan.
    “Jadi artinya, ini ada masalah dengan demokrasi kita, ada masalah dengan pilkada kita, sehingga ICMI akan melakukan kajian terkait dengan perlunya penataan ulang sistem politik di Indonesia,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
    “(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
    “Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (
    MPR
    ) RI Ahmad Muzani meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (
    ICMI
    ) turut mengkaji usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden
    Prabowo
    Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.
    “Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Muzani menerangkan, gagasan tersebut disampaikan Prabowo karena melihat ongkos Pilkada yang mahal. Persoalan ini bahkan diklaim tidak hanya dikeluhkan oleh pihak-pihak yang kalah, tetapi juga pemenangnya.
    “Karena nyatanya demokrasi sebagai sebuah jalan sudah kita anggap sesuai, sudah benar. Tapi caranya ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang terlalu ribet,” kata Muzani.
    “Padahal ujung dari demokrasi itu adalah pengabdian. Dan pengabdian itu artinya kerelaan untuk memberi bakti kepada rakyat dan bangsa. Itu sebabnya maka Presiden Prabowo memberikan pemikiran apakah ini tidak ada jalan keluar untuk dicari solusi,” sambungnya.
    Di sisi lain, kata Muzani, faktor rendahnya partisipasi pemilih juga masih menjadi salah satu hal yang mendorong perlunya perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada ke depan.
    “Partisipasinya kemarin kan rata-rata 60 persen, rendah. Pilkadanya mahal, kemudian itu menjadi beban, biaya ekonomi tinggi. Jadi kira-kira seperti itu,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
    “(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
    “Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muzani Sebut Prabowo Subianto Punya Komitmen Jaga Persatuan dan Kesatuan Indonesia – Page 3

    Muzani Sebut Prabowo Subianto Punya Komitmen Jaga Persatuan dan Kesatuan Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Bogor, Minggu (15/12/2024).

    Dalam sambutannya, Ahmad Muzani berbicara mengenai persatuan dan bahaya perpecahan bagi suatu bangsa.

    Dia mengatakan, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Keberagaman dan perbedaan menjadi sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia.

    Itu sebabnya, kata Muzani, potensi perpecahan selalu ada sejak dulu hingga sekarang.

    “Di Indonesia, perbedaan adalah keniscayaan. Beda agama, beda budaya, beda bahasa, beda etnis, begitu banyak perbedaan. Potensi perpecahan menjadi sangat mungkin dan ini disadari oleh para pemimpin kita bahwa ujian-ujian untuk mengganggu republik itu berkali-kali sejak dulu hingga sekarang,” kata Muzani dalam keterangannya.

    “Bahaya terbesar dari bangsa kita adalah tercerai berai, terpecah belah. Maka persatuan, perdamaian, keamanan, kerukunan kebersamaan, gotong royong menjadi penting,” tambah Muzani.

    Karenanya, dia sangat mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

    Muzani mengaku, Prabowo telah berucap ratusan kali tentang komitmennya untuk menjaga keutuhan Indonesia.

    “Saya hitung entah berapa ratus kali jauh sebelum jadi presiden sampai Pak Prabowo jadi presiden dalam banyak pidato beliau selalu mengingatkan bahaya bangsa kita jika terjadi perpecahan, perang saudara, maka ketika beliau menjadi presiden beliau menjadikan kepemimpinannya untuk menyatukan semua kekuatan yang ada di Indonesia,” kata dia.

     

  • Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    PILKADA
    Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pasangan
    Pramono-Rano
    memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.
    Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDI-P itu terjadi setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?
    Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK.
    Dengan gugatan itu tentu saja diharapkan MK membuka peluang
    Pilkada Jakarta
    2024 tidak selesai satu putaran. Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan Ridwan Kamil-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama.
    Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.
    Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    , menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang.
    Namun, Ridwan Kamil-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017. Mengapa?
    Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (
    Kompas.com
    , 13/12/2024).
    Menurut hemat saya, masukan Presiden Prabowo sangat masuk akal dari sudut kepentingannya. Tentu saja kepentingan politik nasional, kepentingan Prabowo sebagai presiden.
    Kemenangan Pramono-Rano adalah fakta politik, meski lawannya juga punya fakta untuk menggugatnya. Namun, apakah ada jaminan gugatan itu dikabulkan MK? Tentu saja, tidak.
    Bila gugatan Ridwan Kamil-Suswono diteruskan, sudah pasti mengundang kegaduhan politik. Sementara itu, kemenangannya tak bisa dipastikan.
    Karena itu, bagi Prabowo, menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 tak menguntungkan secara politik. Baginya, mengendalikan KIM Plus sebagai pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono sendiri, jauh lebih mudah daripada mengambil risiko kegaduhan politik akibat gugatan tersebut.
    Kegaduhan politik inilah yang dihindari Prabowo sebagai presiden. Kegaduhan politik itu sangat tidak menguntungkan Prabowo, karena tentu saja akan berbenturan dengan PDI-P sebagai pengusung pasangan Pranomo-Rano.
    Masuk akal bila Prabowo menghindarinya. Meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI-P masih menjadi partai terbesar di Senayan.
    PDI-P memiliki kursi sebanyak 110. Disusul Golkar dengan 102 kursi, lalu berturut-turut Gerindra (86 kursi), Nasdem (69 kursi), PKB (68 kursi), PKS (53 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi).
    Dengan kekuatan 110 kursi DPR, goyangan politik PDI-P masih menggetarkan.
    Sehari-hari, Prabowo sebagai presiden masih berkantor di Jakarta. Menurut hemat saya, ia merasa nyaman dan aman bila Jakarta dipimpin oleh Pramono-Rano yang merepresentasikan PDI-P.
    Bagaimanapun Jakarta adalah bagian penting dan strategis dalam percaturan politik nasional. Jakarta adalah episentrum politik nasional.
    Perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2024 menyisakan “bara api” yang potensial mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja “bara api” itu menjadi beban Prabowo selaku presiden.
    Ia pasti akan berupaya memadamkan, setidaknya meredupkan. Dengan harapan tak mengganggu pemerintahannya.
    “Bara api” yang saya maksudkan adalah relasi politik Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Hingga kini hubungan keduanya masih belum mencair. Isu pertemuan kedua tak kunjung nyata.
    Prabowo tentu saja sangat berkepentingan terhadap Megawati dan PDI-P. Berkali-kali ia sampaikan bahwa pemerintahannya akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan.
    Namun, hingga Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah-Putih, tak satu pun jabatan pembantu presiden itu diduduki kader PDI-P.
    Di luar beredar tafsir bahwa Budi Gunawan, yang dipercaya presiden sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, merepresentasikan PDI-P.
    Budi Gunawan selama ini memang dipandang sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Megawati. Namun, tentu saja pandangan seperti itu dibantah PDI-P, mengingat Budi Gunawan bukan kader partai asuhan Megawati.
    Melihat latar belakang permasalahannya, sangat bisa dipahami bila tak mudah mencari titik temu kedua tokoh, Prabowo dan Megawati.
    Modal dasarnya ada. Kedua tokoh sangat mencintai bangsanya, rakyatnya. Prabowo dan Megawati sangat mengedepankan persatuan-kesatuan.
    Megawati pernah kecewa berat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi tak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Megawati tak ingin ada goncangan pada pemerintahan Jokowi yang ujungnya hanya akan merugikan rakyat.
    Maka, Megawati meminta menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja sebagaimana mestinya.
    Kedua tokoh juga pernah merajut “perkawinan” politik saat Pilpres 2009. Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.
    Meski kalah, tapi “perkawinan” politik itu berarti ada kecocokan pandangan politik untuk Indonesia ke depan.
    Modal itu, saya kira, mendasari semangat Prabowo untuk terus mencari jalan pertemuan dengan Megawati. Demikian pula Megawati. Bukan sekadar pertemuan sekonyong-konyong yang terkesan pragmatis, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, siapa cepat akan dapat.
    Prabowo tentu saja paham Megawati. Ia memang berkepentingan mengajak PDI-P berperan dalam pemerintahannya, tapi tentu saja tak sembarangan mengajak berperan.
    Megawati bukan tokoh yang mendasarkan tindakannya pada kalkulasi pragmatis, melainkan tokoh yang mempertimbangkan secara serius nilai-nilai substantif.
    Kedua tokoh memang belum bertemu secara fisik dan formal, tapi langkah-langkah politiknya terjaga, tak saling menegasi, dan memberi jalan bagi keduanya untuk lebih memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bukan menguras energi hanya untuk kegaduhan politik.
    Buktinya, di antaranya, saat pemilihan ketua DPR, tak ada kegaduhan politik, tak ada manuver yang menghalangi Puan Maharani, kader PDI-P yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Ia terpilih kembali sebagai ketua DPR periode 2024-2029 secara aklamasi.
    Hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR 2014-2019. Ruang sidang DPR saat itu tegang, karena manuver menghalangi hak konstitusi partai pemenang pemilu.
    Saat itu, meski memenangi Pemilu 2014, PDI-P kehilangan kursi pimpinan DPR. Tragis sekali, bukan hanya kursi ketua DPR yang melayang, tapi juga wakil ketua.
    Sidang memilih paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih: Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
    Karena itu, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR 2024-2029 dengan mulus, menurut hemat saya, berkontribusi signifikan bagi relasi positif antara Prabowo dan Megawati.
    Selanjutnya, Megawati membalasnya saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Ia memang tidak menghadiri secara langsung dengan alasan kesehatan.
    Namun, Megawati memerintahkan seluruh anggota DPR dari PDI-P untuk hadir dan memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.
    Meski proses politik yang dilewati presiden-wakil presiden terpilih menyisakan kontroversi dan secara khusus melukai Megawati Soekarnoputri.
    Megawati juga mengutus secara khusus Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
    “Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani,” ujar Basarah di kompleks parlemen pada hari pelantikan (
    Kompas.com
    , 20/10/2024).
    Melihat latar belakang, kepentingan dan semangat Prabowo dan Megawati, menurut hemat saya, kemenangan Pramono-Rano yang diusung PDI-P tanpa diikuti kegaduhan politik merupakan momentum strategis secara politis.
    Terpilihnya Pramono-Rano dapat menjadi jembatan komunikasi yang produktif antara Megawati yang merepresentasikan PDI-P dan Presiden Prabowo. Saya yakin manfaatnya jauh lebih banyak bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali warga Jakarta.
    Harapan itu juga tumbuh dari profil Pramono Anung yang merangkul, bersahabat. Ia bukan politikus kemarin sore.
    Pramono dikenal sebagai politikus yang mampu bekerja secara profesional, sangat memahami fatsun politik dan psikologi politik.
    Pramono juga dekat dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Prabowo. Boleh dikatakan tak ada kendala bagi Prabowo bila gubernur Jakarta sebagai episentrum politik dipegang Pramono yang kader PDI-P dan orang kepercayaan Megawati.
    Pilkada Jakarta 2024 sungguh “happy ending”. Pramono-Rano menang, Prabowo pun senang. Kemenangan untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo: Orang Pintar Tidak Loyal Biasanya Merugikan Organisasi

    Presiden Prabowo: Orang Pintar Tidak Loyal Biasanya Merugikan Organisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal loyalitas saat memberikan sambutan dalam puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menyampaikan itu saat membicarakan karakter yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin politik. Menurutnya, pemimpin politik harus mengerti masalah politik, ekonomi, kenegaraan, teknokrasi, dan profesional.

    Pemimpin politik, kata Prabowo, juga penting memiliki jiwa patriotisme, kecintaan terhadap Tanah Air, hingga loyalitas.

    “Menurut saya orang yang pintar, tetapi tidak cinta Tanah Air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar, tetapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengatakan, setiap organisasi di Tanah Air, khususnya partai politik harus memberikan kebermanfaatan untuk bangsa dan negara. Untuk memberikan manfaat itu, katanya, maka harus cinta bangsa dan negara.

    Menurutnya, kualifikasi harus dimiliki oleh para pemimpin parpol. Dalam kesemoatan tersebut, dia juga melihat bahwa Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memiliki kualifikasi tersebut dengan pembuktian yang telah dilakukan selama masuk ke dalam pemerintahan.

    Bahlil sendiri awalnya menjabat sebagai menteri investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum kemudian menjadi menteri ESDM di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Prabowo, Bahlil kembali dipercaya sebagai menteri ESDM.  

    “Setia gampang diucapkan sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa negara dan rakyat. Itu yang saya lihat dari saudara Bahlil,” ungkap Prabowo.

    Acara puncak HUT ke-60 Golkar mengusung tema “Golkar Solid untuk Indonesia Maju”. Presiden Prabowo direncanakan memberikan arahan langsung kepada seluruh kader Partai Golkar sebagai bagian dari agenda acara.

    Selain Prabowo, sejumlah tokoh hadir dalam acara ini seperti Wapres Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta para menteri Kabinet Merah Putih khususnya dari kader Partai Golkar.

  • Waketum Gerindra Sugiono turut hadiri Puncak HUT Ke-60 Golkar

    Waketum Gerindra Sugiono turut hadiri Puncak HUT Ke-60 Golkar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono turut menghadiri Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam.

    Menurut dia, Partai Golkar terlibat pada pembangunan bangsa dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia.

    “Telah 60 tahun Partai Golkar selalu turut serta dalam pembangunan bangsa. Selama itu pula Partai Golkar telah menjadi bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara,” kata Sugiono.

    Menteri Luar Negeri itu mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto juga menghadiri acara tersebut yang didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, hadir pula Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani hingga petinggi Gerindra lainnya.

    Adapun petinggi partai politik lainnya yang hadir, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Plt. Presiden PKS Ahmad Heryawan, Sekretaris Jenderal PSI Isyana Bagoes Oka, hingga Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa.

    Acara tersebut diisi dengan pertunjukan karya pusaka untuk Indonesia, pidato politik oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia hingga pidato arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Momen Gibran Salam Puan di HUT Golkar, usai Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI-P…

    Momen Gibran Salam Puan di HUT Golkar, usai Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI-P…

    Momen Gibran Salam Puan di HUT Golkar, usai Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI-P…
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    sempat tersorot kamera sedang bersalaman dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
    Momen ini terjadi saat Gibran bersama Presiden RI Prabowo Subianto baru datang di acara partai berlogo pohon beringin.
    Pantauan dari Kompas TV, setibanya di lokasi acara, Prabowo dan Gibran menyalami para tokoh politik yang hadir, termasuk Puan.
    Tampak, keduanya bersalaman secara singkat. Setelahnya Gibran langsung menyalam Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang berdiri di samping Puan.
    Sebagaimana diketahui, baru-baru ini PDI-P menyatakan partainya sudah tidak lagi menganggap Gibran dan ayahnya, Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian dari partai berlogo banteng moncong putih.
    Pada 4 Desember 2024, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI beserta Gibran hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pakai Dasi Kuning di HUT Ke-60, Bahlil: Golkar di Hati Presiden

    Prabowo Pakai Dasi Kuning di HUT Ke-60, Bahlil: Golkar di Hati Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung dasi kuning yang dikenakan Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Hal itu menunjukkan Partai Golkar selalu ada di hati Prabowo.

    Momen itu Bahlil sampaikan saat memberikan sambutan pada acara HUT ke-60 Partai Golkar. Bahlil mulanya memberikan salam hormat kepada Prabowo yang sudah hadir pada acara tersebut.

    Bahlil kemudian menyoroti Prabowo yang memakai jas warna hitam, tetapi di balik jas itu ada dasi kuning, warna yang identik dengan Partai Golkar. Bahlil mengatakan, dasi kuning yang dikenakan Presiden Prabowo menandakan Partai Golkar masih dalam hati orang nomor 1 di Indonesia itu.

    “Jas boleh hitam, tapi dasi tetap kuning. Artinya Golkar tetap ada di dalam hati Bapak Presiden Prabowo. Makasih bapak presiden atas kehadirannya,” ucapnya.

    Bahlil lahadalia mengungkapkan, keberadaan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjawab pertanyaan berbagai pihak soal kehadirannya pada acara HUT ke-60 Partai Golkar. Namun, Menteri ESDM itu mengaku yakin Presiden Prabowo  Subianto akan memenuhi undangan untuk hadir pada perayaan ulang tahun partai berlambang pohon beringin itu.

    “Banyak teman-teman bertanya kepada saya, bapak presiden datang atau tidak. Saya katakan kepada mereka, selama doktrin karya-kekaryaan masih ada di sanubari Bapak Presiden Prabowo, insyaallah beliau akan hadir dan hari ini tepat ada,” paparnya.

    Setelah menyambut Prabowo, Bahlil lantas memberikan salam hormat kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan tamu undangan lainnya yang hadir.

    Dalam acara ini, Golkar juga menampilkan sejarah perjalanan partainya, serta Prabowo yang pernah menjadi kader Golkar. Hadir pula dalam acara ini Menko Infrastruktur yang juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta para menteri kabinet Merah Putih, khususnya dari kader Partai Golkar.

    Acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar mengusung tema “Golkar Solid untuk Indonesia Maju”. Presiden Prabowo Subianto direncanakan memberikan arahan langsung kepada seluruh kader Partai Golkar sebagai bagian dari agenda acara.