Tag: Ahmad Muzani

  • MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Muzani: Prabowo Belum Fokus Pilpres 2029

    MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Muzani: Prabowo Belum Fokus Pilpres 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Prabowo Subianto belum memikirkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden. Saat ini, Prabowo masih fokus menjalankan program-program prioritas yang dijanjikan pada kampanye Pilpres 2024.

    “Presiden Prabowo belum terlalu memikirkan Pilpres 2029 karena beliau baru saja menjabat dan sedang fokus melaksanakan program-program prioritas sebagai presiden,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Muzani menjelaskan, program-program unggulan, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi menjadi prioritas utama. Selain itu, Prabowo Subianto juga berupaya menyukseskan pelaksanaan haji 2025 ketimbang mengurusi ambang batas pencalonan presiden yang dihapus MK.

    “Beliau lebih memprioritaskan masa kepresidenannya agar berjalan efektif dan membawa kesejahteraan bagi rakyat hingga 2029,” tambah Muzani.

    Mengenai putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, Muzani menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan. Sebelumnya, uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden telah diajukan lebih dari 30 kali, tetapi selalu ditolak.

    “Tercatat lebih dari 30 kali gugatan serupa diajukan, tetapi baru kali ini MK mengabulkannya. Ini menjadi kejutan sekaligus harapan bagi demokrasi,” tutup Muzani penghapusan ambang batas pencalonan presiden.

  • Ketua MPR Ahmad Muzani Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto

    Ketua MPR Ahmad Muzani Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas realisasi program makan bergizi gratis yang dimulai pada Senin (6/1/2025). Program ini diharapkan berjalan lancar dan menjangkau lebih banyak anak-anak di berbagai daerah.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah merealisasikan program ini. Semoga pelaksanaannya terus berjalan baik, lancar, dan melibatkan lebih banyak siswa serta vendor lokal,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Muzani juga menanggapi ketidakhadiran Prabowo dalam acara perdana program tersebut. Ia memastikan Presiden Prabowo terus memantau perkembangan program ini melalui laporan dari berbagai daerah.

    Program makan bergizi gratis saat ini masih dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah. Hal ini menjadi alasan mengapa di beberapa lokasi, menu makanan belum dilengkapi dengan susu.

    “Ini masih tahap awal. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk terlebih dahulu,” tambah Muzani.

    Program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi vendor lokal yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

    Dengan pelaksanaan yang bertahap, Muzani berharap program ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak siswa dan masyarakat yang merasakan manfaatnya.

    “Semoga makan bergizi gratis ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan melibatkan lebih banyak pihak. Program ini penting untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan generasi muda Indonesia,” tutup Muzani.

  • MK Hapus Presidential Threshold, Gerindra: Presiden Prabowo Belum Terlalu Hiraukan

    MK Hapus Presidential Threshold, Gerindra: Presiden Prabowo Belum Terlalu Hiraukan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) minimal 20% belum terlalu dihiraukan oleh Prabowo Subianto.

    Muzani membeberkan bahwa sampai sejauh ini Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto belum mempertimbangkan putusan ini dalam membangun strategi guna menyolidkan partainya untuk Pilpres 2029 nanti.

    “Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan pemilihan presiden tahun 2029. Karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya, belum 100 hari, dan beliau sedang berkonsentrasi kepada upaya untuk melaksanakan program sebagai presiden,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/1/2025).

    Program Makan Bergizi Gratis

    Terlebih saat ini, lanjut Muzani, Prabowo baru saja mendebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bersiap untuk melaksanakan pelaksanaan Haji, serta program lainnya yang sedang dalam tahap koordinasi dan komunikasi.

    “Dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau termasuk swasembada pangan, swasembada energi, dan berbagai macam program lain yang itu menjadi concern beliau,” tutur Muzani.

    Oleh sebab itu, Politikus Gerindra ini kembali menegaskan bahwa mengenai persoalan putusan MK ini tentu saja belum terlalu dipikirkan oleh Prabowo, terlebih untuk 2029 nanti.

    “Bagi beliau yang penting adalah bagaimana masa kepresidenan yang dimandatkan sampai dengan 2029 ini bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan ini dengan maksimal,” pungkasnya.

  • Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Gerindra: Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai kejutan sekaligus harapan.

    “Terus terang, di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

    Ia mengatakan MK memberi kejutan dengan mengeluarkan putusan yang mengagetkan terkait presidential threshold pada awal tahun 2025.

    Sebab, uji materi serupa pernah diajukan oleh berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari organisasi, lembaga, partai politik, hingga perorangan.

    Setidaknya, lanjut Muzani, gugatan mengenai presidential threshold pernah dilayangkan sebanyak 30 kali ke MK dengan berbagai macam argumentasi dan alasan, namun tidak pernah dikabulkan.

    “Mahkamah yang sama, hakim yang sama, tidak pernah mengabulkan atas gugatan tersebut,” ucapnya.

    Muzani lantas berkata, “Baru pada kali ini Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dulu oleh puluhan kali diajukan gugatan, hakim yang sama kemudian mengabulkan atas gugatan tersebut.”

    Mengenai keberlakuan putusan tersebut pada gelaran pilpres selanjutnya, dia pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tak terlalu mengindahkan persoalan Pilpres 2029 lantaran baru saja memulai periode kepemimpinannya.

    “Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan pemilihan presiden tahun 2029 karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya, belum 100 hari,” tuturnya.

    Dia juga menyebut Presiden Prabowo saat ini tengah berkonsentrasi untuk mengupayakan terlaksananya program-program yang dicanangkannya sebagai presiden.

    “Bagi beliau yang penting adalah bagaimana masa kepresidenan yang dimandatkan sampai dengan 2029 ini bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan ini dengan maksimal,” ujarnya.

    Misalnya, tambah dia, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1), hingga persiapan pelaksanaan ibadah Haji 2025.

    “Banyak sekali program beliau yang sedang akan dilakukan, dan sekarang sedang dalam koordinasi, komunikasi, dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau. Termasuk, swasembada pangan, swasembada energi, dan berbagai macam program lain yang itu menjadi concern beliau,” kata dia.

    Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/1), memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan adanya putusan ini, semua partai politik berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres.

    Sumber : Antara

  • Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ikut memantau jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1).

    “Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Pernyataan Muzani tersebut disampaikan berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

    Dia pun bersyukur program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo akhirnya dapat mulai berjalan sejak hari ini di 26 provinsi di Tanah Air.

    Dia juga berharap program MBG dapat berjalan secara baik dan lancar, serta melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya.

    “Kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi,” tuturnya.

    Adapun ihwal tak adanya susu yang ikut disertakan dalam program MBG di sejumlah daerah, dia menyebut bahwa realisasi program tersebut masih bertahap dan anggarannya disesuaikan dengan daerah yang menyelenggarakannya.

    “Ya, kan memang ini masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat, dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk,” kata dia.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.

    Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

    Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gerindra: Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Gerindra: Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai kejutan sekaligus harapan.

    “Terus terang, di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan MK memberi kejutan dengan mengeluarkan putusan yang mengagetkan terkait presidential threshold pada awal tahun 2025.

    Sebab, uji materi serupa pernah diajukan oleh berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari organisasi, lembaga, partai politik, hingga perorangan.

    Setidaknya, lanjut Muzani, gugatan mengenai presidential threshold pernah dilayangkan sebanyak 30 kali ke MK dengan berbagai macam argumentasi dan alasan, namun tidak pernah dikabulkan.

    “Mahkamah yang sama, hakim yang sama, tidak pernah mengabulkan atas gugatan tersebut,” ucapnya.

    Muzani lantas berkata, “Baru pada kali ini Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dulu oleh puluhan kali diajukan gugatan, hakim yang sama kemudian mengabulkan atas gugatan tersebut.”

    Mengenai keberlakuan putusan tersebut pada gelaran pilpres selanjutnya, dia pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tak terlalu mengindahkan persoalan Pilpres 2029 lantaran baru saja memulai periode kepemimpinannya.

    “Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan pemilihan presiden tahun 2029 karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya, belum 100 hari,” tuturnya.

    Dia juga menyebut Presiden Prabowo saat ini tengah berkonsentrasi untuk mengupayakan terlaksananya program-program yang dicanangkannya sebagai presiden.

    “Bagi beliau yang penting adalah bagaimana masa kepresidenan yang dimandatkan sampai dengan 2029 ini bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan ini dengan maksimal,” ujarnya.

    Misalnya, tambah dia, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1), hingga persiapan pelaksanaan ibadah Haji 2025.

    “Banyak sekali program beliau yang sedang akan dilakukan, dan sekarang sedang dalam koordinasi, komunikasi, dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau. Termasuk, swasembada pangan, swasembada energi, dan berbagai macam program lain yang itu menjadi concern beliau,” kata dia.

    Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/1), memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan adanya putusan ini, semua partai politik berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Diduga Bahas PPN 12 Persen dan Kasus Hasto, Surya Paloh Absen – Halaman all

    Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Diduga Bahas PPN 12 Persen dan Kasus Hasto, Surya Paloh Absen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bersamaan dinamika politik dan kasus hukum elite politik di Tanah Air, Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukungnya di kediaman, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu 28/12/2024) petang.

    Berbagai spekulasi muncul perihal materi yang dibahas para orang nomor satu partai politik KIM tersebut di kediaman Prabowo itu.

    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menduga bahwa ada banyak hal yang dibicarakan Presiden Prabowo Subianto saat mengumpulkan ketua umum partai politik pendukungnya. 

    Analisa Adi, setidaknya ada dua hal strategis yang menjadi topik prioritas dalam pertemuan itu. 

    “Pastinya bicara banyak hal, terutama kondisi sosial politik dan ekonomi yang lagi aktual. Tapi saya menduga kayaknya yang prioritas dua hal,” ujar Adi kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024). 

    Adi mengatakan, salah satu yang paling mungkin dibahas adalah rencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. 

    Ia menyebutkan, isu tersebut menjadi perbincangan karena penolakan masyarakat terhadap PPN 12 persen kian meluas. 

    “Bahkan, demo mahasiswa mulai dilakukan. Tentu pertemuan Prabowo dan ketum parpol sepertinya membahas ini,” kata Adi. 

    Selain PPN 12 persen, Adi menduga bahwa pertemuan itu turut membahas kasus suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. 

    Menurut dia, elite Koalisi Indonesia Maju itu perlu melakukan antisipasi karena pihak PDIP mengeklaim Hasto punya video terkait skandal petinggi negara. 

    “Soal situasi hukum setelah Hasto tersangka. Karena elite PDI-P mengumbar Hasto punya banyak video yang terkait pejabat negara yang tersandung kasus korupsi,” kata Adi. 

    “Tentu hal semacam ini membuat situasi tak kondusif, baik secara politik maupun soal iklim investasi,” ujar dia. 

    Analisa serupa disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro.

    Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto tengah mengonsolidasikan KIM saat mengumpulkan ketua umum partai politik KIM, Sabtu kemarin. 

    Ia mengatakan, pertemuan semacam itu sering menjadi ruang untuk membahas isu sensitif yang dapat memicu perdebatan dan polarisasi di tengah masyarakat, misalnya kenaikan PPN jadi 12 persen. 

    “Pertemuan seperti itu bisa menjadi ruang untuk mensinkronkan respons-respons terhadap isu krusial seperti kenaikan PPN, termasuk strategi untuk mengantisipasi potensi konflik internal karena perbedaan sikap atau pandangan,” ujar Verdy.

    Verdy berpandangan, lewat pertemuan itu, Prabowo memberikan sinyal untuk menjaga soliditas koalisi pemerintah. 

    Menurut Verdy, ini penting untuk memastikan stabilitas politik dan memastikan program-program pemerintah berjalan lancar.

    “Presiden tampak ingin melakukan koordinasi yang lebih dekat dengan partai-partai koalisi terkait kebijakan yang akan diambil. Hal itu penting untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antarpartai atau menghindari miskomunikasi (tidak satu suara) dalam urusan-urusan krusial,” ujar dia. 

    Verdy menambahkan, pertemuan ini juga penting untuk membahas dan menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan. 

    Dengan demikian, masing-masing ketua umum parpol dapat menyampaikan aspirasi dan masukannya. 

    “Pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Dengan melibatkan partai-partai koalisi dalam pengambilan keputusan, Presiden dapat memperkuat legitimasinya,” imbuh Verdy.

    Surya Paloh Absen

    UPACARA HUT-13 PARTAI NASDEM: Ketua Umum Partai nasDem Surya Paloh menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-13 Partai NasDem sekaligus pembukaan Rapimnas I Partai NasDem di Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Pancoran, Jakarta, Senin (11/11/2024). Mengusung tema Sinergi Membangun Bangsa, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pidatonya mengungkapkan kritiknya terhadap praktik-praktik transaksional dalam dunia politik Indonesia. Upacara diikuti para kader dan jajaran pengururus Parta NasDem. (Iskandar Usman/NasdemFoto/HO) (/NasdemFoto)

    Pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik KIM berlangsung selama dua jam di kediamannya, Jalan Kertanegara, Sabtu sore kemarin. 

    Ketua umum yang hadir adalah Muhaimin Iskandar (PKB), Ahmad Syaikhu (PKS), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia (Partai Golkar). 

    Selain itu, ada juga Anggota DPR RI sekaligus Politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat; serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra.

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh absen dalam pertemuan tersebut.

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustofa menyatakan, Paloh absen karena sedang berada di luar negeri sehingga Nasdem diwakili oleh Viktor Laiskodat dalam pertemuan tersebut. 

    “Pak Surya lagi di luar ya. Jadi memang dia sudah lama di luar. Jadi tidak ikutnya Pak Surya itu karena memang Pak Surya, beliau lagi ada di luar,” ujar Saan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Minggu (29/12/2024). 

    “Jadi ada yang ngewakili di sana, Nasdem, tapi ada perwakilan Nasdem, Pak Victor Laiskodat,” sambungnya. 

    Saan pun menegaskan bahwa tidak ada permasalahan dalam hubungan Surya Paloh dan Prabowo. Bahkan, ia mengeklaimi hubungan keduat tokoh tersebut semakin hangat, dan Nasdem berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah. 

    “Dan Nasdem tetap berkomitmen menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terkait dengan berbagai kebijakan dan program yang pemerintah jalankan,” ujar Saan.

    Sementara itu, Prabowo mengatakan, pertemuan itu adalah pertemuan rutin setiap pekan. 

    “Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo usai acara puncak Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu malam.

    Bantah Bahas Isu Krusial

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberi keterangan terkait pertemuan para Ketua Umum Partai Politik (Ketum Parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendatangi rumah Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/12/2024) sore. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)

    Para ketua umum partai politik kompak menampik bahwa ada perbincangan terkait isu-isu tertentu dalam pertemuan tersebut.

    Mereka sama-sama mengeklaim bahwa pertemuan itu adalah silaturahmi biasa.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan itu hanya diskusi menjelang akhir tahun.

    “Kumpul-kumpul aja mau nemenin Pak Presiden jalan ke (acara) natal. Diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, bagaiaman ke depan,” kata Bahlil kepada wartawan di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengatakan saat itu seluruh Ketum Parpol KIM Plus hadir dalam pertemuan di rumah Prabowo tersebut.

    Dia pun membantah jika ada pembahasan terkait peluang PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet termasuk soal kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto yang kini menjadi tersangka.

    “Enggak ada (bahas PDI Perjuangan masuk kabinet dan kasus Hasto)” tuturnya.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah pertemuan antar ketua umum partai politik di kediaman Presiden Prabowo Subianto, membahas isu PDI Perjuangan masuk kabinet pemerintahan.

    “Enggak, enggak bahas urusan politik,” kata AHY usai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024, di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (28/12/2024). 

    AHY hanya menyatakan pembahasan yang dibicarakan antar ketum parpol bersifat internal. Ia belum bisa mengungkapkannya secara gamblang.

    “Internal internal antar ketum,” katanya. (Tribunnews.com/Kompas.com)

  • Ketum Parpol Kumpul di Kertanegara, Prabowo: Kita Seminggu Sekali Bertemu

    Ketum Parpol Kumpul di Kertanegara, Prabowo: Kita Seminggu Sekali Bertemu

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri puncak Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (28/12/2024). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Sejumlah ketua umum partai politik berkumpul di kediaman Presiden Prabowo Subianto , Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024). Menurut Prabowo, ketum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) biasa bertemu seminggu sekali.

    “Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo kepada awak media di Indonesia Arena, Sabtu (28/12/2024).

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pertemuannya dengan pimpinan parpol yang juga menjabat menteri di Kabinet Merah Putih untuk membahas rangkaian libur Natal dan Tahun Baru 2025. “Jadi ini dalam rangkaian menghadapi libur dan sebagainya,” katanya.

    Untuk diketahui, beberapa ketum parpol hadir di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Mereka yang hadir antara lain Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin; Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia; dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Selain itu, hadir juga elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani.

    Usai pertemuan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Presiden Prabowo rutin melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol setiap Jumat.

    “Itu pertemuan rutin ketum-ketum partai, biasanya kan tiap Jumat (sambil) makan siang, tapi tadi karena satu lain hal sibuk baru tadi sore jam 5 ya,” kata Zulhas.

    Dalam pertemuan tersebut, Zulhas mengaku tidak ada hal khusus yang dibahas. Menurutnya, pertemuan tersebut berisi tentang laporan kepada Presiden Prabowo. “Ya tentu kita melaporkan masing-masing yang kita lakukan,” ujarnya.

    (abd)

  • Surya Paloh Tak Hadiri Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara, Ini Penjelasan Nasdem

    Surya Paloh Tak Hadiri Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara, Ini Penjelasan Nasdem

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan para ketum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore.

    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan Surya Paloh berhalangan hadir dalam pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo karena sedang berada di luar negeri. Surya Paloh diwakili oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat dalam pertemuan di kediaman Prabowo itu.

    Menurut Saan, meski tidak hadir dalam pertemuan tersebut, hubungan Surya Paloh dengan Prabowo tetap hangat.

    “Tidak ada masalah, bahkan (berhubungan) semakin hangat,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/12/2024).

    Saan menegaskan Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, serta terus mendukung berbagai kebijakan yang akan dijalankan.

    Saan mengaku belum mendapatkan informasi terkait topik yang dibicarakan dalam pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintahan dengan Prabowo. Pasalnya, Saan sedang menjalani masa reses DPR  dengan berkunjung ke daerah pemilihan saat pertemuan berlangsung.

    Saan mengatakan pertemuan ketum parpol KIM plus dengan Prabowo merupakan agenda rutin presiden.

    “Itu kan (pertemuan) reguler, Pak Prabowo memang presiden, memang berkeinginan untuk melakukan pertemuan antarketum partai secara reguler,” kata Saan dikutip dari Antara.

    Menurut ia, pertemuan itu biasanya membicarakan berbagai persoalan dan kebijakan yang akan diambil, salah satunya terkait Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Beberapa waktu lalu pun pertemuan antara para ketua umum partai politik dilakukan di Istana.

    “Jadi, untuk komunikasi dan sebagainya, saling memperkuatlah. Kan semua partai berkomitmen untuk memperkuat dan memberikan dukungannya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Nah makanya penting pertemuan secara reguler,” kata Saan yang juga wakil ketua DPR.

    Sebelumnya sejumlah ketum parpol KIM plus bertemu Prabowo di kediaman pribadinya sang presiden di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore.

    Pertemuan berlangsung tertutup sekitar dua jam. Namun, jajaran ketua umum partai pendukung itu enggan buka suara terkait isi pertemuan, bahkan langsung meninggalkan kediaman Prabowo selepas acara.

    Jajaran ketua umum partai yang datang adalah Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Kemudian Ketua Fraksi Nasdem DPR Viktor Laiskodat, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga hadir dalam pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo.
     

  • NasDem: hubungan Surya Paloh-Prabowo hangat walau tak hadiri pertemuan

    NasDem: hubungan Surya Paloh-Prabowo hangat walau tak hadiri pertemuan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa hubungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat, walaupun Surya tidak hadir dalam pertemuan para ketua partai politik di kediaman Prabowo pada Sabtu.

    Dia mengatakan Surya Paloh berhalangan hadir karena sedang berada di luar negeri sejak beberapa waktu lalu dan kehadirannya diwakili Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat.

    “Tidak ada masalah, bahkan (berhubungan) semakin hangat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Partai NasDem tetap berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, serta berkomitmen terus mendukung berbagai kebijakan yang akan dijalankan.

    Namun, sejauh ini Saan mengaku belum mendapatkan informasi terkait topik yang dibicarakan dalam pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan tersebut karena dirinya sedang menjalani masa reses DPR RI dengan berkunjung ke daerah pemilihan.

    “Itu kan reguler, Pak Prabowo memang Presiden, memang berkeinginan untuk melakukan pertemuan antarketum partai secara reguler,” katanya.

    Menurut ia, pertemuan itu biasanya membicarakan berbagai persoalan dan kebijakan yang akan diambil, salah satunya terkait Natal dan Tahun Baru. Beberapa waktu lalu pun pertemuan antara para ketua umum partai politik dilakukan di Istana.

    “Jadi, untuk komunikasi dan sebagainya, saling memperkuatlah. Kan semua partai berkomitmen untuk memperkuat dan memberikan dukungannya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Nah makanya penting pertemuan secara reguler,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengumpulkan ketua umum partai-partai pendukung pemerintah di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Sabtu (28/12).

    Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar dua jam. Namun, jajaran ketua umum partai pendukung itu enggan buka suara terkait isi pertemuan, bahkan langsung meninggalkan kediaman Prabowo selepas acara.

    Jajaran ketua umum partai yang datang, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Adapula Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024