Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Pesan Prabowo kepada Kader Gerindra Pemenang Pilkada: Jangan Korupsi!

    Pesan Prabowo kepada Kader Gerindra Pemenang Pilkada: Jangan Korupsi!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto yang juga ketua umum Gerindra memberikan pesan kepada kader Gerindra yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo meminta kepala daerah terpilih dari Gerindra agar tidak korupsi.

    “Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya dan jangan korupsi. Menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Muzani dalam sambutannya di acara silaturahmi dengan kepala daerah gubernur, wali kota dan bupati terpilih yang diusung oleh Gerindra di Provinsi Lampung, Minggu (12/1/2025).

    Dikatakan Muzani, Prabowo juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan semangat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dia mengatakan acara silaturahmi ini merupakan bagian koordinasi dan komunikasi untuk mempermudah penyelesaian masalah di masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara bapak ibu semua kepada pemerintah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan Provinsi Lampung. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang masalah-masalah di daerah masing-masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” jelas ketua MPR itu. 

    Muzani menegaskan, kepala daerah adalah perpanjangan pemerintah pusat karena itu, tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. 

    “Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden tetapi akhirnya harus berkoordinasi dengan ibu dan bapak di daerah,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional. Muzani pun meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mencatat seluruh masalah kemasyarakatan di daerah masing-masing. 

    “Suatu waktu nanti saya akan pertemukan ibu bapak dengan menteri terkait. Rata-rata masalah yang dihadapi bupati adalah infrastruktur yang kaitannya dengan menteri pekerjaaan umum. Kedua dengan menteri pertanian. Mungkin selanjutnya dengan menteri pendidikan dasar dan menengah,” ungkap dia.

    “Karena infrastruktur sekolah-sekolah di Lampung mulai rusak sehingga perlu perbaikan. Kemudian Rumah Sakit mungkin dengan mensos tetapi itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” pungkas Muzani menambahkan.

    Daftar kepala daerah bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota terpilih yang diusung Partai Gerindra di Provinsi Lampung: 

    1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih Eva Dwiana- Deddy Amarullah. 
    2. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama- M Syaiful Anwar.
    3. Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu terpilih Riyanto Pamungkas-Umi Laila.
    4. Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus terpilih, Moh. Saleh Asnawi Agus Suranto.
    5. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat terpilih Parosil Mabsus-Mad Hasnurin.
    6. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara terpilih Hamartoni Ahadis-Romli.
    7. Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih Ali Rahman-Ayu Asalasiyah.
    8. Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat terpilih Novriwan Jaya-Nadirsyah.
    9. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih Ella Siti Nuryamah-Azwar Hadi.

  • Ahmad Muzani Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Gerindra di Lampung Tidak Lakukan Korupsi – Halaman all

    Ahmad Muzani Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Gerindra di Lampung Tidak Lakukan Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan para kepala daerah terpilih baik bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota yang diusung Partainya agar tidak melakukan korupsi.

    Menurut Muzani seluruh kepala daerah harus selesai dengan dirinya.

    Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri silaturahmi dengan kepala daerah Gubernur, Walikota dan Bupati terpilih yang diusung oleh Partai Gerindra di Provinsi Lampung, Minggu, (12/1/2025).

    “Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya. Karena menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.

    Kepada para kepala daerah terpilih, Muzani juga menekankan pentingnya menyelaraskan program-program di daerah dengan program pemerintah pusat.

    Sehingga baik program pemerintah pusat maupun daerah dapat bersama sama berjalan dengan baik. Muzani mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang perlu dukungan pemerintah daerah agar dapat berjalan dengan maksimal.

    “Dan kepala daerah adalah perpanjangan pemerintah pusat. Tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden. Tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak di daerah,” imbuhnya.

    Selain itu kata Muzani, program swasembada pangan. Presiden Prabowo kata Muzani menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional.

    Kemudian yang tidak kalah penting, kata Muzani, para kepala daerah terpilih harus mencatat masalah kemasyarakatan yang ada di daerahnya masing-masing. Baik itu infrastruktur, pertanian, hingga pendidikan.

    “Suatu waktu nanti saya akan pertemukan Ibu Bapak dengan menteri terkait,” katanya.

    “Tapi itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” Imbuhnya.

    Adapun pertemuan antara Sekjen Gerindra dengan para kepala daerah terpilih dari Partai Gerindra adalah untuk menyamakan persepsi dan semangat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perjuangan antara partai dengan para Kepala Daerah tidak hanya saat berkampanye, namun juga setelah menjabat.

    Menurut Muzani, sikap ini juga sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan problem masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara Bapak Ibu semua kepada pemeritnah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan provinsi Lampung. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang problem-problem di daerah masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” pungkasnya.

  • PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Ahmad Basarah menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati
    Soekarnoputri tidak akan menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Meski demikian, PDI-P akan bekerja sama dengan
    Pemerintahan Prabowo
    Subianto untuk membangun bangsa.
    Basarah pun menegaskan bahwa posisi politik tersebut bukan berarti PDI-P merupakan oposisi pemerintahan.
    “Oleh karena itu, Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan
    pemerintahan Prabowo
    Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” kata Basarah dalam konferensi pers usai peringatan HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025) malam.
    Basarah mengatakan, Megawati memintanya untuk menyampaikan sikap politik itu kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika keduanya masih sama-sama menjadi pimpinan MPR periode 2019-2024.
    Dia pun mengungkapkan, sikap PDI-P itu telah disampaikan ke Muzani pada 17 Oktober 2024, beberapa hari sebelum Prabowo mengucap sumpah sebagai Presiden RI.
    “Lalu, Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” ujar Ketua Fraksi PDI-P MPR ini.
    “Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo,” katanya lagi.
    Basarah lantas mengungkapkan, persahabatan Megawati dan Prabowo terus berjalan dengan sangat baik hingga hari ini.
    Persahabatan ini, menurut Basarah, akan menjadi pondasi sarana komunikasi dan koordinasi Megawati dengan Prabowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa.
    “Jadi situasi itu yang kemudian kami menggambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi apalagi menjalankan sisi pemerintahan oposisi, akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, namun tidak menugaskan kader ataupun anggotanya menjadi anggota Kabinet Presiden Pak Prabowo,” ujarnya kembali menjelaskan.
    “Tapi, hubungan baik akan terus terjalin dan terbina,” kata Basarah melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Ikut Bicara Akhir Cerita STY Menukangi Timnas Indonesia

    Legislator Ikut Bicara Akhir Cerita STY Menukangi Timnas Indonesia

    Jakarta –

    Shin Tae-yong sudah tidak lagi menukangi Timnas Indonesia usai diberhentikan oleh PSSI. Sejumlah legislator pun merespons pemberhentian Shin Tae-yong tersebut.

    Pengumuman pemberhentian Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia disampaikan PSSI, Senin (6/1) siang. STY dipecat sebagai bagian dari evaluasi PSSI.

    Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri yang menyampaikan pemberhentian Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia.

    “Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk Timnas Indonesia,” kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya resminya.

    “Pak Sumardji sudah bertemu coach Shin Tae-yong tadi pagi dan coach Shin sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir,” jelasnya.

    Lantas bagaimana respons sejumlah legislator atas pemberhentian Shin Tae-yong yang sudah melatih Timnas Indonesia sejak 2020 dan berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari 174 menjadi 127 dunia.

    Komisi X DPR Menyayangkan

    Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku menyayangkan berakhirnya kontrak Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun, dia yakin PSSI memiliki pertimbangan atas keputusan tersebut.

    “Pertama, tentu kami menghormati keputusan PSSI. Pasti PSSI punya pertimbangan dan target terutama untuk tembus piala dunia,” kata Lalu kepada wartawan, Senin (6/1).

    Lalu berharap pengganti Shin Tae-yong mampu membawa Tim Garuda lolos di kualifikasi piala dunia. “Kemudian kami berharap pengganti STY harus lebih baik dan mampu membawa Indonesia lolos sebagai peserta di piala dunia,” katanya.

    Meski begitu, legislator PKB itu mengaku menyayangkan keputusan PSSI tersebut. Dia mengungkit Shin Tae-yong telah membawa banyak kemajuan di Timnas Indonesia selama menjadi kepala pelatih.

    “Kami menyayangkan sebenarnya, karena STY sudah mampu mengubah Timnas menjadi team yang luar biasa dan diperhitungkan oleh negara lain,” kata Lalu.

    “Tapi sekali lagi kami hormati keputusan PSSI dan meminta PSSI agar pelatih pengganti STY harus lebih bagus dan mampu membawa Indonesia masuk piala dunia 2026. Jangan sampai mengganti pelatih justru tidak akan membawa timnas menjadi lebih baik,” pungkasnya.

    Ketua MPR Bicara Jasa Shin Tae-yong

    Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani bicara jasa Shin Tae-yong untuk persepakbolaan Indonesia. Namun, dia mengatakan semua jabatan pasti ada akhirnya.

    “Begini, Shin Tae-yong ini berjasa, menjadikan kita menjadi juara Asia Tenggara kan. Dan menjadi kita menjadi negara yang diperhitungkan dalam dunia persepakbolaan kita. Tapi ya semuanya kan akhirnya harus ada akhirnya,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    Muzani mengatakan jasa dari Shin Tae-yong juga harus diperhitungkan bagi sepak bola Tanah Air. Ia menyerahkan kewenangan pengganti Shin Tae-yong ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

    “Dan itu adalah kewenangan Ketum PSSI untuk segera akhiri, kapan waktunya dan seterusnya itu kewenangan Pak Erick sebagai Ketum PSSI. Tapi bahwa Shin Tae-yong itu berjasa, memberi andil yang tidak kecil bagi dunia persepakbolaan kita, iya. Kita harus hargai itu. Dan kita harus hormati sebagai orang yang beri jasa kepada dunia persepakbolaan kita yang tidak kecil,” katanya.

    Muzani menghargai jasa dari Shin Tae-yong. Ia menyampaikan rasa terima kasih lantaran persepakbolaan di RI bisa diperhitungkan di kancah internasional.

    “Dan kita harus hormati sebagai orang yang beri jasa kepada dunia persepakbolaan kita yang tidak kecil. Dia adalah orang yang berjasa, memberi kenangan yang indah kepada dunia persepakbolaan kita. Itu Shin Tae-yong. Kita berterima kasih kepada Shin Tae-yong,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

  • Politik kemarin, target 5.000 dapur MBG hingga presidential threshold

    Politik kemarin, target 5.000 dapur MBG hingga presidential threshold

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (6/1) menjadi sorotan, mulai dari Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025 hingga Gerindra sebut penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis (MBG) di pertengahan 2025.

    Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 1.000 kepala SPPG, yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).

    “Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready (siap, red.), yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    DPR dan pemerintah diminta serius tindak lanjuti putusan MK soal PT

    Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti meminta DPR RI dan Pemerintah untuk serius menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT).

    Menurut Felia, revisi Undang-Undang Pemilu yang telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) harus menjadi momentum bagi pembentuk undang-undang untuk mengintegrasikan putusan MK secara eksplisit. Langkah tersebut dinilai penting demi menjaga legitimasi legislasi dan esensi demokrasi.

    Revisi UU Pemilu harus mencantumkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden tanpa membuka ruang multitafsir. Proses revisi ini juga wajib melibatkan pemangku kepentingan seperti partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil agar partisipasi bermakna tercapai,” kata Felia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Istana: Menu-menu makan bergizi gratis dirotasi tiap hari

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Istana) Hasan Nasbi menyebut menu-menu makanan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil dirotasi setiap harinya menyesuaikan ketersediaan bahan baku di daerah masing-masing.

    Hasan menjelaskan tiap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang disebut juga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyusun jadwal menu yang berbeda setiap harinya.

    “Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menunya, tetapi itu juga fleksibel bergantung ketersediaan bahan baku di sana. Pemasok-pemasok (bahan baku) nanti warga sekitar,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pengamat dorong parpol berbenah usai MK hapus presidential threshold

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendorong partai politik untuk berbenah secara kelembagaan internal partai setelah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

    Menurut Ninis, sapaan akrabnya, putusan MK tersebut membuka peluang bagi partai politik peserta pemilu mencalonkan sendiri kadernya tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. Oleh sebab itu, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan dengan cara membenahi kelembagaan partai terlebih dahulu.

    “Ini kita punya jarak 3 tahun dari putusan MK dibacakan pada tahun 2025, nanti ke pendaftaran calon peserta Pilpres 2029 pada tahun 2028,” kata Ninis pada webinar yang digelar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, sebagaimana diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Gerindra: Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai kejutan sekaligus harapan.

    “Terus terang, di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Muzani: Prabowo Belum Fokus Pilpres 2029

    MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Muzani: Prabowo Belum Fokus Pilpres 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Prabowo Subianto belum memikirkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden. Saat ini, Prabowo masih fokus menjalankan program-program prioritas yang dijanjikan pada kampanye Pilpres 2024.

    “Presiden Prabowo belum terlalu memikirkan Pilpres 2029 karena beliau baru saja menjabat dan sedang fokus melaksanakan program-program prioritas sebagai presiden,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Muzani menjelaskan, program-program unggulan, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi menjadi prioritas utama. Selain itu, Prabowo Subianto juga berupaya menyukseskan pelaksanaan haji 2025 ketimbang mengurusi ambang batas pencalonan presiden yang dihapus MK.

    “Beliau lebih memprioritaskan masa kepresidenannya agar berjalan efektif dan membawa kesejahteraan bagi rakyat hingga 2029,” tambah Muzani.

    Mengenai putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, Muzani menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan. Sebelumnya, uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden telah diajukan lebih dari 30 kali, tetapi selalu ditolak.

    “Tercatat lebih dari 30 kali gugatan serupa diajukan, tetapi baru kali ini MK mengabulkannya. Ini menjadi kejutan sekaligus harapan bagi demokrasi,” tutup Muzani penghapusan ambang batas pencalonan presiden.

  • Ketua MPR Ahmad Muzani Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto

    Ketua MPR Ahmad Muzani Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas realisasi program makan bergizi gratis yang dimulai pada Senin (6/1/2025). Program ini diharapkan berjalan lancar dan menjangkau lebih banyak anak-anak di berbagai daerah.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah merealisasikan program ini. Semoga pelaksanaannya terus berjalan baik, lancar, dan melibatkan lebih banyak siswa serta vendor lokal,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Muzani juga menanggapi ketidakhadiran Prabowo dalam acara perdana program tersebut. Ia memastikan Presiden Prabowo terus memantau perkembangan program ini melalui laporan dari berbagai daerah.

    Program makan bergizi gratis saat ini masih dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah. Hal ini menjadi alasan mengapa di beberapa lokasi, menu makanan belum dilengkapi dengan susu.

    “Ini masih tahap awal. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk terlebih dahulu,” tambah Muzani.

    Program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi vendor lokal yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

    Dengan pelaksanaan yang bertahap, Muzani berharap program ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak siswa dan masyarakat yang merasakan manfaatnya.

    “Semoga makan bergizi gratis ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan melibatkan lebih banyak pihak. Program ini penting untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan generasi muda Indonesia,” tutup Muzani.

  • MK Hapus Presidential Threshold, Gerindra: Presiden Prabowo Belum Terlalu Hiraukan

    MK Hapus Presidential Threshold, Gerindra: Presiden Prabowo Belum Terlalu Hiraukan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) minimal 20% belum terlalu dihiraukan oleh Prabowo Subianto.

    Muzani membeberkan bahwa sampai sejauh ini Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto belum mempertimbangkan putusan ini dalam membangun strategi guna menyolidkan partainya untuk Pilpres 2029 nanti.

    “Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan pemilihan presiden tahun 2029. Karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya, belum 100 hari, dan beliau sedang berkonsentrasi kepada upaya untuk melaksanakan program sebagai presiden,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/1/2025).

    Program Makan Bergizi Gratis

    Terlebih saat ini, lanjut Muzani, Prabowo baru saja mendebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bersiap untuk melaksanakan pelaksanaan Haji, serta program lainnya yang sedang dalam tahap koordinasi dan komunikasi.

    “Dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau termasuk swasembada pangan, swasembada energi, dan berbagai macam program lain yang itu menjadi concern beliau,” tutur Muzani.

    Oleh sebab itu, Politikus Gerindra ini kembali menegaskan bahwa mengenai persoalan putusan MK ini tentu saja belum terlalu dipikirkan oleh Prabowo, terlebih untuk 2029 nanti.

    “Bagi beliau yang penting adalah bagaimana masa kepresidenan yang dimandatkan sampai dengan 2029 ini bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan ini dengan maksimal,” pungkasnya.

  • Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Gerindra: Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai kejutan sekaligus harapan.

    “Terus terang, di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

    Ia mengatakan MK memberi kejutan dengan mengeluarkan putusan yang mengagetkan terkait presidential threshold pada awal tahun 2025.

    Sebab, uji materi serupa pernah diajukan oleh berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari organisasi, lembaga, partai politik, hingga perorangan.

    Setidaknya, lanjut Muzani, gugatan mengenai presidential threshold pernah dilayangkan sebanyak 30 kali ke MK dengan berbagai macam argumentasi dan alasan, namun tidak pernah dikabulkan.

    “Mahkamah yang sama, hakim yang sama, tidak pernah mengabulkan atas gugatan tersebut,” ucapnya.

    Muzani lantas berkata, “Baru pada kali ini Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dulu oleh puluhan kali diajukan gugatan, hakim yang sama kemudian mengabulkan atas gugatan tersebut.”

    Mengenai keberlakuan putusan tersebut pada gelaran pilpres selanjutnya, dia pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tak terlalu mengindahkan persoalan Pilpres 2029 lantaran baru saja memulai periode kepemimpinannya.

    “Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan pemilihan presiden tahun 2029 karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya, belum 100 hari,” tuturnya.

    Dia juga menyebut Presiden Prabowo saat ini tengah berkonsentrasi untuk mengupayakan terlaksananya program-program yang dicanangkannya sebagai presiden.

    “Bagi beliau yang penting adalah bagaimana masa kepresidenan yang dimandatkan sampai dengan 2029 ini bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan ini dengan maksimal,” ujarnya.

    Misalnya, tambah dia, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1), hingga persiapan pelaksanaan ibadah Haji 2025.

    “Banyak sekali program beliau yang sedang akan dilakukan, dan sekarang sedang dalam koordinasi, komunikasi, dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau. Termasuk, swasembada pangan, swasembada energi, dan berbagai macam program lain yang itu menjadi concern beliau,” kata dia.

    Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/1), memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan adanya putusan ini, semua partai politik berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres.

    Sumber : Antara

  • Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ikut memantau jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1).

    “Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Pernyataan Muzani tersebut disampaikan berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

    Dia pun bersyukur program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo akhirnya dapat mulai berjalan sejak hari ini di 26 provinsi di Tanah Air.

    Dia juga berharap program MBG dapat berjalan secara baik dan lancar, serta melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya.

    “Kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi,” tuturnya.

    Adapun ihwal tak adanya susu yang ikut disertakan dalam program MBG di sejumlah daerah, dia menyebut bahwa realisasi program tersebut masih bertahap dan anggarannya disesuaikan dengan daerah yang menyelenggarakannya.

    “Ya, kan memang ini masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat, dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk,” kata dia.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.

    Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

    Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025