Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Istana: Sampai saat ini tak ada rencana pertemuan Prabowo-Megawati

    Istana: Sampai saat ini tak ada rencana pertemuan Prabowo-Megawati

    Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada?

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Saat dikonfirmasi mengenai kabar yang beredar, AM Putranto menepis adanya agenda pertemuan tersebut dalam waktu dekat.

    “Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada?” ujarnya kepada awak media di Kantor KSP Jakarta, Rabu.

    Ia juga menyarankan agar informasi terkait hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pejabat terkait di Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

    “Nanti konfirmasi ke PCO saja lebih bagus,” katanya menambahkan.

    Lebih lanjut, Putranto menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pertemuan dari kedua tokoh nasional tersebut. “Tidak ada rencana beliau saya lihat,” ucapnya.

    Saat ditanya apakah kemungkinan pertemuan itu belum terjadwal, Putranto kembali menegaskan bahwa ia belum mendengar kabar tersebut.

    “Iya, saya juga tidak mendengar. Masa saya harus berbicara. Enggak ada. Sampai saat ini enggak ada,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa Presiden Ke-1 RI Soekarno menjadi faktor yang akan mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Awalnya, Basarah menuturkan rencana pertemuan dan silaturahim antara Megawati dan Prabowo sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDIP.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan salah satu amanat Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah pesan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan Anggota Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Basarah: Faktor Bung Karno Akan Pertemukan Megawati dan Prabowo

    Basarah: Faktor Bung Karno Akan Pertemukan Megawati dan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut sosok Presiden pertama RI Soekarno menjadi faktor utama yang akan mempertemukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Menurut Basarah, rencana pertemuan tersebut telah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui komunikasi antara kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” ujar Basarah dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/1).

    Basarah mengungkapkan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet, dengan pesan kuat bahwa hubungan baik di antara keduanya akan terus terjaga.

    Pemulihan Nama Baik Bung Karno

    Basarah menambahkan, kedekatan antara Megawati dan Prabowo semakin menguat setelah Prabowo memberikan respons positif terhadap surat Pimpinan MPR 2019-2024 terkait pemulihan nama baik Bung Karno.

    Pada 30 September 2024, dalam pertemuan antara Pimpinan MPR dan Prabowo di ruang kerja Menteri Pertahanan, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memulihkan hak-hak Bung Karno.

    Basarah juga mengungkapkan bahwa Prabowo adalah pengagum berat Bung Karno, bahkan di ruang kerja Menteri Pertahanan terdapat lukisan besar Bung Karno menunggang kuda.

    Persahabatan dan Kepedulian terhadap Krisis Global

    Selain faktor Bung Karno, Basarah menyebut persahabatan yang terjalin sejak lama antara Megawati dan Prabowo menjadi alasan kuat terjadinya pertemuan tersebut.

  • PDIP: Faktor Bung Karno yang akan pertemukan Megawati-Prabowo

    PDIP: Faktor Bung Karno yang akan pertemukan Megawati-Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa Presiden ke-1 RI Soekarno menjadi faktor yang akan mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.

    Awalnya, Basarah menuturkan rencana pertemuan dan silaturahmi antara Megawati dan Prabowo sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDIP.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan salah satu amanat Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah pesan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet.

    Menurutnya, hal itu memberikan pesan yang kuat bahwa Megawati dan Prabowo suatu saat bertemu langsung. Ini juga tidak ada kaitannya dengan urusan kursi kabinet.

    Selain itu, Megawati juga menjelaskan alasannya bersedia bertemu Prabowo lantaran tak punya masalah dan tetap bersahabat baik dari sejak dulu hingga saat ini.

    “Jadi sebenarnya, kesediaan Ibu Mega untuk bertemu Pak Prabowo bukan baru kali ini saja dikemukakan. Pesan bahwa Bu Mega bersedia untuk bertemu dengan Pak Prabowo sudah beliau sampaikan jauh hari sebelumnya,” ujarnya.

    Selanjutnya, kerekatan hubungan Megawati dan Prabowo bertambah kuat bounding-nya ketika Basarah melaporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Prabowo pada 30 September 2024 di ruang kerja Menteri Pertahanan RI.

    Pada saat itu sepuluh orang pimpinan MPR yang dipimpin Bambang Soesatyo menyampaikan surat pimpinan MPR kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno setelah pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum.

    Saat itu, Prabowo merespons surat pimpinan MPR tersebut dan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

    Bahkan Prabowo menitipkan pesan untuk Megawati dan Guntur Soekarno Putra bahwa dirinya adalah seorang pengagum dan pencinta Bung Karno.

    “Pak Prabowo kemudian menunjuk tangannya ke arah meja kerja utama beliau sebagai Menhan RI yang di belakangnya terdapat lukisan besar Bung Karno sedang menunggang kuda,” ungkap Basarah.

    Seluruh hasil pertemuan dan pembicaraannya bersama Pimpinan MPR lainnya dengan Prabowo tersebut kemudian dilaporkan kepada Megawati.

    Sejak saat itulah Megawati sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih atas respons yang begitu baik beliau tentang pemulihan nama baik Bung Karno.

    Namun, ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo tersebut akhirnya baru disampaikan dalam pidato resmi HUT PDI Perjuangan ke-52, Sabtu (11/1).

    “Dengan demikian, menurut saya, faktor Bung Karno lah yang akan mempertemukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, selain faktor persahabatan mereka berdua yang sangat baik,” tuturnya.

    Di luar faktor tersebut, alasan lain yang membuat Megawati bersedia bertemu Prabowo adalah karena Megawati sangat concern dalam memikirkan perkembangan situasi global dan potensi krisis dunia akibat perang antarbangsa dan krisis lingkungan hidup serta krisis pangan dunia akibat pemanasan global.

    “Bu Mega mengkhawatirkan berbagai krisis dunia itu akan berdampak langsung terhadap nasib rakyat dan bangsa Indonesia,” tambah Basarah.

    Ia pun optimistis terjadi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo untuk membahas nasib dan masa depan Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pesan Prabowo ke Kader Gerindra Pemenang Pilkada 2024: Jangan Korupsi!

    Pesan Prabowo ke Kader Gerindra Pemenang Pilkada 2024: Jangan Korupsi!

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberikan pesan tegas kepada para kader Gerindra yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah rakyat.

    “Menjadi kepala daerah adalah bentuk pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara. Jangan korupsi! Menjadi pemimpin artinya sudah harus selesai dengan dirinya sendiri,” ujar Muzani, menyampaikan pesan Prabowo pada Minggu, 12 Januari 2025.

    Muzani juga menjelaskan bahwa Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Silaturahmi dengan kepala daerah Gerindra ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara bapak ibu semua dengan pemerintah pusat. Saya siap menjadi jembatan penghubung bagi kepentingan daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Hari ini kita berdiskusi tentang berbagai masalah di daerah masing-masing untuk mencari solusi bersama,” jelas Muzani.

    Menurutnya, kepala daerah merupakan perpanjangan pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan program-program nasional seperti swasembada pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan harus dikoordinasikan dengan baik hingga ke tingkat daerah.

    Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Lampung menjadi salah satu provinsi penopang swasembada pangan nasional. Untuk itu, kepala daerah diimbau untuk mencatat dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    “Rata-rata masalah utama yang dihadapi bupati adalah infrastruktur yang berkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, masalah pertanian yang terkait dengan Kementerian Pertanian, dan masalah pendidikan dasar serta menengah yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan,” ungkap Muzani.

    Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap perbaikan infrastruktur sekolah di Lampung yang sudah mulai rusak serta peningkatan fasilitas rumah sakit di daerah.

    Muzani menutup dengan menegaskan kembali pesan Prabowo agar para kepala daerah dari Partai Gerindra menghindari korupsi dalam menjalankan tugas mereka.

    “Semua upaya untuk memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat hanya bisa tercapai jika tidak ada korupsi. Itu adalah syarat utama untuk melayani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Pesan Prabowo ke Pemenang Pilkada hingga Hasto Asyik Joget Jelang Diperiksa KPK

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Pesan Prabowo ke Pemenang Pilkada hingga Hasto Asyik Joget Jelang Diperiksa KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu (12/1/2025) hingga pagi ini. Pesan Presiden Prabowo Subianto kepada kader Gerindra pemenang Pilkada 2024 agar tidak korupsi masih menarik perhatian pembaca. 

    Isu politik dan hukum terkini lain yang masih menjadi sorotan publik adalah terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ikut joget bersama saat perayaan HUT PDIP di GBK, Jakarta, menjelang diperiksa KPK sebagai tersangka Senin (13/1/2025).

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Pesan Prabowo kepada Kader Gerindra Pemenang Pilkada: Jangan Korupsi!
    Presiden Prabowo Subianto yang juga ketua umum Partai Gerindra memberikan pesan kepada kader Gerindra pemenang Pilkada 2024 agar tidak korupsi. 

    Pesan Prabowo itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam silaturahmi dengan paslon gubernur, wali kota, dan bupati terpilih dari Gerindra di Lampung, Minggu (12/1/2025).

    “Saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya dan jangan korupsi. Menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Muzani dalam sambutannya.

    Kader PDIP Cap Jempol Darah Dukung Megawati Jadi Ketum Lagi
    Kader dan simpatisan PDIP Kota Tangerang Selatan melakukan aksi cap jempol darah untuk menyatakan kesetiaan sekaligus dukungan kepada Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum PDIP periode 2025-2030. 

    Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan kader PDIP Tangsel mulai dari jajaran pengurus DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting dan simpatisan PDIP di depan kantor DPC PDI Perjuangan Tangsel, BSD.

    “Kami banteng-banteng Tangsel juga menyatakan kesetiaan serta satu komando terhadap Megawati Soekarnoputri untuk terus menjadi ketua umum,” ujar Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

    KPK Sita Uang Rp 300 Juta hingga Tas Mewah Terkait Kasus Taspen
    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih menarik perhatian publik adalah soal KPK menyita uang pecahan asing hingga deretan tas mewah terkait kasus investasi di PT Taspen (Persero). Barang bukti tersebut disita saat menggeledah dua unit apartemen di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada 8 dan 9 Januari 2025.

    “KPK telah melakukan penyitaan berupa uang tunai dalam mata uang asing (dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, pound sterling, won, dan bath) yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 300 juta, termasuk juga penyitaan terhadap tas-tas mewah,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Minggu (12/1/2025).

    Raffi Ahmad Lega Serahkan LHKPN ke KPK: Harta 25 Tahun Kerja di Dunia Entertainment
    Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengaku lega setelah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Hal ini menjadi bagian dari kewajibannya sebagai pejabat publik.

    “Alhamdulillah aku kemarin telah menyerahkan laporan hartaku ke KPK sebagai syarat dan kewajiban sebagai pejabat negara,” ujar Raffi.

  • Pesan Prabowo kepada Kader Gerindra Pemenang Pilkada: Jangan Korupsi!

    Pesan Prabowo kepada Kader Gerindra Pemenang Pilkada: Jangan Korupsi!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto yang juga ketua umum Gerindra memberikan pesan kepada kader Gerindra yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo meminta kepala daerah terpilih dari Gerindra agar tidak korupsi.

    “Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya dan jangan korupsi. Menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Muzani dalam sambutannya di acara silaturahmi dengan kepala daerah gubernur, wali kota dan bupati terpilih yang diusung oleh Gerindra di Provinsi Lampung, Minggu (12/1/2025).

    Dikatakan Muzani, Prabowo juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan semangat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dia mengatakan acara silaturahmi ini merupakan bagian koordinasi dan komunikasi untuk mempermudah penyelesaian masalah di masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara bapak ibu semua kepada pemerintah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan Provinsi Lampung. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang masalah-masalah di daerah masing-masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” jelas ketua MPR itu. 

    Muzani menegaskan, kepala daerah adalah perpanjangan pemerintah pusat karena itu, tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. 

    “Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden tetapi akhirnya harus berkoordinasi dengan ibu dan bapak di daerah,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional. Muzani pun meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mencatat seluruh masalah kemasyarakatan di daerah masing-masing. 

    “Suatu waktu nanti saya akan pertemukan ibu bapak dengan menteri terkait. Rata-rata masalah yang dihadapi bupati adalah infrastruktur yang kaitannya dengan menteri pekerjaaan umum. Kedua dengan menteri pertanian. Mungkin selanjutnya dengan menteri pendidikan dasar dan menengah,” ungkap dia.

    “Karena infrastruktur sekolah-sekolah di Lampung mulai rusak sehingga perlu perbaikan. Kemudian Rumah Sakit mungkin dengan mensos tetapi itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” pungkas Muzani menambahkan.

    Daftar kepala daerah bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota terpilih yang diusung Partai Gerindra di Provinsi Lampung: 

    1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih Eva Dwiana- Deddy Amarullah. 
    2. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama- M Syaiful Anwar.
    3. Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu terpilih Riyanto Pamungkas-Umi Laila.
    4. Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus terpilih, Moh. Saleh Asnawi Agus Suranto.
    5. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat terpilih Parosil Mabsus-Mad Hasnurin.
    6. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara terpilih Hamartoni Ahadis-Romli.
    7. Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih Ali Rahman-Ayu Asalasiyah.
    8. Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat terpilih Novriwan Jaya-Nadirsyah.
    9. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih Ella Siti Nuryamah-Azwar Hadi.

  • Ahmad Muzani Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Gerindra di Lampung Tidak Lakukan Korupsi – Halaman all

    Ahmad Muzani Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Gerindra di Lampung Tidak Lakukan Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan para kepala daerah terpilih baik bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota yang diusung Partainya agar tidak melakukan korupsi.

    Menurut Muzani seluruh kepala daerah harus selesai dengan dirinya.

    Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri silaturahmi dengan kepala daerah Gubernur, Walikota dan Bupati terpilih yang diusung oleh Partai Gerindra di Provinsi Lampung, Minggu, (12/1/2025).

    “Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya. Karena menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.

    Kepada para kepala daerah terpilih, Muzani juga menekankan pentingnya menyelaraskan program-program di daerah dengan program pemerintah pusat.

    Sehingga baik program pemerintah pusat maupun daerah dapat bersama sama berjalan dengan baik. Muzani mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang perlu dukungan pemerintah daerah agar dapat berjalan dengan maksimal.

    “Dan kepala daerah adalah perpanjangan pemerintah pusat. Tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden. Tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak di daerah,” imbuhnya.

    Selain itu kata Muzani, program swasembada pangan. Presiden Prabowo kata Muzani menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional.

    Kemudian yang tidak kalah penting, kata Muzani, para kepala daerah terpilih harus mencatat masalah kemasyarakatan yang ada di daerahnya masing-masing. Baik itu infrastruktur, pertanian, hingga pendidikan.

    “Suatu waktu nanti saya akan pertemukan Ibu Bapak dengan menteri terkait,” katanya.

    “Tapi itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” Imbuhnya.

    Adapun pertemuan antara Sekjen Gerindra dengan para kepala daerah terpilih dari Partai Gerindra adalah untuk menyamakan persepsi dan semangat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perjuangan antara partai dengan para Kepala Daerah tidak hanya saat berkampanye, namun juga setelah menjabat.

    Menurut Muzani, sikap ini juga sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan problem masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara Bapak Ibu semua kepada pemeritnah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan provinsi Lampung. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang problem-problem di daerah masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” pungkasnya.

  • PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Ahmad Basarah menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati
    Soekarnoputri tidak akan menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Meski demikian, PDI-P akan bekerja sama dengan
    Pemerintahan Prabowo
    Subianto untuk membangun bangsa.
    Basarah pun menegaskan bahwa posisi politik tersebut bukan berarti PDI-P merupakan oposisi pemerintahan.
    “Oleh karena itu, Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan
    pemerintahan Prabowo
    Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” kata Basarah dalam konferensi pers usai peringatan HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025) malam.
    Basarah mengatakan, Megawati memintanya untuk menyampaikan sikap politik itu kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika keduanya masih sama-sama menjadi pimpinan MPR periode 2019-2024.
    Dia pun mengungkapkan, sikap PDI-P itu telah disampaikan ke Muzani pada 17 Oktober 2024, beberapa hari sebelum Prabowo mengucap sumpah sebagai Presiden RI.
    “Lalu, Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” ujar Ketua Fraksi PDI-P MPR ini.
    “Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo,” katanya lagi.
    Basarah lantas mengungkapkan, persahabatan Megawati dan Prabowo terus berjalan dengan sangat baik hingga hari ini.
    Persahabatan ini, menurut Basarah, akan menjadi pondasi sarana komunikasi dan koordinasi Megawati dengan Prabowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa.
    “Jadi situasi itu yang kemudian kami menggambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi apalagi menjalankan sisi pemerintahan oposisi, akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, namun tidak menugaskan kader ataupun anggotanya menjadi anggota Kabinet Presiden Pak Prabowo,” ujarnya kembali menjelaskan.
    “Tapi, hubungan baik akan terus terjalin dan terbina,” kata Basarah melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Ikut Bicara Akhir Cerita STY Menukangi Timnas Indonesia

    Legislator Ikut Bicara Akhir Cerita STY Menukangi Timnas Indonesia

    Jakarta –

    Shin Tae-yong sudah tidak lagi menukangi Timnas Indonesia usai diberhentikan oleh PSSI. Sejumlah legislator pun merespons pemberhentian Shin Tae-yong tersebut.

    Pengumuman pemberhentian Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia disampaikan PSSI, Senin (6/1) siang. STY dipecat sebagai bagian dari evaluasi PSSI.

    Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri yang menyampaikan pemberhentian Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia.

    “Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk Timnas Indonesia,” kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya resminya.

    “Pak Sumardji sudah bertemu coach Shin Tae-yong tadi pagi dan coach Shin sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir,” jelasnya.

    Lantas bagaimana respons sejumlah legislator atas pemberhentian Shin Tae-yong yang sudah melatih Timnas Indonesia sejak 2020 dan berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari 174 menjadi 127 dunia.

    Komisi X DPR Menyayangkan

    Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku menyayangkan berakhirnya kontrak Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun, dia yakin PSSI memiliki pertimbangan atas keputusan tersebut.

    “Pertama, tentu kami menghormati keputusan PSSI. Pasti PSSI punya pertimbangan dan target terutama untuk tembus piala dunia,” kata Lalu kepada wartawan, Senin (6/1).

    Lalu berharap pengganti Shin Tae-yong mampu membawa Tim Garuda lolos di kualifikasi piala dunia. “Kemudian kami berharap pengganti STY harus lebih baik dan mampu membawa Indonesia lolos sebagai peserta di piala dunia,” katanya.

    Meski begitu, legislator PKB itu mengaku menyayangkan keputusan PSSI tersebut. Dia mengungkit Shin Tae-yong telah membawa banyak kemajuan di Timnas Indonesia selama menjadi kepala pelatih.

    “Kami menyayangkan sebenarnya, karena STY sudah mampu mengubah Timnas menjadi team yang luar biasa dan diperhitungkan oleh negara lain,” kata Lalu.

    “Tapi sekali lagi kami hormati keputusan PSSI dan meminta PSSI agar pelatih pengganti STY harus lebih bagus dan mampu membawa Indonesia masuk piala dunia 2026. Jangan sampai mengganti pelatih justru tidak akan membawa timnas menjadi lebih baik,” pungkasnya.

    Ketua MPR Bicara Jasa Shin Tae-yong

    Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani bicara jasa Shin Tae-yong untuk persepakbolaan Indonesia. Namun, dia mengatakan semua jabatan pasti ada akhirnya.

    “Begini, Shin Tae-yong ini berjasa, menjadikan kita menjadi juara Asia Tenggara kan. Dan menjadi kita menjadi negara yang diperhitungkan dalam dunia persepakbolaan kita. Tapi ya semuanya kan akhirnya harus ada akhirnya,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    Muzani mengatakan jasa dari Shin Tae-yong juga harus diperhitungkan bagi sepak bola Tanah Air. Ia menyerahkan kewenangan pengganti Shin Tae-yong ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

    “Dan itu adalah kewenangan Ketum PSSI untuk segera akhiri, kapan waktunya dan seterusnya itu kewenangan Pak Erick sebagai Ketum PSSI. Tapi bahwa Shin Tae-yong itu berjasa, memberi andil yang tidak kecil bagi dunia persepakbolaan kita, iya. Kita harus hargai itu. Dan kita harus hormati sebagai orang yang beri jasa kepada dunia persepakbolaan kita yang tidak kecil,” katanya.

    Muzani menghargai jasa dari Shin Tae-yong. Ia menyampaikan rasa terima kasih lantaran persepakbolaan di RI bisa diperhitungkan di kancah internasional.

    “Dan kita harus hormati sebagai orang yang beri jasa kepada dunia persepakbolaan kita yang tidak kecil. Dia adalah orang yang berjasa, memberi kenangan yang indah kepada dunia persepakbolaan kita. Itu Shin Tae-yong. Kita berterima kasih kepada Shin Tae-yong,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

  • Politik kemarin, target 5.000 dapur MBG hingga presidential threshold

    Politik kemarin, target 5.000 dapur MBG hingga presidential threshold

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (6/1) menjadi sorotan, mulai dari Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025 hingga Gerindra sebut penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis (MBG) di pertengahan 2025.

    Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 1.000 kepala SPPG, yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).

    “Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready (siap, red.), yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    DPR dan pemerintah diminta serius tindak lanjuti putusan MK soal PT

    Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti meminta DPR RI dan Pemerintah untuk serius menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT).

    Menurut Felia, revisi Undang-Undang Pemilu yang telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) harus menjadi momentum bagi pembentuk undang-undang untuk mengintegrasikan putusan MK secara eksplisit. Langkah tersebut dinilai penting demi menjaga legitimasi legislasi dan esensi demokrasi.

    Revisi UU Pemilu harus mencantumkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden tanpa membuka ruang multitafsir. Proses revisi ini juga wajib melibatkan pemangku kepentingan seperti partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil agar partisipasi bermakna tercapai,” kata Felia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Istana: Menu-menu makan bergizi gratis dirotasi tiap hari

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Istana) Hasan Nasbi menyebut menu-menu makanan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil dirotasi setiap harinya menyesuaikan ketersediaan bahan baku di daerah masing-masing.

    Hasan menjelaskan tiap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang disebut juga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyusun jadwal menu yang berbeda setiap harinya.

    “Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menunya, tetapi itu juga fleksibel bergantung ketersediaan bahan baku di sana. Pemasok-pemasok (bahan baku) nanti warga sekitar,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pengamat dorong parpol berbenah usai MK hapus presidential threshold

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendorong partai politik untuk berbenah secara kelembagaan internal partai setelah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

    Menurut Ninis, sapaan akrabnya, putusan MK tersebut membuka peluang bagi partai politik peserta pemilu mencalonkan sendiri kadernya tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. Oleh sebab itu, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan dengan cara membenahi kelembagaan partai terlebih dahulu.

    “Ini kita punya jarak 3 tahun dari putusan MK dibacakan pada tahun 2025, nanti ke pendaftaran calon peserta Pilpres 2029 pada tahun 2028,” kata Ninis pada webinar yang digelar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, sebagaimana diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Gerindra: Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai kejutan sekaligus harapan.

    “Terus terang, di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025