Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Parliamentary Threshold 4 Persen Jangan Diubah, Nanti Membingungkan

    Parliamentary Threshold 4 Persen Jangan Diubah, Nanti Membingungkan

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold empat persen sebaiknya tidak perlu diubah. Sebab, hanya akan menimbulkan kebingungan.

    “Kami berharap apa yang sekarang sudah kita putuskan, yakni parliamentary threshold empat persen ya sudah gitu, jangan diubah-ubah, nanti malah membingungkan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Meskipun kemungkinan ambang batas parlemen dihapuskan seperti ambang batas pencalonan presiden bisa terjadi, namun dia meminta semua pihak tidak berandai-andai.

    Dia meminta sebaiknya saat ini tetap berpegang pada aturan ambang batas parlemen empat persen.

    “Sampai sekarang parliamentary threshold tetap empat persen. Jadi kita masih berpegang pada apa yang sekarang berlaku,” kata Muzani.

    “Kita tidak berprasngka kemungkinan-kemungkinan, karena kemungkinan itu belum terjadi,” sambungnya.

    Lagipula, hingga saat ini DPR belum membicarakan perubahan ambang batas parlemen. Dia meyakini DPR masih berpegang pada syarat ambang batas yang berlaku.

    “Kalau daru sisi parlemen DPR, saya rasa tetap akan membicarakan apa yang sekarang berlaku, yakni empat persen. Kalau DPR kan berpegang kepada formal apa yang sudah disepakati,” ujar Ketua MPR RI itu.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

    Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang batas parlemen.

    Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

    Sehingga, lanjut dia, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

  • Isu Lobi Politik, Praperadilan Hasto hingga Sosok Mediator Prabowo-Mega

    Isu Lobi Politik, Praperadilan Hasto hingga Sosok Mediator Prabowo-Mega

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri semakin menguat di tengah proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto. 

    Ada yang mengaitkan pertemuan itu bagian dari lobi-lobi politik untuk menyelematkan Hasto. Sementara itu, banyak pula yang mengaitkannya dengan potensi PDIP bergabung koalisi pendukung Prabowo Subianto.Tentu saja kabar itu segera dibantah oleh elite kedua Gerindra dan PDIP.

    Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, misalnya, mengemukakan bahwa komunikasi untuk mempertemukan antara Prabowo-Mega, sudah dijalin sejak lama. Muzani bahkan mengakui dirinya sebagai sosok ‘mediator’ pertemuan antara dua tokoh yang menjadi episentrum politik tersebut.

    “Ya, ada pesan-pesan lah begitu. Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” kata Muzani, Rabu kemarin.

    Muzani juga menyatakan bahwa pertemuan antara kedua Prabowo dan Mega mudah-mudahan bisa terlaksana pada Januari ini. Apalagi menurutnya, semakin cepat maka akan semakin bagus pula untuk ke depannya.

    Hal itu, kata Muzani, pada akhirnya akan menciptakan situasi politik yang lebih stabil dan kondusif, suasana negara akan semakin bagus, sehingga berdampak juga pada pembangunan dan investasi yang diharapkan kian kondusif pula.

     “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya.

    Menariknya, pernyataan Muzani mengenai kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu bertolak belakang dengan istana. 

    Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto memastikan belum ada agenda pertemuan antara kedua tokoh tersebut. “Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada,” ujarnya di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

    “Tidak ada rencana [pertemuan] saya lihat. Saya juga tidak mendengar, masa saya harus berbicara. Sampai saat ini enggak ada,” tegas Putranto.

    Lobi-lobi Megawati 

    Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025), Ketua Umum PDIP Megawati mengkritik KPK habis-habisan. Megawati saat itu mengaku pernah berbicara dengan Prabowo Subianto.

    Mega mengklaim tidak bermusuhan dengan pria yang pernah menjadi calon wakil presiden pendampingnya pada Pilpres 2009 itu.

    Putri dari Presiden Sukarno itu mengungkap pernah menyampaikan ke Prabowo ihwal apa yang dialami partainya belakangan ini. Namun, Megawati tak memerinci kapan komunikasi dimaksud dilakukan.

    “Saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” kata Mega.  

    Megawati lalu menyinggung bahwa Prabowo senang memakan nasi goreng buatannya. Dia menyebut sudah lama Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menyantap nasi goreng buatannya. Megawati juga mengungkap ada anak buahnya yang berupaya untuk menyampaikan pesan dari pihak Prabowo soal keinginan untuk bertemu. 

    “Ada yang ngomong, ‘Bu ada yang udah minta nasi goreng.’ Oh, minta nasi goreng, oh minta nasih goreng aku aja lagi mumet anak-anakku banyak yang enggak jadi [kalah Pemilu]. Memang enggak boleh? Ya boleh lah,” ucapnya.

    Bertarung di Pengadilan 

    KPK dan Hasto saat ini tengah bertarung di pengadilan. Hasto yang telah menjadi tersangka, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto adalah satu-satunya Sekjen PDIP yang menjadi tersangka di KPK.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Hasto diperiksa oleh penyidik KPK selama 3,5 jam pada Senin lalu. Namun, KPK memutuskan Hasto belum akan ditahan pada pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. 

    KPK menilai, kendati belum ditahan, upaya paksa terhadap Hasto bisa dilakukan apabila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas penyidikan siap untuk dilimpahkan. 

    Sebelum pemeriksaan, Hasto mengaku sudah siap secara formil dan materiil menghadapi pertanyaan dari penyidik. Dia dan timnya pun sudah mengajukan praperadilan. Dia menilai proses hukum yang dihadapinya saat ini merupakan bagian dari risiko. 

    “Kami diajarkan Bung Karno dan ibu Mega, perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto meyakini pihaknya telah menyiapkan seluruh bukti formil dan materil untuk menghadapi praperadilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

    Secara prinsip, terang Setyo, tim KPK yakin dan optimistis telah menyiapkan segala sesuatunya. Dia mengaku siap membuka seluruh pembuktian formil hingga materil. 

    “Kita punya tim gitu, ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan. Apa lagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang materil juga kami akan siapkan,” terangnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    Untuk diketahui, praperadilan merupakan upaya hukum yang bisa diajukan untuk menggugat proses penyidikan. Salah satunya penetapan seseorang sebagai tersangka. Praperadilan ditujukan untuk menguji aspek formil, bukan materil atau substansi perkara.

    Setyo memastikan pihaknya pun siap untuk melakukan pembuktian secara subtansi perkaranya di pengadilan nanti. Dia memastikan dugaan yang disangkakan kepada Hasto benar adanya, yakni suap dan perintangan penyidikan. 

    “Bahwa perbuatan yang dilakukan HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan, perintangan itu peristiwanya ada, dan itu adalah melanggar hukum,” ujar pria yang pernah menjadi Direktur Penyidikan KPK itu. 

  • Menerka Arah Politik di Balik Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo

    Menerka Arah Politik di Balik Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo

    loading…

    Hilal rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Hilal rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat. Politikus senior PDIP yang merupakan ajudan Bung Karno atau Soekarno, Sidarto Danusubroto menjadi jembatan pertemuan itu.

    Dalam video yang beredar, Sidarto membisikkan tentang keinginan Prabowo bertemu Megawati. Momen tersebut terjadi saat perayaan HUT ke-52 PDI-P yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Ketika itu, Megawati duduk diapit anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Sedangkan Sidarto membungkuk ketika membisikkan pesan itu. Kalimat yang diucapkan Sidarto diulangi Puan.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi utusan Partai Gerindra untuk menggagas pertemuan Megawati dan Presiden Prabowo. Bahkan, Muzani juga mengaku telah bertemu Megawati.

    Muzani mengaku, Megawati menyampaikan sejumlah pesan. Salah satunya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik ayahnya, Soekarno.

    Dia berharap pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini. “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

  • Sekjen Gerindra: Komunikasi Prabowo-Megawati Tetap Terjalin, Meski Belum Bertemu

    Sekjen Gerindra: Komunikasi Prabowo-Megawati Tetap Terjalin, Meski Belum Bertemu

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan pribadi yang panjang dan baik.

    Muzani mengakui memang benar kedua tokoh bangsa ini belum pernah beretemu lagi. Namun, dia mengamini bahwa komunikasi antara Prabowo-Megawati tetap dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga pesan dari masing-masingnya pun tersampaikan.

    “Kemudian itulah yang menyebabkan meskipun PDI Perjuangan secara formal tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi kami merasa bersyukur bahwa PDI tidak akan kemana-mana, PDI Perjuangan tetap men-support, mendukung Pemerintahan Prabowo,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Menurut Ketua MPR RI ini, komunikasi antara Prabowo-Megawati dimaknai sebagai sinyal positif bagi situasi dan politik yang semakin kondusif.

    “Itu terjadi karena ada hubungan pribadi antar dua pemimpin yang makin hari, makin bagus. Dan itu bukan hubungan 1-2 hari, tapi telah dilalui cukup panjang, jauh sebelum beliau [Prabowo] jadi presiden,” ungkap Muzani.

    Sebelumnya, kabar pertemuan antara Prabowo dan Megawati kembali mencuat. Adapun, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membeberkan pihaknya kini tengah menunggu perwakilan dari Megawati Soekarnoputri terkait pertemuan dengan Prabowo Subianto.

    Hingga kini pun, Dasco mengaku dirinya masih berlum mendapatkan informasi secara langsung dari Prabowo berkenaan perwakilan dari Ketum berlogo banteng moncong putih itu. 

    “Tadi kan sudah ditanyakan, akan ada perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu dan saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo,” ungkapya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

  • Mengapa Megawati dan Prabowo Sulit Bertemu? Nasional 16 Januari 2025

    Mengapa Megawati dan Prabowo Sulit Bertemu? Nasional 16 Januari 2025

    Mengapa Megawati dan Prabowo Sulit Bertemu?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana mengenai pertemuan antara Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    kembali mencuat setelah beberapa kali timbul dan tenggelam.
    Megawati, Prabowo, maupun orang-orang dekat keduanya sudah berkali-kali melempar sinyal bahwa kedua tokoh ini bakal segera bertemu.
    Wacana ini sempat mencuat menjelang pelantikan Prabowo sebagai presiden pada Oktober 2024 lalu.
    Ketika itu, Prabowo sudah bertemu dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
    Akan tetapi, Prabowo tak kunjung bertemu dengan Megawati selaku Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.
    Namun, belakangan wacana pertemuan ini muncul ketika Megawati menyinggung hubungannya dengan Prabowo saat berpidato pada peringatan hari ulang tahun PDI-P, Jumat (10/1/2025) lalu.
    Lalu, apa yang menjadi batu sandungan sehingga pertemuan ini tak kunjung terlaksana?
    Politikus senior PDI-P Sidarto Danusubroto mengonfirmasi,Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan kepadanya bahwa ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    Berdasarkan video yang tersebar di media sosial, Sidarto tampak membisikkan pesan itu ke Megawati ketika menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 PDI-P, Jumat pekan lalu.
    ”Saya, kan, membisikkan (pesan itu), dan didengar oleh dua-duanya (Megawati dan Puan). Tetapi karena konsentrasi Mbak Mega pada acara itu ya, jadi lalu yang mengulang (pesan) itu adalah Mbak Puan,” ujar Sidarto, dikutip dari Kompas.id, Selasa (14/1/2025).
    Dalam video berdurasi 30 detik itu, Sidarto tampak berdiri menghadap Megawati yang tengah duduk di samping Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. 
    Sidarto lalu membisikkan pesan kepada Megawati yang kemudian diulangi oleh Puan.
    Terlihat gerak bibir Puan seperti menyampaikan kalimat ”Presiden Prabowo minta ketemu langsung, minta ketemu sama Mama”.
     
    Sidarto mengakui bahwa ia menjadi jembatan yang membawa pesan dari Prabowo soal pertemuan dengan Megawati.
    Sidarto mengaku mendapatkan pesan itu dari salah satu orang kepercayaan Prabowo, tetapi ia merahasiakan identitas orang tersebut.
    Menurut Sidarto, orang kepercayaan Prabowo itu memintanya untuk menjembatani Prabowo dan Megawati.
     
    ”Orangnya Pak Prabowo, ya, bukan ngobrol langsung (dengan Prabowo). Saya belum mau cerita soal ini. Hanya ada yang menghubungi saya untuk bridging (menjembatani), ya. Ada yang menghubungi saya, tetapi saya belum mau mention (menyampaikan) soal ini,” ucap Sidarto.
    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengaku menjadi perantara pesan antara Prabowo dan Megawati, dan mengungkapkan bahwa ada pesan yang disampaikan melalui dirinya.
    “Ya, ada pesan-pesan lah begitu,” ujarnya.
    Megawati menegaskan, tidak ada masalah dalam hubungannya dengan Prabowo meski PDI-P dan Gerindra berbeda arah politik pada Pemilu 2024 lalu.
    Megawati membantah asumsi sejumlah pihak yang menyebut dirinya bermusuhan dengan Prabowo.
    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” kata Megawati, Jumat pekan lalu.
    Megawati pun bercerita bahwa pasangannya pada Pemilihan Presiden 2009 itu menyukai nasi goreng buatannya.
    Namun, Megawati mengaku belum bisa membuat nasi goreng untuk Prabowo karena harus memikirkan kader-kader PDI-P yang gagal pada Pemilu dan Pilkada 2024.
    “Dah lama, ada yang ngomong ‘Bu, ada yang minta nasi goreng’. Lho, minta bikinin nasi goreng,
    wong
    aku
    wae
    lagi mumet anak anakku banyak yang enggak jadi,” kata Megawati
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengamini pernyataan Megawati bahwa hubungan
    Megawati dan Prabowo
    baik-baik saja.
    “Saya jadi saksinya, bahwa hubungan kedua tokoh ini juga baik-baik saja. Komunikasi-komunikasi juga kerap terjadi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Mega ya memang begitu adanya,” kata Dasco kepada
    Kompas.com, 
    Senin.
    Walau kedua belah pihak sama-sama ingin bertemu dan mengeklaim punya hubungan baik, faktanya Prabowo dan Megawati masih belum juga bertemu.
    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mencatat bahwa banyak faktor yang menghalangi pertemuan Prabowo dan Megawati.
    Ia menjelaskan, isu utama yang menjadi penghalang adalah keberadaan Joko Widodo (Jokowi).
    Jokowi diketahui memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, padahal seharusnya ia mendukung pasangan Ganjar-Mahfud, mengingat statusnya sebagai kader PDI-P.
    Terlebih, Jokowi baru-baru ini dipecat dari PDI-P.
    “Yang utama soal Jokowi effect,” ujar Agung kepada
    Kompas.com
    , Rabu (15/1/2025) malam.
    Menurutnya, jika Prabowo dan Megawati bertemu saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden, hal itu akan terlihat kurang elok secara politik, mengingat Megawati dan Jokowi baru saja bersaing dalam Pilpres 2024.
    Kini, dengan Jokowi yang sudah lengser, Agung optimis pertemuan Prabowo dan Megawati dapat terwujud.
    “Nah, bila sekarang mengemuka lagi soal pertemuan Pak Prabowo-Ibu Mega, kemungkinan terwujud besar, karena Pak Prabowo sudah definitif jadi Presiden, dan di sisi lain Pak Jokowi sudah lengser,” jelasnya.
    Agung menambahkan bahwa baik Prabowo maupun Megawati memiliki urgensi masing-masing untuk segera bertemu.
    Bagi Prabowo, penting untuk membuka ruang komunikasi dengan Megawati demi terciptanya saling pengertian, meskipun posisi politik mereka berbeda.
    “Sementara bagi Ibu Mega, penting untuk merelaksasi otot-otot politiknya pasca-pilpres dan pasca-pilkada agar tak menimbulkan beragam ekses politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain,” imbuh Agung.
    Jadi atau tidaknya pertemuan Prabowo dan Megawati memang masih menjadi misteri.
    Namun, setidaknya, PDI-P telah mengagendakan hajatan yang dapat mempertemukan Prabowo dan Megawati, yakni Kongres PDI-P yang digelar pada tahun ini.
    “Benar, Presiden Prabowo akan diundang pada Kongres PDI Perjuangan nanti,” ujar Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (12/1/2025).
    Namun, Dasco mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui apakah Prabowo akan diundang sebagai Presiden atau Ketua Umum (Ketum) Gerindra.
     
    “Kita belum tahu apakah Pak Prabowo diundang nantinya sebagai Presiden atau sebagai ketua umum partai,” ujar Dasco.
    Sementara itu, Muzani menyebut
    pertemuan Megawati dan Prabowo
    bisa saja berlangsung pada Januari 2025.
    Muzani juga mengungkapkan bahwa Prabowo kerap kali mengungkit tentang nasi goreng buatan Megawati dalam berbagai pertemuan dengan kader Gerindra.
    Apalagi, Megawati juga memberi sinyal bahwa Prabowo merindukan nasi goreng yang dibuatnya.
    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ungkap Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
    Artikel ini sudah tayang di Kompas.id dengan judul Tokoh Senior PDI-P Sidarto Jadi ”Jembatan” Megawati Sambut Baik Bertemu Prabowo
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Video Puan, Sekjen Gerindra: PDIP Beri Isyarat Baik Tetap Dukung Pemerintah – Page 3

    Respons Video Puan, Sekjen Gerindra: PDIP Beri Isyarat Baik Tetap Dukung Pemerintah – Page 3

    Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu, menurutnya terjadi sebelum wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati menguat beberapa hari belakangan.

    “Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Terkait apa saja pembahasan di kediaman Megawati, Muzani tak menjelaskan secara lugas. Dia hanya menyinggung soal TAP MPR terkait Presiden pertama RI Sukarno. 

    “Kan seperti dalam pidato Bu Mega, bahwa penghargaan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno, setelah pimpinan MPR itu meng-clear-kan beliau dari segala macam sakwasangka dan tuduhan, seperti dalam TAP MPR nomor 33, yang di mana dalam TAP MPR itu ada sangkaan dan dugaan beliau terlibat dalam gerakan G30-S PKI, maka tidak ada lagi sakwasangka terhadap Bung Karno,” jelas dia.

     

  • Bung Karno Faktor Akan Mempertemukan Megawati dan Prabowo

    Bung Karno Faktor Akan Mempertemukan Megawati dan Prabowo

    Malang (beritajatim.com) – Rencana pertemuan dan silaturahmi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Rabu (15/1/2025).

    “Sinyal Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto, salah satunya disampaikan dalam pesan Bu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” ucap Basarah.

    Salah satu amanat Megawati yang sudah saya sampaikan kepada Pak Muzani, sambung Basarah, saat itu adalah pesan bahwa beliau akan bersedia bertemu dengan Pak Prabowo. Namun waktunya akan dilakukan setelah Presiden Prabowo menyusun dan melantik semua menteri kabinetnya.

    “Hal itu memberikan pesan yang kuat bahwa jika Bu Mega dan Pak Prabowo suatu saat bertemu langsung, tidak ada kaitannya dengan urusan kursi kabinet,” bebernya.

    Basarah menilai, selain itu, Bu Mega juga memberikan alasan mengapa beliau bersedia untuk bertemu langsung dengan Pak Prabowo. “Bu Mega menjelaskan karena memang antara saya dan Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dan tetap bersahabat baik dari sejak dulu hingga saat ini,” tegasnya.

    “Jadi sebenarnya, kesediaan Bu Mega untuk bertemu Pak Prabowo bukan baru kali ini saja dikemukakan. Pesan bahwa Bu Mega bersedia untuk bertemu dengan Pak Prabowo sudah beliau smpaikan jauh hari sebelumnya,” sambung Basarah.

    Basarah melanjutkan, kerekatan hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo bertambah kuat boundingnya ketika saya laporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Pak Prabowo tanggal 30 September 2024 di ruang kerja Menhan RI.

    “Pada saat itu sepuluh orang Pimpinan MPR dipimpin Pak Bambang Soesatyo menyampaikan surat Pimpinan MPR kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno setelah Pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum,” ujarnya.

    Saat itu, lanjut Basarah, Pak Prabowo merespon surat Pimpinan MPR tersebut dan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai Presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

    “Bahkan Pak Prabowo mengatakan, tolong sampaikan kepada Ibu Megawati dan Mas Guntur Soekarno Putra kalau saya juga adalah seorang pengagum dan pencinta Bung Karno. Pak Prabowo kemudian menunjuk tangannya ke arah meja kerja utama beliau sebagai Menhan RI yang dibelakangnya terdapat lukisan besar Bung Karno sedang menunggang kuda,” terangnya.

    Seluruh hasil pertemuan dan pembicaraan saya bersama Pimpinan MPR lainnya dengan Pak Prabowo tersebut kemudian saya laporkan kepada Bu Mega.

    Sejak saat itulah sebenarnya, Bu Mega sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih atas respon yang begitu baik beliau tentang pemulihan nama baik Bung Karno. Namun, ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo tersebut akhirnya baru disampaikan dalam pidato resmi HUT PDI Perjuangan ke 52 tanggal 11 Januari 2025 kemarin.

    Dengan demikian, tambah Basarah, faktor Bung Karno lah yang akan mempertemukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, selain faktor persahabatan mereka berdua yang sangat baik.

    Di luar faktor tersebut, kata Basarah, alasan lain yang membuat Bu Mega bersedia bertemu Presiden Prabowo adalah karena bu Mega sangat concern memikirkan perkembangan situasi global dan potensi krisis dunia akibat perang antarbangsa dan krisis lingkungan hidup serta krisis pangan dunia akibat pemanasan global. Bu Mega mengkhawatirkan berbagai krisis dunia itu akan berdampak langsung terhadap nasib rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Saya meyakini sepenuhnya, jika insya Allah terjadi pertemuan antara Presiden RI ke-5 dengan Presiden RI ke-8, yang ada di hati dan pikiran serta yang akan dibicarakan Bu Mega dengan Presiden Prabowo adalah tentang nasib dan masa depan Indonesia Raya,” Basarah menutup. (yog/kun)

  • Sekjen Gerindra harap pertemuan Megawati-Prabowo terlaksana Januari

    Sekjen Gerindra harap pertemuan Megawati-Prabowo terlaksana Januari

    Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini. Makin cepat, makin bagus

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dapat terlaksana pada bulan Januari ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini. Makin cepat, makin bagus,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Meski demikian, dia tak menyebut secara pasti pada tanggal berapa pertemuan keduanya dilangsungkan.

    Adapun terkait unggahan cuplikan video Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam akun media sosial Instagram pribadinya pada Selasa (14/1) yang ikut menyertakan sosok Prabowo di dalamnya, Ketua MPR RI itu pun mengamini bahwa konten tersebut memberikan suatu isyarat baik.

    “Itu namanya isyarat. Ya, isyaratnya, isyarat yang baik. Ini awal tahun isyaratnya bagus, kondisinya bagus, mudah-mudahan bangsa Indonesia makin kondusif, makin akur, makin bersatu,” ujarnya.

    Sementara itu, pidato Megawati yang menyinggung soal politik nasi goreng saat HUT Ke-52 PDIP, Jumat (10/1), Muzani tak menampik bahwa Prabowo memang menggemari nasi goreng buatan Presiden Ke-5 RI itu.

    “Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenal memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gerindra: Pertemuan Megawati-Prabowo berdampak ke seluruh rakyat

    Gerindra: Pertemuan Megawati-Prabowo berdampak ke seluruh rakyat

    Sehingga pertemuan antar-kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perpolitikan bangsa dan negara

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra apabila terwujud akan membawa dampak ke seluruh rakyat Indonesia.

    “Dampaknya ke siapa? Insya-Allah kita semua rakyat Indonesia,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebab, kata dia, rakyat Indonesia adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpinnya.

    Dia pun menilai masyarakat Indonesia akan ikut merasa tenteram apabila para pemimpin bangsa saling bersilaturahmi satu sama lain.

    “Kita semua adalah orang yang senang kalau pemimpin kita itu sering bertemu, sering bersilaturahmi, saling ngobrol bareng meskipun yang diobrolin adalah hal-hal yang ringan, dan kita merasa lega kalau pemimpin kita sering ngobrol-ngobrol seperti itu,” ujarnya.

    Tak terkecuali, kata dia, silaturahmi antara Megawati-Prabowo yang dapat membawa dampak positif bagi stabilitas politik di tanah air.

    “Sehingga pertemuan antar-kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perpolitikan bangsa dan negara,” ucapnya.

    Adapun stabilitas politik, lanjut dia, menjadi dasar dalam mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apa pun yang diobrolin maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif, dan seterusnya,” tutur dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Perintahkan Pagar Laut di Tangerang Dicabut dan Diusut Tuntas

    Prabowo Perintahkan Pagar Laut di Tangerang Dicabut dan Diusut Tuntas

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah tegas terkait polemik pagar laut misterius di pesisir Utara Pantai Tangerang, Banten. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan Prabowo memerintahkan pagar tersebut disegel, dicabut, dan diusut hingga tuntas, termasuk pihak yang bertanggung jawab.

    “Beliau sudah setuju, pagar laut itu pertama disegel, kemudian dicabut, dan diusut siapa yang bertanggung jawab,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Muzani tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai kemungkinan keterkaitan pagar laut tersebut dengan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK 2). “Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya ketua MPR,” tegasnya.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menegaskan pagar laut di Kabupaten Tangerang bukan bagian dari proyek strategis nasional (PSN).

    “Saya tegaskan pagar laut ini bukan bagian dari PSN,” ujar Wahyu saat meninjau lokasi di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu (15/1/2025).

    Wahyu menjelaskan lokasi pemasangan pagar laut masih berstatus kawasan hutan lindung, yang tidak boleh digunakan tanpa izin resmi. “Status kawasan hutan lindung tidak boleh diapa-apakan. Prosesnya harus melalui kajian dampak lingkungan dan persetujuan dari Kementerian Kehutanan,” jelasnya.

    Wahyu juga menambahkan belum ada pengembang yang mengajukan perizinan terkait pagar laut tersebut. “Jika Kementerian Kehutanan menyetujui, barulah tata ruangnya diatur melalui Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN,” paparnya.

    Perintah tegas dari Prabowo menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa setiap pembangunan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Polemik pagar laut di Tangerang sekaligus menjadi perhatian publik terkait pengelolaan kawasan pesisir di Indonesia.