Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Respons PAN dan Gerindra Soal Wacana Penghapusan Parliamentary Threshold 4%

    Respons PAN dan Gerindra Soal Wacana Penghapusan Parliamentary Threshold 4%

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai politik (parpol) merespons wacana penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4% yang diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. 

    Untuk diketahui, Yusril awalnya melemparkan wacana bahwa ambang batas parlemen 4% bisa dihapuskan apabila ada yang menggugatnya melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu sejalan dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden 20% oleh MK beberapa waktu lalu. 

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik wacana yang dilemparkan oleh Yusril itu. Dia berkaca pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, bahwa banyak parpol yang memperoleh suara hampir 4% namun gagal karena PT yang ada. 

    “Ada partai-partai yang hampir masuk seperti PPP yang suaranya sampai 3,9% lalu PSI hampir 3%. Ini berarti ada masyarakat yang memilih tetapi hak terpilihnya tidak tersalurkan karena partainya tidak masuk, calegnya yang dipilih tidak bisa masuk, sehingga akhirnya hilang suaranya,” kata Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno melalui siaran pers, Jumat (17/1/2025).

    Eddy menyoroti bahwa terdapat 16 juta suara pemilih yang hilang akibat ambang batas parlemen 4% pada Pemilu 2024 lalu. 

    Ke depan, pria yang juga Wakil Ketua MPR itu memperkirakan apabila ke depannya tidak ada pembatasan, harus ada dialog dalam membentuk fraksi gabungan untuk satu partai yang hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos ke parlemen.

    “Kalau ke depannya nanti tidak ada pembatasan saya kira ada satu partai yang mungkin hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos, ya tetap mereka lolos. Tetapi nanti ketika di parlemen harus bergabung dengan yang lain kemudian melakukan dialog membentuk fraksi gabungan,” ujarnya.

    Eddy meyakini wacana penghapusan ambang batas parlemen merupakan bentuk keadilan demokrasi. Dia berpesan jangan sampai ada suara yang dititipkan untuk wakil rakyat hilang karena hanya ambang batas.

    “Saya kira itu sebuah prospek yang baik kalau Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold itu nol, kalaupun tidak bisa nol, ya mungkin bisa serendah-rendahnya saja,” paparnya. 

    Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini ambang batas parlemen masih berlaku sebesar 4%. 

    Muzani mengaku tak ingin fokus pada kemungkinan-kemungkinan sebagaimana wacana yang dikempar oleh Yusril. Dia justru berharap agar tidak ada perubahan yang berpotensi menyebabkan kebingungan. 

    “Kami berharap apa yang sekarang sudah kita putuskan, yakni parlementary threshold 4 persen, yaudah gitu. Jadi jangan ubah-ubah-ubah nanti malah membingungkan,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Sementara itu, dari sisi DPR, Muzani memastikan bahwa legislator akan tetap teguh pada yang saat ini berlaku. 

    “Kalau dari sisi Parlemen DPR saya rasa ya tetap akan membicarakan apa yang sekarang berlaku, yakni 4%. Kalau dari sisi DPR,” ucap pria yang juga menjabat Ketua MPR itu. 

    Untuk diketahui, Yusril sebelumnya menyampaikan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) dan partai-partai nonparlemen lainnya memiliki peluang lebih besar untuk menempatkan wakil di Senayan pada Pemilu 2029. Mantan Ketua Umum PBB itu memperkirakan, jalan bagi parpol untuk bisa ke Senayan semakin besar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold melalui putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 pada 2 Januari 2025. 

    Menurutnya, kemungkinan untuk penghapusan parliamentary threshold akan ada sekiranya ada pihak yang menguji ketentuan dalam UU Pemilu itu ke MK. 

    Setahun yang lalu, MK memang telah menegaskan bahwa PT 4% itu tidak memiliki dasar yang jelas. Hal itu kendati MK masih menganggap parliamentary threshold konstitusional sebagai open legal policy. 

    Namun, kalau belakangan MK menyatakan bahwa presidential threshold bertentangan dengan UUD 45, maka besar kemungkinan MK juga akan menyatakan bahwa parliamentary threshold adalah juga bertentangan dengan UUD 45. Oleh karena itu, bila ambang batas parlemen juga dihapus, peluang bagi semua partai politik peserta pemilu untuk mengirim wakilnya di kursi DPR terbuka lebar.

    Keterpilihan Gugum di situasi politik terkini, tambah Yusril, akan makin memperkuat semangat PBB dan kader-kadernya untuk all out. 

    “Di luar partai, norma undang-undang pemilu akan semakin kondusif. Sementara di dalam, partai akan dipimpin oleh ketua umum baru dengan gagasan-gagasan yang lebih segar. Saya kira ini sebuah kombinasi yang amat menguntungkan bagi masa depan PBB,” ucap Yusril dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

  • Kapan Pertemuan Megawati dan Prabowo Berlangsung? Ini Jawaban PDIP

    Kapan Pertemuan Megawati dan Prabowo Berlangsung? Ini Jawaban PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. 

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto pada perhelatan Kongres VI PDIP, April 2025. Menurutnya, Prabowo akan menjadi tamu kehormatan setelah nantinya bertemu terlebih dahulu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    “Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

    Dalam keterangannya, Said memastikan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo memang terjaga baik. Dia menyebut tidak ada ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama.

    Said juga meminta agar rencana pertemuan kedua tokoh itu tidak dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, maupun posisi politik partai terhadap pemerintahan saat ini. 

    “Hubungan baik kedua tokoh juga mohon [jangan] diartikan politik dagang sapi, di mana PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian. Jika momentum pertemuan kedua beliau terlaksana, saya yakin Ibu Mega akan bicara tentang politik negara, bagaimana membaca jalan menuju cita cita Indonesia Raya,” kata pria yang menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR itu. 

    Di sisi lain, Said menjelaskan bahwa PDIP tidak mengenal kata oposisi kendati berada di luar pemerintahan. Dia menegaskan bahwa Megawati dan PDIP tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. 

    “Jadi posisi PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan, dan akan menjadi sahabat yang kontruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Dan saya kira pilihan posisi seperti ini akan cenderung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus. Persahabatan tanpa konsesi,” ucapnya. 

    Adapun, Partai Gerindra sebelumnya telah merespons soal sinyal rencana pertemuan dua ketua umum partai politik itu. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa dilakukan akhir Januari 2025. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

  • PDIP: Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Bukan Barter Kasus Hasto

    PDIP: Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Bukan Barter Kasus Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar sinyal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dengan kontroversi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Megawati secara langsung telah menyampaikan bahwa hubungannya baik dengan Prabowo. Hal yang sama juga diungkapkan oleh petinggi Partai Gerindra, yakni Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen Ahmad Muzani. 

    Said meminta agar hubungan baik keduanya tidak disimpulkan sebagai sinyal untuk membarter status Hasto yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi hingga perintangan penyidikan. 

    “Ibu Mega memang memberi perhatian kepada terhadap hal dialami oleh Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Penegasan itu beliau ungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima. Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

    Adapun, pernyataan Megawati soal hubungannya dengan Prabowo, terang Said, adalah bentuk harapan agar Ketua Umum Partai Gerindra itu bisa menjadi pemimpin nasional dan pelopor pembangunan hukum.

    Tujuannya, kata dia, agar arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional. 

    Said juga mengatakan bahwa hubugan Megawati dan Prabowo yang terjaga baik selama ini memang fakta. Dia menilai tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama.

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dua periode itu lalu meminta doa agar kedua tokoh bisa segera bertemu supaya setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung.

    “Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres. Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ucapnya.

    Hubungan Megawati-Prabowo 

    Sebelumnya, pada perayaan HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025), Megawati Soekarnoputri membeberkan hubungannya yang terjaga baik dengan Prabowo meski kini berseberangan. Di tengah kerasnya kritik Megawati ke penegakan hukum hingga berlangsungnya Pilpres dan Pilkada, dia mengaku hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. 

    Megawati juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas responsnya terhadap pencabutan TAP MPRS soal tuduhan keterlibatan Soekarno dalam G30S PKI. Dia memastikan tidak bermusuhan dengan pria yang pernah menjadi calon wakil presiden pendampingnya pada Pilpres 2009 itu. 

    “Saya bilang kan, ‘Eh mas Bowo [panggilan Prabowo], iki aku tak ngomong.’ Iya, tak rungokke pak Prabowo ini, orang mikir saya sama dia itu wah kayak musuhan atau apa. Enggak!,” ungkapnya di pidato yang disampaikan olehnya, Jumat (10/1/2025). 

    Putri dari Presiden Soekarno itu mengungkap pernah menyampaikan ke Prabowo ihwal apa yang dialami partainya belakangan ini. Namun, Megawati tak memerinci kapan komunikasi dimaksud dilakukan.

    “Saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” kata perempuan yang merupakan Presiden ke-5 RI itu.  

    Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa dilakukan akhir Januari 2025. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

  • Sulit, Kecuali Beliau Menjauhi Jokowi

    Sulit, Kecuali Beliau Menjauhi Jokowi

    GELORA.CO – Kabar rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kencang dibicarakan publik. 

    Padahal di antara dua sosok itu hingga saat ini tidak ada persoalan.

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, baik pihak Gerindra maupun PDIP, selalu menyatakan hubungan Prabowo dan Megawati baik-baik saja.

    “Bahkan Prabowo beberapa kali menyatakan nasi goreng masakan Megawati enak sekali,” ujarnya, Jumat (17/1/2025). 

    “Megawati juga menyatakan siap untuk memasak lagi nasi goreng khusus buat Prabowo,” imbuh Jamil.

    Jamil menilai, belum bertemunya Prabowo dan Megawati tampaknya karena ada faktor ketiga. 

    Faktor tersebut bisa jadi berkaitan dengan Joko Widodo (Jokowi).

    “Bagi Megawati, Jokowi sudah kartu mati. Karena itu, di mana ada Jokowi, Megawati tidak akan mau bergabung,” ucapnya.

    Dia mengatakan, selama Prabowo dinilai Megawati masih mesra dengan Jokowi, selama itu pula ia akan terus menjauh dengan Prabowo. 

    Megawati juga akan menghindar untuk bertemu Prabowo.

    “Bila Prabowo ingin bisa cepat bertemu Megawati, pilihannya Prabowo harus renggang dulu dengan Jokowi,” katanya. 

    “Setidaknya Megawati tidak lagi menilai Prabowo terlalu mengikuti arah politik Jokowi,” imbuhnya.

    Masalahnya, apakah Prabowo mau merenggangkan hubungannya dengan Jokowi? Inilah yang menjadi masalah selama ini. 

    Prabowo untuk saat ini tampaknya masih sulit menjauh dengan Jokowi.

    “Penyebabnya bisa jadi karena faktor utang budi,” ujarnya. 

    “Prabowo memang sosok yang tahu berterima kasih atas kebaikan orang lain. Hal inilah yang menjadi kendala bagi Prabowo untuk jauh dari Jokowi,” ungkapnya.

    Jamil menyebut, apabila Prabowo memang mau bertemu Megawati, maka pilihannya ia harus bisa menjaga jarak dengan Jokowi. 

    Kalau tidak, pertemuan Prabowo dan Megawati akan terus sebatas wacana.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, baru-baru ini dia bertemu Megawati.

    Namun, Ketua MPR RI itu tidak mengungkapkan di mana pertemuan itu. 

    Dimuat Tribunnews.com pada Kamis (16/1/2025) Muzani mengungkapkan pertemuan itu dalam rangka persiapan pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. 

     

    Dalam pertemuan itu, Muzani menyebut Megawati menyampaikan sejumlah pesan kepada dirinya. 

    “Ya, ada pesan-pesan lah begitu. Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Muzani pun menjelaskan pesan yang disampaikan oleh Megawati. 

    Menurutnya, salah satu pesan yang disampaikan Megawati adalah penyampaian rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo.

    Pasalnya, Presiden Prabowo menyetujui surat pimpinan MPR RI yang sudah melakukan pemulihan nama baik Presiden RI ke-1, Soekarno yang juga ayah kandungnya.

    Yakni, tuduhan kepada Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    “Pak Presiden Prabowo, segera memulihkan hak-hak Presiden Soekarno dengan gaji, pensiun, dan keuangan. Sehingga Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan menyampaikan, dan saya sampaikan itu kepada Bapak Prabowo,” jelasnya.

    Lagi pula, kata dia, Presiden Prabowo dan Megawati selama ini memiliki hubungan yang baik. Sebab, keduanya memiliki hubungan pribadi yang dekat sejak lama.

    “Hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang. Hubungan pribadi yang baik. Jauh sebelum Pak Prabowo jadi Presiden, keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik. Baik Pak Prabowo ataupun Ibu Mega,” jelasnya.

    Karena itu, Muzani mengatakan saat ini hubungan baik tersebut tetap terjalin meskipun Prabowo sudah menjadi Presiden RI dan belum sempat bertemu.

    “Benar bahwa keduanya belum pernah bertemu, tetapi komunikasinya dilakukan dengan berbagai macam cara yang pesan dari kedua beliau itu sampai.

    “Kemudian itulah yang menyebabkan meskipun PDI Perjuangan secara formal tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi kami merasa bersyukur bahwa PDI tidak akan kemana-mana, PDI Perjuangan tetap mensupport, mendukung pemerintahan Prabowo,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Muzani pun meyakini pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak lama lagi akan terjadi pada bulan Januari 2025 ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” pungkasnya

  • Prabowo Perintahkan Pagar Laut Dicabut, Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum

    Prabowo Perintahkan Pagar Laut Dicabut, Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ternyata ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatan ada dua perintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang yang saat ini masih menjadi misteri. 

    “Beliau [Prabowo] sudah setuju [tindakan terkait] pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk
    dicabutkan, gitu. Segera usut, begitu,” ujar Muzani saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Rabu (15/1/2025). 

    Meski demikian, Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, tidak dapat memberikan keterangan lebih jelas terkait evaluasi proyek strategis nasional PIK 2 yang berdekatan dengan lokasi pemasangan pagar laut tersebut. 

    “Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR RI,” jelasnya. 

    Ditemui terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional/PSN. 

    Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. 

    “Enggak ada [kaitannya pagar laut dengan PSN],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/1/2025). 

    Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco-City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun.

    Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. 

    “Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,” lanjut Airlangga. 

    Berbagai pihak pun membahas kepemilikan pagar laut tersebut, termasuk Pengembang PIK 2, yang menyatakan pihaknya tidak ada kaitan dengan kemunculan pagar laut di Tangerang.

    “Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” kata Manajemen PIK 2 Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025).

    Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, hingga saat ini belum ada yang datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeklaim kepemilikan pagar laut itu.

    “Sampai sekarang belum ada yang mau datang mengaku sebagai pemilik [pagar laut],” kata Doni saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Adapun, KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut. Pascapenyegelan, KKP memberikan waktu 20 hari agar pemilik pagar datang menemui KKP.

    Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang mengklaim kepemilikan pagar laut tersebut, pemerintah akan menempuh langkah terakhir yakni pembongkaran.

    “Itu tindakan yang terakhir,” ujarnya.

    Perbesar

    Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum 

    Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah bakal melaporkan soal temuan skandal pagar laut di Tangerang, Banten.

    Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni mengatakan laporan itu dibuat karena somasi pihaknya tak kunjung direspons pemilik pagar laut.

    “Kami, LBH-AP PP Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan mendatangi Mabes Polri di Jakarta guna menyampaikan laporan atau pengaduan resmi terkait skandal pemagaran laut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

    Adapun, masa tenggat somasi terbuka yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah selama waktu 3×24 jam telah habis sejak pada Senin (13/1/2025).

    “Itu alasannya, mengingat masa tenggat waktu 3×24 jam telah habis sejak somasi terbuka,” tambahnya.

    Adapun, Gufroni mengatakan jadwal pengaduan atau laporan itu bakal dilakukan besok, Jumat (17/1/2025) di Bareskrim Polri.

    “Laporan atau aduannya, sekitar 14.00 WIB bertempat di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel,” pungkas Ghufron.

    Adapun, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dikaji lebih mendalam karena pihaknya banyak mendapat laporan serta keluhan-keluhan dari masyarakat.

    “Kami juga mendapatkan laporan-laporan dari warga masyarakat di wilayah proyek PIK 2 itu. Ada banyak keluhan-keluhan dan sebagian juga merupakan masalah-masalah hukum,” ujar Gus Yahya dilansir dari Antara. 

    Polemik terhadap PSN di PIK 2 terus menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak dengan tegas.

    Salah satu yang menolak yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas meminta proyek tersebut dihentikan, karena masih ada permasalahan hukum yang belum selesai.

    Bagi PBNU, kata Gus Yahya, proyek PSN di PIK 2 tersebut adalah proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luas, termasuk mengenai hak-hak mereka.

    “Sehingga saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang, pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini,” kata Gus Yahya.

    Selain itu, menurut dia, juga perlu dilihat bagaimana pengelolaan proyek tersebut selama ini. Karena, menurut dia, masih ada masalah dalam pengerjaan berdasarkan laporan masyarakat.

    “Karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah,” kata Gus Yahya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025). 

    Pemerintah menyatakan bahwa penyegelan dilakukan sebagai sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.  Meski pagar laut ilegal tersebut telah disegel pihak KKP, ingga saat ini pemerintah mengaku masih belum mengetahui siapa pelakunya. 

  • Kalau Mau Cari Tanggal Pasti Pertemuan Megawati dan Prabowo di Kongres PDIP

    Kalau Mau Cari Tanggal Pasti Pertemuan Megawati dan Prabowo di Kongres PDIP

    loading…

    Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, belum terlaksananya pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto hanya masalah teknis waktu. Foto/iNews

    JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, belum terlaksananya pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto hanya masalah teknis waktu. Hal itu diungkapkan Seno dalam program Interupsi bertajuk “Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega” yang disiarkan di iNews, Kamis (16/1/2025).

    “Ya hanya masalah teknis pengaturan (waktu),” kata Seno.

    Lantas, Seno pun mengatakan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasti akan terjadi. Ia pun menyebut, keduanya sudah pasti akan bertemu dalam Kongres PDIP.

    “Karena yang pasti kami sudah sampaikan bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, kami akan mengundang Pak Prabowo,” kata Seno.

    “Artinya kalau mau mencari tanggal yang paling pasti kapan, itu sudah paling pasti itu,” terangnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berdoa agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa terjadi dalam waktu dekat. Bahkan, ia berharap, pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

  • Pertemuan Prabowo dengan Megawati, PDIP Sebut Bila Terjadi Tak Akan Ada Deal Politik – Halaman all

    Pertemuan Prabowo dengan Megawati, PDIP Sebut Bila Terjadi Tak Akan Ada Deal Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menanggapi wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Guntur Romli menegaskan, apabila wacana pertemuan Prabowo-Megawati terjadi, tidak akan ada kesepakatan alias deal politik.

    “Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” ungkap Guntur Romli, Kamis (16/1/2025), dikutip dari Kompas TV.

    Guntur mengungkapkan, banyak tuduhan yang dilayangkan terkait wacana pertemuan Megawati-Prabowo.

    “Seperti halnya pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo sebelum pelantikan presiden, waktu itu sudah ada spekulasi, ada tuduhan, bahwa pertemuan itu akan membahas soal jatah menteri di kabinet.”

    “Lagi-lagi itu merupakan tuduhan tak berdasar,” ungkapnya.

    Lanjutnya, Megawati dalam pidato HUT ke-52 PDIP mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Prabowo terkait pencabutan Tap MPRS No 33 tahun 1967.

    “Terkait pelurusan sejarah Bung Karno dan juga pengembalian hak-hak martabat Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama,” tegasnya.

    Tanggapan Jokowi

    Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati.

    Dilansir Tribun Solo, Jokowi menyebut, pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan berdampak baik pada stabilitas ekonomi.

    “Stabilitas politik akan memengaruhi bidang ekonomi kita,” tuturnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).

    Menurut Jokowi, pertemuan itu menunjukkan komitmen supaya semua pihak yang berbeda pilihan politik tetap saling merangkul.

    “Sangat bagus. Untuk negara sebesar Indonesia ini berangkulan persatuan akan memberikan kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita,” jelasnya.

    Meski begitu, ia menyatakan, pertemuan Megawati dan Prabowo tak serta merta menunjukkan arah PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah.

    “(Soal tak ada oposisi) wong pertemuan tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan,” tutur eks Wali Kota Solo ini.

    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ternyata menjadi sosok utusan dari Gerindra mengenai rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri.

    Muzani mengakui hal ini saat ditanya soal sosok yang menjadi perantara pertemuan antara kedua tokoh tersebut.

    Ia mengaku, sudah menemui Megawati pada beberapa waktu lalu.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menyatakan, Megawati menyampaikan sejumlah pesan kepada dirinya.

    Akan tetapi, ia enggan merinci lokasi pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Ya, ada pesan-pesan lah begitu. Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Di Solo, Jokowi Apresiasi Wacana Pertemuan Prabowo dan Megawati: Demi Stabilitas Politik Ekonomi.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Deni) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)

  • Nasib Pemilik Pagar Laut Kini Presiden Prabowo Tegas Beri 3 Perintah, Sekretaris: Setuju Disegel

    Nasib Pemilik Pagar Laut Kini Presiden Prabowo Tegas Beri 3 Perintah, Sekretaris: Setuju Disegel

    TRIBUNJATIM.COM – Diketahui, pagar laut sepanjang 30 km ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.

    Pagar misterius itu kali pertama ditemukan pada 14 Agustus 2024, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerima informasi terkait aktivitas pemagaran laut.

    Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

    Sekretaris Gerindra yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, mengungkap perintah Prabowo soal pagar laut.

    Presiden Prabowo menyebutkan tiga perintah tegas untuk mengusut kasus Pagar Laut tersebut.

    Ada tiga perintah.

    Perintah pertama adalah penyegelan.

    Lalu, kedua, adalah pencabutan terhadap pagar laut tersebut.

    Kemudian, perintah ketiga, agar pihak terkait mengusut siapa pemiliknya.

    “Sudah, beliau (Prabowo) sudah setuju pagar laut (disegel), itu disegel.”

    “Kemudian yang kedua, beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. (Siapa pemiliknya juga harus) usut begitu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Meski demikian, Muzani mengaku tak tahu siapa pemilik pagar laut di Tangerang itu.

    Begitu juga soal isu yang mengatakan proyek pagar laut tersebut merupakan bagian proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

     “Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR,” tukasnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono alias Ipunk, telah menyegel pagar laut yang membentang di enam kecamatan di Tangerang tersebut.

    Penyegelan itu dilakukan Ipunk bersama anak buahnya pada Kamis (9/1/2025).

    Pemkab Tangerang tak tahu dalang di balik pembangun pagar laut di perairan wilayahnya. (Istimewa)

    Ipunk mengungkapkan pihaknya memberi tenggat waktu hingga 20 hari kepada pemilik pagar laut agar segera membongkar sendiri.

    Jika tidak, kata dia, KKP-lah yang akan turun tangan sendiri.

    “Kami beri waktu, paling lama 10 sampai, 20 hari deh. Kalau tidak bongkar, maka KKP akan bongkar. Yang namanya, laut (jangan) dipagar-pagar seperti itu,” tegas Ipunk, Kamis.

    Sementara itu, mengenai apakah pagar laut di Tangerang dibuat terkait PSN PIK 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantahnya.

    Ia memastikan PSN hanya mencakup kawasan mangrove.

    Pagar laut sepanjang 30 KM ternyata melibatkan kepemilikan seorang artis (Tribun Sumsel, Tribunnews.com)

    Karena itu, Airlangga menegaskan proyek pagar laut bukan merupakan bagian PSN maupun PIK 2.

    “Enggak ada (hubungannya pagar laut dengan PSN PIK 2). PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan PIK 2,” kata Airlangga, Selasa (14/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Bantahan serupa juga telah disampaikan kuasa hukum PSN PIK 2, Muannas Alaidid, sebelumnya.

    Muannas menegaskan PSN PIK 2 tidak melakukan pembangunan pagar laut.

    Muannas juga memastikan pembangunan pagar laut itu tidak termasuk lokasi PSN maupun PIK 2.

    “Bukan pengembang yang pasang, ngapain urusin beginian (pagar laut)” ujarnya kepada Tribunnews.com.

     “Tidak ada kaitan sama sekali dengan pengembang, karena lokasi pagar tidak berada di wilayah PSN maupun PIK 2,” imbuh Muannas.

    Dalam kasus pagar laut misterius di Tangerang, Banten, Polri melalui Kakorpolaruid Baharkam, Irjen Mohammad Yassin, mengatakan belum ditemukan tindak pidana.

    Ia juga mengatakan pihaknya belum menerima laporan mengenai pagar laut tersebut.

    “Sampai sejauh ini belum ada tindak pidana yang terjadi,” kata Yassin saat dihubungi, Rabu.

    Kendati demikian, Yassin memastikan pihaknya akan membantu KKP jika diminta membongkar pagar laut tersebut.

    “Betul dari KKP sudah melakukan penyegelan. Apabila KKP akan melakukan pembongkaran dan meminta back up dari Polairud kita siap membantu,” ungkapnya.

    Yassin berkomitmen pihaknya akan melakukan upaya penegakan hukum jika persoalan pagar laut ini nantinya membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pagar di laut kewenangan dari KKP, apabila ada gejolak sosial/tindak pidana maka tanpa diminta polri akan turun ke lokasi,” pungkas dia.

    Pihak yang menderita karena adanya pagar laut di perairan laut Bekasi dan Tangerang adalah para nelayan.

    Tangis nelayan akhirnya kini tak terbendung setelah pagar laut itu berdiri.

    Kini hasil tangkapan anjlok imbas adanya pagar laut tersebut.

    Keberadaan pagar misterius di laut Bekasi, atau tepatnya di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, ternyata berdampak langsung terhadap hasil tangkap nelayan setempat.

    Hal ini yang dirasakan oleh Rodin (41), seorang nelayan asal Kampung Paljaya yang mengaku hasil tangkapannya menurun drastis sejak pagar misterius di laut Bekasi itu berdiri.

    Sebelum adanya pagar itu, Rodin bisa membawa pulang 40 kilogram ikan berbagai jenis setiap harinya, yang merupakan hasil menjaring ikan di pinggiran perairan.

    Namun, sejak pagar yang mirip tanggul itu membentang lima kilometer ke tengah laut, hasil tangkapannya kini paling banyak 5 kilogram.

    “Tadinya masih dapat Rp 450.000. (Sekarang) paling dapat cepe (Rp 100.000), buat bensin doang, buat bahan bakar doang,” kata Rodin saat ditemui Kompas.com di sela waktu istirahatnya, Selasa (14/1/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Rabu.

    Rodin meyakini pendapatannya yang anjlok itu karena keberadaan pagar misterius di laut Bekasi.

     Sebab, adanya pagar itu membuat ikan yang berada di pinggir perairan kini menjauh.

    Di sisi lain, dia dan nelayan lainnya merasa tersekat.

    Mengingat, bentangan pagar di dua sisi sepanjang lima kilometer itu membuat nelayan tak bisa leluasa mencari ikan di pinggir perairan.

    Mereka mesti keluar dari pagar alur pelabuhan terlebih dahulu di tengah lautan agar bisa menangkap ikan.

    Hal ini pun membuatnya enggan memaksakan diri lantaran perahu kecilnya rawan rusak jika sewaktu-waktu dihantam ombak besar.

    Tangis nelayan yang kini penghasilannya anjlok imbas ada pagar laut (Kompas.com)

    “Tadinya ikan naik kemari. Dibarok (tanggul diuruk), ombaknya juga gede kalau nengah, enggak bisa, kan nelayan pinggir,” ungkap dia.

    Nelayan lain, Tayum mengaku, tak bisa leluasa menebar jaring setelah adanya pagar laut di Bekasi itu.

    “Udah enggak bisa lagi kayak dulu, pada saat akan buat acara tabur jaring, tidak bisa lagi karena sudah disekat oleh pagar bambu,” ungkap Tayum.

    Selain itu, limbah tanah bekas urukan tanggul juga berdampak terhadap kelangsungan ekologi habitat laut.

    “Limbah yang mereka tinggalkan meninbulkan kematian habitat laut, limbah tanah yang mereka gali,” pungkas dia.

  • Jokowi Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    Jokowi Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    loading…

    Mantan Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada media di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) siang. FOTO/SEPTYANTORO

    JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menanggapi rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Menurutnya, persatuan seluruh elemen bangsa sangat penting untuk pembangunan Indonesia.

    “Sangat bagus, untuk negara sebesar Indonesia ini, berangkulan, persatuan, akan memberikan kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita. Karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi bidang ekonomi kita,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) siang.

    Ketika ditanya mengenai peluang tidak adanya oposisi usai pertemuan tersebut, Jokowi tidak menanggapinya secara lugas.

    “Lah wong pertemuan, tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan,” katanya singkat.

    Sebelumnya, rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Bahkan, Muzani berharap pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani yang menjadi perantara pertemuan Prabowo-Megawati saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Menurut, pertemuan antara Megawati dan Prabowo punya manfaat dan dampak luas bagi masyarakat. “Manfaatnya begini, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin,” tuturnya.

    Ketua MPR ini mengatakan, masyarakat akan senang kalau para pemimpin sering bertemu dan silaturahmi. Ia juga menilai, masyarakat akan lega bila para pemimpin bisa bertemu.

    “Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apapun yang diobrolin maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif dan seterusnya,” kata Muzani.

  • Jangan Lewatkan INTERUPSI Malam Ini Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega bersama Aryo Ardi, Anisha Dasuki, Aryo Seno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    Jangan Lewatkan INTERUPSI Malam Ini Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega bersama Aryo Ardi, Anisha Dasuki, Aryo Seno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    loading…

    Jangan Lewatkan INTERUPSI Malam Ini Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega bersama Aryo Ardi, Anisha Dasuki, Aryo Seno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    JAKARTA – Suasana politik yang semakin dinamis kerap diwarnai oleh momen unik yang mencerminkan kehangatan dan kedekatan personal di balik dinamika politik yang kerap dianggap formal. Baru-baru ini, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto , kembali menarik perhatian publik dengan “Politik Nasi Goreng”.

    Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini bersama Aryo Ardi, Anisha Dasuki, Aryo Seno, dan para narasumber kredibel lainnya kembali hadir dengan tema hangat “Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega”.

    Pernyataan tentang “Politik Nasi Goreng” mencuat ketika Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Prabowo menyukai nasi goreng buatan Megawati. Bahkan, Megawati sendiri mengakui bahwa ada beberapa pihak yang menyinggung kerinduan Prabowo terhadap nasi goreng buatannya.

    Tak hanya itu, “Politik Nasi Goreng” yang digagas Megawati seolah menunjukkan bahwa diplomasi dan komunikasi politik tidak melulu harus disampaikan dalam bentuk pernyataan resmi atau forum-forum formal. Kadang, justru dari hal-hal sederhana seperti sepiring nasi goreng, pesan penting mengenai hubungan politik dapat tersampaikan.

    Kedua figur ini dianggap sebagai pilar penting dalam menentukan arah kebijakan nasional, serta sebagai penjembatan bagi partai-partai besar untuk bekerja sama. Tapi pertanyaannya adalah, apakah “Politik Nasi Goreng” ini akan membuka pintu bagi kerja sama yang lebih intensif? Atau, apakah hanya sekadar sinyal kehangatan personal tanpa berlanjut pada langkah strategis?

    Saksikan selengkapnya di INTERUPSI “Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega” dengan kehadiran para narasumber, Aryo Seno-Jubir PDI Perjuangan, Emrus Sihombing-Pengamat Politik, Hendarsam Marantoko-Ketum Lingkar Nusantara, dan Ade Armando-Politisi PSI, Pukul 20.00 WIB, Live di iNews.

    (zik)