Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa

    Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menyayangkan adanya pihak-pihak masyarakat yang mendorong untuk bisa ke luar negeri dengan tagar #KaburAjaDulu.

    Padahal, ujarnya, banyak yang mendukung bilamana anak muda Indonesia ingin mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu dan mendapatkan juga pendapatan di luar negeri.

    Dia berpandangan hal itu tak menjadi masalah, karena juga di Indonesia ada budaya merantau. Akan tetapi, dia pun menyampaikan harapannya agar ilmu yang didapat bisa dikontribusikan bagi Tanah Air.

    “Tentu harapannya setelah bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar, ilmu yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Legislator Gerindra ini menegaskan banyak anak-anak muda dan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, tidak menolak atau bahkan menghambat anak-anak muda untuk bisa ke luar negeri. 

    Dilanjutkan Saras, sapaan akrabnya, mungkin tagar tersebut perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi #MerantauAjaDulu. Ini dia ungkapkan karena pernah mendengar dari Wakil Gubernur Terpilih Jawa Timur, Emil Dardak.

    “Yang di mana enggak masalah selama kita bisa mendapatkan ilmu dan berkontribusi pada saat nanti pulang lagi ke bangsa dan negara,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui dirinya belum membaca soal tagar #KaburAjaDulu. Akan tetapi, dia yakin mahasiswa yang belajar di luar negeri memiliki jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air yang tinggi.

    “Kekangenan orang Indonesia itu pasti, pulang kampung dan pasti kangen terhadap makanan dan suasana Indonesia dan kangen terhadap upaya yang untuk mengabdi terhadap masyarakat Indonesia,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

  • Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat

    Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melantik sejumlah Anggota MPR RI melalui mekanisme PAW di Kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-MPR)

    Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta tujuh anggota baru dilantik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029, untuk turut menjaga amanah dari rakyat.

    Dia mengatakan bahwa anggota PAW memiliki kewajiban yang sama dengan anggota lainnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas kedewanan dan turut aktif dalam pembahasan berbagai isu strategis yang tengah dihadapi bangsa.

    “Terhadap saudara-saudara sekalian yang baru saja mengucapkan sumpah tersebut, kami sampaikan selamat dan selamat menjalankan tugas,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (3) terkait pengucapan sumpah/janji Anggota MPR pengganti antarwaktu.

    Dia menjelaskan tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Kemudian mensosialisasikan empat pilar MPR, dan mengkaji sistem ketatanegaraan dan pelaksanaannya.

    Ia pun berharap agar anggota baru untuk menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas-tugas tersebut, baik di daerah pemilihannya maupun di tempat-tempat para anggota bertugas. Dengan dilantiknya anggota baru, dia berharap kinerja MPR tetap efektif dalam menjalankan tugas konstitusional, termasuk pengkajian sistem ketatanegaraan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

    Para anggota MPR RI yang dilantik yaitu Anisah Syakur mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II menggantikan H Faisol Riza yang mengundurkan diri.

    Kemudian Muhammad Hilman Mufidi mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur II menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf yang berhalangan tetap. Selain itu Muhammad Khozin mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur IV menggantikan Gufron Sirodj yang berhalangan tetap.

    Kemudian Jamal Mirdad mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah I menggantikan Sugiono yang mengundurkan diri. Lalu, Aziz Subekti mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah VI menggantikan Prasetyo Hadi yang mengundurkan diri.

    Selanjutnya Bimantoro Wiyono mewakili partai Fraksi Gerindra dari Dapil Jawa Timur VII menggantikan Mochamad Irfan Yusuf yang mengundurkan diri. Selain itu, Ibrahim mewakili fraksi Partai Demokrat dari Dapil Aceh I menggantikan Teuku Riefky Harsya yang mengundurkan diri.

    Sumber : Antara

  • Ketua MPR RI Maklumi Aksi Mahasiswa Bertajuk Indonesia Gelap, Ingatkan Baru Awal Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Ketua MPR RI Maklumi Aksi Mahasiswa Bertajuk Indonesia Gelap, Ingatkan Baru Awal Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani memaklumi adanya aksi mahasiswa yang bertajuk “Indonesia Gelap”. Sebab, menurut dia, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto baru awal berjalan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan kerap kali membuat masyarakat kaget.

    “Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2025, melansir Antara.

    Dia menilai, reaksi kekagetan itu tersebut juga muncul di internal birokrasi pemerintahan atas kebijakan baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Misalnya, lanjut Muzani, terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu,” ucap dia

    Menurut Muzani, akibat kekagetan itu, seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif di tengah masyarakat yang salah kaprah dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Prabowo.

    “Kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahamkan,” tutur dia.

     

    Aksi menolak efisiensi anggaran digelar oleh ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Timur, berujung ricuh. Ketegangan memuncak saat polisi menggunakan water canon untuk membubarkan massa. Saling serang antara mahasiswa melawan polisi pun tak ter…

  • Gerindra: Koalisi Permanen KIM Plus Itu Harapan Pak Prabowo

    Gerindra: Koalisi Permanen KIM Plus Itu Harapan Pak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyampaikan wacana menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan harapan dari Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

    Harapan ini, ujarnya, didasari dari sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain, yakni harus ada persatuan antara para elit partai.

    “Itu merupakan harapan dari Pak Prabowo. Bukan hanya sebagai presiden, tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Saras, sapaan akrabnya, berujar harapan Prabowo ini disampaikan dalam Rapimnas yang menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) dan acara HUT Gerindra ke-17.

    “Harapan dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa KIM Plus ini atau Koalisi Merah Putih ya Koalisi Indonesia Maju bisa menjadi koalisi permanen,” ujarnya.

    Menurutnya, harapan tersebut sah-sah saja disampaikan Prabowo lantaran memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan arahan. 

    “Dan itu adalah tanggung jawab beliau yang kami sambut dengan bahagia, dengan senang hati. Kalau memang itu bisa kita jalankan,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Saras juga menekankan soal check and balance atau keseimbangan dan saling kontrol antara lembaga-lembaga negara, meski banyaknya partai politik yang bergabung dalam pemerintahan.

    Dia kembali menegaskan, sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini berbeda, yakni menganut musyawarah mufakat. Artinya, harus ada konsensus.

    “Jadi kalau kita bicara check and balance DPR dengan yang namanya eksekutif itulah check and balance. Kami sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah untuk mengawasi apa yang sudah kami undang-undangkan terimplementasi dengan baik. Itu yang namanya check and balance yang ada di Indonesia. Bukan menganut oposisi seperti di luar negeri,” urainya.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan fungsi check and balance terhadap pemerintah tidak harus berasal dari partai politik.

    “Ya, memang check and balance itu kan tidak harus dari partai politik. [misalnya] pers, itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan pembeda. Seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung ini,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

  • Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 

    Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dimaksudkan dalam rangka menciptakan kontinuitas pembangunan.

    “Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia juga memandang gagasan koalisi permanen KIM Plus sebagai gagasan yang baik demi terciptanya stabilitas politik di tanah air.

    “Sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan,” ucapnya.

    Dia pun menilai gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus sebagai sesuatu yang lumrah sebab gagasan untuk melanggengkan kerja sama politik permanen muncul di tiap periode kepresidenan.

    “Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang,” tuturnya.

    Menurut dia, gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus tidak akan mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip berdemokrasi di tanah air sebab fungsi tersebut tidak hanya dipikul oleh partai politik.

    “Check and balances itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda masyarakat bersama-sama, dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa awalnya gagasan tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat acara silaturahmi KIM Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2).

    “Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan terkait implementasi gagasan koalisi permanen untuk KIM Plus sejauh ini belum digulirkan.

    “Sampai hari ini belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu,” kata Ketua MPR RI itu.

    Sumber : Antara

  • ‘Indonesia Gelap’ Cuma Buntut Rakyat Kagetan, Ketua MPR: Seringkali Reaksinya Berlebihan

    ‘Indonesia Gelap’ Cuma Buntut Rakyat Kagetan, Ketua MPR: Seringkali Reaksinya Berlebihan

    PIKIRAN RAKYAT – Aksi mahasiswa ‘Indonesia Gelap’ cuma buntut kekagetan rakyat yang seringkali disikapi berlebihan. Demikian respons Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Namun, ia mengaku maklum karena ini baru awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025, Muzani mengungkapkan tanggapannya atas kencangnya kritik publik terhadap 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih.

    Terutama, kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai semakin menyengsarakan rakyat kecil, melahirkan seruan dan berakhir jadi aksi demonstrasi punggawa kampus ke jalanan.

    Menurut Muzani, itu hanya bentuk kekagetan yang sebetulnya bukan hanya milik rakyat, melainkan muncul juga di internal birokrasi pemerintahan.

    “Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” kata Muzani.

    Ia mencontohkan dengan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu,” ucapnya.

    Lima Tuntutan Mahasiswa

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

    Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat; Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik; Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan; Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan; Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata. Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Alasan Prabowo Jadi Capres Lagi di 2029, Gerindra: Keberhasilan Pemerintah Taruhannya

    Alasan Prabowo Jadi Capres Lagi di 2029, Gerindra: Keberhasilan Pemerintah Taruhannya

    PIKIRAN RAKYAT – Terungkap alasan di balik pencalonan Presiden Prabowo Subianto menjadi capres pada Pilpres 2029. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap proses pengesahan Prabowo jadi capres di kontestasi berikutnya.

    Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025, Muzani mengungkap bahwa keputusan merupakan buah hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra. Alasannya, adalah untuk memberikan kepastian politik.

    “Jadi pengambilan keputusan agar Partai Gerinda dalam pemilihan umum Presiden 2029 mencalonkan Pak Prabowo dimaksudkan untuk memberi kepastian politik,” kata Muzani.

    Baginya, konsolidasi Partai Gerinda dalam lima tahun ini tidak hanya berkutat urusan kepartaian belaka. Namun Gerindra akan mengawal keberhasilan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

    “Karena mandat untuk dua kalinya sudah ada, dan seperti yang saudara ketahui, Bapak Prabowo juga menyatakan keberhasilan pemerintah yang beliau pimpin menjadi pertaruhan untuk periode kedua,” ucap dia.

    “Jadi ini (pencalonan kembali Prabowo pada Pilpres 2029) mandat sekaligus harapan agar keberhasilan menyertai pemerintahan,” katanya menambahkan.

    Dia pun menegaskan bahwa keputusan Partai Gerindra untuk kembali mencalonkan Presiden Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan hasil mandat kongres.

    “Kongres Partai Gerinda diselaraskan selama lima tahun sekali, atau Kongres Luar Biasa selama lima tahun sekali. Pengambilan keputusan penting di Partai Gerinda selalu dilakukan atas mandat kongres,” kata dia.

    Apakah KIM Plus Sepakat?

    Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra meresmikan pengusungan Prabowo Subianto sebagai Capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. Pengesahan ini termasuk ke dalam lima keputusan penting yang dihasilkan KLB pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu.

    Belum genap 4 bulan menjabat, Presiden RI Prabowo Subianto sudah disahkan sebagai capres usungan Gerindra. Namun, apakah Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ikut kehendak Gerindra?

    Kamis, 13 Februari 2025, Partai Gerindra mengadakan KLB di kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. KLB ini menghasilkan lima keputusan penting, salah satunya adalah penunjukan kembali Prabowo sebagai Capres.

    “Yang kelima, meminta Pak Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada Pilpres 2029. Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029,” ucap, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dikutip Sabtu, 15 Februari 2025.

    “Beliau (Prabowo) menjawab, ‘Insya Allah’ namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Muzani lagi.

    Dengan demikian, keputusan ini belum mencerminkan mufakat satu koalisi. Namun, sudah ada sejumlah partai yang pastikan bakal mendukung pengusungan Prabowo di Pilpres 2029, salah satunya Demokrat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rakyat Sering Kali Salah Paham Maksud Pemerintah, Khususnya Prabowo

    Rakyat Sering Kali Salah Paham Maksud Pemerintah, Khususnya Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi gencarnya kritik dan sikap kontra masyarakat pada pemerintahan RI belakangan ini. Ia menegaskan rakyat hanya sering salah paham terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. Ahmad Muzani mengungkapkan, 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih kerap disalahartikan oleh publik.

    Muzani menekankan bahwa semua kritik hingga aksi turun ke jalan para mahasiswa dengan tajuk ‘Indonesia Gelap’, hanyalah buntut dari kekagetan akan kebijakan awal-awal Prabowo. Hal itu diwajarkan Muzani.

    “Kekagetan itu sering menyebabkan respons yang kontraproduktif, bahkan sering kali salah memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo. Ini yang menyebabkan banyak kesalahpahaman,” ujar dia.

    Dia lantas melanjutkan, kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk kebaikan jangka panjang bagi rakyat meski saat ini belum terlihat demikian.

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat.

    “Sebagai respons, kami mendengar dan memperhatikan, tetapi pemerintah tetap berpegang pada rencana awal yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, yang telah diketahui oleh jutaan orang. Rencana tersebut memang ditujukan untuk masa depan Indonesia, termasuk untuk kita semua,” katanya.

    Sebelumnya, dalam pernyataan serupa, ia mengatakan bahwa kekagetan tersebut bukan hanya milik rakyat, melainkan muncul juga di antara pihak internal birokrasi.

    Ia mencontohkan dengan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/Lembaga, yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” kata Muzani.

    “Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu,” ujar dia menegaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KLB Gerindra Putuskan Prabowo Maju Lagi di 2029, Ahmad Muzani Tegaskan Hal Ini…

    KLB Gerindra Putuskan Prabowo Maju Lagi di 2029, Ahmad Muzani Tegaskan Hal Ini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra untuk kembali mencalonkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 dimaksudkan untuk memberikan kepastian politik.

    “Jadi pengambilan keputusan agar Partai Gerinda dalam pemilihan umum Presiden 2029 mencalonkan Pak Prabowo dimaksudkan untuk memberi kepastian politik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut, kata dia, agar konsolidasi yang dilakukan Partai Gerinda dalam lima tahun ini tidak hanya berkutat urusan kepartaian belaka, melainkan turut memastikan agar pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo saat ini berhasil.

    “Karena mandat untuk dua kalinya sudah ada, dan seperti yang saudara ketahui, Bapak Prabowo juga menyatakan keberhasilan pemerintah yang beliau pimpin menjadi pertaruhan untuk periode kedua,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi ini (pencalonan kembali Prabowo pada Pilpres 2029) mandat sekaligus harapan agar keberhasilan menyertai pemerintahan.”

    Dia pun menegaskan bahwa keputusan Partai Gerindra untuk kembali mencalonkan Presiden Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan hasil mandat kongres.

    “Kongres Partai Gerinda diselaraskan selama lima tahun sekali, atau Kongres Luar Biasa selama lima tahun sekali. Pengambilan keputusan penting di Partai Gerinda selalu dilakukan atas mandat kongres,” kata dia.

    Sebelumnya, Kamis (13/2), Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, memutuskan mendukung Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

  • Sekjen Gerindra Sebut Wacana Koalisi Permanen Bukan Hanya Era Prabowo: Gagasan Setiap Presiden – Halaman all

    Sekjen Gerindra Sebut Wacana Koalisi Permanen Bukan Hanya Era Prabowo: Gagasan Setiap Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan wacana pembentukan koalisi permanan bukan hanya era Presiden RI Prabowo Subianto saja. Akan tetapi, gagasan itu muncul setiap periode kepresidenan.

    “Gagasan untuk melanggengkan koalisi sebagai sebuah kerjasama politik permanen sebenarnya gagasan yang setiap periode kepresidenan itu diwacanakan, artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan wacana dan pemikiran itu mengemuka,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Muzani mengatakan gagasan koalisi permanen muncul karena keinginan adanya kerja sama politik yang lebih berjangka panjang.

    Karena itu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali menggulirkan gagasan tersebut.

    “Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, karena itu Presiden melontarkan ini tentu saja lontaran ini ditawarkan kepada koalisi termasuk kepada para ketua umum,” jelasnya.

    Namun begitu, Muzani menyerahkan keputusan wacana koalisi permanen itu kepada pimpinan partai politik (parpol). Namun sampai hari ini, belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif terkait wacana tersebut.

    “Sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan yang akan datang,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah rampung menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) sore.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama 5 jam dari pukul 13.00 WIB. Seusai pertemuan, kendaraan mereka pun keluar dari kediaman Prabowo satu per satu.

    Satu di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Seusai acara, Cak Imin membocorkan arahan dari Presiden Prabowo.

    Menurutnya, Prabowo ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin membuat koalisi permanen.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin seusai acara.

    Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan. Karenanya, Prabowo ingin adanya koalisi permanen.

    “Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Cak Imin menyebut koalisi permanen yang ingin dibentuk Prabowo tidak ada batasan waktu. Bisa saja, koalisi akan diteruskan hingga Pilpres 2029.

    “Ya sampai kapanpun namanya permanen,” pungkasnya.