Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Megawati Larang Kader Ikut Retret, Ahmad Muzani Pastikan Hubungan PDIP dengan Gerindra Tetap Terjalin Baik

    Megawati Larang Kader Ikut Retret, Ahmad Muzani Pastikan Hubungan PDIP dengan Gerindra Tetap Terjalin Baik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra dipastikan tetap terjalin baik, meski PDIP tidak sepnuhnya sejalan dengan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Penegasan itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia memastikan hubungan partainya dengan PDIP tetap baik meskipun Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjadi kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang.

    Menurut Muzani, pelarangan yang dikeluarkan Megawati tidak berpengaruh terhadap hubungan Gerindra dan PDIP. “Saya kira enggak (berpengaruh, red). Saya kira hubungannya baik,” kata Ahmad Muzani, Senin (24/2).

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati mengeluarkan surat berisi larangan bagi kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Akmil.

    Megawati mengeluarkan instruksi itu setelah KPK menetapkan Sekjen PDIP sebagai tersangka. Para kepala daerah dari PDIP pun tidak bisa mengikuti retret sejak hari pertama di Akmil, Magelang.

    Meskipun demikian, beberapa kader PDIP akhirnya mengikuti retret yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ialah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang datang pada hari keempat retret.

    Politikus PDIP itu menyebut ada beberapa pertimbangan sehingga dirinya tidak mengikuti retret sejak hari pertama.

    “Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini,” kata Pramono Anung. (fajar)

  • PDIP Buka Suara Soal Prabowo Maju di Pilpres 2029: Hubungan dengan Gerindra Tetap Erat! – Page 3

    PDIP Buka Suara Soal Prabowo Maju di Pilpres 2029: Hubungan dengan Gerindra Tetap Erat! – Page 3

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan secara resmi bahwa partainya akan mencalonkan Presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua pada Pemilu 2029. 

    Muzani menyampaikan hasil Kongres Luar Biasa Gerindra itu dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Muzani mengatakan, seluruh kader Gerindra meminta agar Prabowo dicalonkan kembali pada Pemilu 2029 untuk periode yang kedua sebagai presiden.

    “Seluruh kader partai Gerindra meminta agar partai Gerindra dalam pemilihan umum presiden 2029 yang akan datang kembali mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden RI periode kedua,” kata Muzani.

  • Cak Imin: IKA PMII Harus Konsisten Jaga Kebangsaan dan Toleransi

    Cak Imin: IKA PMII Harus Konsisten Jaga Kebangsaan dan Toleransi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) harus tetap konsisten dalam menjaga kebangsaan dan toleransi di Indonesia.

    “Saya berharap IKA PMII tetap konsisten berkontribusi dalam memperkokoh kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Cak Imin saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII IKA PMII di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Cak Imin berharap Munas VII IKA PMII yang berlangsung pada 21 Februari 2025, hingga 23 Februari 2025 berjalan lancar dan sukses, terutama dalam merumuskan agenda penting bagi organisasi dan bangsa.

    Ia juga mengapresiasi sumber daya manusia (SDM) alumni PMII yang telah menyebar di berbagai sektor kehidupan dan berkontribusi dalam perjalanan bangsa.

    Salah satu agenda utama dalam Munas VII IKA PMII adalah pemilihan ketua umum PB IKA PMII periode 2025-2030. Cak Imin berharap pemilihan ini menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi semakin maju dan relevan dalam pembangunan nasional.

    “Sebagai alumni PMII, saya bangga sekaligus berharap munas ini sukses. Inilah kami wahai Indonesia,” tandasnya.

    Munas VII IKA PMII resmi dibuka oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani. Dalam sambutannya, Muzani menekankan pentingnya keterlibatan alumni PMII dalam pembangunan nasional.

    “Pak Prabowo berharap alumni PMII bisa mengisi jabatan strategis di BUMN. Jika alumni PMII sejahtera, mereka pasti akan memikirkan umat, pondok pesantren, dan rumah tahfiz,” kata Muzani.

    Menurutnya, alumni PMII telah dididik untuk mencintai masyarakat dan memiliki peran strategis dalam berbagai bidang, baik politik maupun ekonomi.

    Selain Cak Imin dan Muzani, acara pembukaan Musyarawah Nasional (Munas) VII IKA PMII ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurizal, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PPA Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BP Haji Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum IKA PMII Ahmad Muqowan dan senior-senior PMII.

  • Ketum PKB harap Munas VII IKA PMII berlangsung lancar

    Ketum PKB harap Munas VII IKA PMII berlangsung lancar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar berharap Musyawarah Nasional (Munas) VII Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang digelar di Jakarta, Jumat ini hingga Minggu, 23 Februari 2025, berlangsung dengan lancar dan sukses.

    “Alhamdulillah, Musyawarah Nasional IKA PMII VII resmi digelar hari ini. Sebagai alumni PMII tentu saya bangga, sekaligus berharap munas kali ini berjalan lancar dan sukses,” kata Muhaimin, di Jakarta, Jumat.

    Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu menaruh harapan besar agar ke depannya seluruh alumni PMII konsisten berkontribusi dan mewarnai perjalanan bangsa.

    “Saya juga berharap IKA PMII konsisten berkontribusi dalam memperkokoh kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat. Selamat ber-Munas, inilah kami wahai Indonesia,” kata dia.

    Sementara itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani secara resmi membuka Munas IKA PMII VII yang dihadiri oleh seluruh pengurus IKA PMII semua tingkatan se-Indonesia. Ia meminta para alumni PMII untuk turut terlibat dalam proses pembangunan bangsa Indonesia.

    Salah satu agenda penting dalam Munas kali ini adalah pemilihan Ketua Umum PB IKA PMII untuk periode 2025-2030.

    Muzani berharap Munas VII IKA PMII dapat menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang konstruktif, serta memperkuat peran alumni PMII dalam pembangunan nasional dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR Minta Mendiktisaintek Baru Langsung Tancap Gas

    MPR Minta Mendiktisaintek Baru Langsung Tancap Gas

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Brian Yuliarto untuk segera melakukan penyesuaian diri di kementeriannya. Menurut Muzani, tidak ada waktu transisi lagi, tetapi mulai bekerja secara maksimal.

    “Terhadap menteri yang baru, kami harapkan segera menyesuaikan diri karena tidak ada lagi waktu untuk transisi dan penyesuaian-penyesuaian,” ujar Muzani di gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Muzani mengingatkan Kemendiktisaintek merupakan salah satu kementerian yang penting sehingga perlu kerja keras untuk memastikan perguruan tinggi lebih baik, kompetitif, dan berkualitas.

    “Secepatnya untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga penyelenggaran pendidikan tinggi kita bisa lebih baik lagi,” imbuh Muzani kepada Mendiktisaintek Brian Yuliarto.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tersebut mengaku tidak mengetahui alasan pasti Presiden Prabowo melakukan reshuffle terhadap Mendiktisaintek sebelumnya Satryo Soemantri Brodjonegoro. Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden Prabowo dengan tujuan memperbaiki kinerja kabinet.

    “Saya tidak tahu persis apa yang menyebabkan seseorang kemudian dirotasi dan diganti, apa yang menyebabkan seseorang itu dipilih kemudian diangkat menjadi pembantu dan menjadi menteri. Tetapi yang pasti seluruhnya adalah kewenangan presiden dan kami menghormati sepenuhnya atas semua ikhtiar dan upaya yang dilakukan oleh presiden,” jelas dia.

    “Yang pasti semua yang dilakukan oleh presiden adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja beliau,” pungkas Muzani menambahkan.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Brian Yuliarto menjadi mendiktisaintek, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Brian adalah Guru Besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia merupakan salah satu ilmuwan terkemuka di Indonesia yang berkontribusi besar dalam bidang nanoteknologi yang telah banyak melakukan penelitian dan inovasi yang berdampak luas.

  • Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa

    Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menyayangkan adanya pihak-pihak masyarakat yang mendorong untuk bisa ke luar negeri dengan tagar #KaburAjaDulu.

    Padahal, ujarnya, banyak yang mendukung bilamana anak muda Indonesia ingin mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu dan mendapatkan juga pendapatan di luar negeri.

    Dia berpandangan hal itu tak menjadi masalah, karena juga di Indonesia ada budaya merantau. Akan tetapi, dia pun menyampaikan harapannya agar ilmu yang didapat bisa dikontribusikan bagi Tanah Air.

    “Tentu harapannya setelah bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar, ilmu yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Legislator Gerindra ini menegaskan banyak anak-anak muda dan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, tidak menolak atau bahkan menghambat anak-anak muda untuk bisa ke luar negeri. 

    Dilanjutkan Saras, sapaan akrabnya, mungkin tagar tersebut perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi #MerantauAjaDulu. Ini dia ungkapkan karena pernah mendengar dari Wakil Gubernur Terpilih Jawa Timur, Emil Dardak.

    “Yang di mana enggak masalah selama kita bisa mendapatkan ilmu dan berkontribusi pada saat nanti pulang lagi ke bangsa dan negara,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui dirinya belum membaca soal tagar #KaburAjaDulu. Akan tetapi, dia yakin mahasiswa yang belajar di luar negeri memiliki jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air yang tinggi.

    “Kekangenan orang Indonesia itu pasti, pulang kampung dan pasti kangen terhadap makanan dan suasana Indonesia dan kangen terhadap upaya yang untuk mengabdi terhadap masyarakat Indonesia,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

  • Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat

    Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melantik sejumlah Anggota MPR RI melalui mekanisme PAW di Kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-MPR)

    Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta tujuh anggota baru dilantik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029, untuk turut menjaga amanah dari rakyat.

    Dia mengatakan bahwa anggota PAW memiliki kewajiban yang sama dengan anggota lainnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas kedewanan dan turut aktif dalam pembahasan berbagai isu strategis yang tengah dihadapi bangsa.

    “Terhadap saudara-saudara sekalian yang baru saja mengucapkan sumpah tersebut, kami sampaikan selamat dan selamat menjalankan tugas,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (3) terkait pengucapan sumpah/janji Anggota MPR pengganti antarwaktu.

    Dia menjelaskan tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Kemudian mensosialisasikan empat pilar MPR, dan mengkaji sistem ketatanegaraan dan pelaksanaannya.

    Ia pun berharap agar anggota baru untuk menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas-tugas tersebut, baik di daerah pemilihannya maupun di tempat-tempat para anggota bertugas. Dengan dilantiknya anggota baru, dia berharap kinerja MPR tetap efektif dalam menjalankan tugas konstitusional, termasuk pengkajian sistem ketatanegaraan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

    Para anggota MPR RI yang dilantik yaitu Anisah Syakur mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II menggantikan H Faisol Riza yang mengundurkan diri.

    Kemudian Muhammad Hilman Mufidi mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur II menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf yang berhalangan tetap. Selain itu Muhammad Khozin mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur IV menggantikan Gufron Sirodj yang berhalangan tetap.

    Kemudian Jamal Mirdad mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah I menggantikan Sugiono yang mengundurkan diri. Lalu, Aziz Subekti mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah VI menggantikan Prasetyo Hadi yang mengundurkan diri.

    Selanjutnya Bimantoro Wiyono mewakili partai Fraksi Gerindra dari Dapil Jawa Timur VII menggantikan Mochamad Irfan Yusuf yang mengundurkan diri. Selain itu, Ibrahim mewakili fraksi Partai Demokrat dari Dapil Aceh I menggantikan Teuku Riefky Harsya yang mengundurkan diri.

    Sumber : Antara

  • Ketua MPR RI Maklumi Aksi Mahasiswa Bertajuk Indonesia Gelap, Ingatkan Baru Awal Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Ketua MPR RI Maklumi Aksi Mahasiswa Bertajuk Indonesia Gelap, Ingatkan Baru Awal Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani memaklumi adanya aksi mahasiswa yang bertajuk “Indonesia Gelap”. Sebab, menurut dia, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto baru awal berjalan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan kerap kali membuat masyarakat kaget.

    “Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2025, melansir Antara.

    Dia menilai, reaksi kekagetan itu tersebut juga muncul di internal birokrasi pemerintahan atas kebijakan baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Misalnya, lanjut Muzani, terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu,” ucap dia

    Menurut Muzani, akibat kekagetan itu, seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif di tengah masyarakat yang salah kaprah dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Prabowo.

    “Kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahamkan,” tutur dia.

     

    Aksi menolak efisiensi anggaran digelar oleh ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Timur, berujung ricuh. Ketegangan memuncak saat polisi menggunakan water canon untuk membubarkan massa. Saling serang antara mahasiswa melawan polisi pun tak ter…

  • Gerindra: Koalisi Permanen KIM Plus Itu Harapan Pak Prabowo

    Gerindra: Koalisi Permanen KIM Plus Itu Harapan Pak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyampaikan wacana menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan harapan dari Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

    Harapan ini, ujarnya, didasari dari sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain, yakni harus ada persatuan antara para elit partai.

    “Itu merupakan harapan dari Pak Prabowo. Bukan hanya sebagai presiden, tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Saras, sapaan akrabnya, berujar harapan Prabowo ini disampaikan dalam Rapimnas yang menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) dan acara HUT Gerindra ke-17.

    “Harapan dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa KIM Plus ini atau Koalisi Merah Putih ya Koalisi Indonesia Maju bisa menjadi koalisi permanen,” ujarnya.

    Menurutnya, harapan tersebut sah-sah saja disampaikan Prabowo lantaran memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan arahan. 

    “Dan itu adalah tanggung jawab beliau yang kami sambut dengan bahagia, dengan senang hati. Kalau memang itu bisa kita jalankan,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Saras juga menekankan soal check and balance atau keseimbangan dan saling kontrol antara lembaga-lembaga negara, meski banyaknya partai politik yang bergabung dalam pemerintahan.

    Dia kembali menegaskan, sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini berbeda, yakni menganut musyawarah mufakat. Artinya, harus ada konsensus.

    “Jadi kalau kita bicara check and balance DPR dengan yang namanya eksekutif itulah check and balance. Kami sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah untuk mengawasi apa yang sudah kami undang-undangkan terimplementasi dengan baik. Itu yang namanya check and balance yang ada di Indonesia. Bukan menganut oposisi seperti di luar negeri,” urainya.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan fungsi check and balance terhadap pemerintah tidak harus berasal dari partai politik.

    “Ya, memang check and balance itu kan tidak harus dari partai politik. [misalnya] pers, itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan pembeda. Seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung ini,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

  • Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 

    Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dimaksudkan dalam rangka menciptakan kontinuitas pembangunan.

    “Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia juga memandang gagasan koalisi permanen KIM Plus sebagai gagasan yang baik demi terciptanya stabilitas politik di tanah air.

    “Sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan,” ucapnya.

    Dia pun menilai gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus sebagai sesuatu yang lumrah sebab gagasan untuk melanggengkan kerja sama politik permanen muncul di tiap periode kepresidenan.

    “Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang,” tuturnya.

    Menurut dia, gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus tidak akan mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip berdemokrasi di tanah air sebab fungsi tersebut tidak hanya dipikul oleh partai politik.

    “Check and balances itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda masyarakat bersama-sama, dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa awalnya gagasan tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat acara silaturahmi KIM Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2).

    “Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan terkait implementasi gagasan koalisi permanen untuk KIM Plus sejauh ini belum digulirkan.

    “Sampai hari ini belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu,” kata Ketua MPR RI itu.

    Sumber : Antara