Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Sekjen Gerindra Sebut Didit Anak Prabowo Nikmati Suasana Lebaran di Kediaman Megawati

    Sekjen Gerindra Sebut Didit Anak Prabowo Nikmati Suasana Lebaran di Kediaman Megawati

    loading…

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada media usai menghadiri halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Putra Presiden Prabowo Subianto , Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo alias Didit Hediprasetyo menghadiri halalbihalal di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Didit memiliki hubungan baik dengan Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani.

    “Didit sangat akrab dengan Ibu Puan dan keluarga Bu Puan di sini,” kata Muzani usai hadiri halalbihalal.

    Muzani menyebut, Didit amat menikmati suasana Lebaran di kediaman Megawati. “Jadi beliau menikmati suasana Lebaran ini,” tuturnya.

    Selama pertemuan, Muzani mengaku tak membicarakan topik yang berat, termasuk politik. “Nggak ada hal berat (diomongin), apalagi politik gak ada sama sekali,” terang Muzani usai hadiri halalbihalal.

    Saat disinggung terkait Megawati menitipkan pesan ke Prabowo, Muzani tak menjawab. Ia menegaskan bahwa suasana hari ini masih nuansa lebaran. “Ini lagi lebaran, lagi lebaran,” ujar Muzani sembari berjalan ke arah mobilnya.

    Ia pun menegaskan, Megawati juga tak melayangkan permintaan apa pun. “Nggak, nggak ada, permintaan pun nggak ada. Nggak ada, aman,” katanya.

    Sementara itu, elite PDIP Pramono Anung menyebut, Megawati senang menerima para tamu halalbihalal di kediamannya, termasuk Didit sebagai tamu undangan.

    “Ibu sehat, Ibu happy. Tadi ada Mas Didit juga, barusan datang kan Mas Didit,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (31/3/2025).

    Dalam pertemuan, Megawati ditemani putrinya Ketua DPR Puan Maharani. Juga cucunya yang anggota DPR Pinka Hapsari.

    (abd)

  • Lebaran ke Rumah Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Bahas Politik Nasional 31 Maret 2025

    Lebaran ke Rumah Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Bahas Politik Nasional 31 Maret 2025

    Lebaran ke Rumah Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Bahas Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai
    Gerindra
    , Ahmad Muzani, mengaku tak membahas masalah politi saat Lebaran di rumah Presiden ke-5 RI
    Megawati Soekarnoputri
    . 
    “Enggak ada hal berat apalagi politik, enggak ada sama sekali,” ujar Muzani saat ditemui awak media di depan rumah Megawati, Senin (31/3/2025).
    Muzani mengatakan, pertemuan hari ini murni untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dalam rangka Lebaran.
    Hal yang sama juga berlaku dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
    “Pertemuan dengan Bu Mega, Pak JK tidak ada pembicaraan politik sama sekali, pembicaraan tentang Lebaran, tentang suasana Lebaran dan ya Lebaran semuanya, makan-makan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin,” kata Muzani lagi.
    Setelah mengunjungi Megawati, Muzani berencana untuk mengunjungi Wapres ke-6 RI Try Sutrisno dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
    Terkait putra Presiden Prabowo Subianto,
    Didit Hadiprasetyo
    , yang juga bersilaturahmi ke Megawati, Muzani menyebut kedua keluarga memang akrab. 
    “Didit sangat akrab dengan Ibu Puan dan keluarga Bu Puan di sini,” kata Muzani.
    Bahkan, Didit disebutkan sangat menikmati suasana Lebaran di rumah Megawati.
    “Jadi, beliau menikmati suasana Lebaran ini,” lanjut Muzani.
    Muzani mengatakan, dirinya dan Didit sangat akrab dengan keluarga Megawati.
    “Ya kita semua akrab karena Lebaran,” kata dia.
    Hari ini, sejumlah pejabat negara dan kader Perjuangan terlihat bersilaturahmi ke Megawati Soekarnoputri.
    Mereka yang tiba antara lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Bang Doel.
    Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
    Sejumlah kader PDI Perjuangan yang lain juga sudah terlihat hadir di lokasi.
    Beberapa di antaranya adalah Juru Bicara PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto.
    Kemudian, terlihat juga Todung Mulya Lubis dan Maqdir Ismail. Kedua pengacara ini diketahui sering menjadi kuasa hukum PDI Perjuangan dalam beberapa kesempatan.
    Lalu, terlihat juga mantan anggota DPR RI Trimedya Panjaitan dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Idulfitri, Anak Prabowo dan Sekjen Gerindra Sambangi Rumah Megawati

    Idulfitri, Anak Prabowo dan Sekjen Gerindra Sambangi Rumah Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah tokoh penting mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pada Hari Raya Idulfitri 2025 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025). Mereka datang untuk melakukan halalbihalal dan menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut.

    Megawati sendiri tidak menggelar acara open house pada Idulfitri 2025 ini, melainkan merayakan Lebaran secara pribadi. 

    Selain kader-kader PDIP, beberapa menteri dari Kabinet Prabowo-Gibran serta tokoh politik lainnya turut hadir di kediaman Megawati. Di antara mereka, terdapat putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, serta Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Beberapa menteri kabinet Prabowo-Gibran yang juga menyambangi kediaman Megawati antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono.

    Selain itu, sejumlah kader PDIP yang turut hadir untuk halalbihalal di kediaman Megawati antara lain Bambang Pacul, Ahmad Basarah, Utut Adianto, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Samuel Wattimena, Ronny Talapessy, Trimedya Panjaitan, Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, hingga TB Hasanuddin. Terlihat pula Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Rano Karno.

  • Jajaran Kabinet Merah Putih Hadiri Open House Prabowo di Istana

    Jajaran Kabinet Merah Putih Hadiri Open House Prabowo di Istana

    loading…

    Jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025). Mereka silaturahmi dengan Presiden Prabowo dalam rangka Idulfitri 1446 Hijriah.

    Dari pantauan SindoNews, Prabowo tampak menyalami satu per satu pejabat hingga menteri yang hadir. Terlihat juga Prabowo ditemani oleh putra semata wayangnya Didit Hediprasetyo.

    Tampak tamu pertama yang disambut Prabowo yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan keluarga. Selanjutnya, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

    Selanjutnya, berturut-turut para menteri Kabinet Merah Putih termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Pada kesempatan itu, hadir juga Gubernur Jakarta Pramono Anung dan istri. “Mohon maaf lahir batin,” kata Pramono kepada awak media.

    Kemudian juga terlihat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan suami. Lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Tampak juga Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua MPR Ahmad Muzani, COO Danantara Pandu Sjahrir, Menko PMK Pratikno, Wamen Ekraf Irene Umar.

    Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Arsjad Rasyid, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan.

    (rca)

  • Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Sejumlah pejabat yang membayar zakatnya yakni, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasaruddin Umar.

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Prajurit TNI Aktif Bisa Duduki 14 Jabatan Sipil, Kapuspen TNI Ingatkan untuk Jaga Nama Baik TNI – Halaman all

    Prajurit TNI Aktif Bisa Duduki 14 Jabatan Sipil, Kapuspen TNI Ingatkan untuk Jaga Nama Baik TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Prajurit TNI aktif kini sudah bisa menduduki jabatan sipil di 14 kementerian dan lembaga setelah RUU TNI resmi disahkan menjadi UU TNI oleh DPR.

    Menanggapi hal tersebut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi pun memberikan peringatan kepada anggota TNI.

    Kristomei meminta agar para prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil tidak melakukan hal-hal yang membuat malu nama TNI.

    Karena selama mereka menduduki jabatan sipil, mereka juga masih tercatat sebagai anggota TNI aktif.

    “Jangan sampai bikin malu saja.”

    “Ngapain? Kita juga ingin walaupun dia bertugas di kementerian/lembaga, dia juga membawa nama TNI,” kata Kristomei dilansir Kompas TV, Rabu (26/3/2025).

    Kristomei juga menegaskan bahwa nama baik TNI harus bisa dipertanggungjawabkan.

    Terutama saat para prajurit TNI ini menduduki jabatan sipil.

    “Nama baik TNI harus bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan saat dia berdinas di kementerian/lembaga atau yang tadi membutuhkan,” 

    Seleksi Ketat dan Pembatasan Jabatan

    Dalam memenuhi jabatan sipil ini, Kristomei menuturkan sebelumnya terdapat proses seleksi oleh Mabes TNI.

    Nantinya Mabes TNI yang akan melakukan seleksi untuk menentukan prajurit yang layak menempati posisi yang diminta.

    “Kandidat tadi, kita serahkan kembali kepada kementerian/lembaga yang bersangkutan yang meminta tadi, silakan diasesmen sesuai kebutuhannya,” tutur Kristomei.

    Kristomei memastikan  bahwa revisi UU TNI bukan untuk memperluas kewenangan prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil, melainkan justru membatasi ruang lingkupnya.

    “Jadi, revisi UU TNI ini bukan memperluas kewenangan, tetapi justru membatasi,” jelasnya.

    Kristomei juga menekankan aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa perwira aktif yang menduduki jabatan sipil tetap berada dalam kendali dan sesuai dengan kepentingan nasional.
     
    Saat ini, dalam revisi UU TNI, prajurit aktif diperbolehkan menempati jabatan di 14 kementerian/lembaga. Sebelumnya, dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, prajurit hanya diizinkan menduduki jabatan di 10 kementerian/lembaga.

    “Setelah disahkan nanti, RUU TNI ini ada 14 lembaga, tambahannya yaitu BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Bakamla (Badan Keamanan Laut), serta Kejaksaan Agung,” ujar Kristomei.

    DPR: UU TNI Baru Bisa Disosialisasikan Setelah Diteken oleh Presiden

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan, pihaknya sejauh ini belum bisa melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru.

    Tak hanya sosialisasi, pihaknya juga hingga kini belum bisa mengunggah draft UU TNI yang baru tersebut di situs resmi DPR RI untuk bisa diakses publik.

    Kata Hasanuddin, hal itu bisa terjadi apabila draft UU TNI yang baru sudah disahkan atau diteken oleh pemerintah dalam hal ini Presiden RI dan dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

    “Ya begini biasanya itu diubah kalau sudah diundangkan, jadi nanti itu akan dikirim ke pemerintah, oleh pemerintah nanti diperiksa gitu, setelah itu kalau sudah seizin Presiden baru dimasukkan ke dalam lembaran negara, lalu dikasih nomer, ya, Undang-Undang nomor berapa tahun berapa gitu ya, setelah itu diundangkan,” kata Hasanuddin saat dihubungi awak media, Senin (24/3/2025).

    Setelah tahapan tersebut selesai, maka kata dia, UU TNI yang sudah diberi nomor tersebut disosialisasikan kepada publik.

    Selanjutnya kata purnawirawan TNI bintang dua tersebut, DPR RI mengunggah draft resmi UU TNI ke situs DPR RI.

    “Ketika diundangkan disosialisasikan nah baru DPR mengunggah ya diunggah itu, mengunggah ya itu biasanya,” kata dia.

    Dengan begitu kata Hasanuddin, hingga kini publik belum dapat mengakses draft Revisi UU TNI yang sudah disahkan pada, Kamis (20/3/2025) lalu tersebut.

    “Tidak boleh ada yang diunggah sebelum resmi diundangkan, kan itu pengumuman resmi dari pemerintah bukan dari DPR, itu ya,” kata dia.

    “Yang (resmi) dikeluarkan oleh Kemensesneg,” tandas Hasanuddin.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR) Ahmad Muzani meyakini kalau Presiden RI Prabowo Subianto akan menandatangani pengesahan Revisi Undang-Undang TNI menjadi UU yang baru disahkan oleh DPR RI, Kamis (20/3/2025).

    Meski begitu, Muzani belum dapat memastikan kapan Prabowo akan menekan beleid yang hingga kini pengesahannya masih mendapatkan penolakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa tersebut.

    “Saya kira iya (akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo). Saya tidak tahu (tanggalnya),” kata Muzani saat ditemui awak media di Kawasan Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Saat ditanyakan soal respons dirinya terhadap gelombang penolakan terhadap pengesahan UU TNI tersebut, menurut Muzani beragam kekhawatiran yang muncul di publik sejauh ini sudah dibantahkan, baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

    Termasuk kata Muzani, perihal adanya potensi hidupnya kembali Dwifungsi ABRI seperti di masa orde baru juga itu sudah dijelaskan tidak akan terjadi.

    “Ya karena ada kekhawatiran ada kekhawatiran militerisasi, dan kekhawatiran itu kan sudah dijawab dalam pengesahan Undang-Undang itu, bahwa apa yang dikhawatirkan adanya dominasi militer dalam kehidupan masyarakat sipil itu sudah cukup jelas tidak terjadi,” tutur dia.

    Atas hal itu, Sekjen DPP Partai Gerindra tersebut berharap agar setiap stakeholder dapat menerima keputusan yang sudah ditetapkan oleh DPR RI.

    “Undang-Undang itu sudah disahkan sehingga dari sisi mekanisme itu sudah menjadi Undang-Undang tentu saja pemahaman itu harus terus dilakukan oleh para stakeholders hingga kawan-kawan atau pihak-pihak yang masih berpandangan berbeda mungkin perlu mendapatkan penjelasan lebih komprehensif lagi,” beber dia.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra)

    Baca berita lainnya terkait Revisi UU TNI.

  • Gelombang Protes UU TNI, Pemerintah-DPR Bergeming

    Gelombang Protes UU TNI, Pemerintah-DPR Bergeming

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang protes pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berlanjut.

    Aksi protes terakhir kali dilakukan oleh para mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (24/3/2025). Ratusan massa menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi terkait pengesahan RUU TNI yang berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi.

    Dilansir dari Antara, aksi massa yang dikawal aparat kepolisian bermulai di titik kumpul di Jalan Basuki Rahmat menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

    Ratusan massa yang mengenakan baju hitam-hitam itu membawa sejumlah spanduk bertuliskan aspirasi yang disampaikan dalam aksi. Saat berjalan kaki, massa tersebut juga menyanyikan lagu yang viral.

    Setelah sampai tepat di depan Gedung Negara Grahadi, massa membentuk lingkaran dengan mobil komando di tengah yang membawa alat pengeras dan sejumlah ban bekas di atasnya.

    Selain itu, tampak sejumlah aparat kepolisian berjajar untuk berjaga di balik pembatas di depan Gedung Negara Grahadi.

    Gelombang protes juga sebelumnya digelar di Bandung, Jawa Barat yang digelar di Kantor DPRD Jawa Barat. Aksi protes tersebut pecah hingga akhirnya menimbulkan pengerusakan pada sejumlah fasilitas umum.

    Kantor Hana Bank di Jalan Ir. H. Juanda hangus terbakar pada saat aksi demonstrasi. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung tengah menyelidiki kasus perusakan yang diduga dilakukan oleh massa saat aksi unjuk rasa menolak RUU TNI di Gedung DPRD Jawa Barat.

    Tidak hanya itu, papan reklame juga menjadi sasaran pengerusakan oleh massa yang diduga peserta akhir demonstrasi penolakan RUU TNI.

    Aksi protes besar-besaran terhadap RUU TNI kali pertama digelar di depan Kantor DPR pada saat sidang paripurna pengesahan aturan tersebut.

    Demonstrasi penolakan RUU TNI yang dipadati mahasiswa telah melakukan pemblokiran Jalan Gatot Subroto di depan pintu gerbang DPR, Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 14.23 WIB, mahasiswa dari sejumlah universitas di Indonesia memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi.

    Pemblokiran itu kemudian telah mengakibatkan kemacetan di sepanjang Jalan Gatot Subroto di lokasi unjuk rasa.

    Pemerintah dan DPR Bergeming

    Menjelang sepekan pengesahan RUU TNI tersebut, gelombang aksi penolakan masih terus berlanjut di sejumlah daerah. Namun, pemerintah masih bergeming dengan hal tersebut.

    Namun, DPR dan pemerintah akan segera menyosialisasikan isi substansi dari RUU TNI yang baru kepada publik.

    Ketua DPR Puan Maharani mengatakan hal tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman UU TNI dan menyikapi penolakan yang terjadi di masyarakat. 

    “Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR dan pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu [UU TNI baru],” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (22/3/3035).

    Dia berharap dengan adanya sosialisasi itu publik dapat segera mengetahui dan memahami isiny, sehingga nantinya tidak ada kecurigaan ataupun kesalahpahaman mengenai UU TNI baru.

    Namun demikian, hingga sejauh ini cucu Proklamator RI ini belum bisa memberi jadwal yang pasti kapan sosialisasi itu akan dilakukan. Dia hanya menyebut akan dilakukan sesegera mungkin.

    “Insyaallah secepatnya,” kata Puan.

    Ketua MPR Ahmad Muzani meyakini Presiden Prabowo Subianto akan segera meneken keputusan presiden (Keppres) penetapan RUU TNI menjadi UU di tengah gelombang penolakan dari publik.

    “Saya kira iya [segera meneken Keppres]. [Namun] Saya tidak tahu [tanggal penekenan],” ujarnya di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Lebih lanjut, Sekjen Gerindra ini menekankan bahwa kekhawatiran masyarakat sipil terhadap RUU TNI sebenarnya tidak terjadi.

    Menurutnya, UU TNI baru justru menjelaskan apa yang boleh ditempati TNI aktif dan tidak, sehingga harus menanggalkan kedinasan aktifnya alias pensiun dari dunia militer.

    “Undang-Undang TNI justru membatasi tentang kiprah dan peran militer ketika mereka memasuki dunia sipil,” terang Muzani.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan TNI membuka diri untuk hadir dalam diskusi yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui DPR menjadi undang-undang.

    “Silakan, kami membuka diri jika ada undangan-undangan dalam diskusi-diskusi kecil,” ujar Kristomei ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (25/3/2025).

  • Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Dua pekan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto langsung menggelar silaturahmi bertajuk “Dari Daerah Untuk Indonesia” guna memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Siswanto dan rombongan diterima oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, di ruang kerja Ketua MPR RI.

    Dalam kesempatan itu, Muzani berpesan agar ADKASI mampu merangkul seluruh anggota lintas partai politik demi memperkuat komunikasi dan koordinasi di tingkat pusat maupun daerah.

    “ADKASI beranggotakan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia dari berbagai partai politik.

    Oleh karena itu, harus ada sinergi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak agar organisasi ini berjalan efektif,” ujar Ahmad Muzani belum lama ini.

    Sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid dengan lembaga-lembaga negara, termasuk MPR, DPR, kementerian, hingga Presiden.

    “Tunaikan amanat dengan baik dan pastikan komunikasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat tetap terjalin,” tambahnya.

    Selain bertemu Ketua MPR RI, Siswanto dan rombongan juga melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Sadzily, Menteri Kependudukan sekaligus Kepala BKKBN Wihaji, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Siswanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ADKASI dalam Musyawarah Nasional yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada akhir Februari lalu.

    Organisasi ini menaungi 17.500 pimpinan dan anggota DPRD dari 415 kabupaten di seluruh Indonesia.

    Dalam kepemimpinannya, Siswanto menegaskan komitmennya untuk mendukung empat program utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami mendukung penuh empat program utama Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah,” ujar Siswanto.

  • Timeline Arus Mudik Lebaran 2025, Operasi Ketupat Digelar Mulai 23 Maret – Halaman all

    Timeline Arus Mudik Lebaran 2025, Operasi Ketupat Digelar Mulai 23 Maret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jelang puncak arus mudik Lebaran 2025, Polri menggelar Operasi Ketupat yang dimulai pada Minggu (23/3/2025).

    Adapun tema yang diusung dalam Operasi Ketupat 2025, adalah “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”.

    Melalui tema tersebut, bukan hanya menekankan pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga keamanan rumah-rumah yang ditinggalkan pemudik.

    Diketahui, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 27-28 Maret dan arus balik pada 5-6 April 2025.

    Hal tersebut, disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigadir Jenderal Polisi (BJP) Trunoyudo Wisnu Andiko, 

    “Operasi Ketupat 2025 dimulai pada 23 Maret hingga 8 April. Harapannya, bersama-sama kita dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri,” katanya, Rabu (19/3/2025), dilansir situs resmi Polri.

    Timeline Arus Mudik 2025

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, memaparkan timeline arus mudik Lebaran 2025.

    Kakorlantas Polri memperkirakan, pergerakan arus mudik dimulai pekan depan. Hal itu, menyusul adanya kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Awalnya, ia mengatakan, operasi ketupat untuk wilayah Jawa, Lampung dan Bali akan dimulai Minggu, 23 Maret 2025.

    “Karena ada kebijakan pemerintah yang mengawali lebih awal sudah membuat kebijakan tentang WFA di timeline, maka dari itu diperkirakan nanti para pemudik itu akan terurai dari awal.”

    “Sehingga Mabes Polri melaksanakan operasi ketupat mulai tanggal 23 Maret sampai tanggal 8 April khusus Jawa, Lampung Bali, yang lainnya tetap tanggal 26 Maret,” jelas Kakorlantas, Jumat (14/3/2025).

    Sebelumnya, kebijakan WFA telah diumumkan pemerintah bisa dilakukan bagi ASN sejak 24 Maret hingga 27 Maret. 

    Oleh karena itu, Kakorlantas memprediksi, pergerakan arus mudik bakal dimulai sejak 19 Maret 2025.

    “Dimungkinkan tanggal 22, 21 tanggal 20 dan 19 ini sudah mulai masyarakat bergerak mengawali untuk berangkat mudik,” imbuh Agus.

    Meski demikian, ia belum bisa memastikan, apakah kebiasaan mudik H-3 Lebaran akan terjadi setelah adanya kebijakan WFA. 

    “Apakah nanti pada saat arus mudiknya itu H-3 sesuai dengan kebiasaan, ini belum tentu, nanti kita akan lihat traffic counting ketika kita lihat baik itu di jalan nasional maupun jalan tol,” jelasnya. 

    Kakorlantas menyampaikan, kebijakan WFA bisa membantu mengurai pemudik untuk berangkat lebih dulu.

    Di sisi lain, Agus menegaskan, Mabes Polri dan semua stakeholder siap untuk melaksanakan operasi ketupat tanggal 23 Maret hingga 8 April untuk Jawa, Lampung, Bali.

    Sementara itu, tanggal 26 sampai 8 April di luar Jawa, Lampung dan Bali.

    Pengamanan Mudik 2025

    Terkait pengamanan mudik Lebaran, Kepolisian telah melakukan kesiapan pengamanan mudik 2025. 

    Pihak kepolisian menerjunkan 164.298 personel gabungan dalam Operasi Ketupat mudik lebaran 2025 yang diarahkan untuk mengamankan sejumlah jalur hingga objek wisata.

    Dalam Operasi Ketupat, terdapat 164.298 personel gabungan. Di mana terdapat 2.835 Posko yang terdiri dari 1.738 Pos Pengamanan, 788 Pos Pelayanan, dan 309 Pos Terpadu. 

    Berdasarkan catatan, terdapat 126.736 Objek Pengamanan. Mulai dari masjid lokasi sholat Idul Fitri, pusat-pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga objek wisata.

    “Kemudian tentunya dalam rangka mengantisipasi dan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kepadatan (lalu lintas), tentu kita akan melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas,” kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Jawa Timur, Kamis (20/03/25).

    Pelaksanaan Contraflow hingga Sistem One Way

    Jelang mudik Lebaran, akan diterapkan rekayasa lalin contraflow hingga sistem one way.

    Contraflow dan one way ini, akan bergantung pada peningkatan rasio kendaraan.

    Saat rasio kendaraan setiap jam sudah mencapai 6.200 kendaraan, one way nasional akan diterapkan. One way akan diterapkan kembali dari Km 70 hingga Km 414.

    MUDIK GRATIS 2025 – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani melepas sekitar 15 bus pemudik dari Jakarta dan sekitarnya ke beberapa daerah asal di Provinsi Lampung. Kegiatan pelepasan dimulai di area Parkir Timur Senayan, Jakarta, pada Jumat (21/3/2025). (dok. MPR RI)

    Jadwal Contraflow dan One Way Saat Mudik Lebaran 2025 di Tol Trans Jawa

    Kepala Korlantas Polri mengatakan, rekayasa lalu lintas dirancang untuk memastikan perjalanan yang lebih lancar dan aman bagi masyarakat.

    “Menghadapi lebaran tahun ini, kami bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyusun langkah-langkah strategis guna memastikan arus mudik berlangsung lancar, aman, dan nyaman,” kata Irjen Agus Suryonugroho, Sabtu (22/3/2025).

    Contraflow akan diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek Km 40 sampai Km 70. 

    Contraflow di jalur ini untuk periode pertama, akan diberlakukan mulai Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

    Pada periode kedua, diberlakukan mulai Senin 31 Maret 2025 pukul 13.00-18.00 WIB dan Selasa 1 April 2025 pukul 11.00-18.00 WIB. 

    Kemudian, skema One Way akan diberlakukan di Km 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang (Gerbang Tol Kalikangkung).

    Skema One Way di dua jalur ini, diberlakukan pada Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

    “Bila terjadi puncak arus mudik, biasanya H-3 Idulfitri. Itu akan kami lakukan one way, namanya one way nasional. Itu akan kami lakukan,” kata Irjen Agus.

    “Termasuk juga pada saat nanti arus balik. Jadi H-3 atau H-2, nanti akan kami umumkan ketika terjadi bangkitan arus, kami akan lakukan one way arus balik,” imbuhnya.

    Lalu, skema Ganjil Genap di Km 47 Jakarta-Cikampek sampai Km 414 Tol Semarang-Batang dan Km 31 sampai Km 98 Tol Tangerang-Merak berlaku sejak Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

    Kemudian, penutupan dan normalisasi One Way yaitu penutupan jalur masuk dan pembersihan jalur dari Km 414 Tol Semarang-Batang sampai Km 70 Tol Jakarta-Cikampek pada 27 Maret 2025 pukul 12.00-14.00 WIB. 

    Selanjutnya, normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk di rute yang sama pada 30 Maret 2025 pukul 00.00-02.00 WIB.

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reynas Abdila)

  • Pungli Ormas Ganggu Dunia Usaha, Prabowo Minta Tindak Tegas!

    Pungli Ormas Ganggu Dunia Usaha, Prabowo Minta Tindak Tegas!

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyoroti fenomena sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang meminta pungutan liar (pungli) menjelang Lebaran 2025, termasuk di wilayah industri.  Karena itu, kata Muzani, Presiden Prabowo Subianto meminta agar ormas-ormas tersebut ditertibkan, sehingga tidak menggangu iklan usaha di Indonesia.

    “Menjelang Lebaran ini, berbagai macam kelompok masyarakat atas nama apa pun kemudian melakukan upaya untuk pungutan-pungutan di luar pungutan resmi, karena itu bisa menjadi problem bagi dunia usaha kita, termasuk dunia investasi kita,” ujar Muzani seusai melepas 15 bus mudik gratis ke Provinsi Lampung di Parkiran Timur Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Muzani mengatakan, Prabowo menginginkan agar praktik pungli hilang. Karena itu, siapa pun yang melakukan pungli harus ditertibkan dan ditindak tegas.

    “Yang dilakukan Pak Presiden Prabowo diharapkannya dalam melakukan penertiban atas itu semua, sehingga pungutan atas nama apa pun adalah resmi, kalau ada sumbangan, sumbangan resmi,” ujar Muzani.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan TNI, Polri hingga kejaksaan untuk memberantas ormas yang melakukan pungli, termasuk di kawasan industri.

    Perintah Prabowo itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Ia memastikan pemerintah akan bertindak tegas terkait pungli yang dilakukan ormas.

    “Pokoknya harus tertib,” tegasnya.

    Atas perintah Presiden Prabowo, Polri berjanji akan menindak tegas ormas yang melakukan pemalakan terhadap pelaku usaha. Pasalnya, banyak oknum ormas yang meminta pungli berkedok THR jelang Lebaran.