Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Menteri Hukum Ungkap Jumlah Calon Penerima Amnesti dari Prabowo Semakin Sedikit, Ini Alasannya

    Menteri Hukum Ungkap Jumlah Calon Penerima Amnesti dari Prabowo Semakin Sedikit, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkap bahwa terpidana narkotika calon penerima amnesti Presiden semakin mengerucut. Jumlahnya semakin mengecil hingga sekitar 700 orang. 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, terpidana yang berpeluang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto awalnya berjumlah 100.000 orang. Kemudian, jumlah itu turun ke 44.000 orang dan turun lagi ke 19.000 orang. 

    Supratman menyebut jumlah itu semakin sedikit lantaran jumlah terpidana klaster narkotika yang berpeluang mendapatkan amnesti turut mengecil. Dia menyebut hanya sekitar 700 orang yang dikategorikan sebagai murni pengguna sehingga memenuhi syarat berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (MA).

    “Tapi ini baru, belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). 

    Supratman mengaku bahwa pemerintah awalnya menduga calon penerima amnesti akan banyak berasal dari pengguna narkoba. Namun, seiring dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh kementeriannya serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyakaratan (Imipas), jumlahnya justru semakin mengecil ke 700 orang. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa kementeriannya hanya menerima data dari Kementerian Imipas, sebagai lembaga yang mengelola warga binaan. 

    Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bakal mengusulkan sebanyak 44.000 orang narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden. Calon penerima amnesti akan melalui tahap asesmen dari Kementerian Imipas sebelum diusulkan kepada Presiden Prabowo. 

    Pertimbangan pemberian amnesti itu berdasarkan faktor kapasitas di lembaga pemasyarakatan, pertimbangan kemanusiaan serta bagi sejumlah narapidana yang sakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS maupun gangguan kejiwaan. 

    Beberapa terpidana yang berpeluang mendapatkan amnesti adalah yang dijatuhi pidana atas kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kasus penghinaan Kepala Negara, serta kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata. 

  • Dasco Sebut Ada Investor dari Qatar akan Investasi ke Danantara – Halaman all

    Dasco Sebut Ada Investor dari Qatar akan Investasi ke Danantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, akan ada investor asing yang akan menyuntikkan dana ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beberapa waktu mendatang.

    Salah satunya disebutkan oleh Dasco, yakni investor dari negara bagian Timur Tengah, Qatar.

    “Kalau investor ada beberapa yang saya dengar dari Qatar dan dari macam-macam dan terutama mereka akan masuk di Danantara,” kata Dasco saat ditemui di Kediaman Dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Hanya saja saat ditanyakan perihal bidang investasi yang akan masuk tersebut, Dasco belum dapat bicara lebih jauh.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku, baru mendengar adanya kabar investor asing akan masuk.

    “Saya juga nggak tau, saya baru dengar kabar aja ya,” kata Dasco.

    Kemudian, saat disinggung soal nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk peran dari investor, Dasco enggan berbicara.

    Menurut dia, perihal dengan perkembangan proyek pembangunan IKN itu ada pada kewenangan pemerintah pusat.

    “Saya belum tahu karena itu kan urusan eksekutif ya nanti mungkin kabarnya dari eksekutif,” tandas dia.

  • Nasib RUU Polri akan Ditentukan Saat DPR Masuk Masa Sidang?

    Nasib RUU Polri akan Ditentukan Saat DPR Masuk Masa Sidang?

    Nasib RUU Polri akan Ditentukan Saat DPR Masuk Masa Sidang?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua
    DPR
    Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (RUU
    Polri
    ).
    Ia hanya menyampaikan, DPR pada masa sidang berikutnya akan memutuskan undang-undang mana saja yang akan dibahas. Namun, ia tak mengungkapkan lebih detail terkait dibahas atau tidaknya
    RUU Polri
    .
    “Kita akan memasuki masa sidang, nanti kita akan putuskan beberapa hal mengenai beberapa UU yang pada saat ini dibahas,” ujar Dasco di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    DPR sendiri saat ini tengah memasuki masa reses sejak 26 Maret hingga 16 April 2025.
    Pimpinan DPR disebut Dasco akan berkoordinasi dengan delapan ketua fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut.
    Sedangkan sebelum masa reses kemarin, mereka sudah sepakat bahwa akan ada formulasi baru terkait pembahasan undang-undang di DPR. Namun sekali lagi, ia tak menjelaskan lebih detail terkait nasib RUU Polri.
    “Kita sudah sepakat kemarin sebelum reses ada beberapa kebijakan atau formulasi baru tentang pembahasan UU di DPR. Apakah itu nanti, tunggu saja,” ujar Dasco.
    Adapun RUU Polri sendiri sudah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, pada Selasa (28/5/2024). Dalam rapat paripurna tersebut hanya dijelaskan satu poin revisi, yakni soal batas usia pensiun yang dapat diperpanjang menjadi paling lama dua tahun.
    Namun, Komisi III DPR telah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai RUU Polri.
    Mereka masih fokus pada pembahasan revisi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “Saya sampai hari ini di Komisi III belum ada (bahas RUU Polri). Kita masih fokus di KUHAP,” ujar anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan, Senin (24/3/2025).
    Diketahui, RUU Polri mendapatkan penolakan dari publik karena dianggap memuat perubahan pasal-pasal yang bermasalah.
    RUU Polri disebut akan menambah kewenangan Polri untuk menindak, memblokir, memutus, dan memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.
    Revisi tersebut juga diduga akan mengatur kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Polri.
    Ketua DPR Puan Maharani pun menegaskan bahwa draf RUU Polri yang beredar saat ini adalah dokumen tidak resmi.
    “Jadi kalau sudah ada DIM yang beredar, itu bukan DIM resmi. Itu kami tegaskan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (25/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY akui belum tahu rencana pertemuan Prabowo-SBY-Megawati

    AHY akui belum tahu rencana pertemuan Prabowo-SBY-Megawati

    Saya rasa adem ya, semua para pemimpin kita kalau bisa terus menjalin hubungan yang baik, terutama di hari bahagia seperti lebaran ini. Saya rasa akan memberikan energi positif untuk semua, untuk bangsa kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengakui dirinya belum mengetahui rencana pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    “Belum, belum tahu saya,” kata AHY saat ditemui setelah menghadiri acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu.

    Namun, dia memastikan bahwa sang ayah, SBY, sendiri telah bertemu dengan Prabowo saat menghadiri open house atau gelar griya di Istana Merdeka dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah (31/3).

    “Yang jelas,.Pak SBY dan Pak Prabowo sempat bersilaturahim di hari pertama lebaran setelah salat ied, open house di Istana,” ucapnya.

    Dia memandang bahwa pertemuan para pemimpin bangsa sedianya dapat membawa kesejukan di tengah masyarakat.

    “Saya rasa adem ya, semua para pemimpin kita kalau bisa terus menjalin hubungan yang baik, terutama di hari bahagia seperti lebaran ini. Saya rasa akan memberikan energi positif untuk semua, untuk bangsa kita,” ujarnya.

    Adapun terkait pembicaraan dalam open house yang dihadirinya di rumah dinas Ahmad Muzani itu, dia menyebut tak lebih sebagai bentuk silaturahmi memperingati Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    “Silaturahmi, tentunya kami semua sama-sama ingin mensyukuri Idul Fitri tahun ini yang kita harapkan bawa keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.

    AHY mengatakan bahwa pembicaraan santai tersebut dilakukan di tengah selingan menyantap jamuan makan yang dihidangkan oleh tuan rumah kepada para tamu.

    Dia pun berharap bangsa Indonesia dapat terus bersatu dengan semangat baik guna menghadapi beragam tantangan di masa depan.

    “Sebagai bangsa tentu ada tantangan, tapi teruslah kita bersatu dalam energi positif dan prasangka yang baik untuk bangsanya sendiri, dan berikan kesempatan bagi pemimpin dan pemerintah baik pusat dan daerah untuk bekerja sebaik mungkin, walaupun ada keterbatasan,” katanya.

    Dia lantas melanjutkan, “Itulah kebersamaan kita sebagai bangsa, kritik yang membangun itu diharap bisa membawa kita menjadi lebih baik.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 700 Narapidana Narkoba Lolos Proses Verifikasi Amnesti

    700 Narapidana Narkoba Lolos Proses Verifikasi Amnesti

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan sekitar 700 narapidana kasus narkoba telah lolos proses verifikasi untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah.

    Menurut Supratman, para narapidana tersebut dikategorikan sebagai pengguna narkoba dan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

    “Yang terakhir saya dapatkan data dari direktur pidana, yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna,” ungkap Supratman usai menghadiri gelar griya atau open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di Jakarta, Rabu (2/4/2025), dilansir dari Antara.

    Dia menjelaskan 700 narapidana narkoba tersebut merupakan bagian dari total 19.000 narapidana dari berbagai kategori yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima amnesti. Ia juga mengungkapkan bahwa angka keseluruhan penerima amnesti mengalami penyusutan setelah melalui tahap verifikasi.

    “Data terakhir itu dari 100.000 kemudian turun ke 44.000 karena kami juga verifikasi.Kemudian turun lagi ke 19.000,” ucapnya.

    Namun, ia menekankan bahwa jumlah akhir penerima amnesti ini masih bisa berubah karena proses verifikasi masih berlangsung di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

    “Belum angka final ya. Masih bisa bertambah atau berkurang,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa dari hasil verifikasi dan asesmen awal, sebanyak 19.337 narapidana telah memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti.

    “Dari hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi,” kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Sebelum melalui tahapan verifikasi, awalnya amnesti direncanakan diberikan kepada 44.495 narapidana.

    Amnesti ini diberikan kepada narapidana yang termasuk dalam beberapa kategori, seperti pengguna narkotika, serta mereka yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Selain itu, narapidana dengan kondisi khusus juga menjadi pertimbangan dalam pemberian amnesti ini, termasuk mereka yang menderita penyakit kronis, HIV/AIDS, mengalami gangguan jiwa, lansia di atas 70 tahun, penyandang disabilitas intelektual, memiliki keterbelakangan mental, ibu hamil, serta perempuan yang memiliki anak di bawah usia tiga tahun.

  • AHY koordinasi dengan stakeholders pastikan arus balik berjalan baik

    AHY koordinasi dengan stakeholders pastikan arus balik berjalan baik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya berkoodinasi dengan pemangku kementerian terkait (stakeholders) untuk memastikan arus balik Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah berjalan dengan baik.

    “Insyaallah seluruh jajaran, seluruh bagian, termasuk Kemenhub (Kementerian Perhubungan) yang ada di dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) yang mempersiapkan infrastrukturnya, termasuk tentunya kerja sama kami dengan Korlantas (Korps Lalu Lintas) dan semua stakeholders untuk meyakinkan arus balik berjalan dengan baik,” kata AHY.

    Hal itu disampaikannya setelah menghadiri acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu.

    Dia pun menilai penyelenggaraan mudik Lebaran 2025 berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Untuk itu, pihaknya merasa perlu mengambil langkah antisipasi arus balik mudik.

    “Tentunya kami terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan puncaknya di 6-7 April,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan siap menjalankan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengawal jalannya Angkutan Lebaran 2025, sehingga masyarakat dapat mudik dengan selamat, aman, dan lancar.

    Pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran antara lain 30.451 unit bus, 772 kapal laut, 404 unit pesawat, serta 2.550 unit kereta api.

    Selain itu, telah dilakukan pula uji kelaikan atau ramp-check untuk memastikan semua armada dalam kondisi laik jalan dan aman dioperasikan.

    Bersamaan dengan itu, koordinasi lintas sektoral juga terus dilakukan. Kemenhub telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait mulai dari lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha transportasi.

    “Kami mengoptimalkan Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) dan Posko Pusat Angkutan Lebaran yang beroperasi 24 jam setiap hari untuk memantau pergerakan semua moda transportasi,” kata Menhub di Jakarta, Minggu (23/3).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Didit Kunjungi Megawati dan Jokowi untuk Sampaikan Pesan Prabowo

    Didit Kunjungi Megawati dan Jokowi untuk Sampaikan Pesan Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Kunjungan Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo ke mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) saat Lebaran 2025, untuk silaturahmi dan menyampaikan pesan ayahnya Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons soal safari halalbihalal Didit Prabowo ke para mantan presiden RI pada hari pertama Idulfitri 1446 Hijriah, Senin (31/3/2025).

    “Silaturahmi dalam Hari Raya Idulfitri itu kan biasa,” ujar Dasco seusai menghadiri open house Ketua MPR Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2025).

    Dasco menuturkan kunjungan Didit Prabowo ke rumah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat dan kediaman Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo, Jawa Tengah bagian dari silaturahmi Idulfitri. Dia mengakui Didit menyampaikan pesan Prabowo dalam halalbihalal silaturahmi tersebut.

    “Bahwa kemudian Mas Didit sudah ke Bu Mega, sudah ke Pak Jokowi nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idulfitri dan juga kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara sendiri,” bener Dasco.

    Sebelumnya, Didit Prabowo sempat membagikan momen halalbihalal Lebaran 2025 bersama presiden RI sebelum Prabowo. Didit menemui Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jokowi.

  • Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah

    Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah

    Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jawa Barat
    (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    menyentil aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar yang kurang memiliki spirit
    bela negara
    .
    Menurutnya, jiwa bela negara yang dimiliki ASN zaman dulu dan sekarang berbeda, sehingga mereka akan dilatih oleh
    TNI dan Polri
    .
    “Urgensinya, pertama di kalangan ASN sendiri spirit bela negaranya rendah. Karena beda ya, spirit ASN zaman dulu dengan ASN yang sekarang,” ujar Dedi di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Kalau ASN zaman dulu kan ada proses tahapan yang dilakukan, agak lama ya dari honorer segala macam. Sekarang kan banyak yang kemudian jadi ASN,” sambungnya.
    Dedi mengatakan, melihat kondisi tersebut, dirinya akan menggelar pelatihan bela negara bagi ASN di Jabar.
    Dia menyebut, pemahaman ASN terhadap negara terlalu rendah saat ini.
    “Sekarang di kalangan ASN saja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara secara utuh relatif sangat rendah. ASN lho, coba lihat. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini. Sehingga diperlukan upaya-upaya luar biasa oleh gubernur untuk membangun kesadaran itu,” ujar Dedi.
    Kemudian, Dedi menjelaskan ada dua macam bela negara, yakni formal dan kultural.
    Untuk bela negara formal, bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan semi militer.
    Sedangkan untuk bela negara kultural, Dedi mencontohkan bagaimana mereka menjaga kekayaan alam yang Indonesia miliki.
    “Kultural, apa yang saya lakukan hari ini, gunung enggak boleh tebasin, sungai-sungai harus dikeruk. Di bantaran sungai enggak boleh ada bangunan, ruang sawah harus dibuka dan pepohonan harus ditanam. Itu bela negara kultural yang sesungguhnya karena negara kita itu hutan, gunung, sawah, lautan,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bakal diikutsertakan dalam pembekalan bela negara.
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bakal melibatkan TNI dan Polri sebagai instruktur atau pemateri dalam kegiatan belajar negara nantinya.
    Dikatakan Dedi, ASN Pemprov Jabar harus memiliki komitmen dalam melayani masyarakat, seperti yang dilakukan para anggota TNI-Polri.
    “Belajarlah pada tentara dan Polisi. Mereka ketika ditugaskan oleh atasannya selalu siap,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari
    Tribun Jabar
    , Sabtu (29/3/2025).
    Rencananya pada Juni 2025 ASN Pemprov Jabar akan mulai diberikan pembekalan bela negara.
    Dedi belum secara spesifik, apakah hanya berlaku untuk kepala OPD atau seluruh pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Didit Prabowo Silaturahmi ke Megawati saat Lebaran, PAN Nilai Aksi Didit Teduhkan Dinamika Politik – Halaman all

    Didit Prabowo Silaturahmi ke Megawati saat Lebaran, PAN Nilai Aksi Didit Teduhkan Dinamika Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno turut menanggapi soal langkah Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo yang bersilaturahmi dengan mantan presiden RI sebelumnya saat momen lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

    Diketahui salah satu tokoh yang dikunjungi Didit untuk bersilaturahmi di momen lebaran adalah Megawati Soekarnoputri.

    Menurut Eddy, inisiatif Didit untuk bertemu Ketum PDIP itu menunjukkan bahwa diatas perbedaan dinamika politik, masih ada yang bisa mempersatukan, yakni Merah-Putih.

    “Inisiatif Mas Didit bertemu Bu Mega menunjukkan bahwa di atas perbedaan dan dinamika politik, pada akhirnya yang menyatukan semua adalah Merah Putih.”

    “Momentumnya juga tepat di hari Lebaran untuk meneduhkan dinamika politik sekaligus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan,” kata Eddy dilansir Kompas.com, Rabu (2/4/2025).

    Lebih lanjut Eddy pun mengungkap komitmen Presiden Prabowo untuk merangkul berbagai komponen bangsa dalam usaha mencapai target pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Karena sebenarnya dalam membangun negara tak mengenal adanya perbedaan antara koalisi dan oposisi.

    Sebagaimana diketahui, PDI-P merupakan partai yang tidak termasuk dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pendukung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “Jadi, bukan soal koalisi atau oposisi, tapi bentuk saling mendukung dalam kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan on the track untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” terang Eddy.

    Eddy menambahkan, dengan situasi politik yang stabil maka nantinya akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

    Eddy pun kembali mengapresiasi Didit karena bisa diterima oleh semua pihak sebagai representasi yang melampaui perbedaan-perbedaan politik.

    “Kalau situasi politiknya stabil, demokrasi berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi terus naik, maka pada akhirnya rakyat yang diuntungkan dengan kesejahteraan yang semoga terus meningkat,” jelas Eddy.

    Megawati Titipkan Salam Lebaran untuk Presiden Prabowo Lewat Didit

    Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menitipkan salam ke Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam Hari Raya Idul Fitri pada Senin (31/3/2025).

    Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, saat ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Puan mengatakan, salam tersebut disampaikan Megawati melalui putra Prabowo, Didit Hediprasetyo Djojohadikusumo, ketika mengunjungi rumahnya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Ya Ibu (Megawati) menyampaikan salam kepada Pak Prabowo semoga sehat selalu,” kata Puan.

    Puan pun berharap suasana setelah Lebaran semakin baik dan membawa dampak positif bagi bangsa dan negara.

    “Dan semoga setelah Lebaran suasana akan semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

    PDIP Singgung soal Posisi di Pemerintahan

    Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli meminta publik tak mengaitkan kunjungan putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo Djojohadikusumo ke rumah Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, ke ranah politik. 

    Menurut Guntur Romli, kunjungan tersebut tak memiliki tendensi politik. 

    Ia menilai bahwa apa yang dilakukan Didit itu tulus bentuk silaturahmi. 

    Apa yang dilakukan Didit itu, menurutnya memang cermin hubungan baik antara Megawati dan Prabowo. 

    Namun, terlepas dari hubungan personal yang baik antara keduannya itu tak lantas merubah posisi PDIP di pemerintahan. 

    “Ini harus kita baca sebagai silaturahmi personal, silaturahmi lebaran jauh dari hiruk pikuk politik. Karena apapun perbedaan-perbedaan politik di antara kita, secara personal baik-baik saja.”

    “Jadi tidak semuanya harus dilihat secara politik, meski saya juga orang politik tapi tidak semua momen itu harus dibaca dari sisi politik.”

    Menurut Romli, hubungan baik antara keluarga Prabowo dengan Megawati sudah berlangsung sejak lama.

    “Kami ingin menetapkan bahwa segala hal yang baik, hubungan personal antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati, sampai saat ini PDIP tetap di luar pemerintahan,: kata Guntur Romli, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (2/4/2025). 

    Senada dengan Romli, Jubir PDIP, Ahmad Basarah, menilai kedatangan Didit jadi simbol hubungan baik Megawati dan Prabowo. 

    Basarah mengatakan, kedatangan Didit itu merupakan bentuk silaturahmi antara kedua tokoh bangsa ini.

    “Saya kira (kedatangan Didit) itu bentuk dari silaturahmi antara keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Basarah di depan kediaman Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025).

    Basarah mengklaim bahwa hubungan pribadi Megawati dan Prabowo baik sejak dulu hingga sekarang. 

    Hal itu lah yang selalu ditekankan Megawati, menurut Basarah. 

    “Karena Ibu Mega berulang-ulang mengatakan bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu hingga sekarang,” kata Basarah.

    “Dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini ke kediaman beliau,” lanjutnya. 

    (Tribunews.com/Faryyanida Putwiliani/Milani Resti Dilanggi/Fersianus Waku)(Kompas.com/Rahel Narda Chaterine)

    Baca berita lainnya terkait Lebaran 2025.

  • Pernah Disinggung Hashim, Dasco Turut Dengar Kabar Qatar Mau Investasi ke Danantara

    Pernah Disinggung Hashim, Dasco Turut Dengar Kabar Qatar Mau Investasi ke Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara segera mendapatkan calon investor baru dari Qatar. 

    Sebagaimana diketahui, Danantara adalah sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia yang kini mengelola aset-aset BUMN di Indonesia untuk diinvestasikan ke sejumlah proyek pemerintahan.

    Awalnya, Ketua Harian Partai Gerindra itu ditanya soal calon investor yang akan bergabung untuk menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, Dasco justru mengaku mendengar adanya rencana Qatar untuk berinvestasi melalui Danantara. 

    “Kalau investor ada beberapa yang saya dengar dari Qatar dan dari macem-macem, dan terutama mereka akan masuk di Danantara,” ujarnya saat ditemui di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Rabu (2/4/2025). 

    Saat dikonfirmasi kembali mengenai calon investor yang diklaimnya itu, Dasco mengaku belum mendapatkan informasi yang utuh. Dia menegaskan hal tersebut hanya sebatas kabar yang turut didengarnya dari pihak pemerintah. 

    “Saya juga enggak tahu, saya baru dengar kabar aja ya,” ucapnya. 

    Adapun berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo turut mengungkapkan adanya sejumlah negara yang mulai tertarik untuk berkolaborasi degan Danantara. 

    Hashim menyebut negara-negara seperti Qatar, China serta beberapa negara Uni Eropa sudah mulai tertarik untuk berkolaborasi dengan embrio superholding BUMN Indonesia itu. 

    Hashim menjelaskan, pemerintah ke depan menginginkan bahwa Danantara dapat menjadi Co-Investor sejumlah investor asing. Tujuannya untuk meningkatkan minat dan kepercayaan para investor asing. 

    “Jadi kalau bisa Danantara ini menjadi co-investor dengan investor luar negeri. Jadi Co-invest Da antara jangan 100%, kalau bisa Danantara jadi co-investor dengan proyek,” katanya dalam agenda Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025). 

    Pria yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu menambahkan sejumlah investor yang mulai menaruh minat untuk berkolaborasi dengan Danantara itu rencananya bakal melakukan ekspansi pada sektor hidropower, geothermal, serta solar. 

    “Maka Danantara menjadi perannya jadi co-investor, juga menjamin kepada investor luar negeri bahwa negara ikut risiko. Pikul risiko dan negara ikut bertanggung jawab untuk sukses dari proyek-proyek ini,” ucapnya.