Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Jimly Asshiddiqie Berikan Buku soal Amandemen UUD 1945 ke Megawati

    Jimly Asshiddiqie Berikan Buku soal Amandemen UUD 1945 ke Megawati

    Jimly Asshiddiqie Berikan Buku soal Amandemen UUD 1945 ke Megawati
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie memberikan buku kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
    Buku berjudul
    Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945
    tersebut ditulis pribadi oleh Jimly.
    Menurut Jilmy, buku itu diberikan agar
    Megawati
    bisa menjadikannya bahan bacaan dan pemikiran dalam rangka penataan kembali sistem ketatanegaraan melalui Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.
    “Jadi maksudnya setelah reformasi Polri, kita benahi yang lain-lain, termasuk perubahan UUD NRI. Nanti materinya biar kami diskusikan,” kata Jimly dalam keterangan video, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Selain memberikan buku yang baru terbit perdana dari percetakan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengaku mengunjungi Megawati di kediamannya guna bertukar pikiran terkait permasalahan bangsa.
    Silaturahim dilakukan Jimly dengan ditemani oleh salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, yakni Mahfud MD.
    Setelah menyerahkan buku, Jimly pun bergurau dengan Megawati mengenai kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
    “Banyak itu (yang harus dibenahi),” ujarnya.
    Merespons gurauan tersebut, Megawati mengaku sudah pernah meminta peningkatan kembali kedudukan MPR pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2016.
    Diketahui, MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebelum amandemen
    UUD 1945
    periode 1999-2002.
    Setelah amandemen, MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara melainkan menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga lainnya karena kedaulatan rakyat kini dilaksanakan menurut undang-undang dasar, tidak sepenuhnya oleh MPR.
    “Nah, tapi saya bilangnya hanya satu kali, menaikkan MPR, tapi yang protes
    sopo
    , abang brewok. Katanya kotak pandora, kotak pandora
    opo
    ?” ujar Megawati dalam kesempatan tersebut.
    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan bahwa MPR RI tak menutup diri terhadap pandangan dan masukan dari masyarakat, termasuk tak mengunci rapat-rapat kemungkinan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.
    Dia menyadari bahwa ada pandangan-pandangan dari sebagian masyarakat yang menghendaki adanya amandemen terhadap konstitusi negara, dan juga ada yang berpendapat sebaliknya.
    “Mengunci rapat-rapat terhadap pikiran amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah menutup rapat-rapat adanya ide-ide cemerlang tentang masa depan bangsa dan konstitusi negara,” kata Muzani dalam acara Gathering Media MPR RI di Bandung, Jawa Barat pada 24 Oktober 2025.
    Namun, menurut dia, MPR RI juga tidak akan serta-merta mempermudah bergulirnya pembahasan amandemen tersebut.
    Dia mengatakan, UUD 1945 adalah konstitusi negara yang harus dipikirkan secara cermat dan matang.
    “Kami mengerti di masyarakat adanya yang berpikir juga cukup amandemen sampai di sini,” ujar Muzani.
    Diketahui, UUD 1945 sudah empat kali mengalami perubahan atau amandemen.
    Berdasarkan pemberitaan
    Kompas.com
    , amandemen pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999.
    Pada perubahan pertama tersebut, kekuasaan presiden dibatasi karena dianggap terlalu berlebihan.
    Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2000, yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000.
    Sejumlah aturan ditambahkan melalui amandemen kedua. Antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia.
    Amandemen ketiga dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2001, yang berlangsung sejak 1 November hingga 9 November 2001.
    Dalam amandemen ketiga ada beberapa pasal dan bab mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Pemakzulan, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman.
    Amandemen keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2002, yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002.
    Pada amandemen keempat ini difokuskan untuk menyempurnakan penyesuaian dalam perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab.
    (Sumber: Verelladevanka Adryamarthanino/Penulis; Widya Lestari Ningsih/Editor)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR Dorong Finalis LCC Jadi Inspirasi Persatuan Bangsa

    Ketua MPR Dorong Finalis LCC Jadi Inspirasi Persatuan Bangsa

    Jakarta –

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka secara resmi Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ajang yang diikuti oleh ratusan pelajar dari 38 SMA perwakilan provinsi se-Indonesia ini merupakan puncak rangkaian kegiatan LCC Empat Pilar yang telah berlangsung sejak Mei 2025 di tingkat provinsi.

    Dalam sambutannya, Muzani mengatakan bahwa para finalis yang hadir merupakan generasi muda dari berbagai daerah yang telah menunjukkan kemampuannya dalam memahami konstitusi dan ideologi negara. Ia berharap para peserta dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lain di seluruh Indonesia.

    “Siapapun yang jadi juara, sebenarnya kita semua adalah juara. Saya berharap finalis dari 38 provinsi ini dapat memberi semangat dan menjadi contoh bagi pelajar lainnya, serta menginspirasi upaya mempersatukan kehidupan bangsa dan negara,” ujar Muzani dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa para peserta LCC merupakan calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Ia menilai kehadiran para pelajar di Ruang Paripurna, di Gedung Nusantara yang menjadi tempat pelantikan anggota legislatif dan presiden, memiliki makna simbolis yang kuat.

    “Tempat ini mulia. Di sinilah anggota DPR, DPD, dan MPR dilantik. Terakhir, Presiden Prabowo Subianto mengangkat sumpah pada 20 Oktober 2024 di ruang ini. Sengaja Pimpinan MPR menempatkan acara pembukaan Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional di tempat ini, karena kami yakin tempat ini memberi aura dan semangat bagi adik-adik, disinilah Indonesia dipersatukan, disinilah semangat Indonesia digelorakan,” paparnya.

    Dalam kaitan dengan menjaga ideologi negara, lanjut Muzani, MPR melakukannya melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Sosialisasi dilakukan bersama dengan seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah

    “Dalam melakukan sosialisasi, MPR melakukannya dengan berbagai metode, ada yang bertemu langsung, ada yang lewat budaya, ada yang lewat agama, ada yang lewat usaha atau UMKM, ada yang lewat olahraga, dan berbagai macam kegiatan dalam upaya terus menyadarkan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi disisi lain, MPR juga melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung ditangani oleh MPR. Salah satunya adalah seperti ini, Lomba Cerdas-Cermat di tingkat nasional yang sebelumnya dilakukan di tingkat provinsi ini,” ujarnya.

    Menurut Muzani, LCC bukan hanya kompetisi, tetapi juga simbol persatuan. Meski ada penentuan pemenang, makna terdalam dari perlombaan ini adalah berkumpulnya pelajar dari beragam budaya, bahasa, hingga agama.

    “Percayalah, juara itu simbol. Hakikatnya, kalian semua adalah duta persatuan Indonesia. Dari berbagai suku dan daerah, kalian bersatu untuk merah putih dan masa depan Indonesia,” ujarnya.

    Muzani mengingatkan bahwa pada 2045 Indonesia akan memasuki era Indonesia Emas. Para peserta yang kini berusia 17-20 tahun akan berada pada usia produktif sebagai penggerak bangsa saat bangsa ini memasuki era Indonesia Emas.

    “Kami berharap adik-adik menjadi motor persatuan, keberagaman, dan kemajuan Indonesia masa depan. Jika generasi Indonesia Emas memiliki kesadaran kuat tentang persatuan dan kedaulatan, maka masa depan bangsa ini akan cerah,” katanya.

    Acara Pembukaan Grand Final LCC Tahun 2025 sendiri berlangsung lancar dan khidmat. Di sesi akhir, Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI dan Sekjen MPR RI bersama-sama secara menekan LED cube secara simbolis membuka resmi Grand Final LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan foto bersama seluruh peserta di tangga depan gedung ikonik Nusantara.

    Turut hadir dalam acara, para Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas); Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, Ketua Fraksi Partai Golkar dan Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng; para Anggota MPR RI, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah; Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI, Hentoro Cahyono; Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta, Mariman Darto; Para Pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen MPR RI, serta siswa dan siswi peserta Grand Final LCC Empat Pilar MPR RI 2025 dari 38 provinsi beserta guru pendamping.

    (akd/ega)

  • Fauqi Hapidekso dilantik sebagai anggota MPR gantikan Gus Alam

    Fauqi Hapidekso dilantik sebagai anggota MPR gantikan Gus Alam

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani resmi melantik Fauqi Hapidekso sebagai anggota MPR RI pengganti antarwaktu atau PAW menggantikan Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.

    “Meresmikan pengangkatan antarwaktu Fauqi Hapidekso sebagai anggota MPR sisa masa jabatan 2024–2029 terhitung sejak pengangkatan sumpah janji sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2024–2029,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Muzani menjelaskan Fauqi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103/B Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Sisa Masa Jabatan Tahun 2024–2029.

    “Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya, petikan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2025. Presiden Republik Indonesia, Tertanda Prabowo Subianto,” ujar Muzani.

    Dalam pelantikan tersebut, Muzani kemudian memandu Fauqi untuk membacakan sumpah sebagai anggota MPR RI.

    “Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang maha besar dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap Saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat,” kata Muzani.

    Selanjutnya, Muzani membacakan sumpah sebagai anggota MPR yang diikuti oleh Fauqi.

    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Fauqi.

    “Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan,” lanjut Fauqi.

    “Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

    Sebelum dilantik sebagai anggota MPR, Fauqi terlebih dulu telah dilantik sebagai anggota DPR RI pada Selasa (4/11). Pelantikan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR RI kunjungi Kota Tanjungpinang-Kepri

    Ketua MPR RI kunjungi Kota Tanjungpinang-Kepri

    Tanjungpinang (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani berkunjung ke Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk menghadiri sejumlah agenda penting bersama pemerintah daerah setempat.

    Ahmad Muzani dan rombongan tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Kamis (13/11) siang, disambut oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Kunjungan Ketua MPR RI ini menjadi kehormatan besar bagi kami, sekaligus momentum memperkuat semangat kebangsaan,” ujar Ansar saat menyambut Ketua MPR RI di Tanjungpinang, Jumat.

    Penyambutan Ketua MPR RI di Bandara RHF dilakukan dengan prosesi adat khas Melayu, tepuk tepung tawar dan penyematan tanjak oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri.

    Prosesi ini menjadi simbol penghormatan dan penerimaan tamu kehormatan di Bumi Segantang Lada tersebut.

    Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya atas kunjungan Ketua MPR RI ke Kepri.

    Menurur Ansar kedatangan Ahmad Muzani ke Tanjungpinang akan diisi dengan sejumlah agenda penting. Pada Jumat (14/11), LAM Kepri akan menganugerahkan gelar adat kepada Ketua MPR RI sebagai bentuk penghargaan atas kiprahnya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan.

    Usai penganugerahan gelar adat, Ahmad Muzani dijadwalkan menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Raya Sultan Riau Lingga di Pulau Penyengat.

    Sebagai penutup rangkaian kunjungannya, pada malam harinya Ketua MPR RI akan menghadiri tausiah akbar Kepri Bersholawat, yang diperkirakan dihadiri lebih dari 10.000 masyarakat.

    “Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkokoh semangat kebangsaan di Kepri,” ucap Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gelar Pahlawan Nasionel kepada Soeharto, Ahmad Muzani Sebut Hal Baik

    Gelar Pahlawan Nasionel kepada Soeharto, Ahmad Muzani Sebut Hal Baik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani angkat suara terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua RI, Soeharto bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional pada Senin (10/11).

    Diketahui, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto itu banyak menuai pro dan kontra. Bagi kalangan aktivis, mereka tegas menolak gelar Pahlawan Nasionel diberikan kepada Soeharto karena berbagai alasan dosa masa lalu.

    Terkait gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Ahmad Musani menganggap pemberian gelar tersebut merupakan tradisi yang baik dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemimpin terdahulu.

    Ahmad Muzani tidak memungkiri para pemimpin, termasuk Soeharto, mempunyai kesalahan. Namun, politikus Partai Gerindra itu meminta publik mengenang kebaikan dan jasa pemimpin terdahulu.

    “Saya kira tradisi seperti ini sangat baik, dari junior kepada seniornya, dari anak kepada bapaknya,” kata Ahmad Muzani, Senin (10/11).

    Ahmad Muzani mengatakan semua proses hukum yang dialamatkan kepada Soeharto sudah selesai. “Pak Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana ataupun perdata,” kata Ahmad Muzani.

    Menurut Ahmad Muzani, tidak ada hambatan apa-apa bagi pemerintah untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    “MPR beranggapan tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang dianggap memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk Soeharto,” sambung Muzani.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menganugerahi Soeharto sebagai pahlawan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

  • Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang

    Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang

    Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap taklimat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Ketua Umum, Prabowo Subianto yang disampaikan kepada kadernya pada Sabtu (8/11/2025).
    Diketahui, Prabowo mengumpulkan kader Partai
    Gerindra
    dan menyampaikan taklimatnya di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (8/11/2025).
    “Pak Prabowo berharap kader Gerindra tetap kompak tetap bersatu tetap bahu membahu dalam perjuangan, karena kemenangan dalam Pilpres akan efektif jika supporting, dukungan dari semua kekuatan bisa menjadi sebuah energi dan energi itu bisa dirasakan kalau kita bersatu,” ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Di samping itu, Muzani menjawab bahwa dalam acara tersebut belumlah membahas strategi untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.
    “Belum (membahas strategi
    Pemilu 2029
    ), karena sistemnya kan belum dirumuskan di DPR. DPR baru akan merumuskan pada tahun-tahun ke depan,” ujar Muzani.
    Dalam penyampaian taklimat Ketua Umum Partai Gerindra pada Sabtu (8/11/2025), Prabowo menegaskan kepada seluruh kader partainya untuk selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.
    Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang tengah menjabat di lembaga eksekutif maupun kepala daerah agar tidak takut berbuat yang terbaik untuk Indonesia.
    “Kita pasti menghadap, kita ga usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggal, meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, lebih baik kita dikenang,” tutur Prabowo dalam siaran pers dari Partai Gerindra.
    Menurutnya, yang terpenting adalah bekerja sebaik mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga dikenang lewat keberhasilan program dan kebijakan yang benar-benar dirasakan rakyat
    “Dikenang membawa Indonesia sejahtera, dikenang memberi makan semua anak-anak, ibu hamil seluruh Indonesia,” ujar Presiden Republik Indonesia itu.
    Seorang pemimpin negarawan sejati, kata Prabowo, juga harus lebih peka menghadapi keadaan yang terjadi kepada bangsanya.
    “Kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan,” tegas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR Ahmad Muzani Bakal Bahas GBHN Bareng Prabowo

    Ketua MPR Ahmad Muzani Bakal Bahas GBHN Bareng Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan kelanjutan pembahasan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

    Muzani menyampaikan bahwa MPR akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Ke-8 RI itu untuk membicarakan hal tersebut.

    “Ya kita sedang minta waktu untuk ketemu dengan Presiden untuk berdiskusi persoalan itu,” ucapnya usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Dia menambahkan sejauh ini bahan yang disampaikan oleh MPR sudah final dan selesai dan mereka akan segera menyampaikan ke Kepala Negara untuk didiskusikan.

    Mengenai dasar hukum yang akan digunakan dalam penerapan GBHN, Muzani menjelaskan bahwa tengah mengkaji hal tersebut

    “Nah, ini yang mau kita diskusikan apakah TAP MPR atau UU atau apa?” ucap petinggi Partai Gerindra tersebut. 

    Sementara itu, menanggapi pandangan sebagian pihak yang menilai susunan Tim Reformasi Polri berisi tokoh-tokoh yang sama, Muzani memberikan pandangan positif.

    “Ya kita sih berprasangka baik, kita beri optimisme karena mereka orang-orang yang sangat paham terhadap persoalan kepolisian dan menjadi tuntutan masyarakat. Kami percaya itu orang kredibel bisa perjuangkan reformasi kepolisian,” ujarnya.

  • Muzani Sebut Proses Hukum Soeharto Sudah Selesai, Tak Halangi Dapat Gelar Pahlawan

    Muzani Sebut Proses Hukum Soeharto Sudah Selesai, Tak Halangi Dapat Gelar Pahlawan

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto tidak memiliki hambatan hukum.

    Dia menjelaskan bahwa seluruh proses hukum terhadap Soeharto telah dinyatakan selesai sesuai dengan ketetapan MPR pada periode sebelumnya.

    “Dalam ketetapan MPR periode yang lalu, persoalan Presiden Bung Karno, Soeharto, dan Gus Dur, tiga Presiden sudah dinyatakan selesai. Mereka sudah dinyatakan telah menjalani semua proses yang diharuskan oleh ketetapan MPR, baik Bung Karno, Soeharto, ataupun Gus Dur,” ujar Muzani usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Dia menambahkan, ketetapan terkait para presiden tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku setelah masing-masing menjalani proses sesuai mekanisme yang berlaku.

    Menurutnya, Bung Karno ketetapannya dinyatakan tidak berlaku karena sudah menjalani. Gus Dur juga ketetapannya dinyatakan tidak berlaku karena sudah menjalani. Pak Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana ataupun perdata.

    Dia melanjutkan, oleh karena itu MPR beranggapan bahwa tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang dianggap memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk kepada Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto.

    Ketika ditanya mengenai dugaan keterkaitan keluarga Soeharto dengan kasus BLBI, Muzani menyatakan tidak mengetahui detailnya.

    “Saya tidak tahu, yang saya jelaskan adalah proses hukum Presiden Soeharto. Karena pemberian gelar pahlawan nasional diberikan kepada Haji Muhammad Soeharto,” tegasnya.

  • Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana

    Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana

    Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto akan menggelar pelantikan sejumlah pejabat di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Pantauan dari halaman
    Kompleks Istana
    , sejumlah pejabat turut berdatangan ke Kompleks Istana sejak pukul 14.15 WIB dengan memakai dasi biru muda.
    Beberapa pejabat yang datang antara lain Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian dan Rektor IPB Arif Satria.
    Kemudian, Hakim Agung MA Dwiarso Budi Santiarto juga hadir di lokasi.
    Arif Satria mengaku datang untuk memenuhi undangan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Dia membenarkan akan mendapat tugas baru, namun enggan membeberkan rinciannya.
    “Pak Seskab undang lebih kurang jam setengah 1 siang tadi untuk segera ke istana rapat, saya belum bisa menjelaskan, nanti setelah acara selesai kita ketemu lagi ya,” ujar dia.
    Sejumlah pejabat lain turut datang untuk menyaksikan proses pelantikan.
    Mereka adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Ada Soeharto?

    Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Ada Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional besok, Senin (10/11/2025). Nama Presiden ke-2 Soeharto dikonfirmasi masuk dalam daftar nama tersebut. 

    Pada hari ini, Minggu (9/11/2025), Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang mengikuti rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Fadli membahas terkait dengan persiapan Hari Pahlawan yang jatuh esok hari. Presiden disebut akan mengumumkan sekitar 10 nama yang akan diberikan gelar Pahlawan Nasional, salah satunya yakni Presiden ke-2 Soeharto. 

    “Kurang lebih 10 nama. Ya [Presiden ke-2 Soeharto] masuk, masuk,” ujar Prasetyo ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025). 

    Menurut Prasetyo, pertemuan Fadli di Kertanegara hanya untuk memfinalisasi daftar nama-nama figur yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Prabowo juga menerima masukan dari Ketua MPR Ahmad Muzani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Prasetyo mengatakan, kedua petinggi Partai Gerindra itu ditugaskan oleh Prabowo untuk menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh terkait dengan hal tersebut. 

    “Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan,” terang Prasetyo, yang juga merupakan pengurus DPP Partai Gerindra.

    Prasetyo mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional termasuk kepada Soeharto adalah bagian dari langkah pemerintah untuk menghormati para pendahulu dan pemimpin negara.

    “Terutama para pemimpin kita, yang apapun sudag pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Fadli sudah menemui Presiden Prabowo pekan ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Dia memaparkan bahwa pengusulan nama-nama calon Pahlawan Nasional sudah melalui proses dari kabupaten/kota, termasuk dari tim peneliti yang terdiri dari para pakar berbagai latar belakang. 

    Setelah dari tataran kabupaten/kota, lanjut ke provinsi yang juga memiliki tim peneliti, akademisi, dan sejumlah tokoh. Kemudian, nama-nama itu akan dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat atau TP2GP di Kementerian Sosial, sebelum diberikan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK). 

    Fadli menyebut masuknya nama Soeharto dalam daftar tersebut lantaran sudah memenuhi syarat dan berbagai kajian dari level kabupaten/kota hingga Dewan GTK. 

    “Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” terangnya.