Tag: Ahmad Muzani

  • Puan sebut akan ada pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati

    Puan sebut akan ada pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati

    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan lanjutan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, usai keduanya bersilaturahmi pada pada Senin (7/4) malam.

    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Meski demikian Puan belum memberikan pernyataan lebih lanjut soal kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan.

    Puan tidak menjelaskan secara rinci soal apa saja hal yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati, namun mengungkapkan secara garis besar hal-hal yang dibahas adalah soal kebangsaan dan mengatakan PDIP akan bersinergi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana kemudian PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY Berharap Pemimpin Bangsa Bisa Terus Jalin Hubungan Setelah Prabowo Bertemu Megawati – Halaman all

    AHY Berharap Pemimpin Bangsa Bisa Terus Jalin Hubungan Setelah Prabowo Bertemu Megawati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan suatu hal yang bagus.

    Ia berharap agar seluruh pemimpin bangsa bisa terus menjalin hubungan baik.

    “Ya saya pikir bagus, bagus sekali (pertemuan Prabowo-Megawati). Kita berharap kalau para pemimpin bangsa kita juga terus menjalin hubungan yang baik dalam berbagai kesempatan tentunya,” kata AHY kepada awak media di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Menurut AHY, dengan saling bertemunya para pemimpin bangsa, maka akan tercipta pembahasan perihal kenegaraan.

    Menurut dia, apapun urusan rakyat akan diungkap dalam pertemuan sesama tokoh bangsa.

    “Kadang-kadang membahas isu-isu penting strategis tentang negara kita, untuk rakyat kita, atau sekadar silaturahmi antara pemimpin saya rasa bagus sekali,” ujar dia.

    Tak cukup di situ, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI tersebut berpandangan, dengan adanya pertemuan antar pemimpin bangsa maka rakyat akan merasa lebih teduh.

    Sehingga, menurut dia, hal tersebut baik untuk iklim politik tanah air dalam upaya membangun bangsa secara bersama-sama.

    “Masyarakat kita juga akan merasa lebih teduh, lebih sejuk dan tentunya ini bagus untuk politik, untuk juga kita menghadirkan energi besar bersama karena pada akhirnya pembangunan ini ya harus bersama-sama dan seluruh elemen bangsa, siapapun,” ujar AHY.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada, Senin (7/4/2025) silam.

    Dalam pertemuan yang terjadi pada malam hari itu, Megawati menegaskan kalau posisi PDIP tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Meski begitu, Megawati menyampaikan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo meski tidak berada dalam pemerintahan.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Lebih lanjut, Muzani menyatakan, Megawati berharap supaya pemerintahan Prabowo bisa efektif. 

    Tak cukup di situ, Prabowo juga diharapkan bisa menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat.

    “Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” kata Muzani.

    Hanya saja kata Muzani, Megawati secara sikap tidak akan membawa PDIP masuk dalam pemerintahan.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tidak gabung pemerintahan),” ujar dia.

    Prabowo pun kata Muzani, merasa bersyukur mendapat dukungan dari Megawati dan PDIP. 

    Hal ini akan kata dia, bakal memperkokoh posisi pemerintahan.

    “Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini, dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” kata Muzani.

  • Isu Politik-Hukum Sepekan: Pertemuan Prabowo-Megawati

    Isu Politik-Hukum Sepekan: Pertemuan Prabowo-Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum selama sepekan terakhir menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menarik perhatian pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang menemui mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS di RSHS Bandung, kasus korupsi iklan BJB yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, dan lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke Timur Tengah,

    Isu Politik dan Hukum Sepekan Beritasatu.com

    1. Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Partai Gerindra memastikan PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan meski Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati akan tetap mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dari luar pemerintah. Megawati, kata Muzani, mendukung Prabowo menjalankan pemerintahan secara efektif dengan orientasi kepentingan rakyat.

    PDIP akan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi dalam posisi tetap di luar kabinet. Menurut Muzani, pertemuan antara Prabowo dan Megawati membawa dampak positif bagi suasana kebangsaan, sekaligus menjadi simbol penting bagi persatuan, terlebih di momentum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    2. Bertemu Jokowi, Menteri KKP dan Menkes Dapat Wejangan Soal Ini

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).

    Sakti Wahyu Trenggono datang lebih dahulu dan diterima Jokowi di kediaman. Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama istri yang tiba saat Sakti Wahyu Trenggono masih berada di dalam kediaman sempat menunggu 15 menit di ruang transit, sebelum akhirnya diterima Jokowi di kediamannya.

    Sekitar satu jam berselang ia pun keluar dari kediaman diantar Jokowi. Kepada awak media, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut ia mengaku mendapat banyak masukan dari Jokowi. Sementara itu, Budi juga mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    3. Korban Pelecehan Seksual Dokter PPDS Unpad Bakal Bertambah

    Selain berita terkait pertemuan Prabowo-Megawati, berita lainnya, yakni Jumlah korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter residen program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) diperkirakan bertambah. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung telah menerima aduan baru dari masyarakat dan melanjutkannya ke Polda Jawa Barat.

    Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengonfirmasi saat ini terdapat dua orang yang menyampaikan laporan kepada pihak RSHS terkait tindakan serupa. Meskipun laporan resmi dari dua calon korban baru tersebut belum diterima, Polda Jawa Barat sudah menurunkan tim penyidik untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

    4. KPK Panggil Saksi Tambahan sebelum Periksa Ridwan Kamil

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memanggil sejumlah saksi tambahan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023. Langkah ini dilakukan guna menelusuri lebih lanjut kemungkinan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pemanggilan Ridwan Kamil baru akan dilakukan setelah KPK memperoleh data dan keterangan yang cukup. Ia juga mengungkapkan telah menandatangani surat pemanggilan saksi-saksi lain untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    5. Presiden Prabowo ke Timur Tengah demi Perdamaian di Gaza

    Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan kerja menuju kawasan Timur Tengah hingga ke Yordania pada Rabu (9/4/2025) pagi. Lawatan Prabowo ke Timur Tengah ini demi mencapai banyak penyelesaian konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah lainnya.

    Sebagai negara nonblok, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia saat ini dianggap sebagai pihak yang bisa diterima oleh banyak negara yang bertikai. Menurutnya, posisi ini menjadi tanggung jawab Indonesia untuk siap berperan mendamaikan negara-negara yang bertikai tersebut.

    Demikian isu politik dan hukum sepekan Beritasatu.com, di antaranya pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, AHY: Bagus untuk Politik

    Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, AHY: Bagus untuk Politik

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut positif pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

    Menurut AHY, silaturahmi antarpemimpin bangsa membuat masyarakat menjadi teduh.

    “Saya pikir bagus sekali,” kata AHY seusai menghadiri penutupan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Lebaran 2025 di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2025).

    Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berharap, para pemimpin bangsa terus memiliki hubungan yang baik.

    Pasalnya, hubungan yang baik dan silaturahmi antarpemimpin bangsa membuat masyarakat merasa teduh.

    “Tentunya kadang kala membahas isu-isu penting strategis tentang negara kita, untuk rakyat kita. Saya rasa bagus sekali,” tuturnya.

    AHY mengatakan, pertemuan antarpemimpin bangsa, termasuk Prabowo dan Megawati dapat berdampak positif untuk politik.

    Bukan tanpa alasan, pembangunan negara dinilainya harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa.

    “Bagus untuk politik, untuk kita menghadirkan energi besar bersama karena pada akhirnya pembangunan ini harus bersama-sama dan seluruh elemen bangsa. Siapa pun,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri akan memperkuat pemerintahan.

    Meski demikian, PDIP tetap berada di luar koalisi Indonesia Maju.

    Muzani mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, Megawati menyatakan siap mendukung kebijakan Prabowo yang berfokus pada rakyat.

  • Posisi PDIP Setelah Prabowo dan Megawati Bertemu, Guntur Romli: Tetap di Luar Pemerintahan – Halaman all

    Posisi PDIP Setelah Prabowo dan Megawati Bertemu, Guntur Romli: Tetap di Luar Pemerintahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli menjelaskan posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo. 

    Guntur mengatakan partainya mendukung program Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat. 

    Tetapi dikatakannya jika program-program yang dihadirkan tidak berpihak kepada rakyat.

    Program tersebut akan dikritisi. 

    “Intinya PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau syarat bahwa program-program itu berpihak kepada rakyat, rakyat kecil, kepentingan banyak, PDI Perjuangan akan membantu, akan memberikan dukungan,” kata Guntur Romli ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025). 

    Guntur menjelaskan itu di tengah spekulasi posisi politik PDIP setelah Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pekan lalu.

    Ditegaskannya selama ini sikap  Megawati seperti itu. 

    “Meskipun PDI Perjuangan tidak masuk dalam koalisi, tapi selama programnya itu berpihak kepada rakyat kecil, kita mendukung. Kita dukung sepenuhnya,” imbuhnya. 

    Lanjutnya kalau program tidak berpihak kepada rakyat tentu akan dikritik. 

    “Itulah fungsinya PDI Perjuangan sampai sekarang berada di luar pemerintahan seperti itu untuk menjaga check and balance, kontrol. Jadi tanpa harus masuk ke dalam pemerintahan,” tandasnya. 

    Sebelumnya Sekertaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang turut mendampingi Prabowo ke kediaman Megawati, pada Senin (7/4/2025) malam.

    Ia mengatakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan kalau posisi PDIP tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Secara garis besar, Megawati menyampaikan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo meski tidak berada dalam pemerintahan.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Lebih lanjut, Muzani menyatakan, Megawati berharap supaya pemerintahan Prabowo bisa efektif. 

    Tak cukup di situ, Prabowo juga diharapkan bisa menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat.

    “Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” kata Muzani.

    Hanya saja kata Muzani, Megawati secara sikap tidak akan membawa PDIP masuk dalam pemerintahan.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tidak gabung pemerintahan),” ujar dia.

    Prabowo pun kata Muzani, merasa bersyukur mendapat dukungan dari Megawati dan PDIP. 

    Hal ini akan kata dia, bakal memperkokoh posisi pemerintahan.

    “Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini, dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” kata Muzani.

     

  • Menelisik Misi Prabowo usai Bertemu Megawati hingga Safari ke Luar Negeri

    Menelisik Misi Prabowo usai Bertemu Megawati hingga Safari ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah negara ketika pemerintah Indonesia sedang dibayang-bayangi oleh kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Awal pekan ini, Prabowo memang sedang sibuk melakukan konsolidasi. Tidak hanya karena tarif Trump, kondisi ekonomi domestik yang sedang diuji oleh berbagai persoalan mulai dari sektor padat karya, pemutusan hubungan kerja secara massal, pelemahan rupiah, hingga kinerja indeks harga saham gabungan alias IHSG yang jeblok.

    Sementara itu, dari sisi politik, pemerintahan Prabowo juga menghadapi beberapa kali guncangan. Hampir 6 bulan memimpin, stabilitas politik Indonesia masih ringkih. Konflik politik antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung reda, belum lagi gelombang demonstrasi yang datang silih berganti berpotensi mengganjal program-program prioritas pemerintah.

    Di tengah situasi tersebut, Prabowo mulai membuka kanal-kanal komunikasi. Apalagi, dia juga beberapa kali mengeluhkan pola kerja tim komunikasinya yang tidak optimal. Prabowo akhirnya turun tangan secara langsung. Dia berbicara kepada semua kalangan, pemimpin redaksi media massa konvensional, hingga rival politiknya pada 3 kali pemilihan presiden, Megawati Soekarnoputri.

    Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri./Ist

    Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati terjadi pada  Senin (7/4/2025) lalu. Keduanya berbincang 4 mata mengenai kondisi politik dan ekonomi mutakhir. Tidak lama. Hanya sekitar 1,5 jam. Namun lertemuan itu membahas banyak persoalan, mulai dari tarif Trump hingga masukan Megawati dalam penanganan krisis ekonomi. 

    Megawati adalah Ketua Umum PDIP, satu-satunya partai parlemen yang berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2024 lalu, Mega bersebrangan dengan Prabowo. Hubungan keduanya bahkan sempat memanas imbas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Mega sempat meminta kepala daerah dari PDIP memboikot retret di Magelang. 

    Namun demikian, hubungan antara Mega dan Prabowo kembali mencair. Puncaknya, ketika perayaan Idulfitri. Putra Prabowo, Didiet Hediprasetyo Djojohadikusumo mengunjungi rumah Megawati. Setelah Didiet, Prabowo akhirnya bertemu dengan Megawati pada tanggal 7 April 2025.

    Pertemuan antara kedua tokoh politik itupun mendapat respons positif semua elite politik. Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, salah satunya.

    “Setiap pertemuan itu bukan hanya rakyat yang menganggap itu positif, semua partai koalisi kami juga menganggap itu sesuatu yang positif,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025).

    Muzani berujar bahwa Prabowo memiliki kewenangan untuk bertemu dengan siapapun itu, termasuk juga dengan Megawati, mengingat dia merupakan presiden terdahulu yang juga ketua umum partai politik pemenang Pemilu 2024. “Sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan posisi pemerintahan,” sebut Muzani.

    Konsolidasi Palaku Usaha 

    Selain dengan tokoh politik, Presiden Prabowo juga terus berupaya melakukan konsolidasi di sektor perekonomian. Dia meminta masukan kepada para pelaku usaha, investor, dan ekonom dalam acara sarasehan yang berlangsung pada Selasa (8/4/2025). Prabowo secara spesifik menyinggung tentang sikap sejumlah negara terhadap kebijakan tarif Trump.

    Prabowo menyatakan keprihatinannya terhadap situasi global yang saat ini mengalami goncangan besar akibat kebijakan proteksionisme dari sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat (AS). Dia menegaskan pentingnya negara untuk membangun kekuatan ekonomi yang mandiri di tengah ketidakpastian dunia.

    “Goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terserang membuat kebijakan peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia sehingga banyak negara cemas,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Infografis tarif Trump./JIBI-Bisnis

    Prabowo menyinggung kembali pesan para pendiri bangsa, yang menurutnya telah lama menekankan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri dalam aspek ekonomi. “Saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyatakan bahwa pemerintah akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya. “Kami bukan kesempatan untuk ada tanggapan, ada sanggahan, ada pertanyaan kami terbuka, jaman sekarang kami terbuka untuk masukan. Kami tak menghentikan kritik, karena kritik itu bagus,” katanya.

    Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa jika ada program atau kebijakan yang dianggap tidak rasional, maka harus dilakukan klarifikasi dan penjelasan yang transparan kepada publik. “Jika suatu program menciptakan kondisi yang tak rasional maka harus diadakan klarifikasi atau penjelasan,” pungkas Prabowo. 

    Temui MBZ hingga Erdogan 

    Sebagai langkah antisipasi lainnya, Prabowo juga langsung melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara. Safari Prabowo itu berlangsung setelah pertemuan dengan Megawati dan pelaku usaha. Ada lima negara yang dikunjungi Prabowo. Seluruhnya di kawasan Timur Tengah. Kelima negara itu antara lain, Uni Emirat Arab (UAE), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

    Dalam catatan Bisnis, pesawat kepresidenan PK-GRD yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu dini hari, dan dijadwalkan mendarat di Abu Dhabi, UAE, pukul 06.00 waktu setempat. 

    Presiden Prabowo menyebut tujuannya melawat ke lima negara di Timur Tengah itu berkaitan dengan urusan konsultasi situasi di Gaza, serta merupakan kunjungan kenegaraan.

    “Pertama, saya akan ke Abu Dhabi, UAE, untuk bertemu dengan Presiden UAE Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) untuk melakukan konsultasi tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia sekarang-sekarang,” kata Presiden Prabowo dilansir dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Presiden Prabowo Subianto dan Mohamed bin Zaye./Ist

    Presiden melanjutkan agenda keduanya setelah dari UAE ialah kunjungan kenegaraan balasan ke Turki. “Dari situ, saya akan terbang langsung ke Ankara melaksanakan kunjungan kenegaraan sebagai balasan kunjungan Presiden Turki [Reccep Tayyip Erdogan] ke Indonesia beberapa saat lalu,” kata Prabowo.

    Dari Ankara, Presiden melanjutkan perjalanan ke Antalya, Turki, untuk memenuhi undangan menghadiri Antalya Diplomatic Forum, yang juga dihadiri oleh sejumlah presiden dan pemimpin negara dunia. 

    “Di situ, saya akan lakukan konsultasi dengan beliau (Presiden Erdogan) tentang beberapa hal, geopolitik dan geoekonomi, kerja sama industri, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turki,” kata Presiden.

    Dari Turki, Presiden melanjutkan lawatannya ke Kairo, Mesir, untuk menemui dan berkonsultasi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada 12 April.

    “Dari Kairo, saya akan terbang ke Doha, Qatar, melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara,” ujar Presiden.

    Terakhir, Presiden menutup rangkaian lawatan luar negerinya dengan mendarat di Amman, Jordania, untuk bertemu dan berkonsultasi dengan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein.

  • Menko Polkam: Pertemuan Prabowo-Megawati upaya jaga stabilitas politik

    Menko Polkam: Pertemuan Prabowo-Megawati upaya jaga stabilitas politik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menandai upaya bersama untuk terus menjaga stabilitas politik nasional.

    “Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebangsaan,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia pun mengaku hadir mendampingi dan menjembatani komunikasi antartokoh bangsa ini di kediaman Megawati yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin (7/4) malam.

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo hadir bersama sejumlah tokoh kabinet dan pimpinan partai politik, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Sementara Megawati didampingi oleh Menko Polkam dan beberapa elite PDIP.

    Budi menyebutkan sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk pentingnya menjaga soliditas dan persatuan bangsa di tengah dinamika tantangan global.

    “Diskusi juga mencakup pentingnya penguatan kelembagaan dan kesinambungan kebijakan strategis,” ujarnya.

    Menurutnya, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antar negarawan dan pemimpin bangsa, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam membangun arah kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar dan Demokrat Hormati Sikap Politik PDIP yang Dukung Prabowo dari Luar Pemerintahan

    Golkar dan Demokrat Hormati Sikap Politik PDIP yang Dukung Prabowo dari Luar Pemerintahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) menghormati sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang tidak berkoalisi, tetapi tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Perlu diketahui, sikap PDIP ini muncul dari pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kala merespons soal pertemuan Prabowo dan Megawati di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Kami menghormati sikap politik Bu Mega,” tutur Sekjen Golkar, Sarmuji kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Kamis (10/4/2025).

    Menurut Sarmuji, memberikan kontribusi pada Tanah Air tetap bisa dilakukan meski tidak berkoalisi dalam pemerintahan, karena setiap partai memiliki cara tersendirinya.

    “Tidak berkoalisi dalam pemerintahan tetap bisa berkontribusi melalui jalan lain seperti memberi konsepsi banding atas jalan yang ditempuh pemerintah,” jelasnya.

    Senada, Sekjen Demokrat Herman Khaeron juga menghormati keputusan dari PDIP. Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi, dirinya mengaku sikap PDIP tidak membuat pihaknya bingung.

    “Saya kira tidak membingungkan, itulah standing politiknya, tentu menjadi keputusan partai bersangkutan. Tetapi terkait koalisi sepenuhnya menjadi otoritas Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi,” terangnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Sebelumnya, Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Pada prinsipnya Ibu Megawati berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” urainya.

  • Pertemuan Prabowo dan Megawati Diduga Hasilkan Kesepakatan Politik yang Signifikan

    Pertemuan Prabowo dan Megawati Diduga Hasilkan Kesepakatan Politik yang Signifikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menghasilkan suatu kesepakatan alias dealpolitik yang signifikan.

    Meski demian, Hensa, sapaan akrabnya, melihat pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat itu merupakan langkah positif bagi pemerintahan ke depan. 

    “Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita tidak usah tahu kok, tidak usah kita pikirin. Tapi yang jelas, ini bagus buat pemerintahan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (10/4/2025).

    Adapun, secara pribadi Hensa beranggapan salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kemungkinan masuknya kader PDIP dalam kabinet Prabowo dan juga kehadiran Prabowo dalam Kongres PDIP mendatang.

    Dia menduga kesepakatan antara Prabowo dan Megawati tersebut memerlukan waktu yang lama dan matang, karena salah satu isu krusialnya adalah dinamika hubungan antara Megawati dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” duganya.

    Maka demikan, Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini memprediksi akan ada pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Jokowi dalam dinamika ini.

    “Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus. Selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi,” tegasnya.

    Isi Obrolan Prabowo dan Megawati

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan Megawati banyak berbicara tentang pengalamannya saat menjadi Presiden RI ke-5, terutama ketika menghadapi situasi yang tak mudah dalam pemulihan ekonomi nasional.

    “Karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Sebab itu, kata Muzani, Megawati menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional yang pada saat masanya juga tidak mudah. Prabowo, imbuhnya, sangat memperhatikan berbagai pandangan dan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Megawati dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional.

    “Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir satu setengah jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo,” tukasnya.

  • Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai meski posisi PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi secara prinsip sudah memberikan dukungan total kepada Prabowo.

    Adi menerangkan hingga sejauh ini posisi tersebut dinilai ideal oleh PDIP. PDIP nampaknya berat untuk berkoalisi dengan Prabowo seperti misalnya ada kadernya yang jadi menteri, karena dalam sejarahnya PDIP bila partainya kalah Pilpres maka memilih berada di luar kekuasaan.

    “Bagi PDIP sepertinya sangat kelihatan gestur mereka itu tidak mau bergabung dengan pemerintahan, ukurannya tak ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi pada saat bersamaan ya secara prinsip kerja sama politik sudah dilakukan oleh PDIP,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Hal tersebut, katanya, terlihat dari cara PDIP memberikan dukungan penuh terhadao semua program politik Prabowo. Mulai dari dukungan terhadap kenaikan Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tak hanya dua hal tersebut, Adi juga menyoroti bahwa PDIP juga menjadi corong utama dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada beberapa waktu lalu.

    “Itu artinya apa? Koalisi antara Megawati dengan Prabowo, PDIP dengan Gerinda itu bukan koalisi formalis seperti yang dibayangkan orang ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi ini adalah koalisi praktik substantif, dimana PDIP bekerja sama dan mendukung secara total program-program Prabowo Subianto,” terang dia.

    Sebab itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) tersebut menganalogikan posisi PDIP saat ini di pemerintahan Prabowo adalah luarnya Banteng (logo PDIP yakni kepala banteng), tetapi dalamnya Garuda (logo Gerindra yakni burung garuda).

    “Jadi begitu, cara untuk menjelaskan posisi PDIP, luarnya merah yang itu artinya PDIP tetap berada di luar pemerintahan, tapi dalemannya adalah mendukung penuh program Prabowo-Subianto. Itulah yang disebut dalemannya praktik politik PDIP itu ya lambang partai Gerinda yang lambangnya Garuda,” tandasnya.

    Megawati Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. 

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.