Tag: Ahmad Muzani

  • Gubernur Bengkulu Siap Tampung Warga Gaza di Rumah Dinas dan Hunian Warga
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 April 2025

    Gubernur Bengkulu Siap Tampung Warga Gaza di Rumah Dinas dan Hunian Warga Nasional 20 April 2025

    Gubernur Bengkulu Siap Tampung Warga Gaza di Rumah Dinas dan Hunian Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Bengkulu

    Helmi Hasan
    menyatakan, pemerintah provinsi Bengkulu siap menerima warga Gaza yang dievakuasi ke Indonesia bila Presiden
    Prabowo Subianto
    benar-benar menjalankan rencana evakuasi tersebut.
    Helmi menyebutkan, warga Gaza yang dievakuasi ke Bengkulu dapat tinggal di rumah dinas gubernur, wali kota, maupun rumah-rumah masyarakat umum.
    “Kalau soal tempat, ada rumah dinas gubernur, wali kota, bahkan rumah-rumah masyarakat pun bersedia untuk menampung. Jadi tergantung lagi soal arahan Pak Presiden,” ujar Helmi di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).
    “Jadi ketika Pak Presiden nanti diperkenankan oleh seluruh pihak, ketika 1.000 orang pertama (Gaza) itu bisa dibawa ke Indonesia, Bengkulu, Bumi Merah Putih bersedia, yang pertama kali mengusulkan diri,” imbuh dia.
    Helmi juga mengeklaim bahwa rumah sakti di Bengkulu siap untuk merawat warga Gaza yang dievakuasi ke Indonesia.
    Bahkan, ia menyebutkan ada 100 dokter spesialis yang disiagakan untuk merawat warga Gaza.
    Hanya saja, Helmi mengakui bahwa belum ada kepastian mengenai rencana
    evakuasi warga Gaza
    ini karena Prabowo masih menawarkan diri untuk mengevakuasi para korban perang tersebut.
    Namun, karena belum ada kejelasan mengenai lokasi evakuasi mereka, Bengkulu menawarkan diri untuk menerima warga Gza.
    “Kita sudah persiapan. Rumah sakit sudah kita siapkan, tempat tinggalnya pun kita siapkan, termasuk soal akomodasinya itu pun kita siapkan. Tinggal tergantung keputusan Pak Presiden,” imbuh Helmi.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengaku siap untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia.
    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
    Namun, Prabowo menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara. Setelah kondisi warga membaik dan situasi di Gaza memungkinkan, mereka diharapkan kembali ke tempat asalnya.
    “Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” kata dia.
    Namun, belakangan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan bahwa Prabowo hanya berniat mengevakuasi tenaga medis dan pendidik dari Gaza, bukan masyarakat umum.
    Evakuasi ini dianggap sebagai langkah awal dalam membangun fondasi sumber daya manusia di Palestina yang tengah dirundung konflik berkepanjangan.
    “Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka,” kata Muzani, Kamis (17/4/2025).
    Alasannya, banyak dokter dan guru di Gaza yang gugur akibat serangan, sehingga jumlah tenaga profesional semakin berkurang.
     
    Muzani menjelaskan bahwa para tenaga medis dan pendidik dari Gaza akan dididik di Indonesia sebelum nantinya kembali ke Palestina.
    Langkah ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga strategis untuk membekali mereka dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam membangun kembali tanah airnya.
    “Jumlahnya makin rendah, makin kecil. Karena itu tenaga-tenaga yang ada akan dididik, baik medis ataupun non-medis di Indonesia sebagai bagian dari persiapan pembangunan kembali sumber daya manusia di Palestina,” ujar Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR Dukung Usulan 3 April Jadi Hari NKRI, Ini Alasannya

    Ketua MPR Dukung Usulan 3 April Jadi Hari NKRI, Ini Alasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut baik usulan agar pada 3 April diperingati sebagai Hari NKRI. Usulan ini didasarkan pada peristiwa bersejarah, yaitu mosi integral Mohammad Natsir, yang dinilai sebagai tonggak penting dalam penyatuan Indonesia.

    Ahmad Muzani berpendapat momen 3 April layak dikenang dan diperingati seperti halnya Hari Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda. “Hari Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda sudah kita peringati, tetapi yang terlupakan adalah yang baru saja disampaikan oleh kawan-kawan Dewan Dakwah, soal hari jadi NKRI,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Ahmad Muzani menjelaskan mosi integral yang diajukan oleh Mohammad Natsir pada 3 April 1950 di parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan upaya krusial dalam mempersatukan bangsa, melengkapi narasi sejarah NKRI, seperti Sumpah Pemuda dan penetapan Pancasila.

    Pada saat itu, Mohammad Natsir mengusulkan agar negara-negara bagian dalam RIS kembali bersatu dalam bingkai NKRI. Usulan ini mendapatkan dukungan dari berbagai fraksi, meskipun berbeda pandangan politik, karena mereka memiliki kesamaan visi, yaitu menjaga persatuan Indonesia.

    “Sebagai tokoh visioner, Mohammad Natsir menyadari jika bentuk negara federal diteruskan, ada ancaman besar bagi masa depan persatuan bangsa ini,” jelas Ahmad Muzani.

    Ia menegaskan bahwa pemikiran Mohammad Natsir telah menjadi pondasi penting dalam memperkuat NKRI, sekaligus menjadi pengingat betapa mahalnya nilai persatuan di tengah perbedaan.

  • Ketua MPR RI respons positif usulan 3 April diperingati Hari NKRI

    Ketua MPR RI respons positif usulan 3 April diperingati Hari NKRI

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat menghadiri halalbihalal dengan keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta, Sabtu (19/4/2025). ANTARA/HO-MPR RI

    Ketua MPR RI respons positif usulan 3 April diperingati Hari NKRI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons positif usulan tanggal 3 April diperingati sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mempertimbangkan mosi integral Natsir.

    “Hari Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, dua hal ini kita peringati. Yang terlupakan yang baru saja disampaikan kawan-kawan Dewan Dakwah (soal hari jadi NKRI),” ujar Muzani saat menghadiri halalbihalal dengan keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta, Sabtu (19/4), sebagaimana dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut Muzani, mosi yang diajukan oleh pemimpin Partai Masyumi Mohammad Natsir di hadapan parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 3 April 1950 merupakan bentuk penyatuan bangsa, menyempurnakan sejarah bangsa seperti sumpah pemuda, dan penetapan Pancasila.

    Kala itu Natsir mengajukan mosi yang bertujuan untuk mengusulkan agar negara-negara bagian dalam RIS kembali bersatu menjadi NKRI.

    “Kenapa kemudian pandangan ini (mosi integral Natsir, pembubaran RIS dan kembali ke NKRI) bisa diterima dengan cepat oleh fraksi-fraksi yang berbeda pandangan politik dan ideologi ketika itu? Karena mereka punya kesamaan pandangan dan kepentingan kenapa kita harus kembali pada NKRI,” ujar Muzani.

    Muzani. melanjutkan, ”Sebagai orang yang memiliki visi ke depan tentang Indonesia, Natsir melihat kalau bentuk negara federal ini diteruskan ada bahaya dan ancamannya bagi masa depan bangsa ini. Apa bahayanya? Yakni persatuan yang kita cita-citakan dalam bernegara, dalam merah putih, dalam NKRI, bisa rusak dan terpecah belah.”

    Sumber : Antara

  • Muzani MPR Sambut Baik Usul Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia soal Mosi Integral Natsir Dirayakan – Page 3

    Muzani MPR Sambut Baik Usul Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia soal Mosi Integral Natsir Dirayakan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendapatkan usulan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia agar mosi integral Natsir diperingati sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Hal ini disampaikan saat dirinya hadir dalam acara halalbihalal dengan keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta. 

    Adapun Mosi Integral Natsir adalah mosi yang diajukan oleh Mohammad Natsir, seorang tokoh politik Islam dan pemimpin Partai Masyumi, di hadapan parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 3 April 1950. Tujuannya, mengusulkan agar negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat kembali bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Sekretaris Jenderal DPP Gerindra itu pun merespons positif akan usulan tersebut.

    “Hari Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, dua hal ini kita peringati. Yang terlupakan yang baru saja disampaikan kawan-kawan Dewan Dakwah. Mosi integral Natsir menjadi cikal bakal NKRI itu adalah bentuk penyatuan kita menyempurnakan sejarah bangsa kita dari 1928 (sumpah pemuda), 18 Agustus 1945 (penetapan Pancasila sebagai dasar negara), dan kembali ke NKRI (1950),” kata Muzani dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

    Dia menjelaskan, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga Mosi Integral Natsir, bentuk negara Indonesia mengalami perubahan beberapa kali. Sampai pada 1949 sistem pemerintahan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) Namun pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan kembali ke NKRI.

    “Kenapa kemudian pandangan ini bisa diterima dengan cepat (Pembubaran RIS dan kembali ke NKRI) oleh fraksi-fraksi yang berbeda pandangan politik dan berbeda ideologi ketika itu? karena mereka punya kesamaan pandangan dan kepentingan kenapa kita harus kembali pada NKRI,” jelas Muzani.

     

  • Pembukaan Syafest 2025, Muzani Berharap Lahir Bibit-bibit Calon Pemimpin

    Pembukaan Syafest 2025, Muzani Berharap Lahir Bibit-bibit Calon Pemimpin

    loading…

    Ketua MPR Ahmad Muzani membuka perhelatan Syafana Islamic School Festival (Syafest) 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani membuka perhelatan Syafana Islamic School Festival (Syafest) 2025. Muzani berharap, Syafest 2025 dapat melahirkan bibit-bibit baru calon-calon pemimpin di masa yang akan datang.

    “Berlatihlah, menjadi dokter, ulama, politisi, olahragawan, seniman. Ini adalah sarana mengumpulkan bakat. Siapa pun yang menang, yang jadi adalah peserta Syafest,” kata Muzani di sela pembukaan Syafest 2025, Sabtu (19/4/2025).

    Pembukaan Syafest 2025 di kampus Lower-Upper Secondary berlangsung meriah. Ribuan peserta aneka lomba yang merupakan siswa SD, SMP, dan SMA yang berasal dari berbagai sekolah se-Jabodetabek dan beberapa kota lainnya ditantang untuk membacakan Pancasila di depan khalayak.

    Sebanyak tujuh siswa dari berbagai sekolah pun langsung maju mengajukan diri. “Siapa yang berani maju ucapkan Pancasila, angkat tangan? Sebanyak-banyaknya enggak apa-apa, ayo maju. Saya butuh 5 orang, ayo siapa lagi, minta mik,” kata Muzani.

    Tidak disangka, animo siswa peserta Syafest cukup tinggi menjawab tantangan itu. Satu per satu siswa maju ke depan, hingga berjumlah 7 orang. Dengan percaya diri, mereka pun terlibat interaksi dengan Muzani dan membacakan Pancasila dengan lancar.

    Mereka juga ditanya satu per satu tentang cita-cita, tentang pelajaran yang disukai di sekolah, dan peran penting Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia. “Pancasila itu dasar negara dan yang menjadikan Indonesia. Kita jadi Indonesia karena Pancasila. Cara bacanya juga harus tegap, harus hormat,” ungkap Muzani.

    Dari semua siswa yang maju itu, tidak satu pun yang memiliki cita-cita yang sama. Menurut Muzani, semangat perbedaan inilah yang dikandung dalam nilai-nilai Pancasila.

    “Kalau kalian sungguh-sungguh, apapun cita-citamu akan kesampaian, menapaklah dari bawah, insyaallah akan tercapai,” terang Muzani memberi semangat kepada para siswa.

    Managing Director Syafana Islamic School Nanang Firdaus Masduki mengatakan, total peserta Syafest 2025 tingkat Primary, Lower-Upper Secondary sekitar 4.000 siswa. “Yang ikut acara ini sekira 200 sekolah, dari Jabodetabek, bahkan ada yang dari Jawa Timur. Total peserta sekitar 4.000 peserta,” katanya.

    Yang membanggakan, acara ini seluruhnya dikerjakan oleh siswa-siswi Syafana. “Penyelenggara acara ini sepenuhnya siswa-siswi Syafana Lower-Upper, semua mereka, guru-guru, ustaz dan sayidah, hanya supporting saja,” pungkasnya.

    (rca)

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Prabowo Tanggapi Isu Matahari Kembar

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Prabowo Tanggapi Isu Matahari Kembar

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah berita politik dan hukum pada Jumat (18/4/2025) menarik perhatian pembaca. Berita terkait Presiden Prabowo Subianto yang menanggapi isu matahari kembar menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter Persada Hospital Malang, Tia Rahmania yang memenangi gugatan hasil sengketa Pileg 2024 terhadap PDIP, rencana pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati, hingga Ridwan Kamil yang berencana melaporkan Lisa Mariana ke polisi.

    Isu Politik-Hukum Beritasatu.com

    1. Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar Seusai Menteri Temui Jokowi

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak terganggu dengan silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih yang berkunjung ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat Lebaran 2025. Bahkan, isu politik soal “matahari kembar” yang mencuat dinilai tidak relevan dan tak mengganggu hubungan baik Prabowo dengan Jokowi.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan Presiden Prabowo justru menghormati tradisi silaturahmi. Apalagi dalam momen Lebaran yang menjadi ajang mempererat tali persaudaraan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik pihak-pihak yang menggiring silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi sebagai isu politik matahari kembar. Ia menegaskan, tudingan itu tidak beralasan dan cenderung memecah belah.

    2. IDI Kecam Kasus Pelecehan Seksual oleh Dokter Persada Hospital

    Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Malang, Jawa Timur, mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter umum berinisial AY di Persada Hospital. Ketua IDI Kota Malang, Sasmojo Widito mengatakan, seorang dokter harus bekerja secara profesional dan mengikuti norma yang ada, baik norma hukum, pidana, disiplin profesi hingga etika.

    Ia menegaskan dokter yang melanggar etika perlu dibina terlebih dahulu, kemudian dievaluasi apakah masih memungkinkan untuk diperbaiki atau tidak. IDI Kota Malang menggelar rapat untuk membahas dugaan tindakan pelecehan seksual oleh dokter AY terhadap pasiennya di Persada Hospital, yang viral di media sosial.

    3. Tia Rahmania Menang Lawan PDIP dan Bonnie, Apa Langkah Selanjutnya?

    Selain berita terkait isu matahari kembar, berita lainnya yang juga menarik perhatian pembaca, yakni mantan kader PDI Perjuangan Tia Rahmania memenangkan gugatan hasil sengketa Pemilu 2024 terhadap PDIP dan anggota DPR Bonnie Triyana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan Tia tak terbukti melakukan penggelembungan suara.

    Tia sebelumnya dipecat oleh PDIP sehingga gagal menjadi anggota DPR periode 2024-2029 dari dapil I Banten dan digantikan oleh Bonnie. Ia kemudian menggugat PDIP dan Bonnie.

    Tia bersyukur hakim mengabulkan gugatannya. Menurutnya, gugatan tersebut penting untuk mengembalikan nama baiknya sekaligus upaya memperjuangkan etika politik yang mesti ditegakkan.

    4. Bocoran Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati, Ini Kata Muzani

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara soal rencana pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Muzani mengungkapkan, jadwal maupun lokasi pertemuan lanjutan itu sepenuhnya menjadi urusan pribadi Prabowo dan Megawati. Ia sendiri mengaku belum mengetahui detail waktu ataupun tempatnya.

    Muzani menambahkan, lokasi pertemuan bisa saja kembali di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, di rumah Prabowo Subianto, atau bahkan di tempat netral. Ia mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut seusai pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada 7 April 2025 di Teuku Umar.

    5. Tak Terima Difitnah, Ridwan Kamil Seret Lisa Mariana ke Polisi

    Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya, Heribertus Hartojo, di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (18/4/2025).

    Lebih lanjut, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil menyatakan bahwa Lisa Mariana telah melakukan tuduhan secara sepihak terhadap Ridwan Kamil tanpa disertai alat bukti, dan menyebarkannya ke publik sehingga merugikan nama baik kliennya. Sebelumnya, kuasa hukum dari kedua belah pihak, baik dari Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana, saling melayangkan peringatan hukum dan menyatakan siap menempuh jalur hukum.

    Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait isu matahari kembar Kabinet Merah Putih.

  • Sentil Rencana Evakuasi Warga Gaza, Pengamat: Di Dalam Negeri sedang Susah, Ngapain Tambah Kerjaan…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 April 2025

    Sentil Rencana Evakuasi Warga Gaza, Pengamat: Di Dalam Negeri sedang Susah, Ngapain Tambah Kerjaan… Nasional 19 April 2025

    Sentil Rencana Evakuasi Warga Gaza, Pengamat: Di Dalam Negeri sedang Susah, Ngapain Tambah Kerjaan…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat kebijakan publik
    Agus Pambagio
    menyentil Presiden
    Prabowo Subianto
    yang berencana mengevakuasi warga Gaza, khususnya tenaga kesehatan dan pendidik Palestina, ke Indonesia.
    Agus mengingatkan, masih banyak persoalan dalam negeri yang belum terselesaikan.
    “Kan tidak ada permintaan dari masyarakat dunia atau siapa supaya kita menghindari genocide, ngambil orang, itu kan enggak ada. Lah ngapain nambah kerjaan. Orang kita di dalam negeri saja sedang susah,” ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    Agus mengatakan, mengurus ribuan orang dari luar negeri bukanlah hal yang mudah.
    Sebab, pasti akan ada perbedaan budaya yang dibawa oleh orang tersebut ke masyarakat Indonesia.
    “Kan ini bukan hanya mau taruh (pengungsinya) di mana. Adakah misalnya studi antropologi, studinya kan mesti dilihat. Kalau dia nyampur dengan masyarakat, dampaknya apa, yang harus kita ketahui, supaya kita bisa kendalikan kalau terjadi masalah. Kan itu enggak ada. Cuma ngomong-ngomong,” tuturnya.
    Agus kemudian menyindir Prabowo yang selama ini kerap “ngomong” terus tanpa memikirkan dasarnya.
    Seperti mengevakuasi warga Gaza, Agus mengingatkan, banyak persiapan dan rencana yang harus dilakukan sebelum eksekusinya.
    “Kita mindahkan orang sebagai apa? Sebagai pengungsi? Sebagai apa ke sini? Kan ada kaitannya dengan UNHCR segala, dengan berbagai organisasi dunia, dengan berbagai geopolitik yang lain,” jelas Agus.
    “Intinya apa yang dilaksanakan kita sekarang itu tanpa
    underline
    . Apapun programnya. MBG (makan bergizi gratis) lah, koperasi (desa merah putih) lah, Danantara. Semua
    underline
    -nya enggak jelas. Dan itu berbahaya buat kita semua,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengevakuasi
    tenaga medis
    dan pendidik dari Gaza.
    Hal tersebut Muzani sampaikan saat ditanya perihal kritik terhadap rencana Prabowo yang mau mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.
    “Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan
    evakuasi warga Gaza
    ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
    Muzani memaparkan, negara-negara di sekitar Palestina saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan rekonstruksi pasca Palestina merdeka.
    Ketika Palestina merdeka dan perang berakhir, kata dia, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fisik.
    “Karena itu negara-negara sekitar Palestina sudah mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan rekonstruksi bagi Palestina. Indonesia sebagai negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina juga sudah mulai mempersiapkan bagaimana rekonstruksi itu kita bantu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR Dukung Usulan 3 April Jadi Hari NKRI, Ini Alasannya

    Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar seusai Menteri Temui Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak terganggu dengan silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih yang berkunjung ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat Lebaran 2025. Bahkan, isu politik soal “matahari kembar” yang mencuat dinilai tidak relevan dan tak mengganggu hubungan baik Prabowo dengan Jokowi.

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Jumat (18/4/2025).

    Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo justru menghormati tradisi silaturahmi. Apalagi dalam momen Lebaran yang menjadi ajang mempererat tali persaudaraan.

    “Presiden Prabowo menghargai itu sebagai tata krama Lebaran dan tradisi bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau dihormati,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik pihak-pihak yang menggiring silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi sebagai isu politik matahari kembar. Ia menegaskan, tudingan itu tidak beralasan dan cenderung memecah belah.

    “Enggak ada matahari kembar. Presiden yang otentik adalah Prabowo. Jokowi jelas memposisikan diri dalam etika bernegara,” katanya di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Idrus menambahkan, silaturahmi menteri ke Jokowi, termasuk menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, murni untuk menjaga tali silaturahmi pada momen Lebaran, bukan manuver politik.

    “Silaturahmi adalah perbuatan mulia yang diperintahkan agama. Jangan dicemari prasangka politik,” ujarnya.

    Menurut Idrus, Prabowo merupakan sosok yang terbuka menerima masukan dari siapa pun, termasuk para mantan presiden seperti Jokowi, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), demi kemajuan bangsa.

    “Pak Prabowo gentle dan patriotik, beliau mengajak semua pihak yang punya pengalaman memimpin bangsa untuk memberi sumbangsih pemikiran,” tegas Idrus.

  • Ketua MPR Dukung Usulan 3 April Jadi Hari NKRI, Ini Alasannya

    Bocoran Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati, Ini Kata Muzani

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara soal rencana pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Muzani mengungkapkan, jadwal maupun lokasi pertemuan lanjutan itu sepenuhnya menjadi urusan pribadi Prabowo dan Megawati. Ia sendiri mengaku belum mengetahui detail waktu ataupun tempatnya.

    “Saya belum tahu soal pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati. Saya tidak mengikuti pembicaraan kedua hal tersebut dari beliau,” ujar Muzani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Muzani menambahkan, lokasi pertemuan bisa saja kembali di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, di rumah Prabowo Subianto, atau bahkan di tempat netral. Ia mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut seusai pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada 7 April 2025 di Teuku Umar.

    Meski belum mengetahui detail, Muzani menegaskan Partai Gerindra sangat mendukung pertemuan lanjutan antara Prabowo dengan Megawati. Menurutnya, pertemuan dua tokoh bangsa tersebut penting untuk mempererat komunikasi politik dan membahas persoalan kebangsaan.

    “Kalau nanti pertemuan itu terjadi, saya kira sangat baik untuk kehidupan kebangsaan kita,” tegas Muzani.

    Diketahui, Prabowo sebelumnya telah bersilaturahmi ke kediaman Megawati pada 7 April 2025 dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1446 H. Keduanya berdiskusi empat mata selama 1,5 jam, membahas sinergi antara PDIP dan pemerintahan pada masa mendatang.

    Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan, bahkan diabadikan dalam foto yang menunjukkan keakraban keduanya.

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga sempat mengungkap dalam pertemuan itu, Megawati dan Prabowo membahas sinergi membangun bangsa dan negara ke depan. “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan lanjutan,” ujar Puan memastikn komunikasi antara Prabowo dan Megawati akan terus berlanjut.

  • DPR Dorong Kejagung Bongkar Menyeluruh Kasus Suap yang Jerat Hakim – Page 3

    DPR Dorong Kejagung Bongkar Menyeluruh Kasus Suap yang Jerat Hakim – Page 3

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin akan banyaknya hakim terlibat kasus korupsi.

    “Itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo, bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Menurut Muzani, Prabowo ingin ada penataan ulang sistem hukum tanah air agar tak ada celah korupsi bagi para penegak hukum, termasuk hakim.

    “Karena itu beliau ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kesejahteraan negara,” kata dia.

    Ketua MPR RI itu mengatakan, Prabowo ingin pembangunan menyeluruh tanpa terhambat kasus penegak hukum yang KKN.

    “Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh Karena itu beliau juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama Bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat,” pungkasnya.