Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Muzani Dukung Prabowo Evaluasi Kinerja Direksi BUMN

    Muzani Dukung Prabowo Evaluasi Kinerja Direksi BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevaluasi kinerja direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Menurutnya, pembicaraan tersebut memang penting dan diperlukan, lantaran menyentuh pentingnya peran BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Tadi diomongin sedikit memang tentang para kinerja Badan Usaha Negara, kami berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/4/2025).

    Muzani menekankan bahwa meskipun penyertaan modal negara ke BUMN cukup besar, hasil yang diberikan masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

    “Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya, tapi di sisi lain yang diharapkan oleh masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara, termasuk yang bergabung dalam danantara itu, itu bisa memberi andil yang besar,” tambahnya.

    Menanggapi pertanyaan terkait aset GBK dan Hotel Sultan yang dikaitkan dengan entitas pengelola aset negara seperti Danantara, Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci.

    “Saya nggak ikut membaca atau mempelajari, tergantung dari apa saja aset yang dihitung sebagai penyertaan di Danantara,” pungkas Muzani.

  • Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Dalam pertemuan itu, soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui pertemuan makan siang bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, tidak membahas soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Muzani yang terlihat keluar dari kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.35 WIB itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus memintanya untuk makan siang bersama.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, menunya dan beberapa hal zaman kecil dahulu beliau pada saat makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Muzani mengungkapkan bahwa momen makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menjelaskan bahwa soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui stafnya, dan belum memahami alasan mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali. Saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Saya tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa berkomentar,” kata Muzani.

    Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan itu merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Presiden melalui penerbitan peraturan Presiden sehingga lembaga itu harus tetap eksis atau tetap ada.

    Adapun Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi kali pertama dilantik oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muzani hingga Dasco Makan Siang dengan Prabowo di Istana, Bahas soal Hasan Nasbi? – Page 3

    Muzani hingga Dasco Makan Siang dengan Prabowo di Istana, Bahas soal Hasan Nasbi? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengajak Ketua MPR RI Ahmad Muzani hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/4/2025). Prabowo juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Tadi kita makan siang sama Presiden. Tadi Presiden minta makan bareng sama saya dan kawan-kawan tadi kami menemani makan siang Presiden,” kata Muzani kepada wartawai usai makan siang di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    “Ada Pak Dasco, ada Teddy, ada Mensesneg,” sambungnya.

    Menurut dia, tak ada pembahasan serius dan politis saat makan siang bersama Prabowo. Sekjen Partai Gerindra itu membantah pertemuan tersebut membahas soal mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Bahkan, Muzani mengaku dirinya baru mengetahui berita Hasan Nasbi mundur dari PCO. Untuk itu, dia pun enggan berkomentar soal mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali, saya juga belum baca, belum mendengar. Jadi saya tadi dikasih tau sama staf saya,” ujarnya.

    Namun, Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dibentuk pada tahun 2019 harus tetap eksis. Terkait pengganti Hasan Nasbi, dia belum mengetahuinya.

    “Saya belum tahu maka dari itu cerita atau berita itu, saya belum bisa konfirmasi kebenarannya,” tutur Muzani.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi menjelaskan keputusannya untuk mengundurkan diri jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) bukan keputusan emosional dan tiba-tiba. Dia sudah memikirkan keputusannya ini dengan matang dan memilih berasa di luar pemerintahan.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton,” kata Hasan Nasbi melalui Instagram Total Politik yang disiarkan pada Selasa (29/4/2025).

    “Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional,” sambungnya.

     

  • Hasan Nasbi Mundur dari Kabinet, Muzani: Belum Dibahas dengan Prabowo

    Hasan Nasbi Mundur dari Kabinet, Muzani: Belum Dibahas dengan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani angkat bicara terkait dengan pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Dia menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada pembahasan resmi di internal maupun informasi yang lengkap yang dia terima terkait ihwal pengunduran diri tersebut.

    Hal ini dia sampaikan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (29/4/2025).

    “Pertama tidak ada dibahas sama sekali [dengan Presiden]. Yang kedua saya juga belum baca, terus terang belum melihat dan mendengar. Saya baru tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa komentar,” ujarnya saat diwawancara di kompleks Istana Kepresidenan.

    Meskipun belum mengetahui detil soal pengunduran Hasan, tetapi Muzani mengamini pentingnya keberlangsungan lembaga komunikasi pemerintahan. Dia menyebut komunikasi pemerintah harus tetap berjalan dan eksis, meskipun ada dinamika di internal.

    “Komunikasi, ya itu lembaga yang sudah dibentuk, kan, jadi harus eksis. Tapi soal itu saya belum tahu dan belum paham,” lanjutnya.

    Saat ditanya soal kemungkinan nama pengganti Hasan Nasbi maupun peran Partai Gerindra dalam mengusulkan kandidat baru, Muzani belum dapat memberikan komentar. Dia menyebut belum mendapat informasi yang valid mengenai hal itu.

    “Saya belum tahu. Jadi karena itu cerita atau berita yang saya belum bisa konfirmasi, ya nggak benar aja. Saya belum bisa komentar, orang ini aja saya belum dapat cerita yang kesahihannya,” imbuhnya.

    Terkait rencana penyempurnaan komunikasi pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, Muzani menyebut perbaikan adalah hal yang terus diupayakan agar komunikasi publik bisa lebih cepat dan tepat.

    “Bentuk komunikasi selalu dilakukan untuk penyempurnaan dan perbaikan, sehingga situasi dan keadaan bisa tetap relevan. Komunikasi dengan masyarakat bisa cepat-tepat disampaikan dengan baik,” tuturnya.

    Kendati demikian, dia juga menyambut baik wacana peningkatan peran juru bicara pemerintah agar lebih aktif mendampingi Presiden dalam menyampaikan informasi publik.

    Namun, Muzani menekankan bahwa dirinya belum mengetahui secara spesifik bentuk perubahan atau strategi baru yang akan dilakukan.

  • Wamenperin Pastikan Ormas yang Ganggu Proyek Pabrik BYD di Subang Sudah Diatasi

    Wamenperin Pastikan Ormas yang Ganggu Proyek Pabrik BYD di Subang Sudah Diatasi

    JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan kabar gangguan aksi premanisme organisasi kemasyarakatan atau ormas di pabrik otomotif asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat, saat ini sudah teratasi.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat ditemui awak media di kantornya, Senin, 28 April.

    Faisol menyebut, gangguan ormas tersebut sudah diatasi langsung oleh pihak perusahaan.

    Menurut dia, pihaknya sudah berkomunikasi dengan BYD dan semua sudah diatasi.

    “Sudah kami cek. Biasa itu (gangguan ormas), kami harapkan itu tidak terjadi lagi. Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah maupun pihak berwenang menyelesaikan masalah pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, yang diganggu oknum ormas. Muzani menilai, investasi harus dijaga dengan baik.

    “Di satu sisi saya kira investasi harus dijaga bukan hanya oleh peraturan dan daya dukung memadai. Ada peraturan memadai, ada daya dukung yang memadai seperti infrastruktur. Tapi, ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Jumat, 26 April.

    “Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak sehingga mengganggu akses ataupun transportasi. Jalan rusak, masyarakat bagus, tapi peraturan-peraturan pemerintahnya tidak paralel dengan iklim investasi,” sambungnya.

    Menurut Muzani, peraturan pemerintah dan segala pendukungnya harus saling memadai. Oleh karena itu, dia menilai, pemerintah dan pihak berwenang terkait harus segera menuntaskan persoalan ini.

    “Semuanya harus sesuai dengan iklim investasi. Jika ada satu-dua di antara hal-hal tersebut tentu saja itu harus segera diselesaikan, termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apa pun,” tuturnya.

    Adapun pabrik BYD di Indonesia itu diklaim menjadi pabrik otomotif terbesar di wilayah Asia Tenggara.

    Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 hektare.

    Pabrik tersebut direncanakan memulai produksi komersial pada awal 2026, yang akan memiliki kapasitas produksi sebanyak 150.000 unit per tahun, dengan total nilai investasi sekitar 1 miliar dolar AS.

  • Ketua MPR harap Tegal jadi Jepang hingga China-nya Indonesia

    Ketua MPR harap Tegal jadi Jepang hingga China-nya Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan putra daerah Tegal berharap Kota dan Kabupaten Tegal berkembang menjadi daerah maju serupa Jepang hingga China bagi negara Indonesia.

    “Kalau yang sekarang ini semangatnya bukan Jepang-nya Indonesia, mungkin Tegal harus menjadi China-nya Indonesia,” kata Muzani saat memberikan pidato sambutan dalam acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBT-BA) se-Jabodetabek di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut hal tersebut bukannya tak mungkin dilakukan sebab masyarakat Tegal mampu memproduksi produk dengan kualitas serupa pada saat negara itu mengalami kemajuan teknologi pesat pada tahun 1980-an dan 1990-an.

    “Itu adalah negara yang sangat maju, dengan teknologi yang luar biasa, dan teknologi itu kemudian membanjiri ke Indonesia, semua barang Jepang ada di depan mata kita, tapi orang Tegal bisa memproduksi yang hampir serupa dengan teknologi yang ada di Jepang,” ucapnya.

    Dia memuji pula bahwa masyarakat Tegal unggul dalam bidang pendidikan. Menurut dia, banyak masyarakat Tegal yang sukses merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi dan bekerja.

    “Itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru-guru kita di Tegal luar biasa,” katanya.

    Hingga akhirnya, lanjut dia, masyarakat Tegal yang merantau ke Jakarta itu menduduki posisi-posisi strategis di jabatan publik sampai dengan pemerintahan, salah satunya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

    Dia pun optimistis Tegal mampu berkembang pesat seperti Jepang dan China sebab masyarakatnya dinilai ulet dan pekerja keras.

    “Kenapa itu memungkinkan dilakukan? Karena sesungguhnya orang Tegal itu orangnya telaten, orangnya sabar, orangnya ulet, orangnya keras, tapi kadang-kadang susah diatur,” ujarnya sambil berkelakar.

    Dia berharap dengan modal keuletan dan ketekunan yang dimiliki oleh masyarakatnya dalam bekerja maka dapat menjadi modal agar Tegal menjadi kota dan kabupaten yang kuat.

    “Kalau Tegal menjadi kabupaten dan kota yang kuat maka Insyaallah perekonomian masyarakatnya tambah kuat,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamen Imipas Silmy Karim berpesan kepada masyarakat Tegal untuk mengedepankan pendidikan agar dapat meneruskan kisah sukses yang telah diraih oleh para putra daerah Tegal terdahulu.

    “Untuk meneruskan keberhasilan daripada senior-senior kita maupun yang saat ini. Untuk kita kedepankan yang namanya pendidikan untuk anak cucu kita karena pendidikan itu akan membawa yang namanya terbukanya kesempatan,” kata Silmy yang hadir langsung dalam kesempatan itu.

    Selain pendidikan, dia juga mengingatkan pentingnya merawat jejaring sosial atau silaturahim untuk saling memberikan dukungan dan penguatan antarsesama masyarakat Tegal dalam meraih sukses.

    “Jadi dua hal itu yang saya rasa sangat penting dan mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk kita semua agar kita bisa membangun masa depan keluarga besar Tegal itu menjadi lebih baik lagi,” paparnya.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat yang berasal dari Tegal lainnya, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan, hingga para kepala daerah Tegal dan sekitarnya, serta para tokoh daerah Tegal.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua MPR harap Tegal jadi Jepang hingga China-nya Indonesia

    Ketua MPR minta kepala daerah Tegal bantu UMKM masyarakatnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta kepada kepala daerah Kota dan Kabupaten Tegal untuk membantu masyarakatnya dalam menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Saya minta kepada bupati kepada walikota untuk memperhatikan, membantu, UMKM supaya orang Tegal tidak semua pergi ke sawah, supaya orang Tegal tidak semua pergi merantau, supaya orang Tegal tidak semuanya jadi pegawai, tapi dia UMKM,” kata Muzani.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato sambutan dalam acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBT-BA) se-Jabodetabek di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut dukungan tersebut dibutuhkan karena sektor UMKM di Tegal bergeliat lantaran dimotori oleh kecocokan dengan karakteristik masyarakatnya dalam menjalankan usaha secara mandiri.

    “Di Tegal yang unggul adalah saya sampaikan yang unggul adalah UMKM karena orangnya mandiri, orangnya ulet, orangnya maunya merdeka, maka UMKM di Tegal menonjol,” ucapnya.

    Dia optimistis UMKM mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Tegal hingga menyekolahkan anaknya.

    Dia juga menyinggung perihal kisah sukses usaha warung tegal alias warteg yang banyak dijalankan oleh masyarakat Tegal yang merantau ke Jakarta.

    Dia menyebut bahkan warteg yang identik dengan harganya yang terjangkau itu menjadi penopang masyarakat ibu kota dalam memenuhi urusan perut sehari-hari.

    “Itu sebabnya Jakarta orangnya perutnya kenyang, badannya sehat, pikirannya waras, angger mangane telat (kalau makannya telat), regane larang (harganya mahal), orang Jakarta mungkin produktivitasnya terganggu,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menilai warteg menjadi kontribusi masyarakat Tegal bagi tanah air lantaran mampu memenuhi urusan perut masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang memegang denyut perekonomian nasional untuk dapat berproduksi.

    “Itu sebabnya warteg terkenal dengan ekonomi masyarakat bawah dan itulah kontribusi kita dalam kehidupan bernegara dan perekonomian di tingkat nasional,” katanya.

    Dia menggarisbawahi pula bahwa kuliner Tegal menjadi bidang yang pantas untuk diunggulkan sehingga mampu mendatangkan ekonomi bagi warganya.

    “Di Jakarta, Tegal tetap mengukuhkan dirinya sebagai daerah yang berbasis pada warteg. Warteg sekarang ini sudah menjamur, bagus, dan bisa diterima dengan baik, harganya tetap terjangkau, sajian yang disajikan adalah masakan-masakan tradisional Tegal,” ucap dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat yang berasal dari Tegal lainnya, di antaranya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan, hingga para kepala daerah Tegal dan sekitarnya, serta para tokoh daerah Tegal.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ganjar Pranowo, mengingatkan bahwa pada orientasi sebuah kepemimpinan tidak boleh ada ‘matahari kembar’. 

    Hal itu disampaikan Ganjar saat menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan buntut para menteri Presiden Prabowo Subianto sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Ganjar sebenarnya tak mempermasalahkan isu tersebut, sebab menurutnya, pertemuan para menteri Prabowo ke Jokowi adalah bentuk silaturahmi yang wajar. 

    Termasuk juga panggilan ‘bos’ yang disampaikan oleh dua menteri dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

    “Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja. Orang menyebut ‘bos’, ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Namun, ia menekankan bahwa dalam suatu kepemimpinan tak boleh ada matahari kembar. 

    Maka dari itu apabila terjadi kondisi tersebut di Indonesia, kata dia, Presiden harus bisa segera mengendalikan.

    “Hanya memang jika kemudian orientasi dalam suatu kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti Presiden harus segera mengendalikan,” kata Ganjar. 

    Ia mengatakan, kepemimpinan dan demokrasi suatu pemerintahan tetap harus berada dalam satu titik.

    “Bahwa siapapun yang ada di republik ini, maka kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu, presiden itu. Maka, kembar-kembar itu enggak boleh ada,” ujar Ganjar.

    “Kalau pun toh ada asumsi-asumsi seperti itu, saya kira segera harus diambil alih,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sejatinya tidak terganggu dengan adanya isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan. 

    “Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi,” ujarnya di komplek parlemen, Kamis (17/4/2025). 

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” tandasnya. 

    Muzani menegaskan, kunjungan sejumlah Menteri tersebut sebagai bentuk penghormatan dan juga silaturahmi dalam rangka lebaran.

    Menurutnya, para menteri Prabowo yang dulu bekerja sebagai menteri Jokowi justru harus tetap menghormati Presiden ke-7 RI tersebut. 

    Muzani menyebut, seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih memiliki komitmen penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Kekhawatiran adanya ‘matahari kembar’ di pemerintahan ini sebelumnya disuarakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.  

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani. 

    Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025). 

    Tokoh elite Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

    Ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang datang pada Jumat (11/4/2025). 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono usai pertemuan, Jumat (11/4/2025). 

  • 1 Ini Respons Prabowo dan MPR soal Tuntutan Mencopot Gibran Nasional

    1 Ini Respons Prabowo dan MPR soal Tuntutan Mencopot Gibran Nasional

    Ini Respons Prabowo dan MPR soal Tuntutan Mencopot Gibran
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap terkait tuntutan
    Forum Purnawirawan TNI-Polri
    yang meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (
    MPR
    ) RI mengganti Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran
    Rakabuming Raka.
    Tak pihak Istana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga sudah merespons tuntutan pencopotan Gibran tersebut.
    Sebelumnya, dikutip dari
    Tribunnews
    , Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada MPR RI untuk mencopot
    Wapres Gibran
    Rakabuming Raka.
    Tuntutan tersebut merupakan bagian dari delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang terdiri dari 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
    Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan forum purnawirawan tersebut.
    Namun, menurut dia, Prabowo sebagai Kepala Negara dan pemerintahan memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari
    statement
    itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 24 April 2025.
    “Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” ujarnya lagi.
    Kemudian, Wiranto mengatakan, Prabowo merespons usul melakukan
    reshuffle
    atau perombakan kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi, serta meminta ketegasan terhadap aparat negara yang dianggap masih memiliki loyalitas kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
    Wiranto menyebut bahwa tuntutan tersebut bukan bidang Presiden Prabowo untuk menanggapi.
    “Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan,” katanya.
    Lebih lanjut, Wiranto mengatakan, Prabowo berharap agar perbedaan jangan sampai membuat keruh suasana di saat negara sedang menghadapi banyak tantangan.
    “Iya (termasuk soal Gibran). Kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos (media sosial) ya. Sudah banyak berita yang muncul. Maka, inilah ya sikap presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai,” ujar Wiranto.
    Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyinggung soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ketika ditanya soal usulan mengganti Gibran dari posisi Wapres RI.
    Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu, masyarakat memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga, ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih.
    “Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024,” kata Muzani pada 25 April 2025.
    “Ketika KPU (Komisi Pemilihan Umum) menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam Pemilihan Presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden,” ujarnya lagi.
    Bahkan, Muzani menyebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan kemenangan Prabowo-Gibran dengan menolak gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan pasangan calon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
    Atas dasar putusan MK dan ketetapan KPU, Muzani mengatakan, MPR RI mengadakan prosesi pengucapan sumpah Presiden dan Wapres RI 2024-2029.
    Oleh karena itu, Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres RI adalah sah.
    “Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah Presiden yang sah, Gibran adalah Wakil Presiden yang sah,” kata Muzani.
    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga berpandangan, tidak ada urgensinya terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta penggantian Gibran Rakabuming Raka.
    “Tidak ada urgensi di tengah pemerintahan sedang berjalan,” kata Agung kepada Kompas.com pada 25 April 2025.
    “Kalau mengkritik kinerja Gibran yang belum maksimal, tidak apa-apa. Namun, kalau sampai dimakzulkan terlalu berlebihan apalagi tidak ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan selama menjabat enam bulan ini,” ujarnya lagi.
    Namun, Agung mengatakan, tuntutan dari para purnawirawan tersebut tetap harus direspons pemerintah. Sebab, sebenarnya ada delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI-Polri dan pencopotan Gibran sebagai Wapres adalah salah satunya.
    “Secara substanstif ada delapan poin tuntutan para purnawirawan tersebut dan pemberhentian Gibran salah satunya. Sehingga arahan untuk mengkaji semua poin dan tak berpolemik di tengah beragam tantangan bangsa yang kompleks menjadi jawaban obyektif,” katanya.
    Menurut Agung, pemerintah harus mempertimbangkan tuntutan dari para purnawirawan tersebut demi menjaga stabilitas nasional.
    “Artinya, aspirasi para purnawirawan tadi sebatas masukan yang perlu dipertimbangkan namun prioritas utama Presiden Prabowo adalah menuntaskan beragam permasalahan ekonomi dan rakyat,” ujarnya.
    Diketahui, selain mengusulkan kepada MPR untuk mencopot Wapres Gibran Rakabuming Raka, Forum Purnawirawan juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
    Bahkan, mereka menuntut adanya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7 RI Jokowi.
    Dikutip dari berbagai sumber, berikut delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fufufafa juga Pintu Masuk Lengserkan Wapres Gibran

    Fufufafa juga Pintu Masuk Lengserkan Wapres Gibran

    GELORA.CO –  Fufufafa menjadi pintu masuk melengserkan Gibran Rakabuming Raka (GRR) dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

    Meski sesepuh TNI sebelumnya telah mengusulkan pergantian anak Jokowi itu, namun pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, kurang setuju karena putusan MK terhadap Pasal 169 huruf Q UU Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

    “Yaitu perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Perbuatan tercela itu yang paling jelas Fufufafa. Isu lainnya adalah soal yang terkait drug, misalnya,” kata Refly Harun dalam sebuah video dinukil Monitorindonesia.com, Sabtu (26/4/2025).

    Sama seperti ayahnya, Joko Widodo, yang saat ini tengah dipertanyakan keabsahan ijazah sarjananya, ijazah Gibran juga kudu diverifikasi. “Apakah Gibran memiliki ijazah setingkat SMA atau tidak,” tegas Refly.

    Usulan tersebut tak lain berujung impeachment atau pemberhentian. “Itu tidak bergantung kepada Prabowo saja. Itu bergantung kepada terutama secara de facto ketua-ketua umum partai politik. Secara de jure ya proses dari DPR ke MK baru ke MPR,” jelasnya. 

    “Itu proses hukumnya. Tapi yang paling penting adalah proses politiknya ya di antara ketua-ketua umum partai politik saja,” imbuh Refly Harun.

    Sementara itu Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, telah menanggapi munculnya desakan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Muzani mengaku belum membaca secara rinci isi tuntutan tersebut dan hanya mendengar sekilas informasi yang beredar.

    “Saya belum membaca itu (desakan Wapres Gibran), belum mempelajari dan baru mendengar juga sekilas,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Muzani menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, sesuai hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” tegasnya.

    Dia enggan berkomentar lebih jauh mengenai apakah tuntutan tersebut bisa berdampak terhadap soliditas pemerintahan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons isu yang berkembang dengan mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam polemik yang dapat memecah belah bangsa.

    Melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, pesan tersebut disampaikan langsung dari Istana Kepresidenan.

    “Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” ungkap Wiranto, Kamis (24/4/2025).

    Mantan Menko Polhukam dan Panglima ABRI itu juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan penting, sehingga stabilitas sosial dan politik harus tetap dijaga.

    “Kita sedang menghadapi banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat. Kita harmonisan kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negara,” pungkasnya.