Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Respons Pernyataan Ahmad Muzani soal Menteri Bebani Presiden, Efriza Sentil Tito Karnavian

    Respons Pernyataan Ahmad Muzani soal Menteri Bebani Presiden, Efriza Sentil Tito Karnavian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja menteri dalam membantu Presiden Prabowo Subianto mulai mendapat sorotan dari MPR RI. Ada indikasi kebijakan menteri justru membebani presiden.

    Peneliti senior Citra Institute, Efriza menilai Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sedang membongkar karut-marut kerja menteri-menteri di kabinet Prabowo.

    Hal ini sebagai respons atas pernyataan Muzani yang mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan.

    “Dia sedang membongkar karut-marut kerja menteri di kabinet Prabowo. Kinerja beberapa menterinya amat miris utamanya yang sudah punya pengalaman bekerja dengan Presiden sebelumnya,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Kamis (27/6).

    Dia meyakini publik kaget karena pernyataan Muzani itu tepat. “Artinya sebagai Ketua MPR sekaligus anggota DPR dan Sekjen Gerindra, wajib mengingatkan atau mengkritik dari kinerja para pembantu presiden untuk bekerja dengan baik dan benar,” lanjutnya.

    Dia menjelaskan pernyataan Muzani bertujuan membongkar perilaku dari beberapa orang menteri dengan cara kerja yang buruk, tetapi di sisi lain justru membebani presiden.

    “Kesadaran berkinerja buruk ini semestinya dibenahi oleh menteri-menteri terkait. Sebab kinerja mereka menegaskan ketidakpahaman si menteri dalam hal pembuatan keputusan atau kebijakan bahkan ia juga tidak punya pemahaman dalam upaya mengantisipasi permasalahan,” tuturnya.

    Efriza mencontohkan kecerobohan Mendagri, Tito Karnavian dalam menyelesaikan persoalan sengketa 4 pulau Aceh-Sumut tanpa mengumpulkan semua dokumen di kementeriannya.

  • Prabowo Ternyata Belum Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS, Kenapa?

    Prabowo Ternyata Belum Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani masih menunggu pengajuan resmi Presiden RI Prabowo Subianto soal calon Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS).

    Muzani membenarkan memang posisi dubes RI untuk beberapa negara penting, termasuk AS masih kosong hingga saat ini. Dia yakin bahwa Prabowo pastinya sudah mempertimbangkan pengisian posisi tersebut.

    “Kami pun di DPR, di Komisi I sedang menunggu tentang surat yang disampaikan oleh Presiden soal siapa yang akan ditunjuk menjadi calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Adapun, dia juga mengaku belum mendengar nama siapapun yang sekiranya akan diajukan Prabowo. Meskipun, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah sudah menyiapkan sosok yang akan mengisi posisi Dubes RI untuk AS.

    Sebelumnya, Dasco mengemukakan saat ini pihaknya tengah menunggu pengajuan resmi dari pemerintah terkait pengisian posisi dubes tersebut. 

    “Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025). 

    Meski dirinya sudah mendapatkan informasi tersebut, Dasco enggan mengungkapkan terperinci siapa sosok calon dubes yang disiapkan, termasuk berapa jumlah usulan nama.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung. 

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal. 

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

  • Respons Muzani soal KPK Usut Kasus Dugaan Gratifikasi di MPR

    Respons Muzani soal KPK Usut Kasus Dugaan Gratifikasi di MPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan pihaknya menghormati tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan MPR.

    Dia mengungkapkan hal tersebut seusai membaca berita tentang pimpinan KPK mengusut kasus dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR.

    “Karena itu MPR menghormati atas apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam upaya menyelamatkan dan memberantas dugaan tersebut,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Muzani melanjutkan bahwa MPR RI siap menunggu penyelesaian kasus dan tindakan-tindakan berikutnya yang dilakukan oleh KPK.

    Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menetapkan satu orang tersangka dan penyidik KPK telah memanggil dua orang saksi yang merupakan pejabat di lingkungan MPR.

    “Sudah ada tersangka. Penyidik masih terus mendalami perkara ini dengan memeriksa para saksi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (23/6/2025).  

    Adapun Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah dalam pernyataannya, Sabtu (21/6/2025), telah menyampaikan bahwa  menyampaikan klarifikasi kasus yang tengah diusut KPK itu merupakan perkara lama yang terjadi antara rentang waktu 2019-2021. 

    Siti menyebut tidak ada keterlibatan unsur pimpinan MPR, baik yang lama maupun yang saat ini menjabat. Selain itu, kasus tersebut merupakan kelanjutan yang sebelumnya telah dilakukan proses penyelidikan dan saat ini naik menjadi penyidikan. 

    “Perlu kami tegaskan bahwa kasus tersebut merupakan perkara lama yang terjadi pada masa 2019 sampai dengan 2021. Dalam hal ini, tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI, karena perkara tersebut merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari sekretariat, dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu, yaitu Bapak Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH,” ujar Siti, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).

  • Muzani Ingatkan Menteri Tak Bebani Prabowo, Singgung Sengketa Pulau Aceh-Sumut Nasional 25 Juni 2025

    Muzani Ingatkan Menteri Tak Bebani Prabowo, Singgung Sengketa Pulau Aceh-Sumut Nasional 25 Juni 2025

    Muzani Ingatkan Menteri Tak Bebani Prabowo, Singgung Sengketa Pulau Aceh-Sumut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua MPR
    Ahmad Muzani
    mengingatkan para
    menteri
    di
    Kabinet Merah Putih
    untuk tidak membebani Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Pasalnya, ia melihat ada sejumlah permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian, bukan oleh Presiden.
    “Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
    Salah satu yang disinggungnya adalah sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).
    Masalah dimulai ketika keluarnya Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 yang memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah Sumut.
    Akhirnya Prabowo turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut, hingga keluar kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
    “Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain,” ujar Muzani.
    “Supaya Presiden tidak dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” sambung Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
    Diketahui, Prabowo dalam beberapa waktu terakhir langsung mengambil alih persoalan yang melibatkan sejumlah menterinya.
    Mulai dari sengketa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang akhirnya ditetapkan sebagai wilayah Aceh.
    Lalu ada persoalan masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, yang sudah terisolasi selama empat bulan. Prabowo kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi masalah di sana.
    Ada juga persoalan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Prabowo akhirnya memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan tambang.
    Prabowo kembali mengambil alih kebijakan kontroversial kedua yang dibuat menterinya, yakni membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah gaduh.
    Jauh sebelum itu, Prabowo juga menganulir kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen jelang malam Tahun Baru 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II: Presiden urus sengketa pulau, Mendagri tak harus dievaluasi

    Komisi II: Presiden urus sengketa pulau, Mendagri tak harus dievaluasi

    Jadi, mungkin Pak Mendagri bekerja hanya berdasarkan data yang ada.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tidak berarti mengharuskan adanya evaluasi terhadap kinerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Menurut saya, belumlah sampai pada mengevaluasi kinerja Mendagri sampai saat ini,” kata Dede Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dikatakan bahwa ada nilai-nilai yang mesti diputuskan oleh Presiden selaku pimpinan tertinggi negara ketika sudah terkait dengan hal politis.

    “Ada isu-isu yang berkaitan dengan politik yang perlu kita jaga, perlu kita rawat dan sebagainya. Memang Presidenlah yang mengambil hak,” ujarnya.

    Dede Yusuf lantas berkata, “Jadi, bukan berarti Presiden mengambil alih, tetapi ada kebijakan-kebijakan terkait dengan Aceh, Papua, daerah tapal batas, menurut saya harus disampaikan kepada pimpinan karena itu adalah keputusan kebijakan negara.”

    Sebaliknya, dia tak menyalahkan Mendagri yang telah bekerja sesuai dengan data administrasi yang dimiliki kementeriannya dalam merespons sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut.

    “Memang benar ada surat yang tahun berapa itu adalah wilayah Aceh. Tahun berapa lagi masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Baru kemudian pada tahun 1990 atau berapa itu diminta oleh Aceh kembali. Jadi, mungkin Pak Mendagri bekerja hanya berdasarkan data yang ada,” katanya.

    Untuk itu, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo untuk mengakhiri polemik batas administrasi antarwilayah tersebut dengan menetapkan keempat pulau itu masuk ke dalam Provinsi Aceh yang turut mengedepankan nilai historis di dalamnya.

    “Mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden karena Presiden melihat historical background-nya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak membebani Presiden Prabowo Subianto dengan kemunculan berbagai polemik seperti yang sebelumnya terjadi, hingga menuai sorotan publik.

    Sebaiknya, kata dia, para menteri melakukan kajian yang lebih strategis ketika menangani sebuah persoalan.

    Muzani berharap persoalan-persoalan itu bisa selesai di tingkat kementerian tanpa menimbulkan polemik.

    “Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian apakah pulau atau masalah-masalah lain,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Pada hari Selasa (17/6), Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang kena sengketa batas wilayah antarprovinsi di Sumatera masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Empat pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sampai Mana Progres Surat Pemakzulan Gibran, Ini Jawaban Muzani

    Sampai Mana Progres Surat Pemakzulan Gibran, Ini Jawaban Muzani

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengaku belum bisa memberikan tindak lanjut soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerangkan hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan laporan dari Sekretariat MPR. Terlebih, dia juga baru masuk setelah reses selesai.

    “Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menerangkan karena saya baru masuk setelah reses hari ini,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Oleh sebab itu, Muzani membenarkan bahwa dirinya masih belum berkomunikasi dengan pimpinan MPR lainnya terkait surat tersebut.

    “Belum, barang kali, entah ada atau sudah ada, saya belum tahu,” ujarnya.

    Begitupun dengan pembicaraan dirinya dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tidak ada pembahasan soal surat pemakzulan Wapres Gibran.

    “Saya dengan Pak Dasco sering ketemu tapi tidak membicarakan itu, membicarakan yang lain,” tegasnya.

    Senada, Dasco juga menyebut surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI, masih belum sampai ke meja pimpinan. 

    Dia menuturkan bahwa hingga kini surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Apabila nanti sudah sampai di pimpinan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

    “Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim [rapat pimpinan] dari barus [badan musyawarah] yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

  • Gerindra Beberkan Peluang Pertemuan Ulang Prabowo dan Megawati

    Gerindra Beberkan Peluang Pertemuan Ulang Prabowo dan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan peluang bertemunya kembali Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, Muzani tidak mengungkapkan secara langsung kapan dan di mana pertemuan dua tokoh bangsa akan berlangsung.

    “Saya belum tahu, tapi Insyaallah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Pria yang juga merupakan Ketua MPR itu yakin akan banyak acara yang dapat mempertemukan Prabowo dan Megawati.

    Sebelumnya, momen anyar Prabowo dan Megawati bertemu adalah dalam upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada Senin (2/6/2025) kemarin. Bahkan, dalam sambutan pidatonya Prabowo menghatrukan rasa hormatnya kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. 

    Suasana hangat dan penuh keakraban antara mereka pun tercipta dalam momen tak terduga ketika Prabowo Subianto dan Megawati bertemu di ruang tunggu (holding room) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dalam pertemuan singkat itu, Prabowo tampak menyapa dengan ramah Megawati dan Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Dia kemudian duduk berhadapan dengan Megawati, membuka percakapan dengan nada bersahabat. 

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” ucap Prabowo sembari tersenyum. 

    Megawati pun membalas dengan santai kepada Prabowo.  

    “Iya, berhasil,” balas Megawati sambil tersenyum.

    Adapun, sebelumnya Prabowo dan Megawati juga telah bertemu di kediaman Megawati, di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). 

    Dalam pertemuan itu, Sekjen Gerindra Muzani membenarkan bahwa PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

  • Politik luar negeri yang dimainkan Prabowo makin berwibawa

    Politik luar negeri yang dimainkan Prabowo makin berwibawa

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Ketua MPR: Politik luar negeri yang dimainkan Prabowo makin berwibawa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 13:44 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai posisi politik luar negeri yang dimainkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam kancah internasional makin berwibawa, khususnya setelah menyampaikan alasannya tak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ketika berpidato di Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Rusia.

    Menurut dia, pernyataan Presiden Prabowo seperti yang dipidatokan dalam pidatonya di forum ekonomi tersebut sudah benar. Dengan begitu, posisi Indonesia di kancah global makin diperhitungkan.

    “Kita sebagai bangsa besar makin bangga posisinya sebagai bangsa yang diperhitungkan dalam setiap upaya untuk mencapai perdamaian dunia,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6).

    Di tengah konflik perang Iran dan Israel, kata dia, Presiden Prabowo tetap menempatkan Indonesia dalam posisi yang nonblok dan bebas aktif. Artinya Indonesia akan tetap mengedepankan dialog dan terlibat ke dalam semua etape perdamaian dunia.

    “Dan terus mengikuti perkembangan ini sehingga kita tidak memblok dalam salah satu blok,” kata dia.

    Muzani mengingatkan kepada Pemerintah untuk tidak boleh lelah dan merasa kalah dalam upaya mencapai perdamaian dunia.

    Dalam perkembangan diplomatik saat ini, dia menilai negara-negara kehilangan semangat diplomasi dan mengedepankan semangat kekuatan.

    “Diplomasi dan dialog adalah cara terbaik untuk kita menyelesaikan semua problem dan perbedaan yang ada di antara negara,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak menghadiri KTT G7 bukan karena tidak menghormati G7, yang pada pertemuan kali ini dipimpin oleh Kanada.

    “Saya ditanya, mengapa saya tidak menghadiri (KTT) G7, tetapi saya menghadiri Saint Petersburg Forum 2025, itu bukan karena saya tidak menghormati G7, melainkan saya telah berkomitmen untuk menghadiri forum ini sebelum mereka (G7) mengundang saya,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam sesi panel SPIEF 2025 di ExpoForum, St. Petersburg, Rusia, Jumat (20/6).

    Dalam pidato yang sama, Presiden juga meminta pengamat politik untuk tidak mengaitkan kehadirannya di SPIEF di St. Petersburg, Rusia, dengan sikap politik tertentu.

    Presiden menegaskan bahwa garis politik luar negeri Indonesia ialah nonblok dan bebas aktif.

    Sumber : Antara

  • Dugaan Gratifikasi di MPR, Ahmad Muzani Hormati KPK – Page 3

    Dugaan Gratifikasi di MPR, Ahmad Muzani Hormati KPK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan, pihaknya menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut dugaan gratifikasi di lingkungan Setjen MPR.

    “Saya membaca berita tentang apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa ada dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR, karena itu MPR menghormati atas apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam upaya menyelamatkan dan memberantas dugaan tersebut,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Muzani menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan siap memberi penjelasan bila diperlukan. “Tentu saja apa yang sudah dijelaskan oleh Sekjen, kita tunggu penyelesaiannya dan tindakan-tindakan berikutnya,” kata dia.

    Penyidik KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi di lingkungan MPR RI. 

    “Sudah ada tersangka,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (23/6/2025).

    Bersamaan dengan adanya penetapan tersangka, KPK juga memanggil dua orang saksi untuk diperiksa dalam perkara ini. Kedua saksi yang diperiksa yakni pejabat PBJ Setjen MPR RI Tahun 2020-2021 atas nama Cucu Riwayati, dan Fahmi Idris selaku Pejabat pokja-IKPBJ Setjen MPR RI tahun 2020.

    Mereka diduga mengetahui perihal terjadinya gratifikasi di lingkungan MPR. “Dugaan penerimaan gratifikasi yang ada kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa,” kata Budi.

  • Ganjar Pranowo Jadi Capres Favorit Versi Charta Politika dalam Memori Hari Ini, 14 Juni 2022

    Ganjar Pranowo Jadi Capres Favorit Versi Charta Politika dalam Memori Hari Ini, 14 Juni 2022

    JAKARTA – Memori hari ini, tiga tahun yang lalu, 14 Juni 2022, lembaga survei, Charta Politika merilis hasil jejak pendapat terkait elektebilitas calon presiden (capres) favorit untuk Pilpres 2024. Posisi pertama jatuh kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

    Sebelumnya, isu seputar Pilpres 2024 penuh dinamika. Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi keluar dari gelanggang politik. Kondisi itu membuat lawannya terdahulu Prabowo Subianto mulai didorong untuk maju kembali, disusul muka baru macam Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

    Pelaksanaan Pilpres 2024 pernah diramalkan akan ditunda. Kondisi itu karena pandemi COVID-19 yang begitu mengganas di Indonesia. Pendukung Presiden Jokowi senang bukan main. Mereka sempat menggaungkan narasi Jokowi tiga periode.

    Suatu narasi yang ditolak mentah-mentah oleh partai pengusung Jokowi sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penolakan itu dilakukan karena tiga periode kekuasaan melanggar konstitusi. Segenap rakyat Indonesia lalu melakukan penolakan yang sama.

    Pendukung Jokowi yang tadinya ngotot gaungnya mulai meredup. Alhasil, rakyat Indonesia benar-benar mulai menatap pesta demokrasi Pilpres 2024. Nama-nama besar sebagai kandidat capres bermunculan. Prabowo yang notabene kandidat capres langganan muncul kembali.

    Kehadiran Prabowo juga diikuti munculnya nama-nama baru dari kontestasi politik Pilpres. Mereka antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, yang paling kencang bergerak mencari dukungan tak lain adalah Prabowo.

    Prabowo yang notabene Menteri Pertahanan kerap melangsungkan kunjungan ke berbagai daerah. Ia bertemu dengan banyak tokoh masyarakat hingga ulama setempat. Beberapa di antaranya turut mendoakan Prabowo supaya bisa menang dan jadi Presiden Indonesia yang baru.

    “Pak Prabowo memang direncanakan akan bersilaturahmi denga para ulama dan tokoh-tokoh di Jawa Timur. Salah satunya Kiai Kholil dan Kiai Muzaki yang memang sejak dulu Pak Prabowo ingin berkunjung. Karena kesibukan beliau sebagai Menhan dan sekarang adalah hari libur lebaran.”

    “Pak Prabowo akhirnya baru bisa berkunjung ke tempat sahabat-sahabat lamanya itu sekarang ini. Tadi Pak Prabowo didoakan baik oleh Kiai Kholil dan Kiai Muzaki, mendoakan Pak Prabowo selalu sehat, agar kemampuan serta niat-niat baik beliau bisa dimuluskan untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024,” ungkap Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani sebagaimana dikutip laman tempo.co, 4 Mei 2022.

    Prabowo memang capres beken. Namun, bukan berarti jadi capres terfavorit untuk Pilpres 2024. Narasi itu dibuktikan dengan hasil jejak pendapat yang baru dikeluarkan oleh lembaga survei, Charta Politika pada 14 Juni 2022.

    Ganjar Pranowo pernah jadi capres favorit versi lembaga survei Charta Politika pada 2022. (ANTARA)

    Hasil jejak pendapat itu mengungkap bahwa Ganjar Pranowo yang jadi capres favorit dengan 31,2 persen suara. Prabowo malah berada pada peringkat dua dengan 23,4 persen suara, disusul Anies Baswedan di peringkat tiga dengan 20 persen suara.

    Jejak pendapat itu diambil dari periode waktu 25 Mei sampai 2 Juni 2022. Mereka yang terlibat dalam jejak pendapat mencapai 1.200 orang. Respondennya adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah memenuhi syarat ikut pemilu.

    “Dilihat dari sisi tren, Ganjar Pranowo mengalami peningkatan elektabilitas, sementara elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung stagnan,” tulis Charta Politika dalam keterangannya sebagaimana dikutip laman tribunnews, 14 Juni 2022.