Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • lembaga jalan sendiri-sendiri tidak percepat program nasional

    lembaga jalan sendiri-sendiri tidak percepat program nasional

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.

    Muzani: lembaga jalan sendiri-sendiri tidak percepat program nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan soal sinergi antara lembaga negara dan program pemerintah, karena lembaga negara yang jalan sendiri-sendiri justru tidak mempercepat pencapaian tujuan nasional yang menjadi program bangsa Indonesia.

    “Kalau lembaga negara berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung maka akan muncul kerentanan institusional. Program pemerintah harus mendapat dukungan dari lembaga negara, dan sebaliknya,” kata Muzani dalam sambutannya saat menutup Media Gathering MPR RI 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (11/7) malam.

    Dia pun menyerukan pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, terutama menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045.

    Dalam pidatonya tersebut, Muzani juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap konstitusi Indonesia.

    “Ketika Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045, pertanyaannya adalah: apakah konstitusi kita saat ini masih relevan? Kita perlu mulai memikirkan konstitusi modern yang bisa menjawab tantangan zaman,” tuturnya. .

    Selain itu, Muzani menyampaikan pula apresiasi terhadap kinerja media parlemen, khususnya Koordinator Wartawan Parlemen (KWP).

    Dia menyebut hubungan yang terbangun selama ini bukan hanya formal belaka, melainkan strategis dan penuh kepercayaan.

    “Pemberitaan media tentang MPR selama ini sangat membantu membangun citra positif lembaga, dan kami berterima kasih atas itu,” ujarnya.

    Dia pun menutup sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan.

    “Kami terbuka untuk terus memperbaiki komunikasi dan hubungan yang lebih baik ke depan,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut turut hadir sejumlah anggota MPR RI Dewa Gede Agung Budiarsana, Bambang Haryo Soekarto, Bupati Lombok Tengah Darul Fathir Bahri, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, dan jajaran Setjen MPR lainnya.

    Sumber : Antara

  • Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden

    Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden

    Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Gerindra

    Ahmad Muzani
    meminta seluruh kader partainya tetap rendah hati dan tidak sombong, meskipun Ketua Umum Gerindra
    Prabowo Subianto
    kini telah menjabat sebagai Presiden RI.
    Muzani menegaskan bahwa kemenangan Gerindra kali ini menjadi beban bersama seluruh jajaran partai, untuk membuktikan kekuasaan Presiden Prabowo digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.
    “Partai politik harus hadir pada saat masyarakat suka dan duka. Duka mereka duka Gerindra. Sakit mereka sakit Gerindra. Itulah yang diajarkan Pak Prabowo kepada kita semua,” ujar Muzani dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
    Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri acara Temu Kader Gerindra se-Nusa Tenggara Barat (
    NTB
    ) yang digelar pada Sabtu (12/7/2025).
    Acara tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, para kepala daerah, serta anggota DPRD dari Partai Gerindra.
    Dalam pidatonya, Muzani meminta seluruh kepala daerah yang diusung Partai Gerindra untuk terus turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat, baik saat suka maupun duka.
    Dia menilai sikap tersebut penting untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki seluruh kader Gerindra digunakan demi rakyat.
    “Ketika kita melihat bencana di Kota Mataram kita langsung memberikan bantuan. Ini adalah hal yang baik bagi seorang pemimpin yang langsung turun ke lapangan. Itu sebabnya kita turun hari ini ke NTB karena kita ingin memastikan bahwa Gerindra hadir di tengah-tengah masyarakat NTB,” kata Muzani.
    “Tentu bantuan ini tidak akan bisa menggantikan kesedihan, beban penderitaan, tapi ini bentuk cinta kita, cinta Gerindra kepada masyarakat,” sambungnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga meminta agar seluruh anggota DPRD Gerindra di NTB mendukung penuh kebijakan kepala daerah selama kebijakan itu berpihak pada rakyat.
    “Perintah partai adalah bantu gubernur, bantu wali kota, bantu bupati di mana pun berada selama kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” jelas Muzani.
    Menurut Muzani, seluruh kader Gerindra harus bisa menjadi Prabowo sebagai contoh.
    Sebab, Prabowo telah berkomitmen mewakafkan jabatannya untuk kepentingan rakyat.
    Ketua MPR RI mengatakan, komitmen itu ditunjukkan Prabowo dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia.
    “Presiden hari ini bertekad mewakafkan jabatannya sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menghapus kemiskinan dan kebodohan. Pak Prabowo bertekad masyarakat Indonesia harus pintar, sehat, dan dompetnya tebal,” tutur Muzani.
    “Maka semua program presiden diperuntukkan untuk memberantas kemiskinan. Mencerdaskan bangsa dengan mendirikan sekolah rakyat bagi anak-anak berprestasi yang tidak mampu sekolah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR dukung Said Aldi Al Idrus jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

    Ketua MPR dukung Said Aldi Al Idrus jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

    “Apabila nantinya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, saya akan menjadwalkan silaturahim dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alawiyah Habib Abdul Qadir Al Habsyi September 2025 mendatang di Jakarta,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Said Aldi Al Idrus menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia.

    Usai menerima silaturahim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BKPRMI di Jakarta, Jumat (11/7), ia mengatakan bahwa sosok dan ketokohan Said Aldi Al Idrus memang dikenal sebagai pemuda yang sampai hari ini istiqamah bergerak untuk masjid dan sosial kemanusiaan.

    “Apabila nantinya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, saya akan menjadwalkan silaturahim dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alawiyah Habib Abdul Qadir Al Habsyi September 2025 mendatang di Jakarta,” ujar Muzani seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Muzani berpendapat pengurus Pemuda Masjid harus merupakan pemuda yang hatinya selalu terpaut ke masjid, sehingga apa pun yang dilakukannya akan bermanfaat bagi umat dan BKPRMI sudah melakukan hal tersebut dengan kerja nyata melalui pembersihan masjid di seluruh Indonesia.

    Tak hanya itu, sambung dia, BKPRMI juga rutin menggelar pembinaan terhadap Generasi Qur’ani melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran (LPPTKA) yang sudah meluluskan jutaan generasi muda Islam di seluruh Indonesia.

    “Saya juga masih ingat pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia yang dibuka secara resmi almarhum Ibu Tien Soeharto di Taman Mini Indonesia pada masa Ketua Umum Idrus Marham,” katanya.

    Sementara itu, Ketua MPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus mengatakan bahwa pihaknya selalu konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian.

    Dia turut mengungkapkan bahwa BKPRMI selalu konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian dunia sebagai amanat konstitusi, terutama yang berkaitan dengan pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak anak serta ibu hamil, serta pemberantasan Korupsi.

    Ia mengaku kerap menegaskan bahwa BKPRMI selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan perdamaian global.

    “Sebab itu lah, apabila nanti saya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, Pemuda Masjid akan tetap komitmen mendukung perjuangan Palestina sesuai keinginan pemimpin dan rakyat Indonesia,” ucap Said dalam kesempatan yang sama.

    Hal tersebut, menurutnya, seperti pernyataan Presiden Prabowo yang tidak hanya mencerminkan posisi diplomatik Indonesia yang bebas dan aktif, tetapi NKRI di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan langkah proaktif dan produktif dalam mengambil kepeloporan bagi terwujudnya perdamaian dunia.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa bagi BKPRMI, langkah dan kebijakan Presiden Prabowo selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi.

    Komitmen tersebut, kata Said Aldi, merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan dalam kerangka perdamaian abadi.

    “Bila ini terjadi, maka Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo memiliki kontribusi nyata yang akan dicatat sejarah dengan tinta emas,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, yang didampingi Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI Sedek Rahman Bahta, mendukung Said Aldi menjadi Ketua Pemuda Masjid Dunia.

    “Seluruh anggota BKPRMI se-ASEAN telah meminta dan komit mendukung abangda Said Aldi untuk bersedia menerima mandat sebagai Presiden Pemuda Masjid Dunia,” ujar Bahta.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR kunjungi MA bahas hukum harus berpihak kepada HAM

    Ketua MPR kunjungi MA bahas hukum harus berpihak kepada HAM

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Pimpinan MPR RI lainnya mengunjungi Mahkamah Agung untuk bersilaturahmi sekaligus membahas terkait penegakan hukum yang perlu berpihak kepada Hak Asasi Manusia (HAM).

    Muzani mengatakan bahwa konstruksi hukum perlu berpihak kepada HAM agar keadilan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, hingga orang-orang yang kurang mengerti terhadap persoalan hukum.

    “Kami sama-sama berdiskusi tentang berbagai macam persoalan termasuk persoalan hukum,” kata Muzani di Gedung MA, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa kunjungan tersebut sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya Ketua Mahkamah Agung Sunarto ke MPR RI pada beberapa bulan lalu.

    Selain mengenai penegakan HAM, menurut dia, MA juga menyepakati agar penyelesaian beberapa persoalan hukum bisa diupayakan dengan jalan mediasi. Menurut dia, mediasi adalah sesuatu yang dimungkinkan dalam sistem hukum di kita, tetapi mediasi banyak tidak dipilih sebagai cara penyelesaian hukum.

    “Jika ini didorong sebagai sebuah cara untuk penyelesaian persoalan hukum, maka beban hukum baik di Mahkamah Agung termasuk problem yang diakibatkan dari sengketa hukum bisa direda,” kata dia.

    Namun sebagai lembaga tinggi negara, dia mengaku saling menghormati hak dan kewenangan Mahkamah Agung seperti yang sudah tertuang dalam konstitusi.

    Setelah mengunjungi MA, dia mengatakan bahwa MPR RI juga akan mengunjungi sejumlah lembaga negara lainnya, mulai dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, hingga Badan Pemeriksa Keuangan.

    “Kami akan bersilaturahmi sebagai bagian dari rangkaian menghadapi sidang bersama tanggal 16 Agustus 2025,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahmad Muzani Belum Tahu Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif 32%

    Ahmad Muzani Belum Tahu Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ahmad Muzani merespons soal kemungkinan Presiden RI Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Muzani membeberkan bahwa dalam lawatan Prabowo kali ini ke luar negeri kelihatannya tidak ada jadwal pertemuan antara Prabowo dan Trump.

    “Kalau dalam perjalanan ini rasanya belum, karena Pak Prabowo akan kembali setelah dari prancis, sekarang di Brussel, sekarang ke Prancis, kemudian akan kembali ke Tanah Air. Setelah itu saya belum tahu agendanya,” katanya di Gedung MA, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Sebelumnya, menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). 

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada. “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). 

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%. 

    Menanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

  • Terungkap Alasan Surat Pemakzulan Gibran Belum Dibahas MPR, Forum Purnawirawan TNI Salah Alamat?

    Terungkap Alasan Surat Pemakzulan Gibran Belum Dibahas MPR, Forum Purnawirawan TNI Salah Alamat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Permintaan pemberhentian Wakil Presiden Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) nampaknya tidak berjalan sesuai harapan Forum Purnawirawan TNI.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut surat yang dikirim Forum Purnawirawan TNI itu belum tercatat sebagai surat masuk resmi di sekretariat pimpinan MPR, sehingga belum bisa dibahas.

    “Kami baru saja mengadakan rapat pimpinan MPR. Dalam rapat itu, Sekjen tidak membacakan adanya surat masuk terkait wacana tersebut. Artinya, surat itu belum tercatat sebagai surat masuk resmi di pimpinan MPR, sehingga belum bisa dibahas,” tutur Muzani di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7/2025).

    Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona menjelaskan bahwa MPR bukanlah lembaga yang memulai proses pemakzulan, melainkan institusi yang menjalankan keputusan akhir setelah tahapan-tahapan sebelumnya dilalui.

    Ia menegaskan, pintu masuk proses pemakzulan terletak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan MPR.

    DPR dapat menggunakan hak angket atau langsung mengajukan hak menyatakan pendapat jika terdapat dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 7A.

    Proses ini melibatkan berbagai lembaga negara dan menuntut adanya kehati-hatian dalam setiap tahapannya.

    “Nanti kalau MK menyatakan terbukti, itu bisa menjadi dasar untuk MPR mengadakan sidang dan memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden,” terang Yance dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (7/7/2025).

  • Seruan Prabowo Presiden Dua Periode Mencuat, Ahmad Muzani Blak-blakan

    Seruan Prabowo Presiden Dua Periode Mencuat, Ahmad Muzani Blak-blakan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Selatan atas dukungan besar yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

    Ketua MPR RI itu juga menegaskan tetap akan mendorong Prabowo Subianto sebagai presiden dua periode pada Pemilu 2029 nantinya.

    Hal tersebut diungkap Muzani saat menghadiri Temu Kader Partai Gerindra se-Sulawesi Selatan pada Jumat, (4/7/2025).

    “Kita patut berterima kasih kepada rakyat Sulsel, juga kepada seluruh pengurus ranting, PAC, dan DPC yang telah bekerja keras siang dan malam. Terima kasih atas kesetiaan kepada Pak Prabowo sejak dulu hingga sekarang,” ujar Muzani.

    “Itu keputusan kongres di mana kita meminta pak presiden Prabowo agar bersedia dicalonkan kembali untuk menjadi calon presiden dari Partai gerindra di dalam pemilihan umum presiden 2029,” tegasnya.

    Dorongan tersebut kian santer karena menurut Muzani, untuk menuntaskan program yang sekarang ini sudah mulai dirasakan masyarakat yakni swasembada pangan dan swasembada energi.

    Muzani menegaskan komitemen Prabowo menuntaskan program-program tersebut.

    “Karena kader-kader partai (Gerindra) melihat bahwa beliau perlu menuntaskan program-program yang sedang berjalan. Sekarang kita mulai merasakan hasil pembangunan itu, terutama dalam arah kebijakan energi. Ke depan, beliau juga ingin menyelesaikan berbagai persoalan di sektor kesehatan dan lainnya,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Muzani juga memaparkan berbagai program Presiden Prabowo yang telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat, seperti kemudahan akses pupuk subsidi, kenaikan harga gabah kering menjadi Rp6.500, penghapusan utang UMKM, serta penurunan ongkos naik haji (ONH).

  • Ketua MPR: Putusan MK Pemilu Nasional-Daerah Dipisah Berpotensi Menimbulkan Masalah Baru

    Ketua MPR: Putusan MK Pemilu Nasional-Daerah Dipisah Berpotensi Menimbulkan Masalah Baru

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyebut bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) daerah yang dipisahkan dengan Pemilu nasional dengan jeda waktu paling singkat dua tahun, atau paling lama dua tahun dan enam bulan, bukan hal baru dibicarakan.

    Dikatakan Muzani, putusan MK tersebut telah lama diwacanakan. Terlebih pada pembahasan UU Pemilu.

    “Sudah pernah didiskusikan apakah pemilihan nasional, dalam hal ini pemilihan Presiden dan DPR RI, dapat dipisahkan dari pemilihan daerah,” ujar Muzani kepada awak media di Hotel Claro Makassar, Jumat (4/7/2025).

    Lebih lanjut, Muzani mengatakan bahwa ide tersebut pernah muncul ketika proses penyusunan Undang-Undang Pemilu di DPR RI.

    “Namun, akhirnya tidak menjadi pilihan. Mengapa? Karena teman-teman di DPR RI menilai bahwa pemisahan itu lebih mencerminkan semangat negara federal,” ucapnya.

    Kata Muzani, saat ini Indonesia sedang menetapkan diri sebagai negara kesatuan. Maka dari itu diambil keputusan bahwa Pemilu tetap disatukan antara nasional dan daerah.

    “Keserentakan Pemilu saat ini justru merupakan hasil putusan MK sebelumnya. MK lah yang dulu memutuskan agar pemilu dilaksanakan serentak, Presiden, DPR RI, DPD, hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kita mengikuti keputusan itu, dan skema serentak pun diberlakukan,” bebernya.

    Sekjen DPP Partai Gerindra ini menuturkan bahwa MK kembali mengubah putusan sebelumnya.

    “Ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apalagi, dalam Pasal 22E UUD 1945 disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun, untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan DPRD,” Muzani menuturkan.

  • Respons Pemisahan Pemilu, Ini Kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

    Respons Pemisahan Pemilu, Ini Kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

    Makassar, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu dan pilkada. 

    Seusai Temu Kader Gerindra Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Jumat (4/7/2025), Muzani mengatakan, pemisahan pelaksanaan pemilu dan pilkada bukanlah wacana baru dan sudah pernah dibahas di DPR. Namun, tidak terwujud karena semangat negara kesatuan. 

    “Pemilihan ini tidak menjadi opsi karena teman-teman di DPR berpikir kalau pemilu ini dipisah maka sebenarnya itu lebih sesuai dengan semangat negara federal,” ujarnya.

    Menurutnya, pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak berpatokan pada Pasal 22 e Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dirinya khawatir putusan MK soal pemisahan pelaksanan pemilu dan pilkada akan membuat masalah baru.

    “Pilkada dan pemilihan DPRD baru akan dilaksanakan 2,5 tahun setelah selesainya pemilihan presiden dan DPR. Itu artinya ada pemunduran masa (jabatan) 2,5 tahun. Pertanyaannya apakah keputusan ini tidak berpotensi justru bertentangan dengan UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilihan itu dilaksanakan sekali dalam lima tahun,” tuturnya. 

    Ia mengaku sudah bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dan Ketua KPU Moch Afifuddin untuk membahas putusan MK tersebut dan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan kajian atas putusan MK.

    “Persoalannya bukan menguntungkan atau tidak, karena Mahkamah Konstitusi itu diberi kewenangan untuk menguji setiap undang-undang. Pandangan kami, keputusan Mahkamah Konstitusi ini justru berpotensi menimbulkan problem baru. Kita memerlukan waktu untuk melakukan kajian, pendalaman,” tandasnya.

  • Keberhasilan Prabowo harus dilanjut demi kemajuan Indonesia

    Keberhasilan Prabowo harus dilanjut demi kemajuan Indonesia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Muzani: Keberhasilan Prabowo harus dilanjut demi kemajuan Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa sejumlah keberhasilan program Presiden Prabowo Subianto yang dirasakan langsung oleh rakyat harus terus dilanjutkan demi kebaikan dan kemajuan Indonesia.

    Dia menjelaskan keberhasilan Prabowo di antaranya kemudahan akses pupuk subsidi, kenaikan harga gabah kering Rp6.500, penghapusan utang UMKM, penurunan ongkos naik haji (ONH), dan program lain-lain.

    “Sekarang kita lihat semangat para petani untuk pergi ke sawah meningkat signifikan. Itu karena kemudahan akses pupuk serta keberpihakan presiden Prabowo kepada kaum tani,” kata Muzani dalam acara Temu Kader Partai Gerindra se-Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat.

    Untuk itu, dia meminta seluruh kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil walikota, hingga anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Sulsel untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa melukai kepercayaan rakyat Sulsel kepada Partai Gerindra dan Prabowo.

    Menurut dia, seluruh kader Partai Gerindra harus contoh terbaik bagi rakyat ataupun konstituennya. Sebab, kata dia, semua mata saat ini tertuju kepada Partai Gerindra yang duduk di pemerintahan dan legislatif.

    “Kita harus berikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat karena kita yakini keberhasilan Presiden Prabowo harus dilanjutkan untuk periode selanjutnya demi kebijakan dan kemajuan Indonesia,” kata dia.

    Dia pun menyampaikan terima kasih kepada rakyat Sulsel karena telah memberikan kepercayaannya kepada Presiden Prabowo pada Pilpres 2024 lalu, khususnya kepada kader Gerindra dari mulai pengurus ranting, PAC (pengurus anak cabang), hingga DPC (dewan pengurus cabang).

    “Mereka telah bekerja keras pagi siang malam pasang bendera, pasang spanduk. Terima kasih rakyat Sulsel atas kepercayaan dan kesetiaannya kepada Pak Prabowo sejak dulu hingga sekarang,” katanya.

    Sumber : Antara